Islam Politik, Ekonomi Syariah

dan

Imperialisme

.

Bagian I. Islam Politik dan Imperialisme

.

Oleh HM Isbakh

.

(Berlanjut ke hlm 132b) *

.

Tidak bisa dipungkiri bahwa isu agama, secara khusus Islam yang merupakan agama mayoritas orang Indonesia, tampak menonjol dalam dunia perpolitikan di Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini.

Dalam sejarah pergerakan politik Islam Indonesia sempat muncul pada awal Abad ke-19 gerakan fundamentalis seperti Padri di Sumatra bagian utara yang telah diatasi oleh pemerintah kolonial. Gerakan tersebut sering dihubung-hubungkan dengan gerakan pemurnian Islam Wahabi. Setelah itu di akhir Abad ke-19 muncul pula perlawanan petani di Banten yang tidak terlepas dari muatan keagamaan.

Pada awal Abad ke-20 muncul dua organisasi Islam besar di Hindia-Belanda yang berpengaruh hingga sekarang yakni Muhammadiyah pada 1912 dan Nadhatul Ulama (NU) pada 1926. Keduanya berkembang dalam kontrol pemerintah Kolonial yang efektif membatasi aktivitas mereka dalam bidang sosial keagamaan1, 2.

Sebelumnya telah terbentuk pula Sarekat Islam (SI) di mana Islam diidentikkan dengan pengusaha batik Jawa yang berkonflik [dengan — Red DK] pengusaha Tionghoa.

Perkembangan selanjutnya serikat ini pecah menjadi SI Merah yang menjadikan Islam sebagai simbol perlawanan terhadap kapitalisme (yang direpresentasikan oleh pemerintahan kolonial Belanda) dan SI Putih yang tidak bermaksud merontokkan kekuasaan kolonial.

Dalam era kemerdekaan sempat muncul aspirasi dalam bentuk perjuangan mendirikan negara Islam yang tertuang dalam Piagam Jakarta namun ide ini tidak memeroleh tempat dalam konstitusi3.

Partai politik yang merepresentasikan pemikiran tersebut adalah Masjumi. Partai ini kemudian dibubarkan oleh Soekarno pada 1960.

Perwujudan negara Islam dalam era dekolonisasi global dibuktikan secara faktual dengan berdirinya negara-negara Islam seperti Arab Saudi yang didukung Amerika Serikat. Dan Pakistan (pecahan India yang Islam) yang merupakan negeri bekas jajahan Inggris. Dengan demikian ide negara Islam bukanlah suatu utopia melainkan sesuatu yang real eksis saat ini.

Di Indonesia terdapat perbedaan posisi antara mereka yang mengusung konsep bahwa Islam melingkupi juga acuan sistem kenegaraan dan mereka yang mengeluarkan Islam dari sistem kenegaraan (sekular).

Dalam praktiknya seringkali para pengusung negara Islam kembali kepada ideal bentuk kenegaraan di masa lampau yakni pada era kekhalifahan (Al Qurtubi, 2003)3. Hal ini dapat dimengerti karena ada kesatuan antara agama Islam dengan dunia Arab sehingga apa yang terjadi di dunia [Arab] itu kurang lebih akan menjadi acuan di Indonesia.

Meski direpresi selama masa pemerintahan orde lama dan orde baru, pemikiran negara Islam tampak mencuat kembali pada masa Soeharto di akhir kekuasaannya.

Pada akhir kekuasaan orde baru pada tahun 90-an, Soeharto tampak berupaya merangkul kekuatan Islam dengan melakukan [/menggalakkan] ibadah naik haji, membentuk organisasi cendekiawan muslim (ICMI/Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang juga menginisiatif suatu bentuk praktik perbankan baru yang berdasarkan syariah Islam yakni bank-bank syariah (Rahardjo, 1995)4.

Era reformasi memunculkan suatu kelompok paramiliter seperti Front Pembela Islam yang menonjolkan ciri antiprogresif (atau bisa dibilang kontrareformasi) dengan aksi-aksi pengadilan jalanan yang sepihak yang juga tampak dibiarkan aparat keamanan.

Sedangkan dalam bentuk yang lebih formal bermunculan partai-partai Islam baru5. Di antara partai-partai Islam tersebut terdapat Partai Keadilan (PK, kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera/PKS) yang terinspirasi gerakan persaudaraan Muslim Ikhwanul Muslimin dari Mesir dan Jamaat Islami dari Pakistan yang fundamentalis5.

Perlu dicatat bahwa kekuatan ini merupakan kekuatan politik yang muncul di era reformasi dan tidak memiliki latar belakang terkait dengan organisasi Islam yang sudah lama eksis di Indonesia seperti Muhammadiyah dan NU.

PK memanfaatkan propaganda di kampus-kampus (dakwah kampus) sebagai basis rekrutmen kader, sebagaimana yang dicanangkan oleh Mohammad Natsir dari Masjumi.

Saat ini dalam perbincangan sehari-hari baik di dalam maupun di luar jaringan bermunculan istilah-istilah yang Islami seperti negara Islam (khilafah), syariah Islam, ekonomi Islam, bisnis atau perbankan syariah, di mana konsep-konsep tersebut dipandang sebagai suatu hal yang lumrah, bagus dan layak diwujudkan di Indonesia dengan tidak mengindahkan sejarah nation building Indonesia.

Kini seolah-olah diskursus kehidupan sehari-hari ditunjukkan dengan perlombaan memerlihatkan simbol-simbol keislaman yang tampak, baik dalam karya-karya sastra, film, busana, makanan, salon, wisata, sekolah, layanan kesehatan dan sebagainya6,7.

Adakah ruang dalam kehidupan kita yang luput dari keislaman? Pendek kata tidak salah bila ada yang mengatakan bahwa saat ini adalah era kebangkitan Islam. Secara spesifik Prasetyo (2016) menunjuk kelas menengah (Islam) yang bertanggungjawab atas mencuatnya fenomena tersebut6.

Namun di tengah-tengah euforia “kebangkitan” tersebut terlihat kejanggalan yang menonjol yakni hubungan yang saling mendukung satu dengan lainnya antara konsep negara Islam, syariah, fundamentalisme Islam dengan antinasionalisme, antisosialisme, antikomunisme.

Terlihat adanya korelasi positif di antara konsep-konsep tersebut sehingga mendorong penulisan kajian untuk meneliti kaitan fundamentalisme Islam dengan imperialisme, secara khusus imperialisme Amerika Serikat (AS). Hal ini disebabkan AS merupakan pihak yang paling aktif mempromosikan antikomunisme di seluruh pelosok dunia.

Hipotesis akan kuatnya hubungan positif tersebut didasarkan atas sejarah proses dekolonisasi pasca-PD II (Perang Dunia Kedua) yang memunculkan imperialisme AS menggantikan imperialisme Inggris serta menghadirkan bentuk kolonialisme baru.

