Hancurnya PKI oleh PKI

Versi Bukan Kaum ML.

Dari Pengantar Buku Penghancuran PKI karya Olle Törnquist (2010)

Sampul Depan–Foto oleh Redaksi Dasar Kita

Menyambut peringatan peristiwa Gerakan 30 September (G 30 S) empat puluh tujuh tahun silam, Redaksi akhir bulan lalu membeli sebuah buku karya Olle Törnquist Penghancuran PKI, (Komunitas Bambu, Depok, 2010).

Maksudnya, buku itu (selanjutnya Redaksi singkat PPKI) sedianya akan dijadikan salah satu acuan memersiapkan sebuah risalah terkait hari bersejarah tersebut untuk pengeposan September 2012 ini.

Lamun (namun), ketika menyimak pengantar bertajuk Pengantar Edisi Bahasa Indonesia (Setelah Berselang 30 Tahun), hlm IX – XXVI, tiba-tiba Redaksi disergap ketidaksanggupan melanjutkan membaca.

Redaksi yang sedang memetik ajar dari bagaimana kaum Marxis-Leninis (ML) di abad ke-21 ini menganalisis sebuah masalah—seperti beberapa risalah yang tercantum di blog ini—mengalami kesulitan tersendiri dalam mengikuti jalan berpikir Törnquist. Niat baca pun meredup. Dengan sudah payah akhirnya tamat juga membaca pengantar dimaksud.

Panasaran. Redaksi mencoba dan mencoba menyimak lagi. Berulang mengatasi sergapan dimaksud—masih dengan susah payah. Termasuk dengan keterpaksaan yang sama membaca pengantar oleh Goenawan Mohamad, demi “melengkapi”.

Ternyata, setidaknya dari pengantar yang dibuat Törnquist tersebut, Redaksi sampai pada kesimpulan, bahwasanya ini cara melihat PKI (Partai Komunis Indonesia) dari seorang jauhari (cendekiawan) “kiri” yang bukan kaum ML untuk tidak menyebut kaum revisionis.

Revisionisme yang digambarkan Lenin yang mengawali tulisannya itu dengan “Ada sebuah ungkapan kondang bahwa jika aksioma geometris memengaruhi kepentingan manusia, upaya-upaya untuk menyangkalnya pasti akan dibuat,” :

Dan pada setengah-abad kedua dari eksistensi Marxisme, dimulai (pada tahun 90-an) dengan pertarungan atas suatu tren memusuhi Marxisme di dalam Marxisme itu sendiri.

Bernstein, seorang mantan Marxis ortodoks, namanya diberikan pada tren ini, yang datang mengemuka dengan ekspresi sangat bising dan dengan maksud-maksud sangat berpamrih atas amendemen terhadap Marx, revisi atas Marx, revisionisme.

(Simak hlm 21b blog ini atau klik ini)

Atau “kiri” yang disebut sebagai “left-cover for imperialism” oleh Vince Sherman terhadap OSI (Organisasi Sosialis Internasional, ISO International Socialist Organization) :

Dicekoki ideologi Cliffit-Trotskyit mereka, OSI memiliki sejarah panjang dalam mendukung penggulingan pemerintahan revolusioner, dan yang mencapai puncaknya pada 1991 ketika sekte mereka menyebut kejatuhan Uni Soviet sebagai sebuah peristiwa yang “membuat setiap sosialis sejati bersuka cita.” (10)

Yang paling baru, OSI berkiprah di tahap awal konflik Libia dengan mengabaikan arah pro-Barat yang terang-terangan dari kaum kontra revolusi yang bermula di Benghazi dan meremehkan praktik terorisme sistematik dan rasis oleh kaum ‘pemberontak’ itu. (11)

Setelah invasi NATO, sekte Cliffit-Trotskyit ini melanjutkan desakan garis “Kadhafi harus pergi” sebagai fokus utama, yang dalam praktiknya membuktikan untuk kesekian kali fungsi mereka secara de-facto sebagai perisai-kiri imperialisme (left-cover for imperialism—Red).

Atau lebih diperjelas di bagian lain risalah Sherman itu:

Yang pokok dari anti-komunisme OSI adalah ketergantungannya kuat pada sumber-sumber borjuis yang telah membuktikan dirinya sendiri tidak mampu bertahan terhadap telaah saksama kaum materialis yang paling mendasar sekalipun.

(Simak hlm 17a blog ini atau klik ini)

Sehingga, dengan begitu alih-alih membaca seluruh buku itu, malah muncul ide Redaksi, untuk mengeksploitasi lebih lanjut “ketidaksanggupan melanjutkan membaca” itu. Lalu mencoba berbagi hasil eksploitasi itu dengan Pembaca Budiman.

