Sosialisme Sesungguhnya Ada di Vietnam

.

Oleh Vince Sherman

.

[1/2 — Versi Red DK]*

.

Sumber: blog Vince Sherman Return to the Source, alamat:

http://return2source.wordpress.com/2013/01/08/actually-existing-socialism-in-vietnam/

.

*Dibahasaindonesiakan dan Dibagi atas 2 Bagian oleh Redaksi Dasar Kita

 .

Ho Chi Min, pemimpin Partai Komunis Vietnam

Ho Chi Minh, pemimpin Partai Komunis Vietnam

 

Di Return to the Source (blognya Vince Sherman—Red), kami sering menggunakan istilah ‘sosialisme sesungguhnya ada’ (actually existing socialism­—Red) untuk mengambarkan berbagai negeri yang kita kenal sebagai sosialis.

Istilah tersebut menspesifikkan ‘sesungguhnya ada’ untuk mekankan kebutuhan dalam menghampiri sosialisme dari seorang materialis, ketimbang perspektif idealis.

Kami akan mendefinisikan sosialisme sesungguhnya ada sebagai manifestasi material dari ideal sosialis. Tidak sempurna (memang—Red), lantaran bisa jadi, itu adalah realitas dari apa yang diperlukan untuk membangun sosialisme di dunia yang didominasi oleh imperialisme.

Tetapi apa artinya sosialisme sesungguhnya ada bagi para revolusioner dalam abad ke-21, jauh sesudah jatuhnya sebagian besar blok sosialis? Lima negeri—Kuba, Tiongkok, Vietnam, Laos dan Republik Demokratis Rakyat Korea (RDRK)—bertahan terhadap gelombang kontra revolusioner pada awal 1990-an, tetapi kelangsungan hidup mereka itu memaksa mereka untuk membuat konsesi tertentu serta mundur pada sistem pasar dalam berbagai derajat.

Sangat mencemaskan banyak kaum kiri, Tiongkok, Vietnam dan Laos, semuanya mengejar  jalur pengembangan yang menekankan aturan regulasi ketat ekonomi pasar dalam melanjutkan pembangunan sosialisme.

Kuba dan RDRK memertahankan ekonomi terencana yang lebih mirip model Uni Soviet , tetapi akhir-akhir ini mereka menerima strategi reformasi pasar.

Meski reformasi pasar Tiongkok dan Vietnam keduanya membawa pada pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, implementasi aktual dari kebijakan-kebijakan  ekonomi ini tetaplah unik.

Bagi kaum Trotskyit dan kaum komunis kiri (left-communists—Red), reformasi pasar ini hanyalah manifestasi kebijakan-kebijakan kapitalis negara.

Lamun, dengan melihat lebih dekat mengungkapkan bahwa reformasi pasar ini merupakan tuntutan keputusan kebijakan yang disengaja oleh massa untuk melanjutkan pembangunan sosialisme di dunia pascaSoviet.

Seperti Tiongkok, komando tertinggi ekonomi Vietnam tetap di tangan negara. Partai Komunis Vietnam (PKV)—partai kelas pekerja dan kaum tani—tetap di pucuk pimpinan negara, dan tetap mengandalkan model ekonomi terencana yang menggabungkan beberapa elemen pasar.

Kelas pekerja tetap memegang kekuatan politik dan ekonomi di Vietnam, dan reformasi pasar yang diimplementasikan sebagai sarana yang justru memerkuat sosialisme ketimbang memerlemahnya.

Memang, bila banyak kritikus atas sosialisme sesungguhnya ada benar-benar melihat  ke dalam Vietnam, mereka akan menemukan getaran gerakan protes oleh para pekerja dan kaum tani yang bekerja sama dengan PKV ketimbang menentang, untuk meningkatkan sosialisme.

Negara mensubordinatkan kepentingan-kepentingan baik kapital asing maupun domestik kepada kepentingan-kepentingan kelas dari rakyat, dan PKV merencanakan ekonomi yang ditujukan memenuhi kebutuhan dan tuntutan utama dan terpenting kelas pekerja.

Pada berbagai noktah sejarah, negeri-negeri sosialis membuat konsesi-konsesi temporer terhadap pasar dalam rangka memerkuat dan melestarikan sosialisme.

