Warita/Risalah Terbarui Pasca14 September  ’12 Khusus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Gema Praksis Jati Diri-Dasar Kita ala Jokowi-Ahok

.

Blog Dasar Kita murni nir profit, dan tidak ada hubungan sama sekali dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk secara personal dengan pejabat/para pejabat terkait apalagi dengan Bang Jokowi maupun Bang Ahok; ini semata karena kepemimpinan  mereka menurut hemat kami sangat pancasilais juga sangat menginspirasikan bagi perjuangan kemerdekaan jilid 2
.

.

Jokowi: Tim Ahli Saya Masyarakat Jakarta

.

Silakan simak warita di Kompas.com (29/9/2012) bertajuk seperti diatas, klik http://pilkada.kompas.com/berita/read/2012/09/29/05092553/Jokowi.Tim.Ahli.Saya.Masyarakat.Jakarta 


Catatan Redaksi Dasar Kita

Lansiran rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi oleh Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi DKI Jakarta Dahliah Umar pada Jumat (28/9/2012) di Jakarta, menunjukkan perolehan suara pasangan Jokowi-Basuki (53,82 %) unggul atas perolehan suara pasangan Foke-Nara (46,18 %). (Klik  ini)

Dan dari warita terbarui, “Akhirnya Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama resmi ditetapkan sebagai gubernur terpilih berdasarkan hasil hitung resmi tiap wilayah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta. Pasangan nomor urut tiga ini berhasil unggul dengan perolehan suara sebanyak 53,82 persen,” tulis Kompas.com (29/9/2012)–klik ini.

Dengan begitu pasangan Bang Jokowi dan Bang Ahok Basuki,  selepas pelantikan pada 6 Oktober 2012, secara resmi akan memimpin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam 5 tahun ke depan.

Blog ini, Redaksi Dasar Kita, yang sejak semula mendukung penuh pasangan Jokowi-Ahok, menindaklanjuti dengan menyediakan sebuah halaman khusus.

Sejak pengeposan terbarui bulan September ini, Redaksi membuka halaman baru ini dengan tajuk seperti tertera pada beranda judul di atas.

Pertama-tama “praksis” bermakna “praktik dalam bidang kehidupan dan kegiatan praktis manusia” (JS Badudu, 2005); atau “menerjemahkan ide ke dalam tindakan” (The Free Dictionary by Farlex).

“Gema” bermakna blog ini ikut “menggaungi”, ikut menggemakan.

Menggemakan atas apa yang Redaksi sebut “praksis jati diri-dasar kita ala Jokowi-Ahok”. Atau menggemakan praksis dari Pancasila-UUD 45 ala Jokowi-Ahok.

Apa tidak berlebihan?

Memang, setahu Redaksi pasangan yang baru menang ini, tidak pernah setidaknya secara terang-terangan menyinggung kiprah mereka terkait jati diri, dasar kita yang unik itu. Juga malah bisa jadi sesuatu yang mustahil bagi mereka. Lantaran karakter mereka berdua yang memilih kerja dan kerja ketimbang pencitraan. Padahal, setidaknya di mata Redaksi, mereka pancasilais sejati. Mempraksiskan jati diri itu tanpa perlu gembar-gembor.

Di sinilah “pamrih” blog ini.

Alasannya sederhana. Blog ini termasuk yang berpendapat dasar kita sudah masuk kotak. Kita sudah kehilangan jati diri. Sehingga perjuangan kemerdekaan jilid 2 adalah sesuatu yang tak terelakkan.

Jokowi, Ahok Basuki, Dahlan Iskan dan kaum kapitalis-birokrat pancasilais sejati lainnya, adalah “sumber inspirasi” untuk perjuangan dimaksud. Praksis mereka di mata Redaksi, nyaris seluruhnya untuk sebuah Indonesia yang lebih baik  sekaligus berjati diri.

Singkat kata, praksisnya Jokowi-Ahok kami gemakan dengan pemantul berjati diri-dasar kita itu.

Dengan prakata di atas, Redaksi pada kesempatan ini menampilkan warita  dikutip utuh dari Kompas.com (29/9/2012) dengan tajuk seperti tercantum di atas. Berisi hasil kerja jurnalistik, garis besar kebijakan atas beberapa masalah strategis pemerintah DKI Jakata pimpinan Jokowi-Ahok.