Mengapa fundamentalisme Islam sangat anti terhadap konsep-konsep nasionalisme, sosialisme dan komunisme, sementara di pusat wilayah agama Islam elite Arab Saudi menikmati kekayaan dari minyak dalam kerangka imperialisme AS?

Mengapa bagi AS, Arab Saudi dan Pakistan yang fundamentalis Islam disokong, tapi Iran yang menggulingkan rezim Shah dengan revolusi Islam, Irak yang menginvasi Kuwait, dan Korea Utara yang komunis harus diperangi?

Dalam neokolonialisme AS negara-negara jajahan “dibebaskan”, namun ditundukkan oleh rezim finansial.

Oleh sebab itu masuk akal apabila diteliti bagaimana hubungan negara-negara Islam yang sebagian besar berada di Timur Tengah dan yang memiliki kekayaan alam minyak bumi, dengan imperialisme AS yang basis ekonominya bertumpu pada ekonomi finansial, ekonomi perang dan ekstraksi [penambangan … KBBI daring] bahan-bahan mentah termasuk minyak bumi yang strategis.

Adapun metode kajian dalam artikel ini, karena bertolak dari imperialisme, menggunakan pendekatan sejarah material, yakni mendahulukan kajian atas faktor corak produksi sebagai basis yang menjelaskan ide-ide, ideologi dan agama [sebagai superstruktur].

[Cetak tebal dari kami, Red DK, juga dalam uraian penulis HM Isbakh selanjutnya di bawah ini, kecuali diberi catatan lain]

Di sini ideologi atau dalam hal ini agama Islam yang dijadikan landasan politik bukanlah suatu entitas yang berdiri sendiri namun dijelaskan di atas dasar corak produksi imperialisme.

Tentu Islam politik dapat muncul tanpa imperialisme tetapi tanpa proteksi dari imperialisme ia akan mudah ditumpas dan ia akan sulit muncul sebagai suatu bentuk kenegaraan dalam tatanan dunia yang sekarang ada (catatan: Islam politik di sini perlu dibedakan dengan gerakan politik berbasis agama Islam di Iran yang beroposisi terhadap imperialisme AS; revolusi Islam di Iran yang menggulingkan Shah yang disokong AS berbeda dengan Islam Politik yang diproteksi AS seperti Arab Saudi).

Menurut pengamatan Samir Amin, pemikir marxis dari Mesir,

Political Islam would have much more difficulty in moving out from borders of Saudi Arabia and Pakistan without the continual, powerful, and resolute support of the United States” (Amin, 2008, hal. 91)8.

Pengertian Islam politik kami ambil dari Samir Amin, yang mengacu kepada bentuk politik tertentu yang mengusung bentuk negara seperti yang ada di Arab Saudi dan Pakistan8.

Joebagio (2016) menyebutkan bahwa Islam politik merupakan perjuangan kelompok Muslim garis keras untuk memeroleh kekuasaan dan kemudian menjadikan Al Quran, Hadits dan Fikih sebagai ideologi negara9.

Menurut Samir Amin politik ini menjustifikasi strategi imperialisme dengan mensubstitusi konflik budaya terhadap konflik real antara pusat (baca: negara imperialis) yang mendominasi dengan perifer (negara berkembang) yang didominasi8.[periferi: batas luar lingkaran; … ; perifer: terletak di tepi; jauh dari pusat — KBBI daring]

Dengan kata lain Islam politik berfungsi sebagai kesadaran palsu yang menyembunyikan esensi konflik yang sesungguhnya terjadi di masyarakat yakni konflik kelas.

Dengan demikian Islam politik tidak berwatak antiimperialisme, justru sebaliknya ia merupakan pelayan imperialisme (mengacu pada Samir Amin dalam judul apendiks khusus di bukunya: Political Islam in the Service of Imperialism)9.

Artikel ini merupakan suatu tulisan serial untuk mengupas Islam Politik.

Karena corak produksi imperialisme AS dijadikan sebagai titik tolak analisis maka bagian pertama dari serial ini dimulai dari mengenali karakteristik imperialisme AS.

Imperialisme merupakan sistem eksploitasi oleh negara pusat (imperialis) terhadap negara periferi (negara berkembang bekas jajahan), [di mana] sistem ini tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya elite di daerah periferi yang bekerja sama mendukungnya.

Oleh karena itu bersamaan dengan kajian terhadap imperialisme AS, bagian pertama ini juga mengkaji latar belakang pembentukan elite pengusung Islam politik di negara-negara perifer bekas jajahan.

Hal ini dilakukan dengan memeriksa posisi dan pemikiran tokoh-tokoh yang mengusung Islam politik dalam periode dekolonisasi dan partisi India menjadi India yang mayoritas beragama Hindu dan Pakistan yang mayoritas beragama Islam.

Bagian kedua serial ini mengupas pendekatan sejarah material atas kemunculan negara Islam.

Kajian dimulai dari menilik daerah Timur-Tengah dari periode pra-Islam, Islam dalam masa Nabi Muhammad yang disusul pemerintahan empat Khalifah, dan kemudian Islam dalam pemerintahan kerajaan-kerajaan besar: Ummayad, Abassid, dan periode tiga kerjaan Islam di Turki, Persia dan India.

Perlu kita catat bahwa kajian di bidang ini tidak luput dari perhatian Marx dan Engels. Marx meninggalkan catatan-catatan belajar yang kaya mengenai corak produksi asiatik yang mana mencakup daerah-daerah negara-negara Islam tersebut dan Engels menyentuh topik tersebut dalam kedua bukunya yakni Anti-Duehring dan Origin of the Family, private property and the state.

Kajian kita juga menjadi tidak lengkap apabila kita tidak mengupas sistem ekonomi apa yang diusung oleh Islam politik.

Ada banyak istilah yang dikenakan pada sistem ekonomi tersebut di antaranya adalah ekonomi Islam dan ekonomi syariah yang juga dilengkapi dengan bisnis syariah, akuntansi syariah, perbankan syariah, dan sebagainya.

Satu hal yang menyolok pada pengusung Islam politik ialah mereka juga memformulasi sistem ekonomi yang khas yang menurut mereka berbeda dan lebih unggul dari pada kapitalisme maupun sosialisme10,11.

Sistem ekonomi tersebut diperoleh dengan menggali inspirasi dari dua sumber utama yakni kitab suci Al Quran dan ajaran nabi dalam Sunnah Rasul12. Oleh karena itu kami merasa perlu untuk melakukan kajian kritis terhadap klaim keunggulan tersebut.

Pada bagian ketiga kami akan mengkaji doktrin-doktrin ekonomi dan keuangan syariah yang saat ini eksis dan yang diklaim sebagai suatu disiplin ekonomi tersendiri berbeda dari dan dapat mengatasi kekurangan kapitalisme dan sosialisme.

Meski para pengusung ekonomi dan keuangan Islam mengklaim berpedoman pada prinsip-prinsip Islam dari masa keemasan Islam di zaman lampau, namun praktik ekonomi dan keuangan Islam merupakan produk masa kini yakni era imperialisme sebagai fase tertinggi kapitalisme.

