84. Pengeposan Khusus (82): Mengenang 50 Tahun Presiden Soekarno Dilengserkan MPRS, 12 Maret 1967*, Setahun pasca-Supersemar 1966 (TAP MPRS XXXIII/MPRS/1967 & Kutipan Pidato Presiden Soekarno pada Pelantikan Kabinet Ampera, 28 Juli 1966 — Hukumonline.com & “Revolusi Belum Selesai”)

Standar

*  

Tanggal ditetapkannya (silakan simak/klik):

.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXXIII/MPRS/1967 Tahun 1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno (Sumber: Hukumonline.com)

.

♦ ♦ 

 

I Repeat Again, It is Not a Transfer of Authority. Sekadar Perintah Mengamankan!”

.

Kutipan pidato: Amanat Presiden Soekarno pada Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Para Menteri Utama dan Para Menteri dalam Kabinet Ampera di Istana Negara, Jakarta, 28 Juli 1966 — Sumber: Revolusi Belum Selesai, Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 30 September 1965–Pelengkap Nawaskara, Penyunting Budi Setiyono & Bonnie Triyana, 2014; hlm 551-552, 555-559, 560.

.

Oleh Redaksi Dasar Kita  

.

Di mana cetak tebal, alinea-alinea baru, indent yang tidak sesuai sumber adalah dari kami, semata untuk melayani pembaca  di layar perangkat juga untuk maksud ‘menggaris-bawahi’ tanpa sedikit pun menyentuh isi, termasuk tajuk di atas yang dikutip dari salah satu kalimat pidato tersebut.

.

.

.[… — Red DK]

Beberapa saat yang lalu Saudara-saudara sekalian telah menyaksikan saya mengambil sumpah menteri-menteri dalam Kabinet Ampera, yang dengan sudah payah dan sungguh-sungguh, dengan bekerja keras, telah saya susun bersama-sama dengan Letnan Jenderal Soeharto yang sekarang ini sudah jenderal penuh, Soeharto! Jenderal penuh lo sekarang ini! Four star general.

Dan insya Allah sesudah saya nanti memberi amanat, mereka akan saya lantik dengan resmi.

[hlm 551-552]

Nah, sekarang ini bagaimana, Saudara-saudara, Kabinet Ampera yang sekarang itu berdiri di hadapan saya ini.

Sebagai Saudara-saudara tahu, saya merasa hati plong, waktu saya berpidato di hadapan MPRS bahwa jiwa daripada perintah MPRS kepada Letnan Jenderal Soeharto, Pemegang SP 11 Maret [Surat Perintah 11 Maret, Supersemar], untuk membentuk Kabinet Ampera.

Saudara-saudara tahu apa sebab saya plong? Sebab ialah kalau, hh kalau MPRS menunjuk seseorang kabinetsformatuer di luar presiden, maka MPRS sebetulnya nyeleweng daripada UUD 1945.

Tetapi syukur alhamdulillah lantas MPRS menjelaskan, memberi penjelasan bahwa jiwa daripada perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk membentuk Kabinet Ampera itu ialah presiden bersama-sama dengan Letnan Jenderal Soeharto membentuk Kabinet Ampera.

Saya plong! Saking plongnya saya itu Saudara-saudara, ditaruh gambar di dalam majalah Time 15 Juli [1966] yang lalu. Who is the Time-man here?

Saking plongnya hati saya, majalah Time 15 Juli, ya translate to him. Saya digambar sebagai orang, Time 15 Juli, gambarnya Soekarno sebagai seorang yang terkejut. Di bawahnya: plong, plong! (hadirin ketawa semua — red). Ia, lihat tidak itu gambar? Eh katija’ teuing, Time.*

*[khadijah? … bermakna nama bayi perempuan Islam; jadi kami coba maknai secara harafiah Eh kekanak-kanakan sekali Time]

Dan saya juga plong bahwa Kabinet Ampera oleh MPRS diberi program empat, yang kemudian oleh kita dinamakan Catur Karya, program empat.

Saya kan berkata dengan terang-terangan, kalau hanya urusan perut tok Kabinet Ampera ini, saya tidak mau! Tetapi plong karena MPRS menentukan bukan hanya urusan perut, tapi empat hal.