Soalnya pula, blog ini di samping sebagai pewarta warga, bukan sebuah media yang utamanya ilmiah, (jadinya) tidak cukup memiliki kompetensi untuk memberikan timbangan atas buku Törnquist itu. Dan sekalipun kompetensi itu dimiliki, blog ini bukanlah ajangnya.

Sebuah Pengantar yang Menjelaskan.

Ternyata dengan menelaah, mengeksploitasi pengantar Törnquist dimaksud, ada hikmahnya, setidaknya ini yang Redaksi peroleh.

Poin-poin di bawah ini dengan sendirinya menjelaskan “kiri”—seperti dimaknai lewat risalah Lenin maupun Sherman di atas—dari seorang Olle Törnquist. Termasuk Goenawan Mohamad yang ikut berkontribusi di Pengantar buku yang dengan tajuk dan sampul depan (tercantum nama beliau) yang “eye-catching” (lihat foto di atas) tampaknya kompatibel dengan sebuah pasar menggiurkan: buku cetak.

Apalagi seiring euforia pascareformasi sempat santer  “kiri itu seksi”–tentunya minus kaum ML dengan pendekatan materialis dan kediktatoran proletariat yang sangat dimuaki imperialis. (Simak/klik http://www.ruangbaca.com/resensi/?action=b3Blbg==&linkto=MTA0.&when=MjAwNTEyMjc=); sayang situs “ruangbaca.com” ini tidak bisa lagi diakses. Gantinya, Redaksi kutip/klik penutup risalah Firman Wijaya berikut: “Gerakan kiri itu seksi karena selalu anti kemapanan dan progresif dalam melawan kezaliman. Mahasiswa ‘nggak kiri lebih baik kelaut aje-mancing-, mengutip term, kanda Riemay. Wallahu a’ bissowab.” )

Dan, entah disadari atau tidak oleh penerbitnya, buku ini memeroleh manfaat dari represi penguasa. Buku PPKI memiliki “nilai jual” lumayan lantaran termasuk yang (dalam edisi bahasa Inggris,1984) dilarang junta militer Soeharto. Di samping tajuknya yang “sangat menjual” (simak uraian di bawah). Redaksi sendiri memilih membeli (Rp 95.000) di toko buku pinggiran Jakarta, sudah masuk selatan Bekasi, lantaran di sesama anggota grup toko buku besar dan beken berlokasi Jakarta Timur berbatasan Jakarta Pusat itu telah habis terjual.

Memang disebutkan di hlm IV PPKI, seluruh royaltinya disumbangkan untuk Perpustakaan Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), Jakarta.

Redaksi terinspirasi.

Berharap kelak ada sebuah karya ilmiah kaum ML yang bersanding dengan PPKI di Perpustakaan ISSI itu.

Lamun, karya tersebut adalah salah satu saja dari pusparagam bentuk-bentuk sosialiasi layak-dikonsumsi-publik dari sebuah partai berasas ML yang sedang berkiprah membela demokrasi khas ala Pancasila-UUD 1945 (baca: demokrasi terpimpin Soekarno)—satu hal yang (pernah) membuat Törnquist “geram” pada Aidit—dalam sebuah Indonesia berorientasi sosialis. Semoga.

“Kegeraman” pada Aidit yang bertumpu pada dua argumen.

Argumen pokok pertama dalam buku ini ialah bahwa Aidit mundur ke dalam dinamika politik avant garde para pemuda militan tahun 1940-an–termasuk peristiwa penculikan Sukarno untuk memaksanya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia–bukan hanya kesalahan perorangan yang sial. 

Lebih mendasar lagi, apapun alasan Aidit, sejumlah tindakan perlu dilakukan untuk memerlemah kekuatan para petinggi militer antikomunis, …

kenyataannya, … sementara partai dan pergerakan nampak sangat berhasil dalam tataran retorika, strategi mereka sejak sekitar 1958 adalah untuk menyingkirkan “demokrasi borjuis” dan menggantinya dengan mengikatkan diri pada “Demokrasi Terpimpin” Sukarno, reformasi tanah dan anti-imperialisme, tidak mengubah imbangan kekuatan secara nyata, bahkan memerkuat cengkeraman militer dalam ekonomi dan negara. Masalah demokrasi sudah lama diabaikan dalam perdebatan tentang kegagalan PKI …

(PPKI, XVIII)

Namun begitu yang masih tetap tidak jelas ialah mengapa PKI–dan bukan hanya Aidit–melepaskan demokrasi.