Yang menarik meski diklaim terdapat kekhasan ekonomi Islam, namun sudah terdapat kajian-kajian yang mengkaitkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan istilah dan bahasa ekonomi modern.

Mirakhor dan Wang (2013) membahas kecocokan ekonomi Islam dengan pemikiran Adam Smith tentang sistem ekonomi yang bermoral hingga ke pemikiran Arrow-Debreu-Hahn tentang penanggungan risiko optimal pada pasar yang tersentralisasi14. Ekonomi klasik yang dipelopori Smith telah dikritik dan mengalami penyempurnaan oleh Marx.

Bagian keempat akan membahas pendekatan sejarah material terhadap gerakan Islam di Indonesia mulai dari era akhir kerajaan Majapahit pra kolonial, era kolonial, pergerakan nasional, orde baru dan masa reformasi dan setelahnya.

Artikel ini merupakan bagian pertama dari empat bagian artikel serial.

***

Imperialisme AS                                                                     

Jalan kita untuk mengkaji Islam politik terlihat memutar ketika kita mulai dengan tidak membahas Islam politik dari dunia Islam sendiri, melainkan dari penyokongnya yakni Amerika Serikat (AS).

Adalah penting dalam kajian Islam politik untuk mengetahui karakteristik imperialisme AS sebagai patronnya.

Untuk mengenali karakter imperialis AS maka kita perlu menilik sejarah ekonomi politik AS di mana dari situ kita dapat melihat bagaimana latar belakang doktrin-doktrin politik dan metode-metode eksploitasi AS terbentuk.

Melalui metode penelusuran historis tersebut kita dapat mengidentifikasi elemen-elemen yang invarian (menetap), yang stabil, yang isinya relatif tidak berubah.

Sebagai negara yang ada [eksis] sekarang, AS memulai sejarahnya sebagai koloni Eropa di pesisir timur benua Amerika yang memberontak terhadap negara induknya.

Peluang pemberontakan ini dan ekspansi di seluruh benua tersebut dimungkinkan oleh rivalitas antara negara-negara kolonialis Eropa yang saling memerlemah satu sama lain (nanti kemudian kita akan menyaksikan kembali bagaimana rivalitas antar negara-negara imperialis Eropa ini saling menghancurkan satu sama lain pada PD II dan kembali memberikan keuntungan AS untuk tampil sebagai kekuatan imperialis terbesar pasca-PD II).

Tentu pengertian sejarah ini terbatas pada negara AS imperialis yang kita kenal saat ini. Namun kita mesti menyadari bahwa sebelum kedatangan orang-orang Eropa, di benua tersebut telah eksis peradaban orang-orang Indian yang cukup tinggi (seperti liga suku-suku Indian Iroquois) di mana peradaban tersebut telah diteliti oleh antropolog Amerika L. H. Morgan dan kemudian diangkat oleh Frederich Engels dalam karyanya The Origin of Family, Private Property and State.

Dalam hubungannya dengan bangsa atau peradaban lain, Kiernan menyebutkan bahwa, AS gemar berpikir bahwa apa yang mereka butuhkan adalah juga berlaku pada setiap ras manusia (Kiernan, hal, 127).

Hal ini mencakup pula pada pengertian tentang peradaban (civilization). Bagi AS peradaban adalah kapitalisme dengan kepemilikan privatnya.

Dengan demikian terdapatnya peradaban lain yang mengenal kehidupan komunal di mana kepemilikan kolektif diakui, dianggap sebagai masyarakat asing yang harus “diadabkan”.

Adalah George Washington, Kiernan mencatat, yang memerintahkan penghancuran desa-desa Iroquois, suatu peradaban Indian yang tinggi di daerah utara Mexico, yang dilaksanakan secara brutal pada 1779 (Kiernan, hal. 24).

Tentu di sini tidak akan disebutkan brutalitas AS satu per satu terhadap kaum Indian sejak sebelum maupun setelah kemerdekaan AS yang mana orang AS sendiri seringkali kesulitan menemukan fakta yang sesungguhnya.

Seiring dengan kemerdekaan AS muncul pulalah suatu kehendak untuk berekspansi.

Ekspansi ke arah barat dan selatan dimotori terutama oleh tuan-tuan tanah aristokrat dari Virginia yang direpresentasikan oleh George Washington. Dorongan ini kemudian dilanjutkan oleh Thomas Jefferson dan Partai Republik-nya pada 1800, sedangkan Franklin mengingini Kanada.

Dengan bernegosiasi bersama Inggris, AS memerluas daerah kekuasaanya hingga Mississippi melalui perjanjian 1783. Daerah Louisiana yang dikuasai Prancis diperoleh melalui pembelian dari Napoleon pada 1803 (Kiernan, hal. 4-5).

Dipandang dari strategi perang, penghancuran peradaban orang Indian merupakan suatu serangan pencegahan (pre-emptive strike), mengingat kekuatan-kekuatan kolonialis lama saling memengaruhi kelompok-kelompok Indian tertentu untuk mendukung mereka (Kiernan, hal. 26).

Inggris memanfaatkan liga Iroquois, sedangkan Prancis menggunakan aliansi suku-suku Indian lain yang dipimpin oleh Pontiac (Kiernan, hal. 23).

Dari fakta historis ini kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan kolonial lama telah menggunakan tentara proksi [proxy; wali; wakil] dalam perang-perang mereka yang mana hal ini di kemudian hari juga dilakukan oleh AS. Strategi serangan pre-emptive yang menjadi kebijakan strategis AS pasca-PD II [ternyata] sudah dimulai sejak mereka berperang melawan kaum Indian.

Texas, New Mexico, California bagian utara dulu merupakan daerah jajahan Spanyol, namun sejak 1822 merupakan provinsi-provinsi utara milik Republik Meksiko yang baru merdeka.

Sebelumnya AS mengklaim Texas merupakan bagian dari pembelian Lousiana, namun klaim tersebut ditarik pada 1819 dan kemudian AS menawarkan membeli Texas dari Meksiko dalam dua kali masa pemerintahan John Quincy Adams dan Jackson, namun menghadapi penolakan Meksiko.

Akhirnya Texas dianeksasi oleh AS pada tahun 1845. AS kemudian memaksa Meksiko dengan kekuatan militer untuk menyerahkan California dan New Mexico pada 1848. (Current, Williams & Freidel, 1965)15

Intelektual yang kritis terhadap kebijakan AS, Noam Chomsky, mengacu kepada penelitian John Lewis Gaddis yang merupakan sejarawan perang dingin AS, menyebutkan bahwa perang pencegahan George W. Bush terhadap Irak dapat dirunut dari strategi yang dicanangkan oleh J. Q. Adams, yang telah disebutkan di atas16. Adams juga penulis Manifest Destiny yang memberikan legitimasi orang Amerika untuk menguasai benua tersebut16.