Nasion-nasion secara ekonomi terkebelakang yang telah memiliki revolusi sosialis menghadapi tugas merevolusionerkan tenaga-tenaga produktif dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan material dari massa. Seperti Lenin yang begitu pas mengatakannya (As Lenin so adequately put it—Red), “Listrik ditambah soviet (rakyat Uni Soviet—Red/Macmillan Dictionary) sama dengan sosialisme.”

Vietnam melanjutkan tugas berat membangun sosialis. Ditempa gempuran biadab imperialisme Amerika dan terinspirasi oleh kemenangan mereka atas sang imperialis itu, rakyat Vietnam bertahan dari kemunduran dan krisis ekonomi untuk membangun sosialisme di abad ke-21.

Meski reformasi pasar telah membawa banyak tantangan-tantangan  dan konsekuensi-konsekuensi negatif, orientasi secara keseluruhan atas negara dan ekonomi Vietnam adalah menuju kelas pekerja, dan itu satu-satunya yang membuat Vietnam layak dipelajari dan dibela.

Esai ini dibagi atas bab-bab lebih kecil, mudah dicerna:

  • Doi Moi, Reformasi Pasar & Sosialisme di Vietnam
  • Ekonomi Pasar Sosialis vs Ekonomi Pasar Kapitalis
  • Serikat Buruh & Sosialisme Sesungguhnya Ada di Vietnam
  • Reformasi Pasar sebagai sebuah Tuntutan Massa
  • ‘Biarkan Seribu Bunga Merekah’ : Protes & Kediktatoran Proletariat di Vietnam
  • Apa Arti Sosialisme Sesungguhnya Ada bagi Kaum Sosialis di AS?

Sementara kekhasan dari reformasi pasar Vietnam didiskusikan dengan panjang lebar dalam risalah ini, kami (penulis—Red) tidak punya alasan untuk menemukan lagi roda (roda cuma sekali ditemukan manusia—Red) dan sekali lagi memerlihatkan bagaimana sosialisme pasar berakar sangat kuat pada gagasan-gagasan dan pengalaman-pengalaman langsung Marx dan Lenin. Para pembaca yang tertarik pada diskusi kami mengenai sosialisme pasar dan Marxisme-Leninisme hendaknya mengacu kembali pada Tiongkok & Sosialisme Pasar: Sebuah Persoalan Negara & Revolusi (China & Market Socialism: A Question of State & Revolution/karya Sherman lainnya yang pernah Redaksi acu, simak hlm 10a atau klik ini—Red).

Doi Moi, Reformasi Pasar & Sosialisme di Vietnam

Dalam bukunya pada 2010, Vietnam: Rising Dragon, pewarta Bill Hayton membantah bahwa sekalipun reformasi pasar, Vietnam nyata-nyata adalah negeri sosialis.

Hayton seorang Liberal Barat, bersimpati tapi tidak apologetis (bersifat pemaaf–Red/Badudu, 2005) pada masyarakat Vietnam, bahkan tidak dapat menghindar dari kesimpulan bahwa Vietnam jelas berbeda dari negeri-negeri kapitalis lainnya di Asia.

Bukunya, mungkin merupakan kajian yang paling berguna dan pas tentang Vietnam modern yang tersedia dalam bahasa Inggris, dan kami akan mengutip sebanyak-banyaknya dalam risalah ini. Kecuali dinotasi, semua kutipan dari bukunya.

Setelah kehancuran yang diakibatkan oleh perang imperialis AS melawan Vietnam dan kelanjutan warisan kolonialisme Prancis, “ekonomi perdesaan hancur, bagian Utara yang dibombardir kembali ke zaman praindustri, dan perang telah membunuh, melukai atau memindahkan jutaan orang”.

Infrastruktur Vietnam yang rusak memaksa negeri tersebut mengimpor sekitar “200.000 ton beras hanya untuk mencegah kelaparan.”

Tambahan selanjutnya pada persoalan ekonomi, Vietnam terseret ke dalam perang melawan tetangganya, Kamboja Demokratis (KD), setelah pasukan Khmer Berpupur Merah (Khmer Rough/Red Khmer—Red) menyerang para warga Vietnam di perbatasan. Hal ini berakibat Republik Rakyat Tiongkok (RRT), sekutu dari KD, menghentikan bantuan ekonomi yang esensi bagi Vietnam.