“Gelombang Pasang Surut” Sebuah Anggaran Pelantikan DKI 1 & 2 Pada 2012; Sumber: Kompas.com (1/10/12) “Ada Hiburan Anggaran Pelantikan Jokowi Naik Lagi” atau klik ini

Menarik, setidaknya bagi Redaksi. Bahwa rakyatlah penentu segala sesuatu bagi kehidupan … rakyat itu sendiri. Seperti tajuk waritanya yang sangat pas itu.

Penguasa, pejabat tinggi bahkan yang orang nomor satu negeri ini sekalipun adalah “mandataris” dari rakyat.

Memang dalam sebuah negara modern, tidaklah mudah menetapkan bentuk, mekanisme kedaulatan rakyat dimaksud terlebih bagi sebuah Indonesia yang unik ini, yang baru merdeka pula.

Tetapi kita patut bersyukur, sesaat setelah proklamasi kemerdekaan, para founding father, para jauhari (cendekiawan) terkemuka negeri ini yang berpengetahuan dan berwawasan luas, telah menghasilkan sebuah fondasi, sebuah konstitusi bahkan merupakan jati diri bangsa besar ini: Pancasila-UUD 1945.

Tetapi memprihatinkan. Tepat setelah dua dekade pascaproklamasi, terjadi prelude. Berlanjut masuk kotaknya jati diri-dasar kita yang unik itu selang 24-27 tahun kemudian, ketika terbit UUD 2002 yang bukan amendemen UUD 1945 lewat “penyelundupan hukum” itu.

Sejak Kudeta Merangkak atas Soekarno terlebih pascaUUD 2002, jati diri kita pun secara de facto hilang.

Ternyata, dari telaah kami di blog ini, ini maunya kaum penjajah beserta begundalnya. Mereka intinya tidak suka dengan Pancasila-UUD 45.

Kenapa?

Sumber: Kompas.com (3/10/12) “Pelantikan Jokowi-Basuki Diperkirakan 11 Oktober” atau klik ini

Ya, jati diri-dasar kita itu jelas-jelas

Sumber: Kompas.com (7/10/12) “Pelantikan Jokowi-Basuki 15 Oktober” atau klik ini

berseberangan dengan jati diri mereka yang sejatinya bertabiat menjajah itu.

Makanya, singkat cerita, “mandataris rakyat”, apalagi “mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat” kudu dihapus. Satu poin dari UUD 2002: Presiden bukan lagi mandataris MPR.

Di titik inilah, kebijakan Jokowi-Ahok “tim ahli … masyarakat Jakarta”, patut Redaksi gaungkan.

Di bawah ini Redaksi coba menulis-ulang, menyunting hasil wawancara dimaksud di atas. Silakan.

Dalam hasil suntingan wawancara Tribun Jogja-Jokowi di atas, tampaknya belum disinggung mengenai sistem birokrasi. Apa yang dilakukan dalam 100 hari pertama terkait pembenahan birokrasi, misalnya.

Kebetulan ada warita  terkait di Kompas.com (2/10/2012) bertajuk Jokowi Akan Benahi Sistem Birokrasi–klik ini.

Maka melengkapi program 100 hari pertama dalam boks di atas, di bawah ini sari pati dan suntingan Redaksi Dasar Kita atas warita dimaksud terkait birokrasi.

Juga dalam wawancara oleh Tribun Jogja itu, “Tiga Langkah Prioritas” Jokowi-Ahok yang sering menjadi topik kampanye, tampaknya tidak ditanyakan meski secara tak langsung sudah dijawab dalam wawancara itu.

Tiga Langkah Prioritas: Kartu Jakarta Sehat & Kartu Jakarta Pintar; Macet & Banjir; Penataan Kampung, seperti dikabarkan oleh indosiar.com (21/9/2012) bertajuk Tiga Langkah Prioritas Jokowi Setelah Terpilih atau klik ini.

Tampak bahwa terkait kesehatan dan pendidikan berikut penjelasan detail soal atasi macet terkait proyek monorel/MRT, termasuk poin-poin yang tidak ditanyakan dalam wawancara tersebut.

Namun, seiring dengan warita terbarui, ketiga hal tersebut disinggung kembali Jokowi saat diminta tanggapannya atas program pendidikan seperti diwartakan Kompas.com (1/10/2012) bertajuk Kaum Miskin Kota Perlu Diberi Akses (klik ini).

Redaksi kembali perlu memerbarui Program 100 hari Jokowi-Ahok ini.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s