Menyambut 68 Tahun Republik Indonesia 17 Agustus 2013

.

Memusuhi Pancasila-UUD 45

di Dalam

Pancasila-UUD 45 itu Sendiri

  

Perjuangan Kemerdekaan Jilid 2: Hapus UUD 2002!

 

.

Bukan Sebatas Menentang Neoliberalisme

Ketika Pancasila –UUD 45 Diabaikan Sebagai Basis Tegaknya Superstruktur sebuah Republik Indonesia

Dengan Tujuan Seperti Tercantum pada Preambul UUD 45

Tetapi Tidak Tercermin pada Batang Tubuh yang Niramendemen UUD 45

Terlebih Ketika

4 “Amendemen”/UUD 2002 itu Cacat Hukum

Menjadikan Negeri Akbar yang Merdeka pada 17 Agustus 1945

Kini Beralas pada Konstitusi Gadungan

.

Dirgahayu Republik Indonesia!

.

Bagi kami, blog Dasar Kita, yang (mencoba petik ajar) berpendekatan  materialis-nonrevisionis, menarik mengamati dua penguasa pasca-Kudeta Merangkak atas Soekarno.

Penguasa Orde Baru junta militer Suharto (selanjutnya SHT) dan penguasa dua periode pascareformasi Susilo Bambang Yudhoyono  (selanjutnya SBY).

Di mana keduanya menunjukkan keserupaan sikap terhadap konstitusi awal negeri ini.

Kedua penguasa ini*, hemat Redaksi, sama-sama “memusuhi Pancasila-UUD 45 di dalam Pancasila UUD 45 itu sendiri” (selanjutnya disingkat m2PU). Ungkapan yang Redaksi “pinjam-sadur” dari sebuah frasa Lenin “memusuhi Marxisme di dalam Marxisme itu sendiri.” (simak hlm hlm 21b; juga risalah terkait hlm 32a dan hlm 33a)

(* Dengan berpendekatan dimaksud, Redaksi kemudian mencoba memahami geopolitik dunia yang didominasi kaum imperialis sejak Soekarno muda sampai beliau dikudeta, berlanjut hari-hari ini.

Sulit bagi Redaksi untuk memandang kedua penguasa ini murni berkehendak sendiri, tanpa intervensi bahkan ‘perintah sang tuan’ yang —tidak  mudah ditelusuri secara ilmiah {borjuis}—sesungguhnya piawai ‘bermain cantik’ di Dunia Ketiga.

Sinyalemen Redaksi yang seolah diperkuat saat Asvi W Adam menyebutkan bahwa “Tahun 1965 menjadi waterhed, pembatas zaman. Terjadi perubahan drastis secara serempak dalam segala bidang. Politik luar negeri Indonesia menjadi lembek dan pro-Barat. …”; simak hlm 24a; atau dalam kalimat Redaksi: kita kembali dijajah efektif per 1 Oktober 1965.

Sehingga, dalam risalah ini kami kerap mencampur adukkan kaum imperialis dengan penguasa-penguasa dimaksud ini. Maaf).

Artinya, kedua penguasa itu, hemat Redaksi, sama-sama mengakui bahwa Pancasila-UUD 45 adalah dasar negara, konstitusi negara Republik Indonesia dengan tujuan seperti tercantum pada preambul UUD 45. Lamun (namun) pada saat berbarengan mereka berdua dalam mempraksiskan* kekuasaannya, pada hakikatnya m2PU: memusuhi Pancasila-UUD 45 di dalam Pancasila-UUD 45 itu sendiri.

(* “praksis” yang Redaksi gunakan adalah dalam makna aplikasi praktis atau latihan dari cabang pemelajaran/learning —The Free Dictionary by Farlex)

Inilah pokok tilikan sebuah risalah Redaksi sebagai pewarta warga bukan jauhari (cendekiawan), dalam menyambut  68 tahun negeri tercinta—pada situasi keterjajahan, hari-hari ini.

