Undangan Diskusi Daring di Academia.edu

SESAT PIKIR UNDANG-UNDANG NO. 6 THN 2014 TENTANG DESA

.

Oleh Hanif Nurcholis

.

Sumber: Academia.edu 

.

“Hanif Nurcholis: Saya mengundang para pendukung UU No. 6/2014 untuk mempertahankan argumen juridisnya.”

.

 

Pembuat UU No. 6/2014 membuat argumen tentang perlunya dibuat Undang-Undang tentang Desa sebagai berikut.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.

Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Penjelasan UU No. 6/ 2014).

Konstruksi tersebut adalah sesat pikir karena kesimpulan yang berbunyi “Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia” atas volksgemeenschappen seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya” terlepas dari Pasal yang dijelaskan dan latar historis Penjelasan Pasal 18 UUD 1945.

Kesimpulan tersebut sesat pikir karenar lima alasan.

Pertama, UUD 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945 tidak mempunyai Penjelasan dan hanya mengatur pemerintahan daerah pada Bab VI, tidak mengatur pemerintahan “zelbestuurendelandschappen” dan “volksgemeenschappen”.

Penjelasan UUD 1945 yang kita kenal sekarang baru dicantumkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7, 15 Februari 1946. Penjelasan UUD 1945 tersebut adalah buatan Soepomo yang menurutnya disarikan dari pembahasan rancangan UUD dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI Mei sampai dengan Agustus 1945.

Kedua, Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 yang dibuat Soepomo bukan norma konstitusi sehingga tidak bisa dijadikan landasan hukum pembuatan Undang-Undang organik. Yang bisa dijadikan landasan hukum pembuatan UU organik adalah diktumnya: Pasal 18.

Ketiga, Penjelasan Pasal 18 adalah upaya Soepomo menguraikan lebih operasional atas diktum Pasal 18 yang bersumber dari materi pembahasan Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI Mei-Agustus 1945 tentang pemerintahan daerah, bukan tentang “Zelfbesturende landschappen dan “Volksgemeenschappen” (Sekretariat Negara, 1995; Kusuma, 2009).

Keempat, Penjelasan UUD 1945 tersebut berisi arahan (bukan pengaturan) yaitu dalam rangka membentuk daerah otonom besar dan daerah otonom kecil (diktum Pasal 18) UU yang dibuat harus memperhatikan “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”. Dua daerah yang memiliki susunan asli ini dikonversi menjadi daerah otonom besar dan daerah otonom kecil yang bersifat istimewa/ asimetris.

Kelima, jika kesimpulan tersebut benar maka konsekuensinya 250 “Zelfbesturende landschappen” seperti Kasunanan Surakarta, Kesultanan Deli, Kesultanan Gowa, Kesultanan Banjarmasin, dan “Zelfbesturende landschappen” lainnya zaman Belanda yang sudah dihapus keberadaannya juga wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya.

Hal ini akan membangunkan para sultan/raja dari 250 “Zelfbesturende landschappen” yang sudah dihapus lalu menuntut kepada Pemerintah untuk mengakui keberadaannya sebagaimana Pemerintah mengakui dan memberikan jaminan keberlangsung hidup “Volksgemeenschappen”. Jika hal ini terjadi maka akan ada penataan ulang bekas “Zelfbesturende landschappen” yang bisa menciptakan kegaduhan politik nasional.

Oleh karena itu, kesimpulan yang benar atas Pasal 18 dan Penjelasannya adalah sebagai berikut.

Premis mayor:

Pembagian daerah (otonom, pen.) di Indonesia terdiri atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen).

Premis minor:

Di Indonesia terdapat lebih kurang 250 “zelfbesturende landschappen” dan “volksgemeenschappen” yang dianggap sebagai daerah istimewa karena memiliki susunan asli (Penjelasan Pasal 18 angka II).

Kesimpulan:

Oleh sebab itu, “zelfbesturende landschappen” dan “volksgemeenschappen” dikonvesi menjadi daerah otonom besar dan daerah otonom kecil yang bersifat istimewa karena memiliki susunan asli yang ditetapkan dengan undang-undang.

.

* * *

.

Tanggapan Diskusi

.

Redaksi Dasar Kita

.

Dengan peralatan ilmiah “sederhana” (premis mayor-minor) argumen para pembuat UU No 6/2014 dipatahkan — yang berangkat dari kesimpulan yang terlepas dari Pasal yang dijelaskan dan latar historis Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 — dan diberi predikat sebandung kata yang pas: sesat pikir.

Sesat pikir dikandung UU No 6/2014 inilah yang membuat kami ketar-ketir akan nasib Rp 60 triliun Dana Desa dalam APBN 2017 atau sekitar Rp 800-an juta per desa untuk sekitar 73.000-an desa.

Untuk “menghibur diri”, kami dalam salah satu kesempatan menyurati-elektronik Penulis/Prof Hanif, bahwa RI-1 — dengan gaya kepemimpinan yang menghindar kegaduhan/perubahan radikal — akan menggenjot sarana-prasarana desa. Tentunya masih dengan regulasi yang sesat pikir itu tetapi sekaligus ditekankan transparansi yang ketat. Para “raja kecil” (bupati & camat) yang rakus di era politik transaksional ini (harapan kami) akan tereliminasi.

Barulah gagasan desa Penulis (menegakkan desa yang bukan-unit pemerintahan palsu) ditegakkan Bapak kita yang merakyat itu– dengan satu atau lain cara yang khas beliau. Semoga!

.

Hanif Nurcholis

.

Saya mengundang para pendukung UU No. 6/2014 untuk mempertahankan argumen juridisnya.

.

ooOoo

Catatan Redaksi Dasar Kita

Diskusi ini diajukan Prof Hanif Nurcholis di forum diskusi daring (online) Academia.edu dengan topik “Sesat Pikir UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa”.

Merasa cukup penting diskusi daring ini di samping sifatnya “open source”, kami memuatnya utuh tulisan Prof Hanif ini.  Dengan cetak tebal di tulisan ini adalah dari kami untuk semacam menggarisbawahi; termasuk alinea-alinea baru yang tak sesuai aslinya semata untuk memanjakan pembaca kami dilayar perangkat — tidak lebih dari itu.

Pembaca yang tertarik terlibat dalam diskusi ini silakan langsung mengakses ke Academia.edu .

Iklan