Hanya Ada Satu Kata: LAWAN!

.

Ahok-Basuki Tjahaja Purnama, Pejuang Kemerdekaan Jilid-2

.

Jokowi untuk 2019!

.

Oleh Redaksi Dasar Kita

.

Berikut ini risalah (Grafis-Screenshot) kami dalam konteks untuk mendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang.

Berangkat dari “keberhasilan” kaum “Deep-State” (selanjutnya DS; simak versi Putin/Inessa Sinchougova Hlm 88a.1 & Hlm 88a.2) menggagalkan  Ahok-Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI Putaran Kedua 19 April 2017.

Yang coba “didukung” secara legalitas-peradilan pada Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara 9 Mei 2017. 

 DS yang mengandalkan dan mengibarkan false flag “Politik Identitas” tak lain adalah salah satu saja dari modus jadul “Politik Devide et Impera” — politik adu domba andalan kolonial yang sukses dalam bilangan abad di bumi Nusantara ini.

Tak pelak Ahok, khususnya bagi kami, adalah Pejuang Kemerdekaan Jilid-2.

.

DK-88a-Ahok Hero Kemerdekaan Jilid 2-02

Kicauan Red DK, 14/5/2017 — screenshot 1/5

.

DK-88a-Ahok Hero Kemerdekaan Jilid 2-03

Kicauan Red DK, 14/5/2017 — screenshot 2/5

.

DK-88a-Ahok Hero Kemerdekaan Jilid 2-04

Kicauan Red DK, 14/5/2017 — screenshot 3/5

.

DK-88a-Ahok Hero Kemerdekaan Jilid 2-05

Kicauan Red DK, 14/5/2017 — screenshot 4/5

.

DK-88a-Ahok Hero Kemerdekaan Jilid 2-06

Kicauan Red DK, 14/5/2017 — screenshot 5/5

.

Ahok adalah pejuang dari keterjajahan berikutnya. Keterjajahan jilid-2 setidaknya dari sudut pandang kami sebagai pewarta warga.

Bahwa sejak 1 Oktober 1965 NKRI kembali dijajah. Lewat Kudeta Merangkak berujung Super Semar yang di tangan begundal DS menjadi “transfer of authority” dalam sebuah keputusan MPRS pada 12 Maret 1967.  Lantas hanya beberapa minggu kemudian, 7 April 1967, PMA-sulung PT Freeport Indonesia diteken pemerintah “koloni” itu.

Berlanjut “digenapi” kaum DS dengan dilansirnya secara berturut-turut empat “amendemen” sejatinya sebuah konstitusi baru bahkan gadungan yaitu UUD 2002/niramendemen UUD 45 — berbarengan masih maraknya kerusuhan Ambon; bukti lain lagi politik devide et impera dengan (lagi-lagi) isu agama — konstitusi sarat keberpihakan pada sistem neolib/negara lemah pebisnis kuat.

UUD 2002 dengan salah satu produk hukum yang hemat kami memiliki andil sangat besar kekalahan Ahok pada 19 April 2017: Sistem Proporsional Terbuka atau umum dikenal sebagai “pemilu langsung” (memilih sosok/personal).

Sebagai ganti produk hukum UUD 1945: Sistem Terbuka Terbatas, atau “pemilu tidak langsung” (memilih parpol) . Sistem yang sudah dusulkan Presiden Jokowi.

Inilah esensinya tujuan perjuangan Kemerdekaan Jilid-2: hapus UUD 2002!

Dengan”tujuan terdekat” Perjuangan Kemerdekaan Jilid-2 mengganti Sistem Proporsional Terbuka dengan usulan Jokowi Sistem Terbuka Terbatas — khususnya menghadapi Pilpres 2019.

Hal yang secara mengagumkan, cantik dan cerdas secara “bertahap” sesungguhnya sudah mulai diperjuangkan oleh Jokowi dengan menghapus 3.143 Perda bermasalah terkait investasi!

Dan dalam banyak kesempatan Jokowi tampil menegaskan “Sistem Semi-Presidensial” sebagai hakikat UUD 1945.

