Era Presiden Joko Widodo

Saatnya Bicara Lagi Sosialisme Indonesia? (3)

(Bagian Ketiga dari Tiga Tulisan)

.

Menimbang Arief Budiman di HIPIS Palembang 1984

(Bagian Kedua/Habis)

ooOoo

.

MENCIPTAKAN MASA DEPAN INDONESIA YANG LEBIH BAIK

MASALAH ILMU SOSIAL DAN PROSES REGENERASI

.

Oleh Arief Budiman

.

Seminar Nasional Kualitas Manusia Dalam Pembangunan

Palembang, 19-22 Maret 1984

Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIS)

.

 (Bagian Kedua/Habis, Bagian  Pertama simak hlm 44a, *)

.

.

Perubahan melalui Pendidikan

Di Indonesia, tampaknya orang cukup prihatin mengenai masalah kesenjangan antara miskin-kaya, yang tentunya berkaitan dengan keserakahan manusia.

Masalah korupsi dan kekayaan yang melimpah dari sekelompok orang di kota-kota besar terus-menerus menjadi sorotan sehingga Presiden Suharto sering menganjurkan untuk kita hidup sederhana.

Menghadapi masalah ini, tampaknya pemerintah berusaha memerbaiki melalui jalur pendidikan individual.

Sambil mengatakan bahwa kebijakan pembangunan yang sekarang dijalankan sudah benar (jadi sistemnya sudah tepat, yakni sistem kapitalis), penataran P4 terus diaktifkan untuk membentuk warga bangsa ini menjadi “manusia-manusia Pancasila”, yang salah satu sifatnya adalah memiliki kesadaran sosial yang tinggi alias tidak terlalu serakah.

Terhadap tuduhan bahwa sistem pembangunan yang kita jalankan adalah sistem kapitalis, banyak orang termasuk para ilmuwan kita yang membantah dan mengatakan bahwa kita menjalankan sistem khas Indonesia (“Harya Bantah …”, 1984), yang kadang-kadang dinamakan sebagai sistem Ekonomi Pancasila (Salim, 1979: Mubyarto & Boediono, 1981).

Singkatnya, baik para negarawan maupun ilmuwan kita kebanyakan berpendapat sistem yang ada (apapun namanya ini) tetap dipertahankan, sementara usaha-usaha terus dilakukan untuk mencegah agar manusia Indonesia (terutama para pengusahanya) tidak terlalu serakah sehingga melakukan penindasan.

Seperti pernah dikatakan oleh Adisumata (1981: 251) ketika membahas sistem Perekonomian Pancasila:

Spekulasi tanah (yang menyebabkan kurangnya lapangan kerja), spekulasi keahlian (yang menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar), spekulasi uang (yang menyebabkan bunga gelap yang tinggi), itu semua bukan tindakan yang disertai asas-asas alam Pancasila, karena semua tindakan ini didasarkan atas harapan mendapat imbalan yang ekstra besar tanpa bersedia berfungsi sosial yang seimbang dengan itu, justru sebaliknya dengan tanpa berprestasi ia ingin memaksakan pembagian rezeki yang lebih besar.

Ini tidak sejalan dengan asas keadilan sosial maupun asas persatuan bangsa.

Untuk menaggulangi masalah ini Nataatmadja (1981: 43) memberikan resepnya:

Tugas pokok kepemimpinan Pancasila adalah membina sistem pendidikan yang bisa menjamin munculnya manusia-manusia utuh Pancasila …

Dalam diskusi sistem Perekonomian Pancasila yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada ini, perubahan sistem/struktural memang tidak disinggung.

Pandangan bahwa perubahan sosial dapat dilakukan melalui jalur pendidikan individual, yakni dengan cara menyadarkan warga masyarakat akan “kekeliruannya”, bersumber pada asumsi dasar aliran ilmu sosial tertentu, yang sering juga disebut sebagai kelompok ilmu sosial liberal.

Meskipun sistem kemasyarakatan diakui pentingnya, tapi tekanan utama untuk perubahan masyarakat diberikan pada kesadaran individunya. Seperti yang dikatakan oleh Turner (1982: 34):

Weber melihat adanya dua macam kenyataan yakni pandangan subyektif yang mempunyai arti bagi tingkah laku individual dan pola tingkah laku kolektif. Banyak penganut aliran fungsionalisme berpikir dalam pemikiran dualistis ini juga: Bagaimana kesadaran subyektif dari pelaku memengaruhi pola organisasi sosial yang muncul dan sebaliknya?