Melalui penaklukan dan pengusiran kaum Indian dari wilayah mereka, bernegosiasi dan bertransaksi dengan kaum kolonialis Eropa, berperang dengan Meksiko, AS menguasai seluruh benua Amerika Utara dengan menyingkirkan orang pribumi asli serta kekuatan kolonialis lama dari dunia baru.

Puncak dari dorongan untuk menguasai benua secara monopolistis diformulasi dalam Doktrin Monroe pada tahun 1823 oleh J. Q. Adams yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (state secretary) dalam masa pemerintahan Presiden Monroe (Kiernan, hal. 8).

Inti dari doktrin tersebut ialah kekuatan kolonialis Eropa harus keluar dari wilayah benua Amerika. Amerika hanya untuk orang Amerika.

Tetapi siapakah yang dimaksud orang Amerika itu? Seorang penulis Amerika, Max Lerner menulis,

To say of someone that ‘he is of American stock’ he has come to mean that he is white, probably Protestant and of Anglo-Saxon descent, and that his forebears emmigrated to America some generation back.” (1957, hal. 77)17

Jawaban atas pertanyaan di atas akan membawa kita kepada suatu kenyataan akan suatu masyarakat yang rasial terlepas dari jargon kemerdekaan, liberalisme atau demokrasi yang diusung. Yang berkuasa dan menjadi dalang atas politik ekonomi serta kebijakan AS adalah segelintir ras Anglo-Saxon (Kiernan, hal 96 – 106).

Tentang kenyataan rasial ini Lerner mengamati hirarki ras di AS:

Yet in the world’s most notable ethnic democracy there remains a hierarchy of prestige depending partly on stock – black, yellow, brown, and red at the bottom, while Protestant, West European on top, with the lives between the rest drawn partly in the terms of closeness to colonial descent, partly of geographic closeness to the British center of origin of early settlements.

A roughly chronological chart of sequence of wave of immigration – English, Dutch, German, Scott-Irish, French, Scandinavian, Irish, Mediterranean, Jewish, Balkan, Slavic, Mexican and Latin American, Fillipino, Middle Eastern, Oriental – Would correspond roughly to the descending scale of prestige in the ethnic hierarchy.

The big divergence are that the Indian, who came first, are not at the top but toward the bottom of the pyramid, and the Negroes, who were brought over early, are not near top but at very bottom.” (hal. 79)17

Reginald Horsman (1981) menunjukkan bahwa pada paruh pertama Abad ke-19, ekspansi AS ke barat dan selatan bukan dipandang sebagai perluasan liberalisme atau demokrasi melainkan dianggap sebagai superioritas ras Anglo-Saxon18.

Untuk memeroleh legitimasi agar kelompok elite tersebut dapat menyingkirkan kelompok (ras lainnya) maka masuklah ideologi yang bersifat teologis.

Kajian historis menarik diberikan oleh Horsman (1981) saat merunut asal usul pandangan rasial Anglo-Saxon dimulai di Inggris dari era Henry VIII yang pada saat itu ingin keluar dari dominasi Paus dan gereja Vatikan18.

Elite AS seringkali menggunakan pembenaran teologis untuk melegitimasi tindakan-tindakan mereka dari dulu hingga sekarang.

Teologi Calvin tentang “orang terpilih” dan keterpilihan tersebut pada akhirnya membawa mereka pada kemakmuran (Kiernan, hal. 9) merupakan ideologi yang digunakan untuk menempatkan ras Anglo-Saxon sebagai kelompok orang yang terpilih tersebut.

Dalam kerangka teologi tersebut benua Amerika disimbolkan sebagai tanah perjanjian Kanaan yang memang disediakan untuk golongan terpilih tersebut (Kiernan, hal. 22).

Dengan demikian imperialisme AS memiliki latar belakang historis dari dorongan ekspansi kapital dan monopoli sebagai [bangunan bawah] basis materialnya serta rasisme dan teologi sebagai bangunan superstrukturnya (ideologi).

Bila kita bicara tentang fundamentalisme agama tidakkah AS sangat cocok masuk sebagai salah satu kualifikasinya?

Dari perspektif ini kita pun tidak terlalu kaget bila Reagan atau Bush kemudian menggunakan terminologi teologis seperti “setan” (evil) untuk untuk menandai musuh-musuh mereka (seperti Iran, Irak, atau Korea Utara).

Di bidang keilmuan tafsir atas keterpilihan (election) ras memeroleh kawannya dalam konsep seleksi (selection) darwinisme sosial, suatu sintesis yang aneh namun diperlukan untuk justifikasi ekspansi imperialis.

Uraian tentang sejarah darwinisme sosial dalam pemikiran di Amerika dapat kita temukan pada karya Richard Hofstader (1955)19.

Seperti juga pemikiran Hegel memiliki pengikut yang kiri dan kanan, demikian pula Darwin.

Versi kanan dari tafsir terhadap teori Darwin ditampilkan oleh para ideolog imperialis dengan memaknai konsep survival [kelangsungan hidup] identik dengan yang terkuat; versi kirinya diusung oleh Karl Marx dengan mengambil dan mentransformasi konsep perjuangan untuk eksistensi spesies ke dalam perjuangan kelas.

Meski politisi imperialis seperti Henry Cabot Lodge (Senator Massachusetts), Albert J. Beveridge (Senator Indiana) dan Theodore Roosevelt muda (kemudian menjadi Presiden AS) menganut ideologi darwinisme sosial kanan, namun para teoritisinya berasal dari latar belakang yang beragam.

Empat di antaranya adalah John Fiske yang berlatar belakang intelektual independen, Josiah Strong yang berlatar-belakang misionaris gereja, John W. Burgess yang merupakan pendiri Universitas Columbia dan Alfred Thayer Mahan yang berasal dari kalangan militer angkatan laut (Current, Williams & Freidel, 1965, hal. 540-541)15.

Prasangka superioritas ras Anglo-Saxon yang dibungkus oleh legitimasi misi teologis kurang lebih membentuk sikap AS terhadap dunia.

Bagi AS, dalam kalimat Kiernan,

Trade, or capitalism, was part of a divine plan for regenerating the pagan world” (Kiernan, hal. 89).

Dalam rangka ekspansi menguasai benua seringkali mereka berbenturan dengan kekuatan kolonialis lama. Salah satu yang terbesar adalah daerah jajahan Spanyol yang Katolik.

Bagi AS yang Protestan, hal ini merupakan peluang untuk berekspansi sekaligus menyebarkan misi penyelamatan. Kiernan mencatat bahwa hampir semua gereja Protestan di AS saat itu mendukung perang dengan Spanyol (hal. 88).

Terlepas dari narasi ideologis yang dikonstruksi, narasi itu tidak dapat dilepaskan dari bangunan bawah [basis] yang mendasarinya.

Ekspansi hanyalah suatu perwujudan dari hakikat kapital, sedangkan para elit AS merupakan bentuk manusia dari pengejewantahan roh ekspansi kapital tersebut [bangunan atas/superstruktur], sebagaimana dijelaskan oleh Marx tentang kapitalis sebagai representasi manusia dari kapital.