Nomor satu, urusan ekonomi, sandang pangan. Nomor dua, politik luar negeri yang bebas aktif. Nomor tiga, melanjutkan perjuangan terhadap kepada imperialisme dan kolonialisme. Nomor empat, menyelenggarakan pemilihan umum di tahun 1968. Plong!

Dan atas dasar Catur Karya inilah maka saya bersama Pak Harto membentuk Kabinet Ampera yang barusan saya ambil sumpahnya itu tadi. Catur Karya ini menjadi program daripada Kabinet Ampera.

Dan saya, Pak Harto, semua menteri-menteri dan menteri utama yang berdiri di sini, semuanya bersedia mengerahkan dia punya tenaga, terhadap kepada penyelenggaraan daripada Catur Karya ini.

Ada lagi satu hal yang plongkan saya, Saudara-saudara. Ya, tulis!

Bukan saja dua plong. Plong pertama ialah jiwa daripada perintah, ialah presiden bersama-sama dengan dengan Letnan Jenderal Suharto membentuk Kabinet Ampera. Plong Kedua ialah program daripada Kabinet Ampera, Catur Karya.

Ada lagi plong yang ketiga. Malahan plong ketiga ini sebelumnya, Saudara-saudara. Apa plong yang ketiga ini?

Plong tiga ialah MPRS mengukuhkan Surat Perintah saya, 11 Maret.

Boleh dikatakan Surat Perintah saya, 11 Maret itu diambil oper oleh MPRS. Dibenarkan, dikukuhkan supaya SP 11 Maret ini tetap sampai nanti ada pemilihan umum.

Jadi Saudara-saudara jangan salah pengertian lo, jangan kira aya merasa, apa itu, terjegal atau bagaimana, manakala MPRS mengukuhkan SP 11 Maret itu. Oh, Tidak!

Saya malah gembira, malah senang bahwa perintah saya 11 Maret itu, bukan hanya perintah saya, tetapi perintah yang seluruhnya diambil oper oleh MPRS.

Apa sebabnya?

Pertama, oleh karena di situ ternyata bahwa perintah saya 11 Maret itu adalah perintah yang tepat dan benar. Bukan satu perintah yang tidak tepat dan tidak benar, sehingga dibenarkan oleh MPRS.

Keduanya, oleh karena isi perintah itu. Nah itu Saudara-saudara, isi perintah ini sangat membenarkan dan memperkuat kepada perintah itu. Coba, coba, coba, dengan kaca mata saya, ini lo 11 Maret, Surat Perintah.

Menimbang, perlu adanya ketenangan dan kestabilan pemerintahan dan jalannya revolusi. Perlu adanya jaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi, ABRI dan rakyat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Pemimpin Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi,segala ajaran-ajarannya.

Di atas pertimbangan ini, lantas memutuskan, memerintahkan kepada Letnan Jenderal Soeharto, Menteri/Panglima Angkatan untuk atas nama Presiden/PemimpinTertinggi/Pemimpin Besar Revolusi:

satu mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaaan Presiden/PemimpinTertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

Juga dimasukkan dalam perintah, mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya.

Diisikan pula supaya melaporkan segala sesuatu yang sangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas.

Hh, yang bikin plong saya! Saya baca lagi.

Memutuskan, memerintahkan kepada Pak Harto untuk–dengarkan betul-betul ya–atas nama Presiden/PemimpinTertinggi/Pemimpin Besar Revolusi: satu, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi.

Perhatikan!

Menjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi.

Get wel! Perhatikan!

Terjaminnya keamanan, ketenangan, kestabilan jalannya pemerintahan.

Dalam bahasa Inggris saya berkata, jalannya pemerintahan, jalannya any pemerintahan Republik Indonesia, tidak peduli pemerintahan corak apapun.

Apakah ini pemerintahan yang dipimpin oleh, katakanlah Pak Mulyadi. Umpama Pak Mulyadi adalah pemimpin pemerintahan. Atau pemerintahan yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono. Atau pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Tambunan.

Artinya pemerintahan corak apapun, jalannya pemerintahan itu. Saya ulangi dalam bahasa Inggris, jalannya any pemerintahan itu harus dijamin keamanan dan kestabilannya oleh pemegang surat 11 Maret.

Ini saya terangkan begini Saudara-saudara, apalagi para asing, pers asing mengatakan bahwa perintah ini adalah a transfer of authority to General Soeharto.