Dalam konteks ini, reformasi pasar yang terbatas diterapkan untuk melestarikan, ketimbang menanggalkan, sosialisme.

Reformasi ini secara menyolok mirip Kebijakan Ekonomi Baru (KEB/NEP, New Economic Policy—Red) yang diimplementasikan Lenin dan Bolsheviks di Uni Soviet pada 1921.

Di bawah set (seperangkat yang merupakan suatu kelengkapan—Red/Badudu, 2005) pertama reformasi pasar ini, “perusahan-perusahaan milik negara (BUMN Badan Usaha Milik Negara—Red) tetap memiliki komitmen mereka terhadap rencana pusat (central plan—Red)—tetapi mereka (BUMN—Red) kini diperbolehkan untuk membeli dan menjual setiap surplus secara bebas.”

Di sektor pertanian, para petani bisa juga menjual berasnya begitu mereka melampaui pasokan kuota yang dialokasikan bagi mereka. Seperti di Uni Soviet, “beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah berdagang secara informal, dan malah yang sudah berbisnis dengan orang asing, tinggal membayar tagihan. Dengan diam-diam menyetujui transaksi informal ini, pimpinan Partai berharap mengontrol mereka dan secara bertahap mengendalikan dari dalam.”

Upaya-upaya awal ini gagal, dan perdagangan ilegal dua kali lipat sejak 1980 hingga 1982, menciptakan semacam ‘ekonomi kedua’ seperti yang  terjadi di Uni Soviet. 

PKV membidas (merespons–Red) dan “mencoba bersikap keras” dengan langkah-langkah seperti  Dekrit 25-PK (Decree 25-CP—Red), yang memerintahkan “seluruh perusahaan-perusahaan negara untuk mendaftar perdagangan pasar mereka.”

Di titik ini, PKV memerkenalkan kebijakan doi moi, yang berarti ‘berubah menjadi sesuatu yang baru’ (‘change to something new’—Red). Doi Moi mendorong keluaran (output—Red) pertanian dan mereduksi merajalelanya inflasi negeri tersebut yang telah “melambung hampir 500 persen” pada 1987. 

Sama seperti Lenin dan Stalin yang memandang KEB sebagai sebuah langkah mundur temporer dalam rangka memenuhi tantangan yang ditimbulkan konstruksi sosialis, PKV menggunakan—dan terus digunakan—reformasi pasar untuk memerkuat sosialisme, dan kontrol yang berlanjut atas ekonomi oleh negara, menjamin bahwa  kelas pemula dari para pemilik bisnis tidak pernah mengembangkan karakter kelas yang independen.

Lamun, lingkup terbatas dari reformasi pasar ini berubah pada 1991 dengan jatuhnya Uni Soviet.

Tidak ada peristiwa yang berdampak lebih hebat terhadap lima negeri sosialis yang tersisa dari bubarnya URSS (Uni Republik Sosialis Soviet/USSR, Union of Soviet Socialist Republics—Red) yang merupakan mitra dagang terbesar bagi empat dari lima negeri tersebut.

Tidak seperti Kuba, Vietnam sangat tergantung pada bantuan Soviet, khususnya menyusul dimusuhi Tiongkok setelah perang pembebasan Kamboja.

Hal tersebut penting untuk memahami bahwa  hilangnya URSS sebagai mitra dagang memaksa PKV untuk memertimbangkan kelangsungan hidup jangka panjang reformasi ini dalam menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mencegah jatuhnya sosialisme di Vietnam.

Hayton menulis:

“Pada 1998, bantuan dari Uni Soviet mendanai sekitar 40 persen anggaran negara Vietnam. Pada 1991, hal (bantuan—Red) tersebut terputus sama sekali. 

Partai menyatakan Vietnam terbuka bagi investasi asing dan kombinasi upah rendah dan pabrik-pabrik yang kurang digunakan serta lokasi geografisnya yang bagus, terlalu menggoda korporasi-korporasi mancanegara untuk dilewatkan.”

Lamun, hal ini jelas berbeda dengan gelombang kontra revolusi dan restorasi kapitalis yang menyapu Eropa Timur dan bekas Uni Soviet. Hayton melanjutkan:

“Tetapi bahkan di titik ini, negara tetap memegang kendali, investasi luar negeri diarahkan pada usaha patungan dengan perusahaan-perusahaan negara.