Hak preorogatif dalam menyusun kabinet, misalnya. Atau saat Jokowi menegaskan dirinya sebagai Panglima Tertinggi (Pangti) ABRI pada “Kudeta Gagal-411”.

Nge-trail di Trans Papua yang dalam tahap konstruksi (10/5) — simak kicauan kami di atas — sehari pasca-Ahok divonis penjara dan langsung ditahan pada 9 Mei 2017. Show-of-force “trio-kekuatan” NKRI: Pemerintah/Jokowi–TNI/Gatot–PDI-P/Sirait. Di kawasan yang tepat 50 tahun lalu — seperti disinggung diatas –begundal DS teken PMA sulung PT Freeport Indonesia. 

Bahkan — dari warita terbarui; simak bawah — sebanyak 23 Gubernur diajak ikut dalam Latihan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat), tepat sebulan pasca-kekalahan Ahok-194 pada 19 Mei 2017 di Natuna — tidak jauh dari Laut Tiongkok Selatan. Kawasan yang sedang menghangat ketika DS jauh-jauh ribuan mil jaraknya ingin menggapil (kepo) kawasan yang sesungguhnya bisa diselesaikan dengan damai oleh rakyat dan pemerintahan Asia sendiri.

Ahok oleh sejarah dan pelaku-sentralnya Jokowi hari-hari ini sedang “dikukuhkan” sebagai Pejuang Kemerdekaan Jilid-2.

.

Partai Politik Berperan Sangat Strategis

.

Dan ketika “tiba-tiba” (oleh peran aktif Megawati–PDI-P) dua mantan pebisnis/walikota bernama Joko Widodo (Solo) dan Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama (Belitung Timur) naik sebagai DKI-1-&-2 pada 6 Oktober 2012.

Bagi kami, perjuangan kemerdekaan jilid-2 itu sesungguhnya sudah dimulai, dari Jakarta!  

Kemudian menjadi perjuangan kemerdekaan jilid-2 nasional setidaknya menurut kami, saat Jokowi sebagai Presiden RI (20/10/2014) dan Ahok sebagai Gubernur DKI (19/11/2014).

Jokowi yang mengusung pula visi jalan ideologis Soekarno Trisakti (satu dari 5/Panca Azimat Soekarno: konsep sosialisme ala Indonesia) dan Ahok yang ternyata pernah akunya penganut paham sosialis.

Inilah sejatinya alasan DS kebelet melibas Jokowi dengan sasaran antara Ahok.

Seperti DS yang bernafsu sekali gulingkan Assad lantaran Suriah bermoto: Persatuan-Kebebasan-Sosialisme.

Sebuah bukti paling anyar bagi dunia dari Nusantara: tarung kapitalisme vs sosialisme sesungguhnya ada di Jakarta.

Inilah salah satu jasa terbesar Ahok bagi negeri, sebagai “administrator” unggul/terbaik atas Jalan Ideologis Trisakti dan 9-Agenda Prioritas Visi Misi/Nawa Cita Jokowi:

NKRI itu berfondasi gotong-royong (perasan terakhir Pancasila), kapitalisme bukan tujuan akhir tapi “sarana” menuju Masyarakat yang Adil dan Makmur (dalam versi Bu Sri Mulyani) seturut cita-cita NKRI dari salah satu poin Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat) versi Soekarno. 

DS-lah yang malah sesungguhnya menunjukkan “jati diri” sebagai imperialisme (kapitalisme tahap akhir/tertinggi/monopolistis anti-win-win deals).

DS yang secara umum berbeda dengan kapitalis-penjajah abad-abad XIX-XX, DS bertarung, mengintervensi negara lain, menciptakan krisis-kawasan, pertama-tama demi lembaran hijau “in God we trust”

DS yang oleh kiprahnya itu “membangun-citra” pemerintahan AS sebagai negeri bodong (hollow country) yang tidak lagi mengandalkan ekonomi-riil lamun tampil sebagai Kekaisaran Finansial (Financial Empire) dengan bisnis utama “war, riot & regional crisis“.

