57d. Edisi 29 Juni 2015, 4-Pekan Pasca-1 Juni 2015, 7-Pekan Pra-17 Agustus 2015 Pengeposan Khusus (55-5) Menyambut: 70 Tahun Pancasila – 70 Tahun Republik Indonesia, 2015

Standar

57d. Edisi 29 Juni 2015, 4-Pekan Pasca-1 Juni 2015, 7-Pekan Pra-17 Agustus 2015 Pengeposan Khusus (55-5) Menyambut: 70 Tahun Pancasila – 70 Tahun Republik Indonesia, 2015

.

70 Tahun Pancasila
1 Juni 1945 – 1 Juni 2015

.
70 Tahun Republik Indonesia
17 Agustus 1945 – 17 Agustus 2015

.

Jalan Ideologis Trisakti-Gotong Royong
Pemerintahan Jokowi-JK yang dilantik pada 20 Oktober 2014

.
pada hakikatnya:

.
Menegakkan satu dari Panca Azimat Revolusi (Nasakom, Pancasila, USDEK, Trisakti, Berdikari) yang sejatinya “lima Panca Azimat ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain”.

.
Yang sejatinya pula untuk mencapai sebuah Indonesia yang mengemban Ampera, Amanat Penderitaan Rakyat.

.
Yang sejatinya pula, Panca Azimat, Ampera, adalah Revolusi Indonesia yang “belum selesai”.

(Redaksi Dasar Kita)

.

♦ ♦ ♦

.

Dan saya berkata bahwa revolusi kita adalah revolusi rakyat.

Dan kita harus mengucap syukur ke hadirat Allah Swt. bahwa rakyat kita itu mempunyai pikiran-pikiran, mempunyai ideologi-ideologi, mempunyai angan-angan, sebagai dikatakan oleh Mao Tse Tung [Mao Zedong – Red DK] — saya bukan komunis, Saudara-saudara, tapi saya kira benar itu perkataan Mao Tse Tung — let flowers blooms. Biarlah macam-macam kembang berkembang.

Padahal nanti kembang-kembang ini bisa dirangkai menjadi satu karangan bunga yang indah. Biarlah mawar berkembang sebagai mawar. Biarlah cempaka berkembang sebagai cempaka. Biarlah melati berkembang sebagai melati. Let flowers bloosom. Asal kembang-kembang ini nanti menjadi satu rangkaian bunga. Een grote ruiker bloemen [sebuah karangan-bunga besar – Red DK] yang indah.

Tiap-tiap perjuangan politik yang besar adalah, sebagai kukatakan tempo hari, perjuangan daripada politieke ideen [ide-ide politik – Red DK]. Tiap-tiap perjuangan politik is een strijd van politieke ideen [adalah suatu pertarungan gagasan-gagasan politik – Red DK].

[…]

dan pada waktu itu juga sudah kenyataan ada tiga golongan politieke ideen.

Politiek idee [ide politik – Red DK] yang saya golongkan nasionalis. Politiek idee yang saya golongkan Islam. Politiek idee yang saya golongkan marxis. Karena itulah tahun 1926 saya sudah menulis saya punya tulisan yang termasyhur, Nasionalisme, Islamisme, Marxisme [simak hlm 23c – Red DK].

Yang tiga realitas ini, realitas, Saudara-saudara, harus bisa kita persatukan sebagai satu ruiker [karangan – Red DK] bunga yang terdiri daripada bunga merah, bunga kuning, bunga hijau, bunga lain-lain warna. Sebab uitgangspunt [titik tolak – Red DK] dari saya ialah, tidak bisa kita mencapai apa yang menjadi kehendak kita, yaitu negara merdeka, masyarakat yang baik, jikalau kita tidak mempertahankan bunga-bunga ini.

Tidak ada Revolusi Indonesia itu bisa berhasil jikalau tidak dengan persatuan dan kesatuan daripada seluruh rakyat Indonesia. Yang pada waktu itu baru 70 juta. Sekarang sudah 105 juta.

Itulah sebagai Saudara-saudara ketahui, permulaan daripada idee saya, kristalisasi daripada idee saya, Nasakom.

Nah, oleh karena tiap-tiap revolusi, tiap-tiap politieke beweging [gerakan politik – Red DK] yang besar, tiap-tiap rakyat yang hidup, dia punya mind, dia punya spirit, sebagai kita punya rakyat, […] tiap-tiap bangsa sebagai bangsa kita ini, sebagai satu realitas mesti mempunyai golongan-golongan, politieke ideen, menelurkan, mengeluarkan secara objectief, maka salahlah jikalau kita hendak mencoba mematikan salah satu politiek idee ini.