Hal tersebut merupakan argumen kedua dalam buku ini, bahwa masalah strategi kemudian didasarkan pada analisis yang lemah terhadap akumulasi kekuasaan dan kapital di Indonesia; dan bagaimana rakyat akan mampu melawannya, serta membangun pilihan lain.

Analisis lemah itu pada akhirnya berakar pada keterbatasan pada teori-teori marxis yang diterapkan oleh PKI. …

(PPKI, XIX)

Pendek kata,  masalah dasarnya ialah bukan karena Aidit mengkhianati partai dan terlibat perjuangan rahasia serta petualangan elite, tetapi terdapat alasan-alasan rasional melakukan sesuatu secara luar biasa karena strategi fundamental partai telah digerogoti.

Pada gilirannya, strategi dan tindakan partai didasarkan pada perangkat Marxis yang tidak cukup untuk menganalisis dominasi akumulasi kapital primitif serta penyisihan surplus pascakolonial yang terjadi karena langkah monopoli politik dan perangkat pemaksa negara.

Selanjutnya, hal ini membuka jalan timbulnya kapitalisme otoriter di bawah Soeharto. 

(PPKI, XXII)

Sebuah sikap anomali khas kaum revisionis: “pemaksaan” pemahaman “demokrasi” yang (sengaja) mengabaikan diktator proletariat, alias demokrasi proletar, sebuah partai berasas ML.

Partai yang lahir, jatuh bangun, tumbuh besar, terus berjuang di sebuah nasion khususnya pasca-“Revolusi 17 Agustus 1945” ketika imperialis ajek “menginjar” sembari menunggu “waktu yang tepat”–mirip 8 tahun kemudian di Cile pada 11 September 1973 lewat gerakan militer “Operasi Jakarta”. (Simak hlm 13a atau klik ini)

Artinya, setidaknya bagi Redaksi–yang akan coba ditelaah agak melebar di bawah–adalah sebuah tanda tanya besar.

Bagaimana “menyambung” logika sederhana antara “ketidakcukupan perangkat analisis Marxis” dengan “kehancuran PKI” serta “timbulnya kapitalisme otoriter di bawah Soeharto” dalam perspektif minus–hal hakiki dari sebuah partai berasas ML– diktator proletariat atau demokrasi proletar ketika sang imperialis yang adalah super power dan memiliki “jam terbang juga uang” yang setinggi gunung (baca: 31 intervensi termasuk Indonesia tentu saja dari 55 intervensi di seantero belahan dunia sejak Perang Dunia II, tidak termasuk 50-an intervensi di Amerika Latin saja; simak komentar pembaca di hlm 21c blog ini atau klik ini atau klik hlm blog http://redantliberationarmy.wordpress.com/us-interventions/) bisa sama sekali luput dari argumen pokok Törnquist di bukunya ini?

Redaksi sendiri berdasar kerja ala pewarta warga, berkesimpulan bahwa sejak dimulainya Kudeta Merangkak, merupakan prelude Pancasila masuk kotak secara de facto. Menyusul digenapi dengan “de jure(bukan de jure karena terhalang Dekrit Presiden Soekarno 5/7/1959 makanya lewat “penyelundupan hukum”) saat terbitnya UUD 2002/nir amendemen UUD 1945 (lagi-lagi) hasil intervensi sang imperialis berberengan masih merebaknya kerusuhan Ambon. (Simak hlm 21a atau klik ini dan hlm 22a atau klik ini)

Imperialisme dan juga diktator proletariat yang Redaksi coba pahami lewat tulisan Soekarno Nasionalisme, Islamisme, Marxisme  (1926) dan Arief Budiman di bukunya Teori Pembangunan Dunia Ketiga (1995)–simak hlm 23a atau klik ini dan hlm 24b atau klik ini).

Atau yang lebih berandang dan dengan jitu diungkapkan niat ingsun sang imperialis oleh Gariel Kolko:

Obsesi Amerika Serikat terhadap PKI tidaklah semata-mata ideologi, tetapi pada instansi terakhir pertama-tama adalah kepentingan politik dan ekonomi.

Andaikata PKI memberikan kerja samanya kepada Amerika dalam menguras kekayaan alam dan memicingkan mata terhadap penghisapan absolut atas rakyat pekerja Indonesia, maka dapat dipastikan tragedi manusia dan kemanusiaan 1965, yang tak ada duanya dalam sejarah Indonesia yang hingga sekarang terus menyejarah, dan yang terburuk  dalam jajaran penyembelihan setelah Perang Dunia Kedua, tidak akan pernah terjadi.