Penganut-penganut aliran Teori Modernisasi juga mendasarkan dirinya pada asumsi perubahan melalui pendidian kesadaran individual ini.

McClelland (1961) yang teori wiraswastanya dipopulerkan oleh Dr Suparman di Indonesia, pada dasarnya mengatakan bahwa pembangun ekonomi dapat dilakukan dengan jalan mendidik orang-orang menjadi wiraswasta yang tangguh.

Hambatan-hambatan struktural tidak atau kurang diberi peran yang berarti dalam kerangka teori ini.

Demikian juga Hagen (1962) yang menekankan pendidikan anak untuk menjadi lebih kreatif dan berinisiatif supaya pembangunan masyarakat dapat digerakkan.

Lerner (1958) berbicara tentang penyebaran informasi sebagai usaha mengubah mental warga masyarakat.

Demikianlah, dalam kerangka ilmu sosial yang menguasai ilmuwan-ilmuwan Indonesia pada saat ini, tidak heran bila kebijakan-kebijakan politik dalam melakukan proses regenerasi ini, diarahkan pada pendidikan mental generasi mudanya.

Kata kunci yang paling pokok ialah mewariskan nilai-nilai perjuangan ’45.

Tidak ada atau sangat sedikit yang menanyakan apakah sistem pembangunan yang kita jalankan sekarang sudah tepat dalam arti mendukung nilai-nilai yang mau kita wariskan.

Ini pun dengan asumsi bahwa nilai-nilai ini masih ada pada kita generasi yang mau mewariskan.

Renegerasi Melalui Perubahan Sistem

Ketika suara-suara yang menentang sistem feodal semakin gencar dan suara-suara yang membela kebebasan pribadi dan persaingan pribadi untuk mencapai kemajuan makin keras, bukan tidak ada kritik terhadap kemungkinan-kenungkinan negatif bagi munculnya kemerdekaan borjuis ini.

Kritik-kritik ini tentu saja terutama datang dari orang-orang yang mau memertahankan sistem feodal, tapi ada juga kritik yang datang dari orang yang juga anti kepada sistem feodal.

Salah satu dari golongan kedua ini adalah kritik yang dilancarkan oleh Jean-Jacques Rousseau (1712-1788).

Rousseau, ketika membahas masalah kejahatan (evil), berbicara terutama tentang ketidaksamaan (inequality), kesenjangan kaya miskin, pendeknya ketidak-adilan sosial.

Menurut dia sumber dari kejahatan ini terletak pada sistem politik. Dengan politik diartikan sebagai “jawaban menyeluruh bagi persoalan-persoalan manusia” (S Cotta, seperti yang dikutip oleh Colleti, 1974: 144).

Selanjutnya menurut Cotta:

Tugas etis untuk memenangkan kebaikan terhadap kejahatan karena itu diidentikkan dengan tugas politik untk mengadakan perombakan masyarakat (Colleti, 1974: 144).

Bagi Rousseau, pembebasan (“salvation”) manusia bukan lagi dilakukan oleh agama, tapi oleh politik. Sumber kejahatan bukan terletak pada diri individu tapi pada negara, khususnya sistem pemerintahannya. (Colleti, 1974: 147).

Mengapa Rousseau menyalahkan masyarakat sebagai sumber kejahatan? Ini berhubungan dengan teorinya tentang hubungan manusia dan masyarakat.

Menurut Rousseau, dalam kondisi alamiah sebelum terbentuk masyarakat, manusia tidak dapat dinilai buruk atau baiknya. Manusia dalam kondisi alamiah ini, memang mementingkan diri sendiri, serakah, tapi karena hubungnnya tidak ada (atau hanya sedikit) dengan manusia-manusia lainnya, maka kita belum dapat berkata apa-apa.

Baru pada saat dia bermasyarakat, maka manusia ini harus dibentuk kembali menjadi manusia masyarakat yang tidak serakah, tidak mementingkan diri sendiri. Pada titik ini, manusia diubah dari seorang “private individual”, menjadi “citcyen” atau “citizen of the state”.

