.* Kami, memilih menggunakan istilah "Front Persatuan" untuk gagasan Jokowi "koalisi tidak bagi-bagi kursi".  Yang gregetnya lebih dekat ke UUD 1945 ketimbang UUD 2002 cacat hukum itu.

.

“Selain menyampaikan visi dan misi pencalonan presiden dan wakil presiden, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga menyertakan sembilan agenda prioritas untuk mewujudkan visi dan misi mereka. Agenda ini disebut sebagai Nawa Cita.” (Kompas.com 20/5/2014)

Grafis oleh Redaksi Dasar Kita, simak hlm 44b

.

Visi Misi dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla 2014, hlm 6

Visi Misi dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla 2014, hlm 6.

Teks lengkap, dikutip utuh dari situs KPU www.kpu.go.id, simak di bawah ini.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

VISI_MISI_Jokowi-JK-page-014

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

Iklan

One response »

  1. AMANDEMEN UUD 1945 MERUNTUHKAN SISTEM KOLEKTIVISME, MERUNTUHKAN PANCASILA, PREAMBUL UUD 1945 BAHKAN NEGARA PROKLAMASI

    Oleh Ir Prihandoyo Kuswanto
    Ketua Rumah Pancasila

    “Saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, maupun Saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan negara yang demikian itulah kita punya tujuan. kita hendak mendirikan suatu Negara ‘semua buat semua ’. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi‘semua buat semua” (Sumber: Soekarno, Pidato di BPUPKI, 1 Juni 1945) [Simak hlm 9a; alinea 4,3 & 2 sebelum subtajuk Prinsip Pertama — Red DK]

    Pada notulen rapat tanggal 11-15 Juli BPUPKI dan rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dapat kita ikuti perkembangan pemikiran tentang kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaaan dari seluruh rakyat Indonesia yang memiliki konfigurasi sosial, ekonomi dan geografis yang amat kompleks.

    Karena itu MPR harus mencakup wakil-wakil rakyat yang terdiri dari , DPR, wakil-wakil daerah, utusan-utusan golongan, golongan fungsional profesional dari seluruh elemen masyarakat.

    Dengan kata lain, MPR harus merupakan wadah multiunsur, bukan lembaga bikameral.

    Bentuk MPR sebagai majelis permusyawaratan perwakilan dipandang lebih sesuai dengan corak hidup kekeluargaan bangsa Indonesia dan lebih menjamin pelaksanaan demokrasi politik dan ekonomi untuk terciptanya keadilan sosial, Bung Hatta menyebutnya sebagai ciri demokrasi Indonesia.

    Dalam struktur pemerintahan negara, MPR berkedudukan sebagai supreme power dan penyelenggara negara yang tertinggi. DPR adalah bagian dari MPR yang berfungsi sebagai legislative councils atau assembly. Presiden adalah yang menjalankan tugas MPR sebagai kekuasaan eksekutif tertinggi, sebagai Mandataris MPR.

    Konfigurasi MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tersebut dipandang para Bapak Bangsa sebagai ciri khas Indonesia dan dirumuskan setelah mempelajari keunggulan dan kelemahan dari sistem-sistem yang ada.

    Sistem majelis yang tidak bikameral dipilih karena dipandang lebih sesuai dengan budaya bangsa dan lebih mewadahi fungsinya sebagai lembaga permusyawaratan perwakilan. (Sumber Sistem Negara Kekeluargaan: Prof DR Sofian Effendi). [Simak hal senada dalam orasi beliau di Universitas Pancasila pada 2006; hlm 2b.2 — Red DK]

    Reformasi dengan “amendemen” [tanda petik dari kami — Red DK] UUD 1945 telah telah mengkhianati negara “semua buat semua” Oleh karena The Founding Fathers mendirikan negara “semua buat Semua“ sistem yang dipilih adalah sistem MPR, sebab semua elemen bangsa akan duduk di lembaga tertinggi negara ini untuk mengelolah bersama, memutuskan bersama, dengan cara musyawarah mufakat.

    Negara ini ditangan rakyat, Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, Rakyatlah yang menentukan pembangunan, rakyatlah yang menentukan kebutuhannya, oleh sebab itu rakyatlah yang menyusun GBHN, setelah itu di carilah Presiden untuk menjalankan GBHN.