DS yang makin tampak sebagai sebuah entitas  yang mengusung bisnis-“war, riot & regional crisis” itu khususnya di era pemerintahan Trump. Ketika Trump tiba-tiba menyerang Suriah dengan dalih kepemilikan senjata kimia oleh pemerintahan Assad. Dalih jadul dan dusta laiknya di era Saddam Hussein yang dituduh memiliki senjata pemusnah massal (WMD) — dan kita tahu  nasib Saddam juga Irak seperti apa hari ini.

Atau Trump yang “tidak tahu” apakah kapal induk USS Carl Vinson akan menuju ke Semenanjung Korea; tiba-tiba “menghilang” lalu muncul di Selat Sunda berbarengan Wapres Mike Pence tiba di Jakarta satu hari pasca-Pilkada Putaran Kedua (19/4) di mana Ahok dari data sementara kalah telak. Kebetulankah DS? Siapa yang diuntungkan dengan kekalahan Ahok?  

Terlalu naif dan apolitis/ahistoris bila kita percayai Ahok menista agama Islam — seperti warita terbarui (20/5) Plt DKI-1 Djarot yang terang-terangan: “Hanya Gara-Gara Pilkada, Ahok Dinyatakan Bersalah” — padahal ini “lagu-lama” politik devide et impera DS yang dikibarkan sebagai bendera-palsu “Politik Identitas”.

Hal yang bagi kami sangat gamblang dari  penegasan secara historis Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang yakin upaya makar tidak akan mungkin dilakukan kelompok Islam untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

 Artinya, kecuali mereka kelompok Islam yang menjadi bagian dari DS, para begundal DS.

Atau — warta terbarui (22/5); simak video di bawah ini “Kesesuaian Islam dan Politik” — cuplikan sambutan Pak Gatot yang lebih menegaskan lagi: “Ada Islam yang akan membuat merubah Pancasila menjadi Syariah Islam. Itulah musuh bersama yang tidak boleh terjadi”.  

Sehingga — dari data terbarui — “public trust” yang tinggi dari masyarakat pada TNI saat ini, oleh Presiden Joko Widodo yang tak lain adalah Pangti ABRI, diwanti-wanti harus dijaga, pada Acara Pembaretan dan Operasi Latihan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) di Natuna melibatkan 23 Gubernur

.

DK-88a-video Latihan PPRC di Natuna
Pengarahan Presiden RI kepada Prajurit TNI di Natuna 19 Mei 2017 (Puspen TNI)

[Tonton via YouTube — Red DK]

.

 “Jangan kepercayaan publik itu, public trust itu rusak gara-gara hal-hal yang sebetulnya bisa kita manage, hal-hal yang sebetulnya bisa kita hindari …”

.

DK-88a-Pak Gatot-Kesesuian Islam dan Politik-YouTube
Panglima TNI: Kesesuaian Islam dan Politik

[Tonton via YouTube — Red DK]

.

“Ancaman ke depan semakin nyata dan perlu diantisipasi secara dini, partai politik berperan dan sangat strategis dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangat Strategis”.

.

* * *

.

Ayo kawan, mari kita lanjutkan Perjuangan Kemerdekaan Jilid-2 oleh sang Pejuang Kemerdekaan Ahok-Basuki Tjahaja Purnama.

Dengan dukung tanpa reserve/cadangan/”tapi-tapian” pemerintahan NKRI di bawah pimpinan Presiden, Pangti ABRI Joko Widodo, bersama-sama partai-partai politik tulus berpihak-18845, menggusur secara bertahap UUD 2002 produk DS.

.

Hanya Ada Satu Kata: LAWAN!*

Jokowi untuk 2019!

.

* * *

.

*Cuplikan dari kalimat penutup puisi “Peringatan” Karya Wiji Tukhul (1986); yang kami maknai kini untuk DS dan para begundalnya.

.

ooOoo

.

Terkait:  

hlm 88b. Pidato Penting Presiden Kita

hlm 88c. Hanya Gara-Gara Pilkada, Ahok Dinyatakan Bersalah

hlm 88d. Ini Isi Surat Ahok untuk Pendukungnya yang Dibacakan Veronica

hlm 88e. Jokowi: Jangan Biarkan 250 Juta Penduduk ‘Berantem’ karena 1000 Orang

Iklan