Tidak. It is not a transfer a transfer of authority kepada General Soeharto. Ini sekadar perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk menjamin jalannya pemerintahan untuk ini, untuk itu, untuk itu.

Perintah ini bisa juga saya berikan misalnya kepada Pak Mul, Mulyani Pangal [Panglima Angkatan Laut]. Saya bisa perintahkan juga kepada Pak Sucipto Judodihardjo, apalagi dia itu Pangak [Panglima Angkatan Kepolisian]. Saya bisa, hei Saudara Tjip, Pangak, saya perintahkan kepadamu untuk keamanan, kestabilan jalannya pemerintahan. Untuk keamanan pribadi Presiden/Pemimpin Besar Revolusi, dan lain-lain sebagainya.

I repeat again, it is not a transfer of authority. Sekadar perintah mengamankan!

Malahan sebagai Saudara-saudara baca dan dengar sendiri, bukan sekadar mengamankan jalannya pemerintahan yang sudah saya terangkan, jalannya any pemerintahan, tetapi di sini juga dikatakan, keutuhan bangsa negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

Jelas apa tidak?! Ditulis di sini.

Segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi, segala ajaran Bung Karno harus dijaga keamanannya, harus di, apa itu di sini dikatakannya.

Melaksanakan dengan pasti lo, lo, lo. Zwart op it, hitam di atas putih, melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

Nah, maka oleh karena itu saya plong, mahaplong kalau juga MPRS membenarkan ini. Di situ berarti bahwa MPRS agar supaya segala ajaran daripada Pemimpin Besar Revolusi dijaga dan dilaksanakan ajaranku.

Ajaran ini harus dijaga, diamankan, dilaksanakan. Pribadiku harus diamankan. Wibawaku juga harus diamankan. Ada perkataan wibawa. Coba saya baca:

serta menjamin keselamatan dan kewibawaan Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS.

MPRS sekarang membenarkan ini. Dus MPRS menganggap perlu wibawa Pemimpin Besar Revolusi harus dijaga. Jangan wibawa Pemimpin Besar Revolusi itu dikorek-korek, dimasukkan ke dalam Lumpur. Nah, karena itu Saudara-saudara, maka saya plong, mahaplong tentang hal ini bahwa MPRS juga membenarkan mengukuhkan SP 11 Maret.

Di samping saya plong bahwa Kabinet Ampera ini ber-Catur Karya.

Catur Karya. Sandang pangan, ekonomi. Ya memang. Saya sudah berulang kali berkata bahwa kita selalu mati-matian bekerja, bekerja mati-matian untuk hal ini. Jadi saya gembira bahwa Kabinet Ampera itu bertugas mengurus ekonomi rakyat.

Kedua, saya gembira bahwa MPRS menetapkan salah satu daripada Catur Karya satu politik luar negeri bebas dan aktif yang sudah saya terangkan di dalam pidato saya penutupan MPRS.

Saya bergembira bahwa kita harus menjalankan terus, terus perjuangan kita terhadap kolonialisme dan imperialisme.

Buka Mukadimah UUD 1945. Kalimat pertama daripada Mukadimah UUD 1945 itu sudah mengatakan artinya bahwa kita harus mengutuk, membersihkan, menghabisi kolonialisme dari muka bumi ini. Jadi gembira bahwa Kabinet Ampera harus berprogram demikian.

Di dalam picture inilah Saudara-saudara maka saya sekarang memberitahu kepada Saudara-saudara bahwa memang politik saya juga di dalam hal Malaysia, hh, jelas adalah satu politik terus menghantam kepada kolonialisme dan imperialisme.

Sudah saya jelaskan berulang-ulang Malaysia itu apa?! Malaysia itu adalah satu neo-colonialist project. Neo-coloniialist project. Neo atau bukan neo, ini adalah satu colonialist project. Dus harus kita tentang. Malaysia as such.

Duta besar-duta besar besar please keep in mind, Malaysia as such is a new colonialist project. Nah, itu harus kita tentang! Saya tidak menentang atau kita tidak menentang rakyat Malaysia, tidak!

Tidak menentang rakyat Singapura, tidak! Tidak menentang rakyat Sabah, tidak! Tidak menentang rakyat Serawak,tidak! Tidak menentamg rakyat Brunei, tidak!

Tetapi yang kita tentang ialah Malaysia as such, being a neo-colonialist project.