Saya akan salah besar kalau saya hendak mematikan nasionalisme. Saya akan salah besar kalau hendak mematikan agama. Saya akan salah besar kalau saya hendak mematikan apa yang saya namakan tempo hari itu marxisme, sosialisme, komunisme.

Salah besar!

Oleh karena golongan-golongan ini objectief gegrooid uit de 〈52〉 rakyat.

———

〈52〉 Secara objektif timbul dari.

.

(Pidato PJM Presiden Soekarno pada Sidang Paripurna Kabinet Dwikora di Bogor, 6 November 1965; di dalam “Revolusi Belum Selesai” Kumpulan Pidato Soekarno 30 September 1965-Pelengkap Nawaskara, Penyunting Budi Setiyono dan Bonnie Triyana, PT Serambi Ilmu Semesta, 2014: 112-113)

ooOoo

Catatan Redaksi Dasar Kita

Menyambut 70 tahun Pancasila dan 70 tahun Republik Indonesia pada 2015 ini, secara periodik setiap Senin, terhitung sejak 1 Juni 2015 (kemudian 8 Juni, 15 Juni, 22 Juni, dan seterusnya) hingga berakhir Senin, 17 Agustus 2015, Pengeposan Khusus ini akan hadir. Dengan catatan bahwa “tradisi” pengeposan bulanan setiap tanggal 14, untuk 3 bulan ini digantikan Pengeposan Khusus pada 15 Juni, 13 Juli dan 17 Agustus.

Pengeposan Khusus hadir dengan “cuplikan-cuplikan” sambutan/pidato Soekarno yang kami kutip dari buku “Revolusi Belum Selesai” dimaksud seperti tersajikan di atas.

(Selengkapnya simak Pengeposan Khusus Edisi 1 Juni 2015/70 Tahun Pancasila).

.

ooOoo

.

Catatan untuk Pengeposan Khusus Edisi 29 Juni 2015

Nasakom.

“Itulah sebagai Saudara-saudara ketahui, permulaan daripada idee saya, kristalisasi daripada idee saya, Nasakom,” begitu sebaris kalimat dari pidato Soekarno pada cuplikan di atas.

Ya, Nasakom.

Sebuah lema yang hari-hari ini masih saja terus “dijauhi”, bak pengucilan seseorang yang mengidap penyakit  menular berbahaya, ketika “kom” kepanjangan dari “komunis” setengah abad sudah dicoba dipisahkan dari dua gagasan politik Soekarno lainnya “Nasa” (nasionalis, agama).

Dan … gagal!

Setidaknya bagi kami, Redaksi Dasar Kita, Doktrin Truman itu gagal! (Ref hlm 56a)

Ketika pada 20 Oktober 2014, dilantiknya pemerintahan Jokowi-JK dengan visi “Jalan Ideologis” Trisakti-Masohi/Gotong Royong (salah satu dari Panca Azimat: Nasakom, Pancasila, USDEK, Trisakti, Berdikari) untuk sebuah RI Hebat (atawa Ampera/Amanat Penderitaan Rakyat: NKRI, Masyarakat Adil Makmur, Hapusnya Penindasan Manusia atas Manusia — Penindasan Nasion atas Nasion).

Pengeposan Khusus mengutip penggalan-penggalan pidato-pidato Soekarno setiap Senin, sejak 1Juni 2015 hingga 17 Agustus 2015 mendatang, adalah secuil upaya Redaksi Dasar Kita untuk ikut memertahankan peradaban, berpihak pada sains.

Lantaran RI Hebat/Ampera tak mungkin terwujud bila kita masih saja di alam berpikir pra-Copernicus menampik “aksioma geometris” doktrin Marxian (ref hlm 21b), sekalipun keseharian kita tak lepas dari teknologi informasi khas awal abad ke-21 dan bergagah-gagahan dengan tren pascamodern.

.

ooOoo

.

Simak rangkaian Pengeposan Khusus:

Edisi 1 Juni 2015/70 Tahun Pancasila

Edisi 8 Juni 2015

Edisi 15 Juni 2015

Edisi 22 Juni 2015/488 Tahun Jakarta

Edisi 6 Juli 2015

Edisi 13 Juli 2015

Edisi 20 Juli 2015

Edisi 27 Juli 2015

Edisi 3 Agustus 2015

Edisi 10 Agustus 2015

Edisi 17 Agustus 2015

.