Teori ini misalnya berbeda dengan teori John Locke. Locke beranggapan, dalam kondisi alamiah, manusia sudah sempurna. Yang paling penting di sana adalah kemerdekaan untuk memiliki secara pribadi.

Adanya orang lain membuat kemerdekaan ini terancam, sehingga perlu dibentuk masyarakat yang diwakili oleh negara untuk mengaturnya.

Dengan demikian, adanya masyarakat atau negara ini merupakan sesuatu keterpaksaan, sesuatu yang buruk di antara pilihan-pilihan lain yang lebih buruk. Karena itu seperti yang diungkapkan (Colleti, 1974: 150):

Kemerdekaan yang sejati, karena itu adalah kemerdekaan “dari” masyarakat. Tugas satu-satunya dari Negara, adalah menggunakan “hukum”—pembatasan bagi kemerdekaan dari tiap orang, sehingga dia dapat hidup bersama dengan kemerdekaan saya miliki sesuai dengan hukum yang universal (Kant)—untuk mengatur kebersamaan dari kepentingan-kepentingan pribadi, yakni dari tindakan-tindakan individual yang saling bertentangan, yang saling tidak mencocoki, yang merupakan persaingan dan ketidak-sinambungan dari kepentingan-kepentingan yang nyata.

Karena itu, bagi Locke, sedapat-dapatnya negara dan masyarakat jangan terlalu mencampuri urusan individual. Pendapat ini sejalan dengan pendapat kaum borjuis yang mau naik melalui persaingan bebas, seperti yang dinyatakan oleh Adam Smith dan Revolusi Prancis.

Sebaliknya Rousseau yang beranggapan bahwa masyarakat harus aktif membentuk manusia, sehingga manusia dapat berubah dari bentuknya yang alamiah (yang katakanlah, masih biadab), menjadi warga sebuah masyarakat (yang sudah beradab).

Tapi apa yang terjadi dalam masyarakat borjuis tidak memenuhi harapannya. Masyarakat borjuis lebih mengikuti pendapat John Locke, jadi sekadar melindungi kepentingan pribadi belaka.

Rousseau menyatakan, dalam kritiknya terhadap Hegel yang membela masyarakat dan kaum borjuis ini, bahwa Hegel:

… tidak berhasil menyelesaikan pertentangan antara “keinginan dari masing-masing orang” (“volonte de tous”) dan keinginan umum (“volonte generale”), karena dia menyamakan keinginan umum sebagai keinginan individual dari tiap-tiap warga negara, bukan sebagai sesuatu yang benar-benar umum.

Akibatnya, persatuan yang terjadi pada negara dikecilkan menjadi sekadar perjanjian sosial yang dasarnya tetap adalah negara tunduk pada suara individu ini. …

Dengan demikian terjadi kekaburan antara pengertian negara dan masyarakat borjuis, karena negara hanya dirumuskan sebagai pelindung dari harta pribadi dan keamanan individual.

Tujuan utama dari negara cumalah melindungi kepentingan-kepentingan khusus individu-individu warganya, dan bukan kepentingan negara itu sebdiri secara keseluruhan. (Lowith, 1967: 238, 239).

Kritik Rousseau tentang masyarakat borjuis di mana negara cuma berfungsi melindungi kepentingan individu-individu anggotanya (supaya kepentingan mereka yang saling bertentangan tidak sampai mengganggu keamanan) pada dasarnya dilanjutkan oleh Karl Marx dalam kritiknya terhadap masyarakat kapitalis.

Bila Rousseau masih agak samar-samar menganalisis masyarakat borjuis. Marx bicara secara lebih jelas tentang masyarakat kapitalis.

Dia berhasil menunjukkan bagaimana masyarakat manusia berevolusi sepanjang sejarah, dari masyarakat primitif menjadi masyarakat feodal dan akhirnya kapitalis. Bahkan dia meramalkan bahwa sejarah pada akhirnya akan berkembang menjadi masyarakat sosialis. [8]

———
[8] Pandangan tentang sejarah yang bergerak ke arah suatu tujuan tertentu merupakan pemikiran Hegel yang diambil alih oleh Marx. Tapi Hegel memang tidak menjelaskan bagaimana bentuk masyarakat yang ada di ujung perjalanan sejarah ini.