    Di sanalah kesinambungan negara ini bisa terwujud sebab GBHN akan terus berkelanjutan. Bukan seperti sekarang ini setiap Presiden menganggap dia punya negara dia punya kekuasaan, keputusan Presiden terserah presiden, setiap ganti presiden ganti acara, dan rakyat hanya menjadi Obyek .

    “Kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia, semua buat semua!”. (Sumber: Soekarno, ibid)

    ‘Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke! (Sumber: pidato Soekarno di Surabaya, 24 September 1955).

    Para “pengamendemen” [tanda kutip dari kami, seharusnya para penyelundup hukum/pembuat konstitusi baru pengganti — Red DK] UUD 1945 telah lupa dan sengaja melupakan apa yang menjadi jati diri bangsa nya, menengelamkan sistem berbangsa dan bernegara, dengan mengganti demokrasi liberal, demokrasi yang tidak berdasar pada Preambul UUD 1945, demokrasi yang menjadikan rakyat hanya sebagai kuda tunggangan, rakyat hanya sebagai “tambal butuh” yang hanya diberi sekadarnya, diberi sembako, setelah itu semua janji-janji manis dilupakan.

    Akibatnya Amanat Penderitaan Rakyat [“Ampera”; simak hlm 57 — Red DK] terus akan berlanjut tanpa cita-cita [seperti dirumuskan Soekarno yang beda dengan 4 Pilar — Red DK], sementara penguasa [tampaknya mulai enggak valid tuh Bung Prihandoyo di era Jokowi-JK — Red DK] bergelimang kemewahan, membangun politik dinasti, [tapi yang satu ini tetap “menggila” — Red DK] para anggota DPR dan DPD [/DPRD — Red DK] hanya sebuah pekerjaan [/profesi — Red DK] untuk mencari kenikmatan kehidupan pribadi dan golongannya .

    Jika saja kita semua memahami arti keindonesiaan, di mana secara Unik Bangsa dilahirkan dan Negara baru dibentuk dengan dasar Pancasila, sesungguhnya lintasan kebenaran sejarah negara ini bersistem kolektivisme berdasar pada Pancasila. Pengejawantahan sistem [Pancasila — Red DK] ini adalah kedaulatan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan oleh MPR.

    Di MPR inilah seluruh elemen bangsa terwakili, setiap golongan mengutus wakilnya untuk merumuskan politiknya yang dikemas dalam GBHN setelah itu dipilih presiden untuk menjalankan GBHN. Inilah kedaulatan rakyat itu.

    Sebab apabila presiden melenceng dari GBHN akan diturunkan dan di akhir masa jabatannya presiden harus memertangungjawabkan apa yang sudah di kerjakan dan apa yang belum dikerjakan Presiden tidak boleh menjalankan politik nya sendiri seperti sekarang ini .

    Di-“amendemen”-nya UUD 1945 pasal 1 ayat 2, digantinya kolektivisme dengan sistem MPR menjadi liberalisme individualisme, dengan sistem [semi — Red DK] presidensial sesungguhnya “Negara Proklamasi” itu sudah tidak sesuai dengan Preambule [UUD 45 — Red] dan Dasar Negara Pancasila. [Apalagi Penjelasan UUD 45 dihapus; simak hlm 39a — Red DK].

    Apakah kita sadar bahwa Negara Proklamasi itu sudah ambruk, apakah kita sadar bawah Pancasila itu sudah tidak menjadi dasar Negara? Apakah kita menerima semua ini?

    [Dari alinea di atas ini hingga alinea–alinea terakhir, tanggapan kami akan bertumpu, yang bukan hal “baru” dibanding tanggapan kami sebelumnya atas komentar Bung Prihandoyo; kata kuncinya “fatalistis”, kami berupaya menolaknya (setidaknya mencoba belajar berpikir) ala kaum materialis-nonrevisionis yang, hemat kami, kaum yang sangat memengaruhi cara berpikir Soekarno, khususnya sikap “Revolusi Belum Selesai” dalam wujud Panca Azimat dan Ampera, di mana — selang 1/2 abad kemudian — Trisakti Jokowi-JK termasuk di dalamnya/salah satu unsur Panca Azimat; simak hlm 56a — Red DK]

    Jadi sangat jelas visi misi apapun namanya adalah bentuk individualisme dan bukan Kolektivisme.