[hlm 552-559] 

Tetapi kita perlu menunjukkan bahwa untuk memecahkan persoalan Malaysia ini, yang as such harus kita hantam, ada juga jalan damai, jalan yang tidak dengan tembak-tembakan, jalan yang tidak dengan physical confrontation.

Nah, jalan apa itu? Itu pun sudah sering saya katakan. Manila agreements. Manila agreements. Let us turn to Manila Agreements. Let us implement the Manila Agreement.

[hlm 560]

.

ooOoo

.

Catatan Redaksi Dasar Kita

.

Dari Supersemar 1966 & Tap MPRS XXXIII/MPRS/1967 & Pidato Presiden Soekarno pada Pelantikan Kabinet Ampera, 28 Juli 1966

.

Tak Ada Keraguan Sedikit Pun

.

untuk

.

Dukung “Soekarno Abad XXI”  @Jokowi & @AhokDjarot

.

Hadapi

.

Kaum Reaksioner Anti-Konstitusi-18845

.

Kaum Pembohong Masyarakat

.

‘Pontius Pilatus” — Genosida Akbar Abad XX — “Kau Juga Brutus?”

.

Jongos Sang Tuan Imperialis Bukan Pelayan Rakyat 

.

Menuju

.

RI Hebat-Masyarakat yang Adil & Makmur/Ampera.

.

DK-84-50 Th Soekarno lengser

KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA — Acara haul almarhum Soeharto di Masjid At-Tin, Jakarta Timur, Sabtu (11/3/2017).

“Tinggalkan Masjid At Tin, Djarot Disoraki Pengunjung Acara Haul Soeharto”, Kompas.com, Sabtu, 11 Maret 2017 | 21:33 WIB

.

Menarik, setidaknya bagi kami Redaksi Dasar Kita, bahwa pada hari yang sama 11 Maret 2017, media daring republica.co.id menurunkan tulisan seorang wakil rakyat daerah dari Kalimantan Timur, Balikpapan.

Menyoal Pilkada DKI 2017 Putaran Kedua dengan mengkritisi intervensi “kekuasaan”. Tetapi, ini hal menarik untuk kami, dengan mendasarkan pada “tiga teori sumber kekuasaan atau kedaulatan selama manusia ini hidup”, sebuah NKRI diabaikan sebagai negara hasil perjuangan merebut kemerdekaan dari kolonialisme-imperialisme.

Jadinya gagal paham dalam memaknai dan (apalagi) memilah “kekuasaan” yang diperebutkan pada Pilkada DKI 2017 Putaran II versus “kekuasaan” pemerintah Jokowi-JK.  Pemerintah yang, misalnya, dalam mengacu demokrasi kita (UUD 1945), mengusulkan “sistem terbuka terbatas” (memilih partai) sebagai gantinya yang berlaku saat ini (UUD 2002) termasuk di Pilkada DKI 2017 “sistem proporsional terbuka” (memilih calon legislatif/eksekutif) — simak/klik hlm 83c.

Tak pelak, cara pandang ini — represen sebagian politisi Islam kita yang bagi kami sulit dikatakan tulus terhadap konstitusi awal 18 Agustus 1945 — paralel kebijakan junta militer Suharto notabene “kentuti” poin ke-3 Catur Karya (“melanjutkan perjuangan terhadap imperialisme dan kolonialisme” — lihat kutipan pidato Soekarno di atas) yang diperintahkan MPRS kepada Kabinet Ampera setelah mengambil oper Supersemar Soekarno.

Sekaligus tulisan wakil rakyat daerah ini, bagi kami sepotong “bukti”. Bagaimana kekhusukan terhadap religiositas sempit memaknai Islam di bumi Nusantara ini yang tidak seperti dibayangkan Soekarno (Nasionalisme, Islamisme, Marxisme – simak/klik hlm 23c), mencuat dalam Putaran II, Pilkada DKI 2017. Isu vulgar yang sangat “menyentuh” bagi sebagian rakyat seperti “jangan pilih pemimpin kafir, cina pula”, bagi penulis yang wakil rakyat daerah ini tentu saja tidak dimasalahkan karena sang calonnya yang “tidak kafir” kalah tipis di putaran I.

Selengkapnya tulisan dimaksud simak/klik:

.

Pilkada Jakarta dan Sumber Kekuasan, Republika.co.id, Sabtu, 11 Maret 2017 22:34

.

.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s