Di setiap negeri komunis lainnya yang memulai transisi ekonomi, proporsi ekonomi yang dikontrol negara menurun.

Di Vietnam hal itu ternyata meningkat: dari 39 persen pada 1922 menjadi 41 persen pada 2003—dan angka-angka ini tidak termasuk perusahaan-perusahaan asing yang biasanya berpatungan dengan para BUMN.”

Reformasi ekonomi menampilkan tujuan mereka yang sudah ditetapkan dan memerkuat sosialisme Vietnam. Dengan peran negara bertambah besar dalam ekonomi, para BUMN Vietnam mulai memproduksi pada tingkat yang menggantikan hilangnya bantuan Soviet yang menghancurkan ekonomi sedasawarsa lalu. Sekali lagi, kami kutip Hayton:

“Tetapi tidak seperti banyak negeri lainnya, kontrol negara tidak berarti kelambanan ekonomi—(malah—Red) pertumbuhan meroket hingga 8 persen per tahun. Ledakan itu terutama sekali kuat di selatan.

Akhir dekade, perusahaan-perusahaan negara di Kota Ho Chi Minh berkontribusi sekitar setengah dari anggaran negara secara nasional. Pengaruhnya, Saigon (Kota Ho Chi Minh sekarang—Red) dan sekitarnya telah mengambil alih peran yang dilakukan oleh Uni Soviet dua dasawarsa lebih awal.”  

Keterlibatan Vietnam dalam WTO kerap kali dikritik sebagai sebuah konsesi (kelonggaran, persetujuan—Red/Endarmoko, 2006) lebih jauh bagi modal internasional, tetapi pandangan ini menunjukkan kesalahan, pandangan yang diperoleh secara keliru atas sosialisme Vietnam.

Sekalipun Bank Dunia dan IMF menyetujui pinjaman untuk Vietnam sejak 1993, Vietnam menolak untuk mengambil bahkan pinjaman paling memikat dari keduanya (lembaga tersebut—Red) karenanya “negeri itu memiliki hutang sangat kecil serta(/lantaran—Red)  mendapatkan cukup uang dari ekspor, dan investasi asing komersial tidak membutuhkan uang tunai.”

Pada 1998, Vietnam ditawarkan lebih banyak pinjaman oleh Bank Dunia dalam bentuk $ 2,7 milyar lebih pada pendanaan bersyarat dan tak bersyarat “bila mereka [pemerintah] sepakat melaksanakan sebuah jadwal untuk menjual para BUMN yang ada, merestrukturisasi sektor perbankan negara dan memerkenalkan program reformasi perdagangan.”

Kendati PKV menyetujui  kesepakatan itu, mereka “tidak mengambil tindakan untuk melaksanakannya” karena “terlalu banyak tuntutan bagi arus utama Partai untuk menerima.”

Hayton memberi catatan bahwa ”Selama lebih dari tiga tahun jumlah tersebut turun menjadi $ 1,5 milyar lantaran stabilitas politik terjadi mendahului janji-janji liberalisasi ekonomi,” stabilitas politik dalam arti ekonomi yang berorientasi kelas pekerja (working class orientation of the economy—Red). Ia mengatakan, “Vietnam telah bertarung dengan (eyeball-to-eyeball—Red) institusi sangat berkuasa dari Amerika, dan menang.”

Hayton bersikap eksepsi (pengecualian–Red/Badudu, 2005) terhadap gagasan bahwa bisnis swasta dan perdagangan komersial membuat Vietnam sebuah negara kapitalis. Ia berpendapat sebaliknya bahwa fiksasi (terikat/terpusat pada sesuatu secara berlebihan—Red/Badudu, 2005) akademis atas “bualan perdagangan kecil (petty trading—Red) yang mengacaukan pikiran.” Ia menulis:

“Vietnam tidak berkembang pada jalan yang ditempuhnya dengan—menyeimbangkan pertumbuhan dengan salah satu pengurangan yang paling mengesankan pada kemiskinan di manapun, selamanya—menuntaskan liberalisasi ekonomi.

Memang, pembatasan pada perusahaan swasta telah dicabut, pasar telah diijinkan berkembang dan investasi asing telah didorong—tetapi keberhasilan Vietnam (justru—Red) bila jauh dari kemenangan kekolotan Bank Dunia.