One response »

  1. RUNTUHNYA PANCASILA, PREAMBULE UUD 1945 DAN NEGARA PROKLAMASI

    Kegalauan kita sebagai bangsa pada hari ini semakin meresahkan dan membuat semakin gemas dengan tingkah pola para pemimpin yang tidak pantas lagi diteladani.

    Di mana korupsi mengusik nurani, intrik-intrik politik yang tidak memberi energi positif. Akibatnya adalah justru menjadikan bangsa ini semakin karut-marut dan puncaknya adalah hilangnya rasa kepercayaan sesama anak bangsa dan hilangnya jati diri bangsa.

    Pergantian Rezim, pergantian penguasa, bahkan pergantian orde selalu membumi-hanguskan yang sudah dibangun dengan susah payah oleh orde sebelumnya.

    Pergantian rezim selalu dari ekstrem ke ekstrem, tidak pernah berpikir panjang, tidak pernah berpikir apa yang baik diteruskan dan apa yang tidak baik di-pendem jero.

    Ganti rezim ganti aturan dan ganti nafsu, Orde Lama, ke Orde Baru, dan Sekarang ke Orde Reformasi. Tidak adanya keberlanjutan yang ajek.

    Dalam berbangsa dan bernegara ternyata membawa amanat penderitaan rakyat yang tidak pernah selesai, bahkan roh negara bangsa pun tercerabut dari kesepakatan pendiri bangsa ini. [Jadinya — Red DK] apakah rohnya bangsa dan negara itu?

    UUD 1945 Menganut Faham Kolektivisme Model Indonesia

    Jang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidoepnya negara, ialah semangat. Semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipoen dibikin oendang-oendang dasar yang menoeroet kata-katanya bersifat kekeloeargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu adalah bersifat perseorangan, oendang-oendang dasar itu pasti tidak ada goenanya dalam praktek.“ [Teks lengkap “Penjelasan UUD 1945” simak hlm 49a — Red DK].

    Kalimat tersebut tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, suatu dokumen historis, dokumen politik dan dokumen hukum yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena menjelaskan paham atau mazhab pemikiran yang menjadi dasar pembentukan Negara Republik Indonesia.

    Dasar filosofis pembentukan Negara Republik Indonesia adalah semangat kekeluargaan yang merupakan kontekstualisasi dari paham kolektivisme, mazhab pemikiran yang bertentangan dengan semangat perseorangan atau individualisme.

    Namun tragedi nasional telah terjadi. Ketetapan MPR 10 Agustus 2002 pada Aturan Tambahan Pasal 2 oleh banyak fihak telah ditafsirkan sebagai tindakan menghapus Penjelasan dari naskah UUD 1945.

    Ketetapan MPR tersebut telah membuat sirna sebuah dokumen yang amat penting, buah karya para bapak bangsa yang mengandung landasan filosofis pembentukan Negara dan cara pengelolaannya. Hilanglah sudah untaian cita-cita dan kebijakbestarian para penyusun Konstitusi dengan semangat, paham dan kerangka berpikir yang mendasari penyusunan UUD 1945.

    Disengaja atau tidak pimpinan dan anggota MPR masa bakti 1999-2004 telah memerosokkan bangsa Indonesia ke dalam kegelapan sejarah sehingga terputus hubungan dengan masa lalu.

    Dengan menghapus Penjelasan dari naskah UUD 1945 para elit bangsa telah membuat bangsa Indonesia lebih dikenal sebagai bangsa yang tidak menghargai karya besar para pendiri Bangsa dan Negara, bangsa yang tidak punya sejarah pemikiran hukum tentang Konstitusi Negara.

    Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dirumuskan oleh the founding fathers adalah hasil penghayatan yang mendalam tentang corak budaya bangsa dan buah dari pencarian panjang atas mazhab-mazhab pemikiran tentang pembentukan negara, terutama mazhab atau faham individualisme dan mazhab atau faham kolektivisme. Bangsa Indonesia secara sosial budaya adalah bangsa yang besifat kolektif karena sikap, pemikiran, perilaku dan tanggung jawab seorang warga bangsa kepada kolektivitasnya berada di atas kepentingan individu.