The circulation money as capital is, on contrary, an end in itself, for expansion of value takes place only within this constantly renewed movement. The circulation of capital has therefore no limits. As conscious representative of this movement, the possessor of money becomes a capitalist.

His person, or rather his pocket, is the point from which the money starts and to which it return. The expansion of value, which is the objective basis or main-spring of circulation M – C – M, become his subjective aim, and it is only in so far as the appropriation of ever more and more wealth in the abstract become the sole motive of his operations, that he functions as a capitalist, that is, as capital personified and endowed with consciousness and will.

Use-values must therefore never be looked upon as the real aim of the capitalist; neither must the profit on any single transaction. The restless never-ending process of profit-making alone is what he aims at.

This boundless greed after riches, this passionate chase after exchange value, is common to the capitalist and the miser; but while the miser is merely a capitalist gone mad, the capitalist is a rational miser“ (Capital I, hal. 151-153)20.

Seiring dengan ekspansi ke barat dan selatan, terbuka pulalah kehendak menguasai Pasifik dan Asia. Penguasaan pantai barat Amerika, menghadapkan AS pada Samudra Pasifik serta, setelah itu, Tiongkok dan Jepang.

AS menginginkan pasar di Tiongkok dan Jepang. Namun sekali lagi di sana AS harus menghadapi kekuatan kolonial lama terutama Inggris. Untuk itu AS memaksakan kebijakan pintu terbuka (open door policy) yang menuntut agar pasar di Asia membuka diri kepada produk-produk AS. Kita dapat melihat satu abad kemudian semangat yang sama diusung dalam bentuk kebijakan neoliberal.

Dalam mengkaji hubungan imperialis AS dengan dunia Islam di Timur Tengah dan sekitarnya seringkali kita harus menengok kembali sejarah AS.

Metode eksploitasi bangsa-bangsa lain oleh imperialis AS terbentuk dalam sejarah ekspansi mulai dari pengusiran orang-orang Indian dan penguasaan daerah Meksiko, Amerika Tengah dan Karibea, serta Filipina yang merupakan daerah bekas jajahan Spanyol.

Sampai di sini kita perlu membedakan dua jenis kapitalisme yang memainkan peran penting dalam sejarah AS.

Pertama daerah Selatan umumnya didominasi oleh pemilik tanah atau kapitalis agraria. Lerner mencatat bahwa,

The whole policy of Indian removal and reservasions in the Southern territory was aimed at opening the cotton kingdom for the Southern slaveholder.

Take the Puritan assurance of inner rightness of purpose, plus 100 per-centism of Yankee spirit of ‘go’ and ‘get’, plus the land hunger of the pioneer and the profit hunger of land speculator, plus dynamism of the ‘westward course of empire’ and the doctrine of America’s ‘Manifest Destiny’, add those and you get the fateful formula of doom of Indian Culture.” (hal. 13)

Selain kebutuhan akan tanah, orang selatan juga membutuhkan daerah tempat pembiakan budak. Dalam hal ini Kiernan mencatat,

There was need of new soil to replace what was exhausted at home by cotton-cropping. For slave-breeding areas there was a need of fresh market for their product.

Governor Smith of Virginia declared in 1847 that territory to be taken from Mexico would provide a natural outlet for Negroes raised in his state.

Slavery he remarked grew less profitable as population grew more dense, and therefore must have room to expand. ‘The South never can consent to be confined to prescribed limits.’ In other words the ‘natural frontier’ demanded by the South an absence of any frontier.

But acquisition of Texas made land more plentiful than labour, and any further expansion would injure certain planters by raising the price of slaves and lowering that of cotton, while seizure of Cuba would mean fresh competition for sugar-grower.

But if the South continued to aspire to Caribbean empire, political incentives were outstripping economic, and were strong enough to keep all Southern interests banded togather.

Defence of slavery, now under stronger and stronger attack, must come first with them all.” (Kiernan, hal. 44 – 45)

Akan tetapi kapitalisme agraria yang bertumpu pada eksploitasi budak segera disingkirkan oleh kapitalisme jenis kedua yang kemudian mendominasi yakni Kapitalisme Finansial.

Fakta yang penting yang perlu dipertimbangkan dalam perang sipil AS (Utara vs Selatan) dipertengahan Abad ke-19 adalah

“… fact that milliocracy was in the saddle now instead of plantocracy, and would seek financial suzerainty rather than outright annexations. Already the new drift was revealing itself, with American capitalist busy building railways in Mexico. This might be well and good, but foreign railways in backward lands were often to carry foreign tutelage with them, beside other cargo.” (Kiernan, hal. 59)

Penyingkiran perbudakan dari daerah Selatan dengan demikian bukanlah didorong oleh cita-cita mulia pembebasan manusia melainkan menggantikan sistem kapitalisme yang lebih terbelakang dengan kapitalisme modern yang lebih efisien.

Jadi ekspansi pasca-Perang Sipil bukan berarti ekspansi secara fisik yang dilakukan dengan menempati atau membangun koloni di daerah baru seperti sebelumnya di benua Amerika Utara, melainkan ekspansi finansial.

Dan pada paruh kedua Abad ke-19 kapitalisme finansial dan industri terutama industri kereta api mendominasi kapitalisme AS. Faktor-faktor yang mendorong tumbuhnya kapitalisme modern dinyatakan oleh Lerner (hal. 275):

The spread of a railway network in the 1850s, the triumph of Northern capitalism over the Southern plantation system in the 1860s, the rise of investment banking and the process of rapid capital formation in the 1870s, the trush movement of the 1880s, the harvests of money and power reaped from the Big Technology throughout this period: all these combined to make America a Paradise for the new business fortunes and a stamping ground for the business spirit.”

Kapital finansial mendorong konsentrasi kapital sehingga memunculkan kapitalis dengan kapital besar (big money, big businessman).

The persona of the American civilization has been the businessman – the ‘Titan’, as Dreisler called him; the ‘Tycoon’, as Fortune called him”, kata Lerner (hal. 274) dalam mengacu jenis kapitalis besar pada periode itu.

Mereka di antaranya adalah: Harriman dan Hill dengan kerajaan kereta apinya; Gary, Schwab, Gates, Carnegie, Morgan dalam industri baja; klan Rockefeller menguasai minyak; McCormick untuk industri mesin-mesin pertanian (Lerner, hal. 275 – 276).

Ekspansi finansial dari Utara ke Selatan dan kemudian ke Karibea dan Amerika Tengah serta Pasifik dan Asia tidak dapat dilepaskan dengan karakter kapitalisme baru yang berbeda dengan kapitalisme agraria sebelumnya.

Kini kapital finansial mendominasi dan kondisi ini membentuk ciri khas eksploitasi AS terhadap negara-negara lain yang lain.

Bentuk ekstraksi [penarikan keluar; pencabutan — KBBI daring] nilai lebih dari negara lain ini terbentuk salah satunya dari pengalaman eksperimen di Filipina. Bentuk pemerintahan yang seolah-olah terlihat independen namun sepenuhnya tunduk pada jaminan dari AS adalah Filipina yang merupakan bekas jajahan Spanyol.