Sebagian orang mungkin terpingkal-pingkal pada keterangan resmi ‘ekonomi pasar berorientasi sosialis’, tapi itu bukan slogan kosong.

Bahkan sekarang, Partai Komunis memertahankan kontrol pada sebagian besar ekonomi: baik langsung melalui perusahaan-perusahaan milik negara yang memonopoli sektor-sektor kunci strategis, melalui usaha patungan antara sektor negara dan para investor asing, atau meningkatkan, melalui jaringan elite yang terikat pada Partai, sektor swasta yang baru.”

Kita tidak dapat sepenuhnya memahami pentingnya reformasi pasar, tanpa membandingkan pengalaman Vietnam dengan URSS.

Dalam buku mereka, Socialism Betrayed: Behind the Collapse of the Soviet Union (Sosialisme Dikhianati: Di Balik Keruntuhan Uni Soviet—Red), Roger Keeran dan Thomas Kenny memerinci secara cermat bagaimana pertumbuhan ‘ekonomi kedua’ (second economy—Red), atau pasar gelap (black market—Red) di Uni Soviet yang secara material (materially—Redmerongrong sosialisme dan menyebabkan penggulingannya pada 1991.

Mereka menunjukkan bahwa kenaikan sebentar Yuri Andropov sebagai Sekretaris Jenderal PKUS (Partai Komunis Uni Soviet/CPSU Communist Party of Soviet Union—Red) dapat menyebabkan penumpasan relasi-relasi pasar gelap yang sudah maju di Uni Soviet, tetapi kematiannya yang lebih awal menyebabkan meningkatnya kekuatan-kekuatan di dalam Partai yang tumbuh untuk menerima dan mengambil untung dari ‘ekonomi kedua’.

Kekuatan-kekuatan ini, yang terkandung dalam kebijakan Mikhail Gorbachev glasnot dan perestorika, melepaskan suatu gelombang kontra revolusioner di Uni Soviet yang menyebabkan pembubaran sosialisme.

 Di Vietnam, implementasi secara bertahap reformasi pasar memungkinkan PKV untuk memastikan berlanjutnya dominasi negara sosialis atas sektor swasta.

Selain itu, memaksa perusahaan-perusahaan ‘ekonomi kedua’ yang muncul dari pasar gelap dan (lalu—Red) menempatkan mereka di bawah kontrol negara.

Undang Undang Perusahaan tahun 1999, misalnya, menyebabkan 160.000 perusahaan mendaftar pada pemerintah, yang sebagian besar adalah “bisnis yang ada yang telah beroperasi tanpa izin dan memanfaatkan undang-undang baru untuk mendaftar.”

Ekonomi Pasar Sosialis vs Ekonomi Pasar Kapitalis

 Perbedaan mendasar antara ekonomi pasar sosialis dan ekonomi pasar kapitalis adalah (dalam hal—Red) peran negara. Seperti dijelaskan Lenin dalam Negara dan Revolusi, negara merupakan instrumen dari kekuasaan kelas. Ia (negara—Red) tidak eksis di atas kelas, tetapi dijawat (wielded, digenggam dan digunakan—Red/Free Dictionary by Farelex/Hendarmoko, 2006) oleh satu kelas untuk mendominasi (kelas—Red) yang lain. Di Amerika Serikat dan negara-negara kapitalis di Eropa Barat, intervensi negara dan regulasi dalam perekonomian dijawat untuk kepentingan kelas kapitalis.

Lamun, dalam ekonomi pasar sosialis, negara dikendalikan oleh pekerja dan mendominasi sektor swasta. Hal ini memungkinkannya untuk berkembang hanya sampai tingkat yang membantu dalam perkembangan ekonomi seluruh negeri dan melayani kepentingan kelas yang lebih besar dari kelas pekerja dan kaum tani.

