Islam Politik, Ekonomi Syariah

dan

Imperialisme

.

Bagian I. Islam Politik dan Imperialisme

.

Oleh HM Isbakh

.

(Lanjutan dari hlm 132a) *

.

Islam Politik dan Negara Islam dalam Era Imperialisme AS           

Bila kita berbicara tentang Islam dan kekuasaan politik pertama-tama hal ini tidak dapat dipisahkan dari faktor historis dan letak geografis di mana kekuasaan Islam berdiri.

Secara historis kita memeroleh fakta eksistensi tiga kekhalifahan Islam terbesar dalam sejarah yakni Turki, Persia dan India (Mogul).

Dengan demikian secara geografis kajian atas praksis kekuasaan Islam tidak dapat dipisahkan dari wilayah Timur Tengah dan India (serta Afrika). Dan dalam perkembangan sejarahnya kapitalisme Eropa telah menundukan ketiga kekhalifahan Islam tersebut.

Di sini tidak akan dibahas mengenai kapitalisme Eropa (khususnya Inggris) yang telah mempenetrasi ke wilayah tersebut. Tapi memfokuskan kajian pada pengaruh imperialisme AS di wilayah tersebut sebab acuan-acuan Islam politik yang muncul di tanah air mengacu kepada bentuk-bentuk pemikiran dan kekuasaan yang dipraktikkan di wilayah yang  dalam kendali imperialisme AS itu.

Pemikiran Islam dalam politik pun beragam.

Ada yang menginginkan Islam melingkupi pula konsep kenegaraan, namun ada menganggap Islam hanya diterapkan terbatas dalam ranah budaya sebagaimana telah disebutkan dalam pendahuluan makalah ini di atas. [Simak/klik hlm 132a]

Namun mengingat imperialisme merupakan relasi ekonomi politik yang mengglobal, maka kriteria penilaian pemikiran Islam dalam politik diperiksa dalam hubungannya dengan imperialisme.

Logika biner [are you with US or against US, tidak ada pilihan ketiga — simak/klik hlm 132a] yang dipraktikan imperialisme AS membuat kriteria penilaiannya juga ke dalam logika biner yakni apakah pemikiran Islam dalam politik yang diusung melawan atau mendukung (melayani) imperialisme.

Di sini kita perlu membedakan antara politik Islam dalam nasionalisme independen negara-negara Arab seperti yang diusung Nasser dan pengikutnya Qaddafi [Simak/klik hlm 132a]. Atau Islam di Aljazair yang sosialis dengan Islam Politik (dalam istilah Samir Amin) yang diusung Arab Saudi atau Pakistan yang berfungsi melayani imperialisme AS.

Basis material dari pemanfaatan Islam Politik oleh imperialis AS ini adalah terdapatnya sumber minyak yang berada di Timur Tengah.

Pasca PD II [Perang Dunia Kedua] AS keluar sebagai negara yang lapar akan sumber minyak (Kiernan, hal. 238). Memperkuat desain tatanan dunia baru pasca-PD II, telah disusun dasar pedoman kebijakan dalam bentuk memorandum Kementerian Luar Negeri AS pada 1944 yang berjudul Petroleum Policy of United States (Chomsky, 1996)24.

Inti dari kebijakan minyak tersebut adalah preservasi [pengawetan; pemeliharaan; penjagaan; perlindungan-KBBI daring] posisi absolut penguasaan AS atas akses minyak yang dibarengi dengan kebijakan pintu terbuka (open door policy) sebagaimana yang telah didemonstrasikan dalam pengalaman sejarahnya masuk ke pasar Asia Timur.

Praktik yang sesungguhnya adalah “memaksa” pintu terbuka. Imperialis AS memaksa negara-negara di Timur Tengah membuka diri terhadap penetrasi perusahaan-perusahaan AS untuk mendominasi konsesi pengolahan minyak.

Dan pada kenyataannya pintu terbuka kemudian dilanjutkan dengan “pintu tertutup” (closed door policy) yang artinya menyingkirkan pesaing-pesaing lain dari Eropa Barat.