Pada prinsipnya Marx mengatakan, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, peran yang semakin besar dari pedagang/pengusaha berhasil menggeser posisi politik kaum feodal. Modal menjadi penting, modal menjadi tidak saja sumber kekuatan ekonomi, tapi juga sumber kekuatan politik, hukum budaya dan sebagainya. [9]

———
[9] Pandangan Marx yang klasik, di mana kekuatan-kekuatan ekonomi/material yang dianggap sebagai bangunan bawah yang menentukan bangunan atas yang berupa kebudayaan, hukum, kepercayaan ini, sudah banyak mengalami perubahan.

Pemikiran-pemikiran baru sudah semakin berkembang, di mana ditekankan kemndirian yang relatif dari sistem pada bangunan atas. Misalnya pada pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci, yang menekankan pentingnya peran ideologi.

Tapi pemikiran-pemikiran Marxis baru ini pada dasarnya mengakui bahwa peran bangunan bawah pada akhirnya sangat menentukan.

Akibatnya warga sebuah masyarakat kapitalis sudah sewajarnya memmentingkan modal, sudah sewajarnya menjadi serakah (akan harta benda), karena dalam sebuah masyarakat kapitalis, kekayaan harta bendalah yang menjadi ukuran sukses seorang manusia.

Tidaklah berlebihan bila dalam keadaan masyarakat seperti ini, untuk menghilangkan sifat keserakahan manusia, Rousseau menyatakan bahwa kita harus “mengadakan perombakan masyarakat”.

Kalau tidak, apa yang dikuatirkan Hegel tentang masyarakat borjuis yakni “Persoalan bagaimana mencegah proses pemiskinan yang disebabkan oleh kekayaan”, (Lowith, 1967: 241), tidak akan dapat diselesaikan.

Indonesia: Masyarakat Kapitalis?

Semua uraian di atas hanya akan berarti bila benar Indonesia pada saat ini memang menganut sistem kapitalis dalam menjalankan pembangunannya. Padahal soal ini masih menjadi perbincangan para ahli ilmu sosial kita.

Maka pertanyaan yang paling penting pada titik ini adalah: Benarkah Indonesia menganut sistem kapitalis?

Pada umumnya para ahli ekonomi Indonesia beranggapan bahwa sistem perekonomian yang ada sekarang merupakan sistem campuran, ada kapitalismenya, ada sosialismenya, dan bahkan ada feodalismenya.

Emil Salim (Redaksi Ekonomi Harian Kompas, 1982: 38) menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia yang dinamakan sebagai sistem ekonomi Pancasila:

… tidak ketat seperti sistem ekonomi Etatisme ala Uni Soviet, tidak pula liberal ala Amerika Serikat. Ia adalah kebebasan dengan tanggung jawab, keteraturan tanpa mematikan inisiatif rakyat, mengejar masyarakat yang adil dan makmur atas landasan demokrasi-ekonomi.
Mubyarto juga kira-kira berpendapat sama, yakni bahwa pada dasarnya sistem perekonomian Indonesia adalah sistem campuran. Mubyarto (1981: 143):

Di Indonesia sistem perekonomian yang berlaku mengandung unsur-unsur dari ketiga sistem yang disebut di atas yaitu sistem-sistem tradisional, feodal, atau sistem pasar. Ini berarti bahwa baik cara balas-membalas, pembagian kembali (redistribusi), maupun sistem mekanisme pasar, ketiganya berjalan secara simultan.

Harsya Bachtiar (“Harsya Bantah …”, 1984) dalam wawancara juga menyatakan:

Apa yang disinyalir Arief Budiman sebagai berkembangnya sistem kapitalis di Indonesia pun dibantah oleh Harsya. Dikatakan, kita tidak tahu persis sistem apa yang tengah berkembang di sini. Tidak seluruhnya kapitalis, tidak juga sosialis, tapi sistem khas Indonesia.

Jadi sistem apa yang sebenarnya sedang berkembang di Indonesia?

Tampaknya kebanyakan ahli-ahli sosial di Indonesia setuju bahwa ada macam-macam sistem yang berkembang sekaligus di Indonesia: ada kapitalisme, ada sosialisme, dan ada feodalisme.

Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan ini.