Coba kita periksa.

Penguasa SHT dan m2PU: P4, Kesaktian Pancasila, Peristiwa Malari  

Dalam melakoni, mempraksiskan apa yang Redaksi sebut m2PU itu, memusuhi Pancasila-UUD 45 di dalam Pancasila UUD 45 itu sendiri, SHT ternyata lebih “subtil” ketimbang SBY.

Dalam arti, di era SHT Pancasila-UUD 45 tegak berdiri secara konstitusional melanjutkan Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959. Sementara SBY adalah seorang presiden yang bukan lagi mandataris locus of power MPR (alm) sesuai perintah konstitusi niramendemen UUD 45 alias konstitusi UUD 2002 yang cacat hukum (simak hlm 21a dan hlm 22a).

“Kesubtilan” SHT dalam m2PU, menurut hemat Redaksi, tercermin sangat kuat dalam program kesohor P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Terlebih menyimak argumen-argumen dasar SHT untuk menghadirkan P4.

Kesaktian Pancasila

Pertama-tama SHT secara cerdas memanfaatkan momen mencekam dan berdarah-darah dalam proses ‘keberhasilan’ melikuidisi kaum komunis dan para simpatisannya, dengan mengukuhkan konstitusi awal itu sebagai bukti “Kesaktian Pancasila”.

[] adanya pemutarbalikkan Pancasila dan dijadikannya Pancasila sebagai tameng untuk menyusupkan faham dan ideologi lain yang justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Masa ini ditandai antara lain dengan memberi  arti kepada Pancasila sebagai “nasakom”, ditampilkannya pengertian “sosialisme indonesia” sebagai Marxisme yang diterapkan di Indonesia dan banyak penyimpangan-penyimpangan lainnya yang sifatnya sangat mendasar.

Masa pemutarbalikkan Pancasila ini bertambah kesimpangsiurannya karena masing-masing kekuatan politik, golongan atau kelompok di dalam masyarakat pada waktu itu memberi arti sempit kepada Pancasila untuk keuntungan dan kepentingan sendiri.

[…]

Dalam keadaan seperti itu maka Pancasila tinggal menjadi nama tanpa makna. Padahal, sebagai pandangan hidup dan dasar negara, pancasila harus dilaksanakan dan diamalkan bersama-sama untuk membimbing bangsa Indonesia menuju terwujudnya kehidupan yang kita cita-citakan bersama.

(Buku Materi Pelengkap Penataran, Buku I Pedoman penghayatan Pengamalan Pancasila {P4—Red DK}; Buku II Undang-Undang Dasar 1945; Buku III Garis-Garis Besar haluan Negara; Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, 1978, hlm 26; alinea-alinea baru dan cetak tebal oleh Redaksi DK).

Orde Baru

Kemudian lebih ditegaskan oleh SHT dalam pidatonya, hubungan Kesaktian Pancasila dan Orde baru:

Hari Kesaktian Pancasila adalah titik awal sejarah yang melahirkan ketetapan hati kita semua untuk menegakkan Orde Baru.

[…]

Orde baru merupakan jawaban yang kita berikan terhadap segala kemerosotan kehidupan Bangsa dan Negara kita pada masa sebelumnya.

Kemerosotan itu jelas terasa hampir dalam semua segi kehidupan: …

[…]

Di bidang politik kita menyalakan obor mercu suar keluar; tetapi kedalam , kita dicekam oleh kekuasaan mutlak di bawah pemimpin besar, kita digelisahkan oleh ketegangan, kita berhadapan dengan kita di bawah pengkotak-kotakkan “nasakom”, demokrasi nyaris mati, konstitusi dicampakkan, hukum dilumpuhkan di bawah dalil “revolusi yang belum selesai”.