Model ini merupakan pertunjukan ulang ekspansi doktrin Monroe [Simak/klik hlm 132a] ke Timur Tengah setelah sebelumnya dipraktikkan (dilatihkan) dalam ekspansi benua Amerika pada Abad ke-19 dan ekspansi ke Amerika Tengah pada awal Abad ke-20.

Untuk menjamin keberlangsungan dominasi atas akses minyak di Timur Tengah maka AS perlu memantau dan melumpuhkan gerakan nasionalisme independen di wilayah tersebut.

Teknik manajemen lokal yang dipraktikan di sana diturunkan dari seluruh pengalaman yang telah dilalui.

Kita mendapatkan teknik memasang bos (diktator) lokal yang diperoleh selama periode diplomasi dolar di Amerika Tengah sebelumnya pada sokongan AS terhadap Raja Saud di Arab. Hal ini sudah dicanangkan sejak pemerintahan Roosevelt dan kemudian dilanjutkan dalam pemerintahan Eisenhower. Pada tahun 1953 CIA mengatur kudeta untuk menggulingkan Mossadeq [simak/klik hlm 36b] dan memasang Shah di Iran.

Kedua tindakan itu dianggap perlu untuk mengatasi ketakutan atas model nasionalisme independennya Nasser.

“…, Eisenhower note that ‘the growing ambition of Nasser’ is the fundamental problem, which could be overcame, he hope, by ‘building up some other individual as a prospective leader of Arab world … My own choice of such rival is King Saud’ ” (Chomsky, 1996, hal. 344)24.

Strategi menyokong diktator lokal di Timur Tengah untuk mencegah nasionalisme independen negara-negara Arab pada dasarnya anti-demokrasi dan anti-kesejahteraan namun dipandang efisien dari segi pembiayaan politik.

Chomsky mengutip jurnalis Timur Tengah Dillip Hiro,

it is much simpler to manipulate a few ruling families—to secure fat orders for arms and ensure that oil price remains low—than a wide variety of personalities and policies bound to be thrown up by a democratic system” (Chomsky, 1996, hal. 340).

Namun meski rezim diktator terlihat sangat kuat dan represif terhadap rakyat Arab, tetapi kenyataannya rezim tersebut adalah rezim yang lemah sebagaimana disadari Saddam Hussein:

Through its partitioning of the [Arab] lands, western imperialism founded weak mini-states and installed the families who rendered it services that facilitated its [exploitative] mission.

Thus it prevented the majority of the sons of the people and the [Arab] nation from benefiting from their own wealth.

As a result of the new wealth passing into the hands of the minority of the [Arab] nation to be exploited for the benefit of the foreigner and the few new rulers, financial and social corruption spread in these ministates . . . [and from there to] many quarters of the majority of the Arab countries” (dikutip dalam Chomsky, 1996, hal. 339 – 340)24.

Ketika rezim Shah Iran digulingkan Khomeini pada 1979, maka peran Israel semakin penting sebagai penanggungjawab ketertiban lokal di wilayah Timur Tengah (proksinya AS).

Chomsky mengamati bahwa

Jatuhnya Shah di Iran semakin memerluas peran Israel sebagai ‘aset strategis’ yang mengabdi dengan cara menjalankan kepentingan-kepentingan AS di wilayah tersebut.

Secara konsisten, AS terus mencoba untuk memertahankan konfrontasi militer dan memastikan bahwa Israel harus sangat dimiliterkan, maju secara teknologi.

Sebuah negara paria dengan sedikit rintangan dalam kemandirian ekonomi terlepas dari produksi teknologi tinggi …, bergantung kepada AS dan menjadi semakin tergantung, untuk melayani kebutuhan-kebutuhan AS sebagai ‘polisi lokal’ dan negara dengan tentara bayaran yang bekerja untuk tujuan-tujuan AS di mana pun, misalnya dalam mendukung pembunuhan besar-besaran di Guatemala ketika faktor-faktor dalam negeri mencegah Washington berpartisipasi penuh” (Chomsky, 2017, hal. 220 – 221)22.