Tapi yang harus kita tanyakan: sistem mana di antara sistem-sistem yang ada itu, yang paling dominan sehingga dapat secara relatif menguasai sistem-sistem lainnya. Karena di mana pun di dunia ini, tidak ada satu sistem yang secara murni tumbuh pada suatu masyarakat. (Cetak tebal dari kami–Red DK).

Di Amerika Serikat pun yang dianggap sebagai negara yang paling kapitalis di antara negara-negara kapitalis lain, sistem-sistem lain masih tumbuh. Misalnya, ada tunjangan uang dari negara bagi orang-orang yang miskin, jelas merupakan sistem yang lebih sosialistis dari pada kapitalistis.

Dengan adanya sistem tunjangan sosial ini, maka dampak negatif sistem kapitalisme jadi dikurangi, sistem kapitalis yang “kejam” diperlunak.

Dan di Amerika Serikat sistem campuran ini dinamakan sistem welfare state, semacam sistem Pancasilanya Indonesia.

Tapi bagaimana pun juga, menurut saya, pada dasarnya yang berkembang adalah sistem kapitalis. (Cetak tebal dari kami–Red DK)

[Mode of Production dan Social Formation]

Apa yang diuraikan di atas dalam bahasa ilmu sosial sekarang (awal 1980-an—Red DK) dikenal dengan istilah-istilah mode of production dan social formation.

Sistem-sistem seperti kapitalisme, sosialisme, feodalisme dan sebagainya itu adalah mode of production yang sifatnya abstrak. Menurut PP Rey dan G Arrighi:

mode of production (kapitalisme, feodalisme dan sebagainya) adalah konsep abstrak yang tidak punya dimensi waktu. Misalnya, salah untuk mengatakan bahwa di Inggris pada tahun 1850 yang berlaku adalah mode of production yang kapitalis. Mode of production dirumuskan sebagai hubungan yang khusus dan sangat spesifik antara dua kelas sosial, … (Brewer, 1980: 183, 184). (Cetak tebal dari kami–Red DK)

Sebaliknya, dengan social formation yang merupakan konsep yang lebih dekat menggambarkan kenyataan sebenarnya, di mana beberapa jenis mode of production saling berinteraksi. (Cetak tebal dari kami–Red DK). Seperti yang dinyatakan oleh Rey dan Arrighi:

Social formation juga merupakan konsep yang dibentuk secara teoritis, tapi konsep ini lebih menggambarkan kenyataan: sebuah masyarakat yang nyata dapat dijabarkan sebagai sebuah social formation (Brewer, 1980: 184).

Kalau masyarakat yang nyata bukanlah mode of production (di mana hanya ada satu sistem yang tumbuh secara murni), tapi social formation (di mana ada beberapa sistem yang tumbuh bersama) , maka yang perlu diperhatikan adalah dua hal:

1. Sistem mana yang paling dominan di antara sistem-sistem tersebut? Sistem dominan inilah yang menjadi nama social formation tersebut.

Misalnya, pada jaman feodal pun terdapat kegiatan perdagangan yang kapitalistis, juga terdapat sistem perbudakan, dan sebagainya. Tapi karena yang paling dominan adalah sistem feodalnya, maka masyarakat yang ada pada waktu itu disebut sebagai social formation yang feodalistis.

2. Bagaimana relasi dari sistem-sistem tersebut satu sama lain, terutama antara yang dominan dan yang kurang dominan?

Pada tiap masyarakat, terdapat kombinasi relasi yang macam-macam. Misalnya, pada suatu social formation yang kapitalistis di tempat A, sistem feodalnya masih cukup besar perannya, sedangkan di empat B yang juga kapitalistis social formation-nya, sistem feodalnya berperan lemah sekali, tapi di sana terdapat hubungan kolonial dengan sebuah negara asing yang cukup besar perannya.

Dengan demikian, sistem (social formation) kapitalis di tempat A berbeda dengan di tempat B, meskipun mereka bersama-sama (didominasi oleh) sistem kapitalisme, karena kombinasi subsistem-subsistemnya (mode of production-nya) berbeda.

Inilah yang disebut artikulasinya yang berbeda dari sebuah sistem yang dominan (dalam contoh di atas kapitalisme) di tempat-tempat yang berbeda.