    Sebab menurut desain negara Preambule UUD 1945 kedaulatan tertinggi di tangan rakyat maka rakyatlah yang harus menyusun keinginan-keinginannya, bukan Jokowi-Jusuf Kalla. Negara ini semua buat semua bukan hanya golongan pendukung Jokowi-JK.

    Negara ini sudah mempunyai Visi Misi sendiri di dalam Preambul UUD 1945, bukan karang sendiri.

    Tanggapan Redaksi Dasar Kita

    Terima kasih Bung Prihandoyo, masih mampir dan meninggalkan komentar yang signifikan.

    (Maaf, sebentar … sebelum kami lanjutkan, diunggah dulu lantaran komentar Bung sudah kami sunting).

    Nah, ketika kami lanjutkan tanggapan ini — seperti kami janjikan di atas bahwa tidak ada hal “baru” dan kata kuncinya “fatalistis” — rupanya sebagian besar sudah terjawab dalam tanggapan kami untuk Bung Prihandoyo di (silakan simak) Pengeposan Edisi 29 Juni 2015.

    Kecuali bahwa ada “penekanan” dalam komentar Bung Prihandoyo kali ini menyoal visi misi Jokowi-JK. Bahwa “Negara ini sudah mempunyai Visi Misi sendiri di dalam Preambul UUD 1945, bukan karang sendiri.

    Ini hemat kami yang menunjukkan sikap fatalistis itu, ketika Jokowi-JK dianggap “musuh” — kontradiksi antara rakyat dengan musuh — bukan “kontradiksi di antara rakyat” dalam pemahaman kaum materialis-nonrevisionis versi Mao yang pernah kami singgung di tanggapan sebelumnya.

    Ketika Jokowi-JK yang dengan sengaja memilih Jalan Ideologis Trisakti-Masohi/Gotong Royong yang adalah salah satu unsur dari Panca Azimat. Hal yang bagi kami membuktikan kegagalan Dokrin Truman di Indonesia. “Negara Proklamasi” itu kini sedang bangkit, lantaran sejatinya batang itu tidak ambruk, tidak tenggelam, hanya terendam — mengacu Suar Suroso (ibid hlm 56a).

    Satu-satunya “keberatan” kami atas visi misi Jokowi-JK — bila itu pun dapat dianggap keberatan — Trisakti yang dimaui Soekarno itu tidak bisa dipisahkan dengan unsur-unsur maupun “sub-sub-unsur” lainnya di dalam Panca Azimat bahkan Ampera (dengan 3 poin yang masing-masing poin/subunsur saling terkait) itu pun tidak bisa dipisahkan. Panca Azimat dan Ampera adalah satu entitas dalam Revolusi Belum Selesai versi Soekarno.

    Lamun “keberatan” ini kami pahami dengan melihat pada “Negara Proklamasi” (yang tumbang itu) dengan formasi sosial kapitalistis (simak makalah Arief Budiman di hlm 44a dan hlm 45a) yang “dipaksakan” (beda dengan RRT/Deng yang sengaja memilih jalan kapitalistis sebagai “alat” untuk mencapai masyarakat soialistis-komunistis; simak hlm 10a — Red DK) oleh pemerintahan yang proimperialis khususnya era Soeharto dan SBY (simak hlm 35a), bahwa pilihan Jokowi-JK atas “salah satu unsur” jalan ideologis era Soekarno, tak lain adalah “Kemerdekaan Jilid 2” — per 20 Oktober 2014.

    Inilah, yang membuat kami keukeuh mendukung Jokowi-Jk tanpa reserve.

    Setidaknya, dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami sebagai pewarta warga yang bukan apa-apa/siapa-siapa, berupaya ikut “mencabut chips ‘kentutin BK’ yang ditanam kaum imperialis di kepala masing-masing kita” — 1/2 abad ini.

    Pertanyaannya, apakah Rumah Pancasila tidak berminat ikut berupaya mencabut chips itu, lantas mendukung Jokowi-JK tanpa reserve?

    Atau, opsi apa yang Rumah Pancasila coba tawarkan untuk mengatasi “Negara Proklamasi” yang ambruk ini?

    Kami tunggu opsi itu.

    Sekali lagi terima kasih Bung Prihandoyo.

    Salam Hangat dan Tetap Merdeka!

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s