Pada dasarnya penggunaan proksi-proksi lokal ini menunjukan keterbatasan imperialis AS dalam melakukan kontrol sehingga perlu ada pendelegasian kepada penguasa lokal yang mau bekerja sama:

Hubungan Amerika Serikat-Iran di bawah pemerintahan Shah juga harus diingat lagi, dalam kaitannya dengan hal ini.

Iran ditugasi peran sentral dalam mengontrol Timur Tengah di bawah doktrin Nixon, yang didasarkan pengakuan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki kapasitas untuk memaksakan keinginannya di mana saja sehingga harus bergantung kepada polisi lokal yang akan melaksanankan ‘kewajiban regional’-nya dalam ‘keseluruhan kerangka perintah’ yang diatur oleh Amerika Serikat, menurut kalimat Henry Kissinger saat itu.

Persekutuan tiga Negara (yang dilakukan secara diam-diam) disusun dengan menghubungkan Iran, Arab Saudi, dan Israel di bawah pengawasan Amerika Serikat yang melakukan upaya ‘membela’ dominasi Amerika Serikat terhadap cadangan energi besar di dunia dan menjaga cadangan energi itu dari musuh-musuh masyarakat pribumi, yang mungkin terinfeksi ide-ide ‘radikal’ bahwa mereka juga harus mendapatkan bagian dalam mengontrol sumber-sumber daya di tanah mereka” (Chomsky, 2017, hal. 218 – 219)16.

Ketika Iran mengalami revolusi Islam yang menyingkirkan rezim Shah, AS menyokong Saddam Hussein agar Irak memerangi Iran.

Namun ketika Irak atas prakarsanya sendiri menginvasi Kuwait pada tahun 1990-an akibat kemerosotan ekonomi Irak yang terjadi lantaran memerangi Iran, maka tindakan ini dipandang sebagai pembangkangan oleh AS sehingga harus diberikan pelajaran yang setimpal.

Ini adalah suatu pertunjukan pendidikan, apa akibatnya bila proksi tidak menjalankan tugasnya atau menginginkan independensi dari imperialisme AS.

Sokongan kepada elite diktator lokal seperti keluarga kerajaan di Arab Saudi akan menghadapkan rakyat kepada ketimpangan sosial yang besar.

Bagi Samir Amin (1997) wilayah yang menjadi domain kaum Muslim di Arab (dan Afrika) praktis tidak terbentuk kelas pekerja produktif,

In the non-industrialized workforce is practically non-existent, with almost the entire nation constitututing a labour reserve on a world scale”.25

Kapitalisme yang terus menerus merevolusionerkan alat-alat produksinya cenderung mengurangi penyerapan tenaga kerja dalam industri, sehingga terbentuk surplus-populasi atau cadangan tenaga kerja (industrial reserve army) secara permanen.

“… it is capitalistic accumulation itself that constantly produces and produces in direct ratio its own energy and extent, a relatively redundant population of labourer, i.e., a population of greater extent that suffices for average needs of the self-expansion of capital, and therefore a surplus population. …

But if a surplus laboring population becomes, conversely, the lever of capitalistic accumulation, nay a condition of existence of the capitalist mode of production. …

The whole form of the movement of modern industry depends, therefore, upon constant transformation of a part of the laboring population into unemployed or half-employed hands. … the production of a relative surplus-population – i.e., surplus with regard to the average needs of self-expansion of capital – is a necessary condition of modern industry” (Capital I, 1, Hal. 630, 632, 633)20.

Yang terjadi di dunia Arab adalah deproletarisasi yakni merosotnya massa rakyat Arab lebih rendah dari proletariat (lumpen [lumpendalam konteks marxis: yang tidak tertarik pada kemajuan revolusioner]).

Ini sejalan dengan ramalan Marx dalam Kapital Jilid 1 tentang terjadinya pemiskinan massa (pauperism). Dengan demikian mega profit yang diekstraksi [ditarik; dicabut; dicuri — KBBI daring] oleh imperialis AS bersama mitranya para penguasa lokal di Arab Saudi hanya dimungkinkan oleh karena pemiskinan rakyat Arab.