    Karena itu Negara Republik Indonesia didirikan dengan berlandaskan semangat kekeluargaan yang merupakan kontekstualisasi faham kolektivisme sesuai corak budaya bangsa Indonesia.

    Semangat kekeluargaan yang menjadi landasan meta-filosofis dari Pancasila dan Pembukaan UUD yang selanjutnya diterjemahkan dalam pasal-pasal UUD 1945 yang menetapkan tentang sistem dan bentuk negara, pemegang kedaulatan, sistem pemerintahan negara, sistem demokrasi, sistem ekonomi, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

    Namun. melalui 4 kali “amandemen” [tanda kutip dari kami, karena ini UUD baru, UUD 2002 bukan amendemen UUD 1945 — Red DK], MPR telah menghilangkan semangat kekeluargaan dari batang tubuh Konstitusi.

    Dalam Pembukaan yang tidak tersentuh oleh pisau “amandemen” MPR tidak mengalami perubahan, semangat kekeluargaan masih tertanam kuat. Tetapi pasal-pasal dalam batang tubuh UUD telah kehilangan ciri-ciri aslinya yaitu semangat kekeluargaan karena lebih berciri individualisme atau bersifat perseorangan.

    Sekarang setelah “amendemen”, bukan semangat para penyelenggara negara yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan pendirian Negara Republik Indonesia, tetapi ketentuan-ketentuan dalam UUD hasil “amendemen” yang sebagiannya „bersemangat perseorangan,“ telah bertentangan dengan semangat kekeluargaan yang merupakan suasana kebatinan yang menyelimuti penyusunan UUD 1945. (Prof. Dr.Sofyan Efendi).

    Oleh karena itu, kita perlu melakukan telaah ulang apa yang terjadi dewasa ini terhadap perkembangan negara bangsa.

    Pupusnya rasa kebangsaan, hilangnya budaya sopan-santun, hilangnya rasa kesetiakawanan sosial, hilangnya perasaan senasib dan seperjuangan sesama anak bangsa, dan budaya-budaya Nusantara yang penuh corak keragaman keluhuran dan keagungan, telah menuju kehancurannya yang menjadikan kita bangsa bar-bar.

    Pertikaian antar desa/kampung, kekerasan, begal, narkoba, tawuran, dan pejabat-pejabat korup, yang semua ini merupakan akibat dari hilangnya budaya Nusantara yang selama turun-temurun menanamkan nilai-nilai luhur yang seakan lenyap tersapu dengan budaya asing yang tidak sesuai dengan karakter bangsa kita.

    Persoalan bangsa harusnya diselesaikan dengan nilai-nilai yang ada pada bangsa sendiri, bukan kita import dari luar negeri.

    ”Onok rembuk yo dirembuk”, “berat sama diangkat ringan sama dijinjing“, “tepo seliro“, “gotong royong“, “musyawarah mufakat“ adalah ajaran-ajaran nenek moyang yang kita tinggalkan dan kita ganti dengan demokrasi pertarungan. Demokrasi kalah menang, demokrasi banyak-banyakan, demokrasi saling hujat, dan pupusnya sopan santun sebagai akibat dari demokrasi liberal yang tidak punya unggah-ungguh.

    Apakah kita masih menghibur diri dengan 70 tahun lahirnya Pancasila; 70 tahun Proklamasi Kemerdekaan RI?

    Apa kita menjadi orang-orang yang idiot dan terus merasa negara ini masih NKRI yang diproklamasikan yang berdasar Pancasila?

    Atau kita sendiri bagian yang menipu rakyat? Membohongi rakyat bahwa negeri ini masih Negara Pancasila?

    Padahal jelas Pancasila telah sirna ketika negara sudah bukan bersistem Kolektivisme, kekeluargaan, bersistem sendiri sistem MPR dan bukan Individualisme, Liberalisme, bersistem Presidensial. [sistem semi-presidensial, tepatnya — simak Prof Sofian Effendi di hlm 2b.2]

    Tanggapan Redaksi Dasar Kita

    Terima kasih Bung Prihandoyo yang kembali mampir, meninggalkan (lagi) komentar menarik dan signifikan atas Pengeposan Khusus kami ini.

    Keprihatinan mendalam Bung Prihandoyo atas UUD 2002 (sebutan yang kali pertama dilansir Amin Arjoso — simak hlm 21a dan hlm 22a — dan digunakan pula oleh Prof Sofian Effendi — simak hlm 2b.2), kami menangkapnya “sudah sampai pada sikap fatalistis”.