(Dikutip dari buku karya MR Siregar Tragedi Manusia dan Kemanusiaan, Kasus Indonesia Sebuah Holokaus Yang Diterima Sesudah Perang Dunia Kedua, Penerbit Tapol, The Indonesian Human Rights Campaign, Amsterdam, 1995, hlm 399)  

Tak pelak lagi, kaum revisionis dalam konteks kita ini sejatinya, pinjam Sherman di atas, “fungsi mereka adalah secara de facto sebagai perisai-kiri imperialisme”.

Kembali menyoal analisis ilmiah, wacana teoritis, bagi kaum ML pada hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari “poinnya adalah merubah dunia” versi tesis Marx untuk Feuerbach itu.

Justru karena tidak “berhenti” pada sekadar kepuasan intelektual–atau apalah namanya–“hanya menginterpretasikan dunia dalam berbagai cara” (masih dari versi tesis Marx itu) yang sekaligus juga, seperti halnya buku PPKI, punya nilai jual atawa siap dan sebatas menjadi komoditi.

(Untuk tesis Marx dimaksud, simak catatan Kedua ML di hlm 2b blog ini atau klik ini)

Sehingga kelak dalam karya ilmiah kaum ML yang mendampingi PPKI itu (baca: resmi terpublikasi di luar partai) sulit dibayangkan muncul kalimat seperti salah satu sub judul pengantar Törnquist itu: “Apa Masih Sahih?” Dengan jawabannya berupa 4 butir diskusi oleh Törnquist sendiri yang diawali kalimat: “Menurut hemat saya, buku ini masih bermanfaat sebagai sumbangan terhadap diskusi: … “.

Penghancuran PKI: Hancurnya PKI oleh PKI.

 Dalam buku ini saya bertolak dari sejumlah kelemahan dalam analisis yang dibuat PKI.

Demikian salah satu kalimat Törnquist di pengantar  tersebut (PPKI, XVI). 

Sementara tajuk buku Törnquist ini sendiri, “Penghancuran PKI”,  tentunya bermakna PKI sebagai objek dalam proses menjadikan hancur. Entah hancurnya oleh hal dari luar atau dari dalam atau kombinasi kedua hal itu dari luar maupun dari dalam tubuh PKI.

Tetapi ketika Törnquist berposisi “bertolak dari sejumlah kelemahan dalam analisis yang dibuat PKI”, tentunya yang dimaksud seturut salah satu pemahaman Redaksi barusan, bahwa hancurnya PKI itu dari dalam.

Dan hal ini (tentu saja) klop dengan dua argumen pokok Törnquist yang sudah Redaksi singgung diatas.

Terlebih menjadi benderang lantaran di salah satu sub judul pengantar dimaksud—dalam konteks argumen kedua Törnquist—ada yang berbunyi: “3. Mengapa Aidit Terlibat G30S?”

Dengan dua kalimat pembukanya: “Kian menjadi umum untuk menjelaskan keruntuhan PKI dengan menyatakan bahwa Aidit mengkhianati partai dan pergerakan ketika secara rahasia ia terlibat dalam Gerakan 30 September (G 30 S). Tetapi untuk sampai pada pernyataan demikian orang menghindar dari persoalan mendasar: mengapa Aidit melibatkan diri dalam G 30 S?”

Maka, Törnquist dengan bukunya ini termasuk mereka yang sependapat bahwa PKI setidaknya Aidit sebagai ketua dari Biro Chusus PKI terlibat dalam Gerakan 30 September—yang (kok bisa?) berlanjut Kudeta Merangkak … (selengkapnya lihat boks di kolom kiri ini)

Bagi Redaksi, ini satu lagi sikap khas kaum revisionis, khususnya “sensitivitas” mereka yang tumpul terhadap ulah imperialis di sebuah negeri jajahan yang sedang memerjuangkan sebuah pembebasan nasional, ketimbang kesigapan sikap anti komunis mereka.

Mereka yang sama-sama menuding mantap pada Aidit/PKI di awal Kudeta Merangkak itu sambil tiga jari lainnya mengarah tersembunyi ke diri sendiri dan sang imperialis seraya jempol mengarah ragu ke tanah: ikon tak-membumi.

Mereka yang di samping Törnquist, antara lain John Roosa (PPKI, IX), Max Lane (yang setidaknya idem dito “sinis” dengan demokrasi terpimpin yang dipilih Aidit mencampakkan demokrasi borjuis, PPKI, XVIII).