Ini merupakan suatu ironi zaman sekarang di mana kapitalisme telah mencapai tahap tertinggi imperialisme malahan menghapuskan kembali capaian program kesejahteraan yang telah dipenuhi Eropa Barat.

Di dunia Arab kita menemukan suatu keadaan yang mirip dengan kapitalisme klasik yang dianalisis Marx pada Abad ke-19. Dengan demikian tesis bahwa kapitalisme telah menciptakan perbaikan terhadap kondisi buruh dinegasikan [disangkalkan] di dunia Arab.

The lowest sediment of relative surplus-population finally dwells in the sphere of pauperism. Exclusive of vagabonds, criminals, prostitutes, in a word the ‘dangerous’ classes, this layer of society consists of three categories.

First, those able to work. One need only glance superficiallys at the statistics of English pauperism to find that the quantity of paupers increases with every crisis, and diminishes with every revival of trade.

Second, orphans and pauper children. These are candidate for the industrial reserve army, and are, in times of great prosperity, as 1860, e.g., speedily and in large numbers enrolled in the active army of labourers.

Third, the demoralized and ragged, and those unable to work, chiefly people who succumb to their incapacity for adaptation, due to division of labour; people who have passed the normal age of the labourer;

the victims of industry, whose number increases with the increase of dangerous machinery, of mines, chemical works, &c., the mutilated, the sickly, the widow, &c. … along the surplus-population, pauperism form a condition of capitalist production, and of capitalism development of wealth.

It enters in faux frais of capitalist production; but capital knows how to throw these, for most part, from its shoulders on those of the working–class and the lower middle class” (Capital I, hal. 643 – 644)20.

Dalam keadaan seperti ini terjadi kesulitan masuknya gerakan kiri sehingga yang subur adalah fundamentalisme agama secara khusus Islam. Dalam pengamatan Amin,

Saudi Arabian society had not even begun its move out tradition when petroleum was discovered under its soil. An alliance between imperialism and the traditional rulling class was sealed immediately, and it gave a new lease on life to Wahabi political Islam” (Amin, 2008, hal. 91).

Dipandang dari manajemen imperialis mengatasi krisisnya, fundamentalisme Islam dengan ideologi Jihad-nya memberikan jalan keluar bagi surplus-populasi non-produktif sebagaimana sudah dijelaskan oleh Marx dan Engels,

Dan bagaimana cara borjuasi mengatasi krisis-krisis ini? Pada satu pihak, dengan memaksakan penghancuran sejumlah besar tenaga produktif, pada pihak lain, dengan merebut pasar-pasar baru dan menghisap pasar-pasar lama dengan cara yang lebih sempurna. Itu artinya, dengan membuka jalan untuk krisis yang lebih luas dan lebih merusak, dan mengurangi cara-cara untuk mencegah krisis-krisis itu” (MPK, Bagian I. Borjuasi dan Proletariat)21.

Tentara proksi Jihad imperialis AS merupakan suatu solusi penghancuran tenaga-tenaga produktif (dalam hal ini cadangan tenaga kerja/surplus-populasi dunia Arab) dan AS mengekspor tentara perusak ini secara global dengan tujuan menjadikan dunia dalam desainnya.

Ini sekali lagi hanya merupakan afirmasi atas apa yang telah ditulis Marx dan Engels,

Ia memaksa semua bangsa, dengan ancaman pemusnahan, untuk memasukkan apa yang disebutnya sebagai peradaban itu ke tengah lingkungan mereka, yaitu agar mereka sendiri menjadi borjuis. Pendek kata, ia menciptakan suatu dunia menurut citra dirinya sendiri” (MPK, Bagian I. Borjuasi dan Proletariat)21.

Di Mesir suatu organisasi fundamentalis persaudaraan muslim (Ikhwanul Muslimin) yang disponsori imperialis Inggris dan kerajaan Mesir, dibentuk pada 1920 untuk menggoyang gerakan nasionalis sekuler (Amin, 2008)8.