Penguasaan Filipina merupakan kelanjutan perang dengan Spanyol, di mana AS mengambil wilayah bekas jajahan Spanyol seperti Filipina dan Kuba. Bagi Kiernan,

no part of Philippines had any chance of building a national life except under guarantee by the US,” (Kiernan, hal. 117)

Pada tahun 1907 AS menganugerahi Filipina legislatif (National Assembly) dan struktur pemerintahan lokal, namun posisi-posisi kunci di pemerintahan dipegang oleh orang AS.

Filipinos were, declared Beveridge, a race unfit for self government” (Kiernan, hal. 123).

H. Taft (1909 – 1913) yang sebelum menjadi Presiden AS telah menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Filipina dan Kuba berpendapat orang-orang Filipina seperti anak kecil. Dalam memerintah ia berkooperasi dengan kelas atas pemilik tanah untuk menghadapi rakyat Filipina (Kiernan, hal. 119).

Apa yang disebut diplomasi dolar (dollar diplomacy) di Amerika Tengah adalah juga elemen pembentuk pengalaman imperialis AS.

Diplomasi dolar merupakan substitusi kendali finansial terhadap kendali militer yang dipraktikan selama pemerintahan Taft. Sebenarnya diplomasi dolar hanya mengalihkan kontrol militer langsung oleh imperialis kepada penindas lokal, sehingga kunci keberhasilan menjalankan metode eksploitasi ini adalah dengan menemukan diktator setempat yang dapat diajak bekerja sama.

Kiernan menjelaskan secara singkat bagaimana metode ini beroperasi:

It carried with it the need to find local bosses to do the rougher work, and save America from opprobrium of having to do this itself. Caciquismo or boss rule was native to this quarter of the world: it was indeed from Carribean that the word cacique originally found its way to Spain. …

A preference for ‘stable’ rule by dictactors, mostly from the barracks, was to become habitual with the White House and Wall Street; in these obscure Caribbean operation a world-system for American Century was being rehearsed.” (Kiernan, hal. 130)

Contoh penerapan kebijakan tersebut adalah sokongan AS terhadap diktator Porfirio Diaz di Meksiko, Estrada di Nikaragua dan Manuel Estrada Cabrera di Guatemala.

Akan tetapi mendelegasikan supervisi kepada diktator lokal bukan berarti melepaskan sama sekali intervensi militer langsung. Pada 1915 Haiti dipaksa tunduk kepada AS dan pendudukan militer menyusul setelah itu.

Meksiko merupakan daerah penting untuk diintervensi AS karena besarnya investasi di daerah itu. Pada 1915, bagi Presiden Wilson, kekacauan di sana akan menyebabkan intervensi AS.

Dua perang dunia yang menghancurkan kekuatan-kekuatan imperialis/kolonialis lama membuka peluang AS untuk lebih memerluas bentuk eksploitasi finansial yang baru ini ke seluruh dunia.

Perbedaan imperialisme AS dengan imperialisme Eropa akan sedikit dibahas di sini. Terlepas dari sejarah AS di daerah Selatan yang pernah menjalankan kapitalisme perkebunan kapas dengan perbudakan, suatu pengalaman mengelola eksploitasi tanah belum berkembang dengan kuat bila dibandingkan dengan imperialis Eropa.

Kapitalisme agraria di daerah Selatan pada Abad ke-19 jauh lebih terbelakang bila dibandingkan dengan eksploitasi koloni oleh Inggris di India atau Belanda di Indonesia. Kedua bentuk kolonialisme yang disebut belakangan berhasil membentuk sistem birokrasi negara kolonial yang diisi oleh orang-orang pribumi. AS tidak memiliki pengalaman itu maupun sejarah feodalisme.

Kiernan menganalisis dengan tajam perbedaan imperialisme AS dan Eropa demikian:

Whatever the country’s kinship with Europe, there were important divergencies as well. Capitalism is inherently expansionist, but the European type of empire required    political motivations and social conditions too, not all of which were present in America.

In European history it was landowning instinct – never concerned with income alone, but with social position and power also – that showed itself, magnified, first in the building of larger estates, then in amassing colonies.

An entire British or French nation could think of itself as a collective landlord, with a vast estate worked for it by the denizens.

American had no such tradition of landed estates, apart from the plantations, but the wealth of its millionaires came largely from land-speculation, forest-grabbing, plundering, of the public domain. Their colonizing impulse was not toward government of a far-off land and its people, but toward appropriation of its natural resources.” (Kiernan, hal. 120)

Dalam hubungannya dengan negeri-negeri di perifer AS sebenarnya sangat tertutup terhadap imigran non-Eropa Barat untuk masuk dan juga resisten terhadap produk-produk olahan dari perifer.

Terkait barang komoditas ini ironinya AS menuntut negeri perifer terbuka untuk produk-produk olahan AS (open door policy).

Dalam hal migrasi tenaga kerja, terdapat kontras dengan kolonialis Eropa yang masih membutuhkan tenaga kerja dari negeri jajahannya.

Seperti Prancis yang masih membutuhkan pekerja murah dari Aljazair atau Portugis membutuhkan pekerja-pekerja dari Afrika; AS malah meningkatkan hambatan masuk terhadap migrasi pekerja dari perifer yang sebagian dilatarbelakangi oleh prasangka rasial:

a fear of American civilization being swamped by too heavy load of historically retarded aliens” (Kiernan, hal. 122).

Dalam hal sirkulasi barang komoditas, tampak bahwa AS hanya menginginkan bahan mentah dari negara-negara perifer namun enggan menerima produk manufaktur dari negara-negara tersebut sehingga terjadi asimetri dalam pertukaran barang. Dengan demikian AS melakukan proteksionisme terhadap industrinya dalam skala global.

Ekstraksi kekayaan terjadi selama ekspansi di benua Amerika dan di daerah Amerika Tengah, Karibea serta Filipina adalah apa yang disebut Marx sebagai akumulasi primitif.

Dalam akumulasi primitif nilai lebih bukan diperoleh melalui penipuan dagang atau mengeksploitasi buruh, melainkan melalui perampasan, penaklukan dan penguasaan sumber-sumber daya alam maupun manusia.

Akumulasi ini sangat berhubungan dengan kolonialisme sebagaimana dijelaskan Marx dalam Kapital Jilid 1. Kekerasan merupakan ciri ekstraksi nilai surplus akumulasi primitif.

The discovery of gold and silver in America, the extirpation, enslavement and entombment in mines of the aboriginal population, the beginning of the conquest and looting of the East Indies, the turning of Africa into a warren for the commercial hunting of black-skins, signalised the rosy dawn of the era of capitalist production.

These idyllic proceedings are the chief momenta of primitive accumulation. On their heels treads the commercial war of the European nations, with the globe for a theatre.