Karena itu, bukan kejutan seorang Goenawan Mohamad pun ikut berkontribusi. Maksud Redaksi, pemikiran Goenawan yang tak mungkin diharapkan berpendekatan materialis, strukturalis (dari basis orientasi sosialis atawa basis formasi sosial sosialistis ke superstruktur bersesuaian—simak hlm 23a atau klik ini) ala Arief Budiman, misalnya.  Apalagi meyakini demokrasi proletar menggantikan demokrasi borjuis.

Atau sebuah indikasi lain pendekatan Goenawan yang sekubu anomali kaum revisionis, ketika… (selengkapnya lihat boks di bawah).

Ya, disinilah hakikat terbitnya buku PPKI pada awal abad ke-21.

Hancurnya PKI oleh PKI. Tak ada urusan sama sekali dengan imperialisme. Ini asli ilmiah.

Sesuatu yang sepintas tampak aneh: kok sebuah partai ML akbar skala dunia pula begitu pandirnya sampai perlu atau terpaksa “bunuh diri” sementara kemungkinan kematiannya di tangan sang imperialis tak disentuh sama sekali.

Lamun berkat analisis ilmiah oleh Törnquist dari sudut “kiri” yang masih “seksi” di republik ini hari-hari ini, keanehan itu pun “buyar”. Malah tajuk itu “sangat menjual”, dan terbukti. Setidaknya, seperti dialami Redaksi sendiri, PPKI habis terjual di salah satu toko buku terbesar di kawasan pusat Jakarta.

Tentu saja, mafhumlah kita dari sudut pandang kaum ML, argumen ilmiah Törnquist itu, pinjam Vince Sherman di atas, “ketergantungan kuat pada sumber-sumber borjuis”.

Apalagi sudah jelas dari uraian Redaksi di atas, tak bakal “nyambung” membahas demokrasi kaum ML minus diktator proletariat, minus imperialisme. Berapa ratus bahkan ribuan halaman sekalipun untuk mengulasnya. Kecuali sebagai tameng sang imperialisme.

Nekolim Pemegang Saham Mayoritas Versi Jauhari Indonesia Bukan Kaum ML

Padahal ada pula esai dari jauhari juga bukan kaum ML yang sampai pada kesimpulan meletakkan sang imperialis pada bagian saham terbesar sebagai penyebab Gerakan 30 September alias hancurnya PKI. Yang bagi Redaksi malahan berlanjut—seperti agenda imperialis berabad silam—menjajah (kembali) republik tercinta ini, secara de facto–hari-hari ini.

Setelah membaca berbagai buku dan arsip, saya cenderung menganggap pemikiran Sukarno bahwa Gerakan 30 September adalah pertemuan dari tiga sebab merupakan analisis paling lengkap dari berbagai versi tunggal yang ada.

Andil ketiganya (keblingeran pimpinan PKI, Nekoloim, dan oknum yang tidak benar) tidak sama.

Menurut hemat saya, faktor kedua, yakni Nekolim, merupakan pemegang saham mayoritas. 

Demikan alinea penutup Asvi Warman Adam, seorang jauhari kondang Indonesia yang bukan kaum ML, peneliti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia—Red) dalam tulisannya bertajuk Aidit dalam Bingkai Nawaksara dimuat di Seri Buku Tempo, Aidit, Dua Wajah Dipa Nusantara (KPG [Kepustakaan Populer Gramedia ] bekerjasama dengan Majalah Tempo, Jakarta, 2010; kutipan di atas: hlm 137).

Asvi—mentakjubkan, bisa berpikir ala kaum strukturalis, kaum materialis di tengah kenyataan objektif keseharian beliau sebagai pegawai dari sebuah pemerintah yang sangat anti komunis—menjelaskan lebih lanjut masing-masing tiga sebab itu di risalahnya itu (selanjut Redaksi singkat Aidit DWDN).

Pimpinan PKI yang “keblinger” itu adalah Biro Chusus yang diketuai langsung Aidit di mana Sjam Kamaruzaman boleh dikatakan direktur eksekutifnya. …

“Keblingernya” Aidit disebabkan situasi yang sangat meruncing saat itu. Menjelang peristiwa itu, kekuasaan terpusat pada tiga pihak, yakni Sukarno, PKI, dan Angkatan Darat (AD).

AD menguasai senjata, sedangkan PKI mendominasi dukungan massa. …

Nekolim (neokolonialisme) tentu mengacu pada Amerika Serikat (AS), sungguhpun arsip yang terbuka belakangan memerlihatkan bahwa Inggris dan Australia juga mendukung sepenuhnya gebrakan membasmi komunis. …

Rumusan “oknum yang tidak benar” itu konon penghalusan dari “jenderal yang tidak benar”.