(Pidato Presiden pada Upacara Pengambilan Sumpah/Janji Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Tanggal 1 Oktober 1977; termuat di Bahan Referensi Penataran, Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, hlm 65-66; alinea baru dan cetak tebal oleh Redaksi DK)     

P4

Dan lalu keterkaitan antara Orde Baru dan perlunya sebuah program bernama P4; dilengkapi legalitas dan posisinya yang sengaja dipertegas sebagai bukan penafsir. Tetapi P4 sebagai penuntun, pedoman dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila-UUD 45.

Bukanlah suatu kebetulan, apabila Orde baru sejak kelahirannya dengan sadar dan tekad teguh menyatakan dirinya sebagai tatanan kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang berlandaskan pada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Salah satu kelanjutan pelaksanaan dari identitas ini adalah usaha yang sungguh-sungguh agar semangat itu dapat benar-benar dihayati oleh setiap insan Indonesia …

[…]

Untuk itulah dan di situlah letak pentingnya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang dituangkan dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 yang merupakan sarana penuntun, agar setiap individu, setiap penyelenggara negara dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan semangat Pancasila yang menyemangati pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.

[…]

Dan dengan pengertian yang demikian itulah, maka P4 itu tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara, dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila Dasar Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Batang Tubuh, dan penjelasannya.

(Ibid Buku Materi Pelengkap Penataran, 1978, hlm 72; cetak tebal dari Redaksi DK).

Peristiwa Malari dan P4

Lamun, ada hal lain lagi yang sangat menarik bagi Redaksi, bahwa ternyata peristiwa Malari menjadi salah satu alasan kuat SHT menghadirkan P4.

Sesuai dengan ajaran Pancasila, kebebasan perlu dikembangkan; bukan saja karena masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini adalah masyarakat demokratis; tetapi kebebasan itu diperlukan untuk melahirkan kreativitas yang dibutuhkan dalam pembangunan.

Tetapi dalam usaha pengembangan kebebasan itu, kita harus harus selalu ingat dan waspada. Ingat pada tempat berpijak kita sendiri dan waspada terhadap hal-hal baru dan asing yang tidak cocok dan akan membawa pengaruh negatif pada kepribadian dan perjuangan kita sendiri.

[…]

Hal ini perlu saya tegaskan di sini, karena, dengan kemelut hitam yang ditinggalkan oleh “Peristiwa 15 Januari” 1974 yang lampau, di mana Pemerintah mengambil langkah-langkah represif dan preventif dalam mengatasi peristiwa Malari dan akibat-akibatnya, seolah-olah dirasakan sebagai tekanan atau pembatasan terhadap kebebasan yang mendorong kreativitas.

Tidak perlu diragukan lagi, bahwa justru untuk menggairahkan pembangunan dan untuk menjamin selurus-lurusnya pembangunan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negara, maka kebebasan, kreativitas dan kritik itu harus benar-benar tertuju untuk menyelamatkan pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

[…]

Tentulah tidak berdasarkan kenyataan dan bukan merupakan gambaran yang sebenarnya, apabila mahasiswa hanya dianggap sebagai putra-putri harapan bangsa hanya jika ia dapat memenuhi jalan-jalan raya dengan aksi-aksi tuntutan dan demonstrasi.

[…]

Dalam hal ini sekali lagi saya mengajak dunia universitas untuk mengadakan penelitian secara ilmiah dalam usaha kita mengembangkan cara-cara dan wujud pelaksanaan Pancasila itu dalam segala segi kehidupan sehari-hari.

(Sambutan Presiden pada Peringatan Dies natalis ke-XXV Universitas Indonesia pada Tanggal 15 Februari 1975 di Jakarta; Ibid Buku Materi Pelengkap Penataran, 1978, hlm 34, 35, 36, 37; cetak tebal dan alinea-alinea baru dari Redaksi DK).

Penafsiran Mendahului P4

Dengan mencoba menyitir satu dua bagian dari materi resmi penataran P4, Redaksi ingin menunjukkan bagaimana SHT justru menafsirkan dulu Pancasila-UUD 45 sebelum ‘dilempar-paksa’ ke khalayak—sebuah langkah awal “subtil” dalam m2PU.