    Dalam artian sudah “menerima takdir”, tidak ada lagi yang bisa dilakukan (manusia Indonesia). Meski sempat muncul kalimat optimisme “Oleh karena itu, kita perlu melakukan telaah ulang apa yang terjadi dewasa ini terhadap perkembangan negara bangsa.”

    Di titik inilah justru kami mencoba “melawan”. Mencoba ikut “berjuang” menegakkan (pinjam istilah Bung) “Negara Proklamasi” yang bagi kami bukan “musnah”, bukan “tenggelam” tetapi “terendam”.

    Seperti yang diungkapkan seorang kiri-materialis-nonrevisionis Suar Suroso: “Rakyat Indonesia dengan bersenjatakan Marxisme, teori perjuangan yang ilmiah, yang dipadukan dengan situasi konkret Indonesia, akan bangun kembali, membangkit batang terendam, membangun Indonesia baru.” (Simak hlm 56a).

    Ungkapan Suar Suroso yang kami amini, yang bersama dengan pandangan Arief Budiman (simak hlm 44a dan hlm 45a) juga pandangan “kiri”-nya Soekarno (makin jelas dalam buku “Revolusi Belum Selesai” itu), malahan menjadi/menguatkan pijakan “sikap politik” kami dalam “perjuangan” untuk menghapus UUD 2002.

    Atau setidaknya UUD 1945 itu (seperti opsi yang ditawarkan Prof Dimyati Hartono) diamendemen pada greget/semangat Tritunggal (Pembukaan-Batang Tubuh-Penjelasan) UUD 1945 (simak hlm 39a dan hlm 42a).

    Hal yang kami tangkap dari visi Jalan Ideologis Jokowi-JK “Trisakti/Gotong Royong” adalah solusi cerdas dan cantik, sebuah “karpet merah” yang digelar untuk atasi konstitusi gadungan UUD 2002 itu (simak hlm 51a). Sekaligus sebuah “bukti” kegagalan Doktrin Truman di Indonesia (ibid hlm 56a).

    Sekaligus, pemerintahan Jokowi-JK, setidaknya bagi kami, adalah tegaknya “Negara Proklamasi Jilid 2” sejak hari pelantikan pada 20 Oktober 2014. Lantaran bagi kami, RI kembali dijajah justru per 1 Oktober 1965 dan “digenapi” secara de facto bukan de jure (karena masih eksisnya Dekrit 5 Juli 1959 — ibid hlm 21a dan hlm 22a) dengan dilansirnya UUD 2002 (bareng kerusuhan Ambon yang bisa berkepanjangan secara “absurd”) oleh intervensi kaum imperialis lewat NDI-Madeleine Albright.

    Imperialis yang sama ketika mengkudeta-merangkak Soekarno (simak hlm 2b.1). Dan hari-hari ini terus merangsek di Suriah, Yaman tapi “mati kutu” menghadapi Rusia/isu Krimea yang punya “kekuatan pemukul” nuklir setara bahkan superior.

    Untuk tidak menyebut Tiongkok yang sosialis itu (simak hlm 10a), yang tak tertahankan dalam membawa dunia “menyeberang ke Timur” menampik dengan subtil “perluasan Empire of Chaos” lewat win-win deals atawa “spirit Bandung abad ke-21”; lewat tawaran konsep “One Belt, One Road” didukung pendirian Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB — digayung-bersambut Jokowi-JK dengan Poros Maritim Dunia (simak hlm 53a dan hlm 50d).

    Jadi, melanjutkan pandangan kaum kiri-materialis-nonrevisionis (sejak 23 Mei 1920 dan “mengental” di ujung era pemerintahan Soekarno), digaungkan Arief Budiman dan Suar Suroso pada jelang ujung abad ke-20 dan memasuki abad ke-21, ditegakkan (dalam bentuk Jalan Ideologis Trisakti-Gotong Royong) di era Jokowi-JK, kami berikhtiar ikut “berjuang” sebagai pewarta-warga biasa bukan apa-apa/siapa-siapa.

    Dengan tujuan terdekat: hapus UUD 2002/diamendemen pada greget Tritunggal UUD 1945. Melanjutkan Revolusi yang belum selesai dengan Panca Azimat berujung sebuah RI Hebat atawa Ampera.