It begins with the revolt of the Netherlands from Spain, assumes giant dimensions in England’s Anti-Jacobin War, and is still going on in the opium wars against China &c.

The different momenta of primitive accumulation distribute themselves now, more or less in chronological order, particularly over Spain, Portugal, Holland, France, and England.

In England at the end of the 17th century, they arrive at a systematical combination, embracing the colonies, the national debt, the modern mode of taxation, and the protectionist system. These methods depend in part on brute force, e.g., the colonial system.

But, they all employ the power of the State, the concentrated and organised force of society, to hasten, hot-house fashion, the process of transformation of the feudal mode of production into the capitalist mode, and to shorten the transition.

Force is the midwife of every old society pregnant with a new one. It is itself an economic power” (Capital I, hal. 751)20.

Kiernan memberikan istilah kepada sejumlah ciri-ciri yang membedakan imperialisme AS dengan Eropa sebagai kekuasaan tanpa tanggung jawab (power without responsibility) yang merupakan sebutan lain dari istilah Veblen ketiadaan kepemilikan (absentee ownership) (Kiernan, hal. 126).

American capitalism abroad, subject to no rules or discipline” (Kiernan hal. 132).

Akan tetapi Marx sebenarnya telah memberikan deskripsi yang lebih tepat terhadap imperialisme AS tersebut dalam MPK [Manifesto Partai Komunis]:

“…borjuasi tidak sanggup lagi menjadi kelas berkuasa di dalam masyarakat, dan untuk memaksa syarat-syarat keberadaannya kepada masyarakat sebagai undang-undang yang berlaku. Ia tidak sanggup memerintah karena ia tidak mampu menjamin keberadaan budaknya dalam rangka perbudakannya itu…” (Marx & Engels, MPK, Bagian I)21.

Imperialisme AS menolak bertanggung jawab terhadap budak-budaknya, ia hanya mau mengeruk sumber-sumber kekayaan bumi di tempat tinggal budak-budaknya. Kekuasaan yang tidak bertanggungjawab ini hanya memertajam kontradiksi kapitalisme di tangan imperialisme AS.

Bagaimana relasi AS terhadap negara-negara lain, termasuk negara-negara perifer atau Dunia Ketiga, menegaskan karakteristik imperialisme AS yang sudah dibahas di atas.

Selama PD II, Chomsky (2011) menunjukkan, suatu kelompok studi dalam kementerian luar negeri AS (state department) telah merancang desain dunia pasca-PD II dalam apa yang disebut daerah besar (grand area) yang akan disubordinasi di bawah ekonomi AS.

The Grand Area was to include the Western Hemisphere, Western Europe, the Far East, the former British Empire (which was being dismantled), the incomparable energy resources of the Middle East (which were then passing into American hands as we pushed out our rivals France and Britain), the rest of the Third World and, if possible, the entire globe” (Chomsky, 2011, hal. 17)22.

Dalam orde dunia tersebut negara-negara industri seperti Jerman dan Jepang tunduk dalam supervisi AS, dan Dunia Ketiga, secara khusus wilayah Timur Tengah yang berhubungan dengan Islam politik, berfungsi sebagai penyedia bahan-bahan mentah dan sebagai pasar (konsumen) produk-produk industri dari negara-negara industri Eropa Barat dan Jepang (Chomsky, 2011, hal. 17)22.

Desain orde dunia baru pasca-PD II tersebut menurut Chomsky (2011, hal. 13) tertuang dalam dokumen National Security Council Memorandum 68 (NSC 68), yang ditulis oleh Paul Nitze pada 1950, mencerminkan padangan Menteri Luar Negeri Dean Acheson.

Untuk mewujudkan gambaran itu maka (rakyat) AS perlu berkorban dan berdisiplin (sacrifice and discipline). Arti berkorban dan berdisiplin itu, ialah jaminan sosial untuk rakyat AS harus dipangkas untuk anggaran militer (Chomsky, 2011, hal. 13-14)22.

Paul Nitze kemudian menjabat sebagai politisi kendali senjata (arms control politician) dalam pemerintahan Reagan yang terkenal dengan kebijakan neoliberal-nya (pemangkasan anggaran-anggaran jaminan sosial).

NSC 68 adalah garis keras kebijakan luar negeri AS. Garis lunaknya dirancang oleh politisi ulung AS George Kennan yang pada 1950 posisinya kemudian digantikan oleh Paul Nitze.

Pada 1948 Kennan menulis Policy Planning Study 23 untuk para staf Kementerian Luar Negeri AS. Dalam dokumen tersebut tertulis:

We have about 50% of the world’s wealth but only 6.3% of its population….In this situation, we cannot fail to be the object of envy and resentment. Our real task in the coming period is to devise a pattern of relationships which will permit us to maintain this position of disparity ….

To do so, we will have to dispense with all sentimentality and day dreaming; and our attention will have to be concentrated everywhere on our immediate national objectives….

We should cease to talk about vague and… unreal objectives such as human rights, the raising of the living standards, and democratization.

The day is not far off when we are going to have to deal in straight power concepts. The less we are then hampered by idealistic slogans, the better” (dikutip dalam Chomsky, 2011, hal. 15)22.

Dokumen tersebut merupakan suatu petunjuk bahwa tujuan kebijakan luar negeri AS bukanlah untuk mempromosikan hak-hak asasi manusia atau demokrasi, melainkan memertahankan disparitas kemakmuran.

Dua implementasi terpenting dari kebijakan tersebut ialah memproteksi sumber-sumber bahan mentah AS dan melawan komunisme.

Akan tetapi komunisme yang dimaksud AS adalah komunis dalam arti luas yakni ide bahwa negara hadir untuk bertanggungjawab kepada kesejahteraan rakyatnya (Chomsky, 2011, hal. 16)22.

Yang dimaksud komunis adalah mereka yang menolak bekerja sama dalam desain orde dunia baru yang dirancang AS.

Cap komunis ini juga berlaku bagi negara-negara yang menempuh jalur nasionalis independen (yang sebenarnya dalam kajian ideologis secara ketat belum tentu sepadan dengan komunisme) seperti Nasionalisme Islam ala Nasser di Mesir atau Qaddafi di Libya (juga Nasionalisme Soekarno di Indonesia).

Meskipun nasionalisme-nasionalisme tersebut bersimpati terhadap komunisme Soviet namun mereka menempuh jalan sendiri atau apa yang disebut Qaddafi “Pandangan Ketiga”.23

Strategi pembangunan negara-negara Dunia Ketiga menempuh jalan independen tercermin pada konsolidasi kekuatan mereka pada Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955.

Akan tetapi politik imperialisme AS menempatkan dunia dalam logika biner are you with US or against US, tidak ada pilihan ketiga.

Ironinya apa yang dilakukan imperialisme AS dengan logika binernya malahan sejalan dengan pandangan materialisme sejarah, kapitalisme vs komunisme (versinya AS) betapa pun tidak realistisnya yang sebenarnya hanya merupakan perluasan dari oposisi biner borjuis vs proletariat yang diformulasi oleh Marx dan Engels dalam MPK.