(Aidit DWDN, 112)

Asvi dalam risalah yang relatif pendek itu, sempat memunculkan kisah-kisah signifikan mendukung argumentasinya itu: nekolim atawa imperialisme sebagai pemegang saham mayoritas penyebab sebuah gerakan di hari terakhir  bulan September, di “magic month” ** itu.

Penggantian Duta Besar Howard Jones dengan Marshal Green bulan Juni 1965 menandai perubahan rencana AS terhadap politik Indonesia.

Kelompok kiri didorong untuk melakukan suatu gerakan sehingga ada alasan bagi AD untuk menumpasnya sampai habis.

Skenario model AS itu lebih didukung arsip sejarah ketimbang imajinasi seorang profesor gaek bernama Victor Fic bahwa Mao Zedong menyuruh Aidit mengambil kekuasaan.

Anehnya, Sukarno kok mau dan membiarkannya. Selanjutnya Bung Karno akan beristirahat di danau angsa Cina. …

Tulisan Fic bersumber dari harian The Strait Times , 26 April 1966, yang mengutip tulisan anonim di Harian Angkatan Bersenjata, Jakarta, 25 April 1966.

Siapa penulis anonim di Jakarta itu? … Apakah penerbitan itu bekerja sama dengan pihak AS dan Inggris?

Yang jelas, arsip departemen luar negeri AS mengakui bahwa mereka memberikan daftar pengurus PKI di Indonesia kepada pihak AD melalui Adyatman, Sekretaris Adam Malik.

Juga mereka memberikan bantuan dana Rp 50 juta kepada KAP (Komite Aksi Pengganyangan) Gestapu yang terbentuk setelah meletus Gerakan 30 September serta dipimpin oleh Subchan ZE dan Harry Tjan Silalahi.

(Aidit DWDN, 137)

Pertanyaan Cerdas Asvi W Adam: Siapa yang Diuntungkan?

Lamun yang paling bernilai dari risalah Asvi W Adam ini, hemat Redaksi, adalah pertanyaan cerdas yang beliau ajukan: siapa yang diuntungkan?

Pasalnya, bagi Redaksi, jawaban dari pertanyaan ini adalah sebuah kenyataan objektif, sesuatu yang riil, fakta. Bukan analisis ilmiah bukan pula “teori konspirasi”. Meski bukan berarti analisis ilmiah tak penting.

Tetapi hemat Redaksi khusus menghadapi peristiwa pada 1965 itu, pertanyaan Asvi ini akan memberikan jawaban, ini esensinya, yang menggelitik kita agar kita kembali pada diri sendiri atau setidaknya mencoba percaya pada diri kita sendiri.

Jawaban pertanyaan itu, omongan “gagahnya”, mengelitik kita untuk (mencoba) menimbang ulang jati diri kita.

Di titik inilah justru analisis ilmiah atas peristiwa 1965 yang “mengarah” pada jati diri kita—yang notabene diametral dengan ahistoris negeri ini—menjadi sangat penting.

Peran seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan berbanding lurus dengan keuntungan yang (akan) diperolehnya.

Dalam peristiwa 1965 itu Soekarno adalah pihak yang dirugikan karena selanjutnya ia kehilangan jabatannya, sedangkan Soeharto sangat diuntungkan.

Ia yang selama ini kurang diperhitungkan berpeluang meraih puncak kekuasaan karena para seniornya telah terbunuh dalam satu malam.

Yang sangat dirugikan pula adalah bangsa Indonesia secara keseluruhan karena enam jenderal, empat perwira seorang gadis cilik, dan sekitar setengah juta orang terbunuh setelah peristiwa tersebut.

Yang paling diuntungkan dari tragedi nasional tersebut tak lain dari Nekolim.

(Aidit DWDN, 135-136)

Kutipan selanjutnya, alinea berikut di bawah inilah yang Redaksi maksudkan bahwa jawaban Asvi atas pertanyaannya sendiri yang cerdas itu, mengelitik kita untuk (mencoba) menimbang ulang jati diri kita, ini hal pertama.

Hal kedua, Asvi sadar tidak sadar hemat Redaksi, sedang (ikut) menawarkan (kembali) cara berpikir strukturalis, materialis. Cara pendekatan dari basis (formasi sosial tertentu) baru ke superstruktur (manusia, salah satunya yang menonjol).