Dengan mengawalinya dari momen keberhasilan melikuidasi kaum komunis—berkat “Kesaktian Pancasila” sebagai titik awal pemerintahan Orde Baru—yang paralel isu yang sedang “laku dijual” oleh kaum imperialis di tingkat global saat itu (teori domino jatuhnya negeri-negeri di Asia Timur/Tenggara ke tangan kaum komunis, misalnya). Jauh sebelum mereka menjaja isu agama/terorisme, HAM-demokrasi ataupun aliran di ujung pergantian milenium planet kita ini.

Penafsiran yang menurut hemat Redaksi sangat diametral malah sejatinya memusuhi Pancasila-UUD 45  itu sendiri.

Tetapi sekaligus sangat “subtil”. Ketika yang namanya penafsiran plus kekuasaan di belakangnya meski “terbatas” justru bisa “seenaknya” berujung (terbukti) sangat strategis dalam “melayani” kepentingan imperialis.

Sehingga secara harafiah sejak dari preambul terlebih pasal per pasal ayat per ayat pada batang tubuh UUD 45—yang menjadi bahasan utama dalam P4—tentu saja tidak ada perubahan apapun. Karena ini memang domain amendemen konstitusi, yang sang imperialis tahu persis kapan harus “dimainkan”.

SHT sepintas betul-betul seorang pemimpin pancasilais.

Tetapi sejarah membuktikan sekaligus bak gelembung-gelembung sabun yang menghilang di angkasa, begitu kekuasaannya tercabut. Yang tertinggal malah antiklimaks P4. Sebuah kehinaan: Koruptor Terkaya di Dunia (TEMPO Interaktif 25/3/2004). Sementara Indonesia di bawah kepemimpinannya semakin jauh dari trisakti: berdaulat bidang politik, berdikari/berdiri di atas kaki sendiri bidang ekonomi, berkpribadian sendiri bidang budaya. Kita … kembali di jajah.

Kembali ke “tafsir terbatas” dimaksud, seperti dapat kita simak pada sitiran di atas.

Antara lain, sosialisme Indonesia dianggap pemutarbalikkan Pancasila; revolusi yang belum selesai dianggap sebagai dalil dan dalih; kekuasaan mutlak (baca: demokrasi terpimpin) yang sejatinya nyaris menyerupai kediktatoran kaum tertindas diemohi (belakangan terbukti diganti kediktatoran borjuis yang koruptif); nyala obor mercu suar yang sejatinya penggalangan sikap negeri-negeri Dunia Ketiga menentang imperialis, “dipadamkan” dengan dihadapkan pada situasi objektif dalam negeri hasil “penggelembungan” imperialis itu sendiri; sikap berseberangan para mahasiswa terhadap modal asing (entah murni atau sengaja atau digelembungkan pada Peristiwa Malari) dijadikan salah satu alasan kuat dicanangkannya P4.

Sekali lagi: Peristiwa Malari dan P4

Yang terakhir ini, ‘posisi strategis’ peristiwa Malari dalam P4, hemat Redaksi, tanpa SHT sadari, justru secara berandang (gamblang) menunjukkan salah satu kesejajaran pemerintahan junta militernya dengan kaum imperialis—untuk tidak mengatakan sebagai begundal. Yang dengan sendirinya diametral Pancasila-UUD 45.

Artimya, imperialis di sini ‘bermain cantik’. Peristiwa Malari laiknya pedang bermata dua.

Kaum muda terpelajar yang pernah menjadi salah satu kekuatan penggulingan Soekarno, dibungkam dulu.  Lantas mata pedang satu lagi, sang sulung pola model PMA PT Freeport Indonesia yang berhasil digolkan imperialis begitu BK tumbang (simak infoindonesia.wordpress.com), harus tanpa hambatan beranak pinak di seantero Nusantara (semisal hasilnya hari ini: apakah kita sudah memiliki sepeda motor apalagi mobil nasional?).