Apa yang tampak dalam kesadaran imperialis AS adalah gambaran dunia yang serba terbalik. Alih-alih menyelesaikan kontradiksi pokok real antara borjuasi vs proletariat malahan dikonstruksilah suatu dunia fiktif dengan buaian teologis di mana kaum terpilih kapitalis menyelamatkan dunia dari setan komunis.

Hal ini toh sudah diafirmasi Marx dan Engels yang menyebutkan komunisme sudah seperti hantu yang menggentayangi penguasa.

Bila pembahasan tentang Islam politik sempat terinterupsi dengan uraian tentang imperialisme AS maka kini saatnya untuk memasuki tema tersebut.

Pembahasan tentang Islam Politik dalam makalah kami [ini] sebenarnya tidak mendapat tempat pertama. Hal ini dikarenakan Islam Politik ditempatkan sebagai pelayanan imperialisme, sebagaimana dikatakan Samir Amin, oleh karena itu ia mendapat tempat lebih belakang dari tuan yang dilayaninya.

Di sini uraian tentang dalang yang menyusun gambar besar dunia lebih perlu diurai pertama mendahului uraian tentang wayang-wayangnya.

Islam Politik dan Negara Islam dalam Era Imperialisme AS           

(Berlanjut ke …. silakan simak/klik hlm 132b) *

Referensi

  1. Akhmad Taufik, M Dimyati Huda, Binti Maunah, Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam, Jakarta, Rajawali Press, 2005
  2. Abdul Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi, Aksi, Jakarta, Rajawali Press, 2004
  3. Gagasan Permberlakuan Syariat Islam: Urgensi dan Konsekuensinya. E. Sumtaki, D. I. Palit, S. S. Lusi, J. A. Titaley, M. N. Agung (Editor), Jakarta, Komunitas Nisita, 2003
  4. Dawam Rahardjo, Visi dan Misi Kehadiran ICMI: Sebuah Pengantar, dalam ICMI: Antara Status Quo dan Demokratitasi, Cetakan 1, Bandung, Penerbit Mizan, 1995
  5. Lili Romli, Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 1, No 1, 2004, hal: 29 – 48.
  6. Eko Prasetyo dalam https://indoprogress.com/2016/12/kelas-menengah-islam-wajah-keagamaan-tanpa-ide-populis/, 2016
  7. Gatra, Edisi Khusus Lebaran, Geliat Ekonomi Umat, 14 – 17 Juni 2018
  8. Samir Amin, The World We Wish to See. Revolutionary Objectives in the Twenty-First Century., Monthly Review Press, New York, 2008.
  9. Hermanu Joebagio, Membaca Politik Islam Pasca Reformasi, Jurnal Agastya, Vol. 6, No 1, Januari, 2016.
  10. Umar Chapra, Negara Sejahtera Menurut Islam, dalam: Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah., John J. Donohue & John L. Esposito (Ed.), Terj. Machnun Husein, Kata Pengantar Amin Rais, Cetakan Kelima, Jakarta, Rajawali Press, 1995, hal. 410 – 422.
  11. Mustafa Mahmud, Islam versus Marxisme dan Kapitalisme, dalam op.cit., hal. 275 – 284.
  12. Kursyid Ahmad, Islam dan Tantangan Pembangunan Ekonomi, dalam op.cit, hal. 398 – 409.
  13. G. Kiernan, America: The New Imperialism, London, Zed Press, 1978
  14. Abbas Mirakhor dan Wang Yong Bao, Epistemological Foundation of Finance: Islamic and Conventional, dalam: Economic Development and Islamic Finance, Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor (Ed), The World Bank, 2013.
  15. Richard N. Current, T. Harry Williams, Frank Freidel, American History. A Survey., Alfred A. Knopf, New York, 1965.
  16. Noam Chomsky, Pirates and Emperor, Mizan, 2017
  17. Max Lerner, America As a Civilization. Life and Thought in The United States Today, Simon and Schuster, New York, 1957.
  18. Reginald Horsman, Race and Manifest Destiny. The Origin of American Racial Anglo-Saxonism, Harvard University Press, 1981.
  19. Richard Hofstader, Social Darwinism in American Thought, Revised Edition, University of Pennsylvania, Philadelphia, 1955.
  20. Karl Marx, Capital, Vol. 1, Foreign Publisher, Moscow
  21. Marx, K., Engels, F., Manifesto Partai Komunis, Surakarta, 17 Agustus 1995
  22. Noam Chomsky, What Uncle Sam Really Wants, pertama terbit th. 1992, diterbitkan kembali dalam How The World Works, Arthur Naiman (Ed.), Soft Skull Press, versi ebook, 2011
  23. Mu’ammar al Qadhdhafi, Pandangan Ketiga, dalam: Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah., John J. Donohue & John L. Esposito (Ed.), Terj. Machnun Husein, Kata Pengantar Amin Rais, Cetakan Kelima, Jakarta, Rajawali Press, 1995, hal. 175 – 182.
  24. Noam Chomsky, World Orders, Old and New, Pluto Press, London, 1996
  25. Samir Amin, Capitalism in The Age of Globalization, Zed Book, London & New Jersey, 1997.
  26. Sir Sayid Ahmad Khan, India dan Pemerintahan Inggris, dalam: Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah., John J. Donohue & John L. Esposito (Ed.), Terj. Machnun Husein, Kata Pengantar Amin Rais, Cetakan Kelima, Jakarta, Rajawali Press, 1995, hal. 55 – 59.
  27. Timur Kuran, Islam and Mammon. The Economic Predicaments of Islamism., Princenton Univeristy Press, Princenton and Oxford, 2004.
  28. Abul A’la Maududi, Teori Politik Islam, dalam: Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah., John J. Donohue & John L. Esposito (Ed.), Terj. Machnun Husein, Kata Pengantar Amin Rais, Cetakan Kelima, Jakarta, Rajawali Press, 1995, hal. 464 – 480.
  29. Muhammad Zia ul-Haq, Penerapan Sistem Islam, dalam: Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah., John J. Donohue & John L. Esposito (Ed.), Terj. Machnun Husein, Kata Pengantar Amin Rais, Cetakan Kelima, Jakarta, Rajawali Press, 1995, hal. 504 – 514.
  30. https://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan, diakses 11 Maret 2019.

———

* Tulisan HM Isbakh Bagian I ini aslinya adalah utuh. Kami sengaja membaginya atas dua halaman, seijin penulisnya, semata untuk memberikan semacam jeda, waktu mengaso sebentar, pada perangkat pembaca budiman. Meski Referensi kami cantumkan pula pada halaman pertama, hlm 132a.

Juga perlu kami jelaskan, bahwa alinea-alinea baru, termasuk kutipan-kutipan yang indent (masuk beberapa spasi ke arah kanan di awal alinea) adalah dari kami. Tanpa menyentuh isi sama sekali, lagi-lagi semata untuk “menyesuaikan” dengan perangkat (Red DK).