Dengan demikian, konsep social formation dan artikulasinya di negara-negara tertentu, merupakan konsep yang sangat penting. Seperti yang dikatakan oleh Samir Amin (1976: 16):

Mode of production secara sendiri-sendiri tidak pernah ada secara nyata dalam bentuknya yang murni: masyarakat nyata yang ada dalam sejarah selalu merupakan formations yang di satu pihak menyatukan pelbagai macam mode of production, di lain pihak mengatur hubungan antara sebuah masyarakat setempat dengan masyarakat-masyarakat di luarnya, yang dijelmakan dalam bentuk perdagangan jarak jauh.

Karena itu, social formation adalah struktur yang nyata dan terorganisasi yang ditandai oleh sebuah mode of production yang dominan dan diartikulasikannya struktur ini dengan sejumlah mode of production lainnya yang cuma berperan serta secara sekunder terhadap mode of production yang dominan.

Kini kita tiba pada pertanyaan, Indonesia termasuk social formation apa?

Menurut saya, social formation yang ada di Indonesia adalah social formation yang kapitalistis. (Cetak tebal dari kami—Red DK).

Artinya, di samping terdapat macam-macam mode of production di Indonesia, yang paling dominan masih tetap adalah mode of production yang kapitalistis.

[Apa itu Kapitalisme?]

Tapi, apa itu kapitalisme? Kita bisa berbicara berjam-jam tentang masalah ini tanpa dapat mencapai kejelasan yang sempurna.

Secara umum, saya ingin mengikuti pengertian yang diberikan oleh ahli sejarah Maurice Dobb (1972: 56, 57) yang menyatakan bahwa:

… kapitalisme dapat dijabarkan sebagai sebuah mode of production yang khusus di mana tenaga kerja berubah menjadi komoditi yang diperjualbelikan di pasar seperti barang lainnya … Salah satu syarat bagi lahirnya mode of production kapitalis adalah dipisahkannya manusia yang berproduksi dari alat-alat produksinya, dan kemudian terjadi pemilikan alat-alat produksi secara berlebihan di tangan segelintir orang.

Dengan definisi (yang umum) ini, kita dapat membedakan mode of production feodal (di mana para petani menguasai alat-alat produksi, yakni tanah dan alat-alat pertanian) dan mode of production sosialis (di mana alat produksi dimilki secara bersama). Bagaimana di Indonesia?

Di kota-kota besar kita lihat bahwa sistem kapitalisme sudah berjalan mapan.

Alat-alat produksi menumpuk di tangan sekelompok kecil orang, sementara banyak orang-orang lain menjual tenaga kerjanya sebagai komoditi.

Masalah-masalah yang ditimbulkannya, seperti orang-orang menjadi kaya (karena menguasai alat produksi) secara berlebihan, dan para buruh dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan, merupakan masalah yang khas dari sistem kapitalisme.

Di desa, di mana sistem feodal (atau sisa-sisanya menjelma, barangkali, menjadi sistem neo-patrimonialisme) masih ada, tampak terjadi perubahan-perubahan. Misalnya, bila dulu masih ada cara-cara tradisional dalam memanen padi (di mana semua warga desa boleh ikut serta mendapat bagian hasil, betapa pun kecilnya), maka dengan muculnya sistem tebasan (lihat Collier, et al, 1973; Utami & Ihalauw, 1973; Sinaga, 1978) di mana panenan dikontrakkan kepada sejumlah kecil penebas (sehingga memberi keuntungan yang lebih besar bagi pemilik tanah), sistem panenan tradisional ini mulai melenyap.

Gejala ini merupakan tanda meluasnya sistem kapitalisme ke desa-desa (yang memang sudah memiliki social formation yang kapitalistis sejak jaman kolonial), menghancurkan sisa-sisa sistem feodal yang masih ada.

Kalau pengamatan di atas mendapat persetujuan, maka kita dapat mengatakan bahwa social formation yang ada saat ini di Indonesia adalah social formation kapitalis. (Cetak tebal dari kami—Red DK)

Tapi tentu saja pernyataan ini masih bersifat umum, kita masih harus mencari bagaimana artikulasi dari social formation ini di Indonesia sekarang. Artinya, kita harus mencari macam-macam mode of production lain yang ada di Indonesia, dan bagaimana mereka mengadakan saling tindak (interaksi).