Sebagian besar usaha dan perusahaan tidak terlepas dari pemerintah dan malah didominasi oleh negara pekerja. Hayton secara khusus menjelaskan hal ini di Vietnam:

“Ada perusahaan-perusahaan swasta besar tapi mereka sedikit jumlahnya. Meskipun 350 perusahaan kini terdaftar di dua bursa saham negeri tersebut, 99 persen dari usaha negara tetap berskala kecil atau menengah. Pada 2005 hanya ada 22 perusahaan domestik yang dimiliki secara privat (pribadi; swasta bukan pemerintah—Red/Badudu, 2005) di antara 200 perusahaan papan atas dan … ‘privat’ adalah istilah yang masih diperdebatkan. “

Bahkan dalam bidang investasi asing, negara Vietnam mendominasi usaha modal internasional, ketimbang sebaliknya. Selain teguran dari Bank Dunia dan kebijakan privatisasi IMF, Hayton menunjukkan:

“Sektor investasi asing adalah bagian yang sangat  terlihat dari ekonomi (Vietnam—Red), memekerjakan jutaan orang dan memberikan banyak penerimaan pajak, tetapi ia tidak mendominasi komando tertinggi (pemerintah—Red).

Mereka (sektor tersebut—Red) masih, setidaknya secara teori, dikuasai oleh negara. Pada tahun 2005, 122 dari 200 perusahaan terbesar di Vietnam adalah milik negara. Sejak itu, angka tersebut hanya berubah sedikit, meskipun beberapa bank swasta sekarang menyatu dalam barisan tersebut.

Bagi Partai, sektor negara yang kuat adalah cara agar dapat memertahankan kemerdekaan nasional di era globalisasi. Itu berarti Partai dapat tetap menyusun tujuan yang besar –seperti keputusannya, pada Desember 2006, untuk mengembangkan ‘perekonomian maritim ‘ negeri –konsep menangkap-semua yang mencakup  segala sesuatu dari minyak (ikan?—Red) sampai masakan dan kapal.

Partai juga bertekad untuk memertahankan kontrol negara sangat ketat  atas sektor-sektor penting bersifat strategis seperti sumber daya alam, transportasi, finansial, infrastruktur, pertahanan dan komunikasi. “

Para pekerja juga sangat mendukung kebijakan ini, bahkan mereka yang bekerja di perusahaan patungan dengan perusahaan asing.

Hayton yang mengutip Vu Thi Tham, seorang pekerja sepatu di lini produksi, mencatat bahwa pekerjaannya memberikan pendapatan yang lebih tinggi dan jalan hidup yang lebih baik “ketimbang menjadi seorang petani”.

Dia berucap, “Oke tuh. Saya bekerja di sini karena pendapatan yang stabil. Sebelumnya saya seorang petani dan pendapatan saya tergantung pada cuaca. Jika cuaca baik, saya bisa menghasilkan uang yang lumayan. Tetapi jika buruk, ya saya tidak bisa. Bahkan ketika musim baik pun saya hanya bisa menghasilkan $ 30 per bulan, tetapi bekerja di sini saya bisa memeroleh $ 60 atau lebih jika saya kerja lembur.”

Sosialisme Sesungguhnya Ada di Vietnam

Ini sama sekali bukan (berarti—Red) mengatakan bahwa pengenalan reformasi pasar tidak membawa efek negatif yang terkait dengan pasar kapitalis pada Vietnam, namun orientasi keseluruhan negara dan ekonomi masih dalam kepentingan kelas buruh dan tani.

Hayton menulis, “Pertumbuhan penting, tetapi tidak harus lewat pengorbanan dengan menciptakan ketimpangan terlalu banyak.

Hayton berlanjut dengan mengatakan, “Para penerima manfaat tak lain adalah kaum tani  dan proletar.”

Kemiskinan di Vietnam turun dari 60 % menjadi kurang dari 20 % antara 1993 dan 2004, menurut data pemerintah. Pada 2010, pemerintah melaporkan (the government reported —Red) bahwa kemiskinan telah turun menjadi hanya 9,45 %, hal yang  menunjukkan efek positif dari sosialisme pasar Vietnam pada rakyat.

Seperti sebagian besar negara sosialis, Vietnam telah menghapus buta aksara dan secara signifikan mengurangi tingkat kematian bayi sesuai dengan Tujuan Pembangunan Milenium PBB (UN’s Millenium Development Goals—Red). Negara tetap menjaminan pekerjaan yang efisiensinya  dapat dicapai melalui reformasi pasar.