Kemudian Nasser bertindak tegas sehingga menyebabkan pemimpin mereka Sayyid Qutb tewas dan pengikut-pengikutnya keluar dari Mesir.

Mereka kembali lagi dari Arab Saudi setelah Nasser digantikan Sadat. Dan Sadat pun harus berpikir dua kali untuk memenuhi tuntutan fundamentalis mereka. Akhirnya Sadat pun merepresi gerakan tersebut dan berujung tewasnya Sadat pada 1981.

Adapun gerakan Ikhwanul Muslimin ini merupakan gerakan pemurnian Islam yang intoleran dan keras. Organisasi ini menggali inspirasinya dari pemikiran fundamentalis Wahabi. Semangat gerakan ini sering kali dikaitkan dengan Partai Keadilan di Indonesia.

Acuan negara dan ekonomi Islam lainnya juga sering kali ditujukan pada Pakistan. Negara Pakistan merupakan keberhasilan imperialisme mempartisi India menjadi India yang Muslim (Pakistan) dan India yang nasionalis sekular (mayoritas beragama Hindu).

Sebelum berdirinya negara Pakistan saat masih dalam koloni imperialis Inggris, telah muncul gerakan intelektual Muslim dengan tokoh yang menonjol Syed Ahmad Khan (1817-1898, kemudian bergelar Sir [selanjutnya SAK]). SAK mempelopori Universitas Aligarh yang mendidik cendekiawan Muslim India.

Sejak kemunculan gerakan tersebut terbit pulalah pemikiran dua negara atau perlunya kaum India yang Muslim memiliki wilayah negaranya sendiri. Dan ide ini memeroleh dukungan dari imperialis Inggris.

Dalam hubungannya dengan imperialisme, SAK tidak bermaksud menyingkirkan imperialisme Inggris, malah sebaliknya ia beranggapan bahwa nasib muslim India akan lebih baik bila mereka berada di bawah pemerintahan Inggris.

Dalam salah satu karangannya yang berjudul India dan Pemerintahan Inggris, SAK menulis:

“Nasib baik bagi rakyat India dan terutama kaum Musliminnya, pada dasarnya terletak pada bagaimana mereka bisa menciptakan kehidupan yang tenang di bawah pemerintahan Inggris yang baik dan kesatria itu.

Mereka harus memahami bahwa agama Islam memerintahkan kepada kita untuk tetap setia kepada mereka yang mengatur kehidupan kita ini, menikmati kedamaian, melenyapkan fikiran-fikiran yang mengarah kepada sikap tidak setia, menjauhi orang-orang yang mempunyai fikiran-fikiran atau gagasan-gagasan semacam itu, serta memperlakukan mereka sebagai raja kita yang baik.

Sang Pencipta kita adalah Raja di atas segala raja dan sekaligus Tuhan penguasa kita yang sebenarnya”.26

Tokoh pemisahan Muslim India yang lain yang perlu disebutkan adalah Maulana Mawdudi (1903-1979) pendiri Partai Jamaat-e-Islami.

Meski awalnya ia menolak pemisahan negara India yang Islam dengan yang nasionalis sekular, namun setelah Pakistan berdiri ia mendukung pemerintahan tersebut.

Mawdudi menginginkan kelompok Islam yang terpisah secara budaya. Dengan kata lain masyarakat Muslim perlu menjalankan hukum syariahnya sendiri.

Mawdudi sering diacu sebagai salah satu peletak landasan Ekonomi Islam modern (lihat Timur Kuran, 2004, 83 – 85)27. Akan tetapi menurut Amin pemisahan budaya ini justru menjustifikasi strategi imperialis mensubstitusi konflik budaya terhadap konflik imperialis pusat dengan perifer yang didominasi (Amin, hal, 83):

the British succeded in breaking Indian unity by persuading the Muslim leaders to create their own state, trapped from its birth in political Islam. It should be noted that the theory by which this curiosity was legitimated – attributed to Mawdudi – had been completely drawn up beforehand by the English Orientalists in His Majesty’s service” (Amin, 2008, hal. 91).