Pendekatan yang pernah ditawarkan Arief Budiman di HIPIS Palembang pada 1984. Ketika Arief berargumentasi menawarkan perubahan formasi sosial kapitalistis yang dianut Indonesia (saat  itu dan sampai sekarang—Red), perlu dirubah menjadi formasi sosial sosialistis (yang dengan kuat ditemukan dalam jari diri kita Pancasila-UUD45—Red) bila ingin memerbaiki kualitas manusia Indonesia.

Mari kita lanjut mengutip Asvi:

Tahun 1965 menjadi watershed, pembatas zaman.

Terjadi perubahan drastis secara serempak dalam segala bidang. Politik luar negeri Indonesia menjadi lembek dan pro-Barat.

Ekonomi berdikari (berdiri di atas kaki sendiri—Red) berubah jadi ekonomi pasar yang bergantung pada modal asing dan utang.

Polemik dalam bidang politik dan kebudayaan berganti dengan asas tunggal yang tidak membiarkan kritik.

(Aidit DWDP, 136)

Tak pelak lagi dengan kutipan barusan ini tampak jelas, Asvi sedang menyoal jati diri, menimbang ulang “Trisakti” Soekarno, yang hilang  tergilas peristiwa yang sekaligus menjadi pembatas zaman perjalanan negeri tercinta ini.

Maaf. Redaksi rehat sesaat, … ingin bersyukur dan memberi takzim.

Bahwa setidaknya dua tokoh ini (tanpa mengurangi rasa hormat pada jauhari lain yang terus terang Redaksi belum ketahui sampai saat ini), Arief Budiman dan Asvi Warman Adam, di tengah-tengah Indonesia, pinjam Asvi, pascapembatas zaman, telah menawarkan sebandung (sepasang) solusi yang sangat tidak mudah waktu itu: kembali ke jati diri dan dihampiri lewat pendekatan materialis.

“Aksioma Geometris” Lenin, Tata Surya Copernicus … Pancasila-UUD 1945: Jati Diri.

Dalam konteks ini, pertanyaan dan jawaban Asvi inilah menurut hemat Redaksi, menjadikan buku Törnquist PPKI—setidaknya bagi Redaksi lewat hasil eksploitasi pengantar dimaksud—kehilangan sumbangsih signifikan bagi sebuah nasion berjati diri unik,  bagi makin kokohnya jati diri itu, untuk sebuah Indonesia yang lebih baik ke depannya dalam sebuah dunia ketika, pinjam Pram (Panggil Aku Kartini Saja, 2007, hlm 21), zaman justru sedang memanjakan imperialisme.

Pancasila-UUD 1945 bahkan berikut demokrasi terpimpin, hemat Redaksi jangan-jangan termasuk “aksioma geometris” ala Lenin untuk Marxian. Seperti halnya hukumnya Newton, evolusinya Darwin, misalnya. Atau Copernicus yang ditentang habis oleh gereja katolik maupun protestan karena berajaran “sesat” mengungkapkan “aksioma geometris” sebuah noktah di alam semesta sebagai pusat sistem tata surya.

Malah mungkin berlebihan. Lamun bagi Redaksi, kemenangan (hasil hitung cepat saat risalah ini diperbarui) Jokowi-Ahok untuk DKI-1 bukan saja kemenangan rakyat jelata, ini sebuah kemenangan Pancasila-UUD 45 ketika de facto Pancasila masuk kotak (simak hlm 21a dan hlm 22a).

Politik uang, politik transaksional yang marak oleh aktor-aktor parpol berideologi tak (cukup) tegas keculi (terbukti) berseberangan dengan konstitusi awal, bahkan pemilu yang makin meminggirkan musyawarah mufakat (ciri khas dari demokrasi yang “dipimpin”, “dijaga” para tetua dalam masyarakat tradisional di sebagian besar ranah Nusantara tempat Pancasila digali), keberpihakan pada kaum berpunya ketimbang rakyat yang tak memiliki apapun kecuali tenaga kerja, dst, dst, telah dibuat mustahil oleh sebandung kapitalis-birokrat pancasilais lewat kemenangan mereka yang fenomenal itu.

Tentu saja dengan menyadari, sekali lagi, kiprah Redaksi sebagai pewarta warga yang “ceplas ceplos” meski berupaya semaksimal mungkin bertumpu pada pendekatan materialis kaum ML, tulisan Redaksi ini bisa saja diabaikan.