Dalam sebuah artikel  untuk Direct Action Maret 2011 (In a March 2011 article for Direct Action—Red), Hamish Chitts mencatat dampak keseluruhan di mana kebijakan ini telah meningkatkan perekonomian dalam hal keseluruhan populasi yang keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan. Chitts menulis:

“Menurut data Bank Dunia, produk domestik bruto per kapita Vietnam (diukur dalam dolar AS saat ini) telah berkembang dari $ 239 pada1985 menjadi $ 1.155 pada 2010. Pemerintah telah memastikan bahwa pertumbuhan ini bermanfaat bagi rakyat. Vietnam telah membuat kemajuan yang mengesankan, mengurangi angka kemiskinan dari 70 % pada 1990 menjadi 22 % pada 2005. “

Sama seperti Tiongkok, reformasi pasar telah melahirkan kontradiksi dalam perawatan kesehatan dan pendidikan, yang tidak lagi murni diberikan melalui saluran publik.

Sebuah artikel oleh Michael Karadjis, 4 Mei 2005, yang ditulis untuk Green Left (A May 4, 2005 article by Michael Karadjis writing for GreenLeft —Red) mencatat bahwa “Setelah runtuhnya Uni Soviet, Vietnam memerkenalkan biaya kecil untuk pendidikan dan kesehatan.” Meskipun Karadjis menyebut ini “pukulan terhadap fundamental sosialis,” ia juga mengakui bahwa hal itu “dipaksa oleh kebutuhan” karena “PDB per kapita Vietnam telah turun menjadi $ 78 pada 1990.”

Lamun demikian, menurut Chitts (according to Chitts—Red), perawatan kesehatan di Vietnam direncanakan dan dikelola oleh komite rakyat tingkat provinsi, dan 100 % komune perdesaan kini memiliki petugas kesehatan, hal yang menunjukkan prioritas PKV dalam menjamin akses perawatan kesehatan untuk daerah perdesaan.

Menyoroti lebih lanjut karakter sosialis Vietnam, Karadjis mencatat (Karadjis notes—Red) bahwa pemerintah—sebagai bagian dari Pengentasan Kemiskinan dan Program Penghapusan Kelaparan, dilansir  pada 2001—membangun sekolah, pusat kesehatan, sistem air bersih dan jalan di daerah-daerah terpencil, mengratiskan kesehatan dan pendidikan, dan memberikan subsidi dalam jumlah besar (berupa—Red) kredit berbunga rendah tanpa anggunan bagi masyarakat miskin untuk membantu mereka menyiapkan atau meningkatkan usaha rumah tangga kecil dalam bidang pertanian, kerajinan dan yang sejenisnya. ”

Dari kesenjangan yang ditimbulkan sebagai akibat dari reformasi pasar, Chitts menggambarkan perubahan tenaga-tenaga produktif yang memungkinkan sosialisme Vietnam baik untuk bertahan maupun memakmurkan, yang meletakkan dasar material bagi penyediaan pelayanan-pelayan ini pada basis massa yang semakin melebar. Ia mengatakan:

“Sementara doi moi telah memerkenalkan beberapa ketidakadilan melalui sistem ‘pengguna yang membayar’ (‘user pays’ systems—Red) untuk layanan-layanan  sosial penting, hal ini selalu dikurangi sebanyak mungkin pada setiap tingkat.

Seiring bertumbuhnya tenaga-tenaga produktif, lebih banyak lagi yang tersedia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tanpa doi moi, jutaan orang akan didera dengan kemiskinan dan penyakit. Jika hal itu mengabaikan realitas objektif Vietnam, (maka—Red) pemerintah akan membawa apa yang Perancis, AS dan sekutunya seperti Australia tidak bisa mencapainya lewat 30 tahun perang brutal—kekalahan sosialisme di Vietnam. Malahan sebaliknya PKV dan rakyat terus membangun basis yang lebih kuat untuk sosialisme di Vietnam dan contoh sebuah basis yang lebih kuat untuk sosialisme internasional di abad ke-21. “

Reformasi pasar di Vietnam adalah langkah-langkah penting yang dirancang untuk mengatasi tugas sulit pembangunan sosialis bagi sebuah negara miskin di dunia pascaSoviet. Reformasi tersebut memungkinkan revolusi untuk bergerak maju dan terus merevolusikan tenaga-tenaga produktif sehingga negara dapat lebih memadai memenuhi kebutuhan dan tuntutan rakyat.