Dengan kata lain baik SAK maupun Mawdudi tidak mengajukan pemikiran original yang diformulasikan dari kebutuhan rakyat India yang Muslim, melainkan dari apa yang sudah dirancang oleh imperialis.

Dan kemudian terlepas dari sejarah, pernah hadirnya pemimpin Negara Pakistan yang nasionalis dan dekat dengan ideologi kiri dalam tokoh Ali Bhutto namun nasibnya berakhir dengan kudeta Jenderal Zia-ul-Haq [simak/klik hlm 18b, Amouz hlm 61-70]

Dalam karangannya Teori Politik Islam, Mawdudi memformuliskan konsep Negara Islam yang ideologis berdasarkan Al Quran dan Sunnah28. Di tangan jenderal Haq pemikiran Mawdudi diwujudkan dengan mengislamisasi konstitusi sehingga Pakistan resmi menjadi negara yang berbasiskan syariah Islam29.

Negara Islam di dalam pemerintahan Zia-ul-Haq ternyata tidak melawan imperialisme AS melainkan sebaliknya bersekutu dengannya. Propinsi Barat-Laut Pakistan dijadikan basis perlawanan anti-Soviet dalam membantu AS memerangi intervensi Uni Soviet ke Afganistan30.

Sampai di sini kita telah belajar melalui logika biner tentang pemikiran politik Islam yang dapat dibagi dua berdasarkan relasinya terhadap imperialisme: pertama, pemikiran politik Islam dalam nasionalisme atau sosialisme yang melawan imperialisme; kedua, Islam Politik yang melayani imperialisme dalam model Arab Saudi dan Pakistan.

Bila kita kembali ke politik tanah air di mana muncul gagasan untuk mewujudkan Negara Islam (Syariah Islam) yang terinspirasi dari Islam Politik ketegori yang kedua tersebut, maka kita pun menyadari gagasan tersebut bukan berasal dari pemikiran original Islam Nusantara yang bersumber dari keadaan dan kebutuhan konkret rakyat Indonesia, melainkan dari imperialis.

Dalam hal ini Islam Politik merupakan suatu pandangan dunia yang dirancang imperialis, atau bila kita mengatakan berdasarkan naskah perjuangan buruh bersejarah: kaum borjuis menciptakan suatu dunia berdasarkan citra dirinya sendiri (MPK).21

***

Selesai Bagian Pertama, Bersambung Ke Bagian Kedua

 