Dengan dilakukannya pengakajian saling tindak antara sistem dan subsistem-subsistem, maka kita akan mendapatkan sistem kapitalisme yang khas Indonesia, yang tidak sama dengan kapitalisme di negara-negara lain.

Inilah yang sebenarnya sedang kita lakukan ketika kita ramai-ramai membicarakan Sistem Perekonomian Pancasila yang dipelopori oleh Universitas Gadjam Mada Pada tahun 1980 dan 1981.

Regenerasi: Apa yang Harus Dilakukan?

Apa yang mau saya nyatakan dengan uraian di atas dapat disingkatkan seperti di bawah ini:

1. Salah satu persoalan yang harus kita pecahkan untuk membuat pembangunan di Indonesia berhasil menciptakan masyarakat adil-makmur adalah mengendalikan keserakahan manusia akan harta benda. Ini kualitas yang harus kita usahakan tumbuh dalam proses regenerasi.

2. Dalam membicarakan asal (muasal) keserakahan, ada yang berpendapat bahwa keserakahan manusia bersumber pada manusia itu sendiri, karena itu dapat diperbaiki melalui pendidikan perorangan.

Ada lagi yang berpendapat bahwa sumber dari keserakahan manusia terdapat pada sistem kemasyarakatannya, yang kemudian menjelma di dalam pribadi warga masyarakat tersebut secara individual. Perbaikan hanya dapat dilakukan melalui perombakan sistem kemasyarakatan tersebut (di samping, tentu saja, perbaikan individual).

Saya lebih menyetujui pandangan yang kedua ini.

3. Sistem kemasyarakatan yang menjadi sumber dari keserakahan manusia ini adalah sistem kapitalisme.

Indonesia pada saat ini juga mengikuti sistem ini dalam melaksanakan pembangunannya. Karena itu, menurut saya, untuk menciptakan generasi yang lebih baik di masa depan (dalam menciptakan manusia-manusia yang tidak kurang serakah), sistem kapitalisme ini harus diubah.

4. Sistem apa yang menggantikan sistem kapitalisme di Indonesia? Menurut saya, sistem sosialisme. Ada dua alasan pokok:

a. Sistem ini memang sudah dikenal dalam masyarakat tradisional kita, yakni dengan nama gotong royong (= masohi; lihat Catatan Redaksi butir c hlm 2a blog kami–Red DK). Kemudian, kalau kita membaca pokok-pokok pikiran dari pendiri negara ini, dari Cokroaminoto sampai kepada Soekarno-Hatta ketika mereka berjuang melawan Belanda dulu, cita-cita mendirikan masyarakat sosialis selalu tercermin kuat.

b. Sistem ini dinyatakan secara kuat pula dalam ideologi negara kita sekarang, yakni Pancasila dan UUD’45. Dengan mudah kita temui cita-cita sosialisme dalam dokumen-dokumen politik kita.

Tapi hendaknya dicatat pula, bahwa dengan sosialisme yang saya nyatakan di atas, bukan berarti kita harus mengikuti secara mentah-mentah sistem negara-negara sosialis yang ada.

Yang saya terima adalah social formation sosialistis bagi Indonesia, di mana kita memerhatikan macam-macam mode of production yang ada di Indonesia sekarang. (Cetak tebal dari kami–Red DK).

Adanya kesadaran akan perbedaan perkembangan sejarah dari masing-masing negara membuat mungkin kita menciptakan sistem sosialisme yang khas Indonesia. Yang ada sekarang, menurut saya, adalah sistem kapitalisme yang khas Indonesia.

5. Pada titik inilah ahli-ahli ilmu sosial dapat membantu proses regenerasi, yakni dengan secara ilmiah memelajari sistem sosialisme (atau sistem lain, kalau sistem sosialisme tidak dianggap sebagai alternatif yang tepat untuk menggantikan sistem kapitalisme yang ada) yang bagaimana yang paling baik untuk Indonesia, dan bagaimana cara paling baik untuk melakukan proses perombakan ini.

Untuk maksud yang kedua ini, social formation kapitalistis yang ada di Indonesia sekarang perlu dipelajari secara rinci: kekuatan dan kelemahannya, kontradiksi-kontradiksinya, hubungan antara sistem dan subsistem-subsistemnya, dan sebagainya. Studi-studi seperti ini, masih sedikit dilakukan oleh ahli-ahli ilmu sosial kita sekarang.