Dengan segala kekurangannya, sosialisme dilestarikan di Vietnam dan layak diakui untuk pencapaiannya.

Artikel oleh Karadjis yang sudah disebutkan (The aforementioned article by Karadjis—Red) membandingkan kinerja ekonomi Vietnam dengan nasion-nasion miskin. Karadjis menulis:

“Vietnam adalah sebuah negeri ‘berpendapatan rendah’ (‘low income’ country—Red) (AS$ 430 PDB per kapita), tetapi indikator pendidikan dan kesehatannya setara dengan, atau lebih baik ketimbang negeri-negeri ‘berpenghasilan menengah’ (middle income’—Red) seperti Thailand (AS$ 2000 PDB per kapita), Cina dan Filipina, serta jauh di atas negeri-negeri yang sama-sama miskin seperti Bangladesh, Pakistan, Kenya dan Tanzania.”

Karadjis selanjutnya mencatat bahwa “pendaftaran sekolah dasar meningkat dari 88% menjadi 95% antara 1990 dan 2001,” meskipun (terjadi—Red) penurunan pendaftaran di Asia Timur dan Pasifik secara keseluruhan pada periode yang sama.

Pendaftaran sekolah menengah pertama (juga—Red) meningkat, ukuran kelas (jumlah murid per kelas—Red) menurun, dan biaya nominal yang terkait dengan sekolah—sebagian besar untuk perbekalan (supplies—Red)—dibebaskan bagi keluarga miskin.

Dalam bidang perawatan kesehatan, Vietnam, menurut Karadjis, “memotong angka kematian anak (child mortality—Red) sampai 23 per 10.000 kelahiran hidup (live births—Red), dan angka kematian bayi menjadi 19, lebih rendah dari Thailand, Tiongkok dan Filipina, dan secara dramatis lebih rendah dari India dan Indonesia.”

Harapan hidup Vietnam melampaui negeri-negeri yang seimbang kemiskinannya di wilayah ini dan peringkatnya setara dengan negeri-negeri Asia Timur yang kaya, seperti Thailand.

Elaborasi (penggarapan secara tekun dan teliti—Red/Badudu, 2005) infrastruktur perawatan kesehatan negeri itu menjamin akses ke perawatan medis, bahkan untuk sebagian besar para warga perdesaan dan etnis minoritas, kaum miskin, dan anak-anak tidak perlu membayar apapun untuk perawatan kesehatan.

Bahkan di tengah ekonomi dunia yang mencair (meltdown—Red) dari nasion-nasion kapitalis maju seperti AS, Vietnam memertahankan tingkat pengangguran 2,29 %.

Pengangguran yang rendah itu menunjukkan hanya pengangguran friksional (yang bergeser/berpindah—Red) bagi pekerja yang sedang berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, berarti bahwa Vietnam pada dasarnya mampu memekerjakan seluruh rakyatnya.

Meskipun pengamatan atas program-program sosial Vietnam ini merupakan aspek penting evaluasi orientasi negara dan ekonomi, hal-hal tersebut  sama sekali bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan. Kami sekarang akan menguji hubungan antara negara Vietnam dan organisasi ekonomi yang paling mendasar dari kelas pekerja: serikat buruh.

Serikat Buruh & Sosialisme Sesungguhnya Ada di Vietnam

(Bersambung ke hlm 30e atau klik ini )

 ooOoo

Catatan Redaksi Dasar Kita

Pertama, di teks aslinya, risalah ini bukan merupakan tulisan bersambung. Redaksi sengaja membuatnya bersambung, lantaran sejujurnya terkendala proses pembahasaindonesiaan di samping berharap membantu Pembaca Budiman di layar monitor—menyimaknya tidak dalam satu halaman, ada “jeda”.

Kedua, alinea-alinea baru ada yang tidak sesuai dengan teks asli, ini juga dengan alasan yang sama untuk membantu Pembaca Budiman, tanpa menyentuh isi, tentunya.

Iklan

One response »

  1. Katakan Ya! Untuk Revolusi Sosialisme indonesia!
    Berpisah kita berjuang bersama kita memukul!

    Redaksi Dasar Kita

    Ya!

    Bermula dari hapus UUD 2002/niramendemen UUD 45.

    Tetap Merdeka!

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s