Lewat P4-lah, secara “subtil” kita disibukkan dengan petuah-petuah moral seorang pancasilais (sesuatu yang tidak buruk, tentu saja) sambil ketajaman analisis kita secara struktural/kemasyarakatan dibuat tumpul (ini sisi negatifnya, salah satu darling-nya kaum imperialis).

Bahwa, sadar tidak sadar kita, misalnya, “menerima begitu saja” betapa penting PMA atau setidaknya tidak risi dengan kehadirannya berikut kucuran paket-paket hutang dari insitusi-institusi terkait.

Lamun bukan dalam konteks untuk meningkatkan tenaga-tenaga produktif ke level dunia seperti diprakarsai Deng Xiaoping di Tiongkok, sebagai contoh. Menjadikan imperialis tak berdaya menghadapi negara yang  (kini terbukti) melaju tak tertahankan menuju ekonomi nomor wahid dunia. “Mengoptimalkan” formasi sosial kapitalistis, sebuah titik berangkat riil melakoni sosialisme berkarakteristik Tiongkok. Jalan yang “terlalu cepat untuk zamannya”, ketika Soekarno menawarkan demokrasi dan ekonomi terpimpin.

Jadinya mahasiswa kudu “dialihkan” dari demonstrasi jalanan ke bangku kuliah dengan tugas utama belajar (dilegalkan lewat keputusan Menteri P & K Daoed Yoesoef  tentang NKK/Normalisasi Kehidupan Kampus dan BKK/Badan Kordinasi Kemahasiswaan; simak langkahawal-its). Sambil universitas diiming-iming penelitian ilmiah Pancasila.

Tetapi, ops … jangan salah.

Sekaligus menunggu “waktu yang tepat”. Nyaris seperempat abad kemudian, maaf, para mahasiswa menduduki atap gedung MPR, Senayan, Jakarta; ketika sang begundal sudah “sangat mengganggu” kepentingan sang tuan. Tak beda dengan nasib begundal lain, Mursi dan para pendukungnya  di Mesir  hari-hari ini (simak hlm 34b).

P4: Mempraksiskan Pendekatan ala Doktrin Marxian Materialis

Artinya pula, di atas segalanya,  Redaksi menangkap dari “tafsir” SHT yang m2PU seperti di atas, adalah kecanggihan SHT (baca: imperialis) dalam mempraksiskan pendekatan ala doktrin Marxian: materialis. Pendekatan yang pertama-tama pada basis, bangunan bawah, baru (sembari) ke superstruktur, bangunan atas. (Penjelasan sekilas Redaksi atas konsep ini mengacu Arief Budiman, silakan simak hlm 23a, subtajuk “Teori Struktural, Base dan Superstructure)”.

Pertama-tama, ideologi Pancasila-UUD 45 (basis) ditafsirkan secara “murni dan konsekuen”—yang m2PU itu. Baru dijabarkan dalam P4 (mengacu plek, persis pada Pancasila-UUD 45 “diperkuat” Dekrit 5 Juli 1959) sebagai pedoman bagi setiap individu yang membentuk masyarakat maupun lembaga-lembaga (superstruktur).

Dengan tafsir “murni dan konsekuen” tersebut tidak lain adalah “membuyarkan” syarat-syarat material formasi sosial sosialistis (pinjam Arief Budiman; simak hlm 2a) yang “baru akan” dibangun oleh Soekarno. Lebih “dimantapkan” lagi pada syarat-syarat material formasi sosial kapitalistis–yang klop dengan kepentingan imperialis. Lalu P4 pun tampil “subtil” m2PU.

Artinya lagi. Lema “sosialisme”, “komunisme” yang secara ilmiah bersumber pada dokrin Marxian yang juga menjadi salah satu pendekatan yang membuat Bung Karno ajek menentang penjajahan sampai akhir hayat.