Akhirnya, ingin saya nyatakan, moga-moga makalah yang berisi lontaran gagasan ini dapat memberikan dinamika baru bagi perkembangan ilmu sosial khususnya, bagi perkembangan bangsa dan tanah air umumnya.

Satya Wacana, Februari 1984

.

Daftar Kepustakaan

1. Adisumarta, R.J. Kaptin (1981)
Usaha Swasta Dalam Ekonomi Pancasila (II) dalam Mubyarto & Boediono (eds). Ekonomi Pancasila.

2. Amin, Samir (1976)
Un-Equal Development. New York, Monthly Review Press.

3. Brewer, Anthony (1980)
Marxist Theories of Imperialism. A Critical Survey. London: Routledge & Kegan Paul.

4. Colleti, Lucio (1974)
From Rosseau to Lenin. Studies in Ideology and Society. New York: Monthly Review Press.

5. Collier, William L.; Gunawan Wiradi & Soentoro (1973)
Recent Change in Rice Harvesting Methode.Bulletin of Indonesia Economic Studies. Vol. IX, No. 2.

6. Currey, Geoffrey R.B. (1973)
The Definition of Development dalam Rex Mortimer (ed) Showcase State.

7. Dobb, Maurice (1972)
The Essence of Capitalism dalam Richard C. Edwards et al (eds) The Capitalist System.

8. Edwards, Richard C, Michael Reich & Thomas E. Weisskopf (eds) (1972)
The Capitalist System. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

9. Erich, Fromm (1967)
The Art of Loving. New York: Batam Book.

10. Hagen, Everret (1962)
On the Theory of Social Change. Homewood, Illinois: Dorsey Press.

11. Harsya Bantah Pemikiran Arief Budiman (1984)
Sinar Harapan, 8 Februari

12. Heilbroner, Robert L. (1972)
The Worldly Philosophers. The Lives, times and ideas of the great economic thinkers. New York: A Touchstone Book.

13. Hirschman, Albert O. (1978)
The Passion and the Interests. Political Arguments for Capitalism before its Triumph. Princeton University Press.

14. Lerner, Daniel (1958)
The Passing of Traditional Society. Glencoe: Free Press of Glencoe, [1].

15. Lowith, Karl (1967)
From Hegel to Nietzsche. The Revolution in Naineteenth Century Thought. New York: Anchor Books.

16. Mc. Clelland, David (1961)
The Acheving Society. Princeton: van Nostrand.

17. Mortimer, Rex (ed) (1973)
Showcase State. Sydney: Angus and Robertoon.

18. Mubyarto (1981)
Keadilan Sosial dalam Ekonomi Pancasila dalam Mubyarto & Boediono (eds) Ekonomi Pancasila.

19. Mubyarto & Boediono (eds) (1981)
Ekonomi Pancasila. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.

20. Nataatmadja, Hidayat (1981)
Karya Membangun Ilmu Ekonomi Pancasila dalam Mubyarto & Boediono (eds). Ekonomi Pancasila.

21. Redaksi Ekonomi Harian Kompas (ed) (1982)
Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia. Perkembangan Pemikiran 1965 – 1981. Jakarta: PT Gramedia.

22. Salim, Emil (1979)
Ekonomi Pancasila. Prisma, Mei.

23. Sinaga, R. (1978)
Implications of Agricultural Mechanization for Employment and Income Distribution. Bulletin of Indonesia Economic Studies. Vol. 14, No. 2.

24. Turner, Jonathan H. (1982)
The Structure of Sociological Theory. Homewood, Illinois: The Dorsey Press.

25. Utami, Widya & John Ihalauw (1973)
Some Consequences of Small Farms Size. Bulletin of Indonesia Economic Studies. Vol. IX, No. 2.

.

(*Redaksi sengaja membagi dua makalah Arief Budiman ini dalam dua pengeposan, dengan alasan yang kerap kami kemukakan, semata untuk memanjakan Kawan Pembaca Budiman di layar komputer, dalam arti ada “jeda” baik pada fisik/mata maupun pentahapan pemahaman–Red DK)

.

ooOoo

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s