Tetapi, sekali lagi, setidaknya bagi Redaksi, membaca (maaf sebatas pengantar) dengan susah payah buku PPKI  ini, “sinyal” greget kembali ke jati diri negeri tercinta yang kami terima pun sangat lemah untuk tidak mengatakan nihil. Maaf, Pak Olle.

ooOoo

**  “magic month” yang seperti halnya “magic number” 8 atau 9 bagi sebagian orang Tionghoa yang menerapkan Feng Shui, Redaksi pun coba “terapkan” untuk bulan September khususnya terkait kiprah imperialisme di Indonesia.

Bahwa di samping petaka 1965 itu  jatuh pada bulan September, ada beberapa beberapa peristiwa “senada” pada “magic month” ini.

Kudeta di Cile oleh Jenderal Pinochet dukungan CIA Amerika atas Allende yang berhaluan sosialis,  tulis Arief Budiman mirip dengan Gerakan 30 September. Malah kudeta militer itu bernama “Operasi Jakarta”, juga pada September 1973.

Serangan menara kembar WTC New York pada 2002 malah sama dengan di Cile pada 11 September.

Lalu kerusuhan Ambon yang masih terus merebak pascakerusuhan berkepanjangan (bareng lahir 4 “amendemen” UUD 45/UUD 2002 dalam 4 tahun atau 1 “amendemen” per tahun: 1999-2002) ada yang bertepatan dengan 10 tahun serangan WTC.

Di bulan September tahun ini, 2012, malahan lebih dari satu “kebetulan-kebetulan”.

Ide orang nomor satu kepolisian Indonesia untuk merelokasi warga Syiah Sampang (simak Kompas.com, 3 /9/2012 Pk 17.16) bareng kedatangan Ibu Clinton (simak Kompas.com, 3/9/2012 Pk 16.55 WIB), ternyata paralel NATO-GCC (Dewan Kerja Sama Teluk: Bahrain, Oman, Kuwait, Qatar,Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi; simak/klik hlm 18a) yang kebelet Presiden Assad beraliran Islam Alawit-Syiah keluar dari Suriah.

Lalu  menyusul teroris, termasuk nama Baasyir yang “tiba-tiba” merebak lagi (Kompas.com, 5/9/2012Kompas.com, 5/9/2012).

Bahkan terorisme terus “menghangat” sepeninggal Ibu Clinton.

Seorang teroris yang tertangkap di Maluku malah terkait teroris di Mumbai, India (Kompas.com, 14/9/2012). Tepatnya tertangkap di Tual, Maluku Tenggara—yang secara geografis tak jauh dari Darwin (pangkalan marinir AS, serdadu sang imperialis yang baru tiba sekitar medio tahun ini seiring menghangatnya kawasan Laut Tiongkok Selatan) juga ternyata tak jauh dari pertambangan Freeport di Papua.

Dan yang paling baru saat Redaksi menyiapkan tulisan ini film Innoncence of Muslims. Yang diawali meninggalnya Duta Besar AS di Libia, lantas kerusuhan merebak di berbagai penjuru dunia (Kompas.com, 15/9/2012). Padahal seorang ulama besar kita Gus Dur di masa hidupnya pernah menulis di bawah tajuk (dan menjadi judul sebuah buku kumpulan karangan almarhum): “Tuhan Tidak Perlu Dibela” (Abdurrahman Wahid, LKiS, 1999).

Poinnya yang Redaksi ingin katakan dengan “magic month” September ini, tentunya pertama-tama bukan “magic”-nya itu. Lamun ini secuil upaya untuk mengajak Pembaca Budiman mencoba berpikir, berpendekatan secara atau setidaknya ala strukturalis, materialis.

Bahwa peristiwa terorisme, kerusuhan antaragama, bahkan kasus korupsi besar, misalnya,  sudah saatnya jangan dilepaskan dari “basis” (formasi sosial tertentu) yang (baru kemudian) akan bersesuaian dengan “superstruktur” atau manusianya di dalam peristiwa tersebut. Termasuk seyogianya jangan buru-buru dilepaskan dari (“basis”) geopolitik dunia ketika Indonesia kini sudah, pinjam Asvi, pro-Barat .

Setidaknya, jangan buru-buru mengambil kesimpulan, seperti kasus di Sampang, bahwa ini pertikaian antarkeluarga bukan perbedaan aliran agama.

Padahal, Redaksi yakin banyak orang Indonesia yang baru tahu  bahwa ada sekelompok Syiah “signifikan” di Sampang yang setidaknya “bisa” memicu kerusuhan yang bergaung bahkan perlu-perlunya seorang petinggi polisi menjadi “amplifier” dengan berseru “relokasi Syiah” bak “laporan komandan” kepada Ibu Clinton—misalnya. 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s