Referensi

  1. Akhmad Taufik, M Dimyati Huda, Binti Maunah, Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam, Jakarta, Rajawali Press, 2005
  2. Abdul Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi, Aksi, Jakarta, Rajawali Press, 2004
  3. Gagasan Permberlakuan Syariat Islam: Urgensi dan Konsekuensinya. E. Sumtaki, D. I. Palit, S. S. Lusi, J. A. Titaley, M. N. Agung (Editor), Jakarta, Komunitas Nisita, 2003
  4. Dawam Rahardjo, Visi dan Misi Kehadiran ICMI: Sebuah Pengantar, dalam ICMI: Antara Status Quo dan Demokratitasi, Cetakan 1, Bandung, Penerbit Mizan, 1995
  5. Lili Romli, Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 1, No 1, 2004, hal: 29 – 48.
  6. Eko Prasetyo dalam https://indoprogress.com/2016/12/kelas-menengah-islam-wajah-keagamaan-tanpa-ide-populis/, 2016
  7. Gatra, Edisi Khusus Lebaran, Geliat Ekonomi Umat, 14 – 17 Juni 2018
  8. Samir Amin, The World We Wish to See. Revolutionary Objectives in the Twenty-First Century., Monthly Review Press, New York, 2008.
  9. Hermanu Joebagio, Membaca Politik Islam Pasca Reformasi, Jurnal Agastya, Vol. 6, No 1, Januari, 2016.
  10. Umar Chapra, Negara Sejahtera Menurut Islam, dalam: Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah., John J. Donohue & John L. Esposito (Ed.), Terj. Machnun Husein, Kata Pengantar Amin Rais, Cetakan Kelima, Jakarta, Rajawali Press, 1995, hal. 410 – 422.
  11. Mustafa Mahmud, Islam versus Marxisme dan Kapitalisme, dalam op.cit., hal. 275 – 284.
  12. Kursyid Ahmad, Islam dan Tantangan Pembangunan Ekonomi, dalam op.cit, hal. 398 – 409.
  13. G. Kiernan, America: The New Imperialism, London, Zed Press, 1978
  14. Abbas Mirakhor dan Wang Yong Bao, Epistemological Foundation of Finance: Islamic and Conventional, dalam: Economic Development and Islamic Finance, Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor (Ed), The World Bank, 2013.
  15. Richard N. Current, T. Harry Williams, Frank Freidel, American History. A Survey., Alfred A. Knopf, New York, 1965.
  16. Noam Chomsky, Pirates and Emperor, Mizan, 2017
  17. Max Lerner, America As a Civilization. Life and Thought in The United States Today, Simon and Schuster, New York, 1957.
  18. Reginald Horsman, Race and Manifest Destiny. The Origin of American Racial Anglo-Saxonism, Harvard University Press, 1981.
  19. Richard Hofstader, Social Darwinism in American Thought, Revised Edition, University of Pennsylvania, Philadelphia, 1955.
  20. Karl Marx, Capital, Vol. 1, Foreign Publisher, Moscow
  21. Marx, K., Engels, F., Manifesto Partai Komunis, Surakarta, 17 Agustus 1995
  22. Noam Chomsky, What Uncle Sam Really Wants, pertama terbit th. 1992, diterbitkan kembali dalam How The World Works, Arthur Naiman (Ed.), Soft Skull Press, versi ebook, 2011
  23. Mu’ammar al Qadhdhafi, Pandangan Ketiga, dalam: Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah., John J. Donohue & John L. Esposito (Ed.), Terj. Machnun Husein, Kata Pengantar Amin Rais, Cetakan Kelima, Jakarta, Rajawali Press, 1995, hal. 175 – 182.
  24. Noam Chomsky, World Orders, Old and New, Pluto Press, London, 1996
  25. Samir Amin, Capitalism in The Age of Globalization, Zed Book, London & New Jersey, 1997.
  26. Sir Sayid Ahmad Khan, India dan Pemerintahan Inggris, dalam: Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah., John J. Donohue & John L. Esposito (Ed.), Terj. Machnun Husein, Kata Pengantar Amin Rais, Cetakan Kelima, Jakarta, Rajawali Press, 1995, hal. 55 – 59.
  27. Timur Kuran, Islam and Mammon. The Economic Predicaments of Islamism., Princenton Univeristy Press, Princenton and Oxford, 2004.
  28. Abul A’la Maududi, Teori Politik Islam, dalam: Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah., John J. Donohue & John L. Esposito (Ed.), Terj. Machnun Husein, Kata Pengantar Amin Rais, Cetakan Kelima, Jakarta, Rajawali Press, 1995, hal. 464 – 480.
  29. Muhammad Zia ul-Haq, Penerapan Sistem Islam, dalam: Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah., John J. Donohue & John L. Esposito (Ed.), Terj. Machnun Husein, Kata Pengantar Amin Rais, Cetakan Kelima, Jakarta, Rajawali Press, 1995, hal. 504 – 514.
  30. https://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan, diakses 11 Maret 2019.

ooOoo

(Lanjutan dari sebelumnya …. silakan simak/klik hlm 132a) *

———

* Tulisan HM Isbakh Bagian I ini aslinya adalah utuh. Kami sengaja membaginya atas dua halaman, seijin penulisnya, semata untuk memberikan semacam jeda, waktu mengaso sebentar, pada perangkat pembaca budiman. Meski Referensi kami cantumkan pula pada halaman pertama, hlm 132a.

Juga perlu kami jelaskan, bahwa alinea-alinea baru, termasuk kutipan-kutipan yang indent (masuk beberapa spasi ke arah kanan di awal alinea) adalah dari kami. Tanpa menyentuh isi sama sekali, lagi-lagi semata untuk “menyesuaikan” dengan perangkat (Red DK).