    Revolusi Agustus yang pertama-tama merevolusikan dulu basis, bangunan bawah yang berformasi sosial kapitalistis menjadi berformasi sosial sosialistis. Baru sembari/dilanjutkan dengan superstruktur, bangunan atas yang bersesuaian (ibid hlm 44a dan hlm 45a; juga simak hlm 23a, hlm 24b, hlm 25a). Seperti, salah satunya, character & nation building” era Soekarno atau “revolusi mental” dan “Gerakan ‘Ayo Kerja’ ” (simak hlm 53e) era Jokowi-JK.

    Ketika Revolusi Agustus itu “tumbang” (perlahan-lahan dalam proses kudeta merangkak) per 1 Oktober 1965, tidak heran formasi sosial kapitalistis (berikut penyakit-penyakit kapitalisme: neolib, korupsi, politik transaksional, moralis sempit dan dangkal: ‘mereka yang merebut pedang dari tangan Tuhan’ metafor pas cerpenis Martin Aleida–simak ibid hlm 56a, indeks Gini/jurang kaya-miskin, kemiskinan ekstrim definisi Bank Dunia, atau pinjam ungkapan Bung: ‘menjadikan kita bangsa bar-bar’, hal-hal ‘yang tidak sesuai dengan karakter bangsa kita’, dst, dst) pun makin berjaya.

    RI menjadi “darling”-nya Barat/kaum globalis/imperialis — untuk tidak menyebut sejatinya begundal/setiras wayang semata dari kaum pembohong dan agresor di Irak-Libia (simak hlm 14a), khususnya di era dua kepemimpinan nasional yang dominan selama 32 plus 10 tahun itu (simak hlm 35a).

    Pengeposan-pengeposan di blog ini sejak lansiran perdana beberapa tahun lalu, adalah dalam konteks yang kami coba gambarkan sekilas di atas.

    Lamun, bagaimana pun respons sangat bernilai dari Bung Prihandoyo atas UUD 2002 adalah sebiduk dengan kami; dan sempat mencuatkan optimisme untuk menelaah ulang kemahabencanaan konstitusi awal yang secara de facto sirnanya “Negara Proklamasi” itu.

    Kami, sekali lagi, berbahagia. Setidaknya kami tidak “sendirian berkoar-koar” khususnya di era Jokowi-JK yang pada hakikatnya sedang tegakkan Panca Azimat dan Revolusi Ampera .

    Dengan komentar Bung Prihandoyo ini, kami makin keukeuh pada pandangan yang kami coba pelajari, pahami dan yakini yakni “se-kiri” Bung Karno — lebih spesifiknya: kiri-materialis-nonrevisionis.

    Pandangan yang (justru) mencoba “mencabut chips dari kepala masing-masing kita yang ‘kentutin BK’ ” yang ajek tertanam di benak kebanyakan kita setengah abad ini.

    Pandangan yang percaya pada “skema basis-superstruktur” bahwa revolusi/perubahan radikal itu dimulai pertama-tama bukan dari perubahan mentalitas (ceriwis menyoal moral) tapi sebagai wujud nyata Tesis XI Marx kepada Feuerbach, bahwa poinnya merubah dunia, merevolusikan sebuah RI yang berformasi sosial kapitalistis (simak butir Kedua subtajuk ML di hlm 2b).

    Pandangan yang sampai pada semacam kesimpulan yang diametral Doktrin Truman: “BK baik, PKI baik, BK sangat baik, PKI sangat baik, lantaran meninggalkan belang macan dan gading gajah Panca Azimat dan Revolusi Ampera” — terlebih di era pemerintahan Jokowi-JK yang mengusung Jalan Ideologis (simak hlm 44b.1) itu.

    Pandangan yang, mengutip Mao Zedong, menutup tanggapan kami ini:

      Mereka yang dengan deviasi Kanan dalam pemikirannya, tidak membeda-bedakan diri kita dengan musuh dan menganggap musuh sebagai orang kita sendiri. Mereka menganggap sebagai kawan orang yang justru oleh massa yang luas dianggap sebagai musuh.
      Mereka yang dengan deviasi “Kiri” dalam pemikirannya, memerbesar kontradiksi antara diri kita dan musuh sedemikian rupa, sehingga memandang kontradiksi tertentu di antara rakyat sebagai kontradiksi antara kita dengan musuh dan memandangnya sebagai orang-orang kontrarevolusioner yang sebenarnya bukan.
      Kedua pandangan ini salah.[…] (Simak hlm 33c).

    Sekali lagi, terima kasih Bung Prihandoyo.

    Salam hangat, tetap merdeka.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s