Salah satu referensi Soekarno yang memungkinkan beliau menggali (bukan menemukan) Pancasila, dilikuidasi secara “subtil” lewat “tafsir” dimaksud. Didukung legalisasi TAP MPRS XXV Tahun 1966 (bahkan usulan untuk mencabut ketetapan ini oleh almarhum Gus Dur semasa menjabat presiden, ditentang keras oleh mayoritas para “wakil rakyat” {sudah “terkondusifkan”} proimperialis di MPR).

Bersamaan kaum komunis dan simpatisan dilikuidasi secara fisik-brutal. Termasuk Soekarno sendiri dan para simpatisannya berikut pemikiran-pemikirannya. Lantas kita pun, waktu itu, ikut-ikutan menuding sinis pada BK.

Penguasa SBY dan m2PU: Berlanjut Beralas UUD 2002 Cacat Hukum

Penguasa SBY pun, dengan segala maaf, sejatinya m2PU: memusuhi Pancasila-UUD 45 di dalam Pancasila-UUD 45 itu sendiri.

Malahan relatif lebih “mudah” meski “tak subtil” lagi.

“Mudah” dalam arti kaum imperialis lewat “penyelundupan hukum” berhasil menghadirkan 4 “amendemen” UUD 45; satu “amendemen” per tahun selama 1999-2002 pas (kebetulankah?) kerusuhan Ambon sedang marak-maraknya.

Yang ternyata sebuah konstitusi baru. Konstitusi diametral Pancasila-UUD 45, cacat hukum pula: UUD 2002. Tapi diacu—dalam perjalanan sebuah Republik Indonesia pascaera yang dinamakan “reformasi”.

Syarat-syarat material formasi sosial kapitalistis kini lebih “mantap” lagi berhubung bertumpu pada UUD 2002–sekalipun cacat hukum.

Tidak heran yang namanya neoliberalisme mengemuka di era SBY.

Inilah, hemat Redaksi, sebuah bukti berandang.

Begitu sebuah negeri menjadi “koloni” imperialis, negeri tersebut dibuat sesuai citra mereka.  Tak peduli, tak urusannya sama sekali dengan akal sehat, apalagi perjalanan sejarah negeri bersangkutan.

Jadinya, karya monumental konstitusi awal kita yang lahir dari tangan-tangan anak bangsa terbaik negeri ini sehari setelah proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, de facto masuk kotak. Untung tidak secara de jure berkat masih eksisnya secara hukum Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959.

Jadinya, SBY tak perlu “repot-repot” seperti SHT. Tinggal lanjutkan saja m2PU.

“Tak subtil” lagi, ketika SBY dalam melanjutkan m2PU itu mempraksiskannya secara “terang-terangan”. Soalnya, naiknya SBY ke puncak kekuasaan justru lantaran dan beralas konstitusi cacat hukum itu.

“Pesiden sekarang telah menjalankan UUD tanpa makna atau cacat hukum,” ucap DR Maria Farida Indarti, SH, MH dari Universitas Indonesia (terbarui: menjabat Hakim MK Mahkamah Konstitusi periode Ketua MK Akil Mochtar yang tertangkap tangan KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, 2013; simak Kompas.com, 6/10/2013), yang mengacu pada lenyapnya “Penjelasan” dari UUD 2002. (Simak buku Pemikiran dan Perjuangan Amin Arjoso Menegakkan UUD ’45, 2010; hlm 265-268; klik ini).

Sehingga bukanlah kejutan beliau menyabet piala ACF di New York sehari sebelum 68 tahun Pancasila (simak  Kompas.com, 31 Mei 2013). Tampil penuh “gaul” (mengarang lagu, aktif di jejaring sosial) jauh dari penampilan seorang diktator otoriter model SHT. Tapi dengan “keganasan” dan “kepatuhan” pada kepentingan imperialis yang sama seperti SHT, SBY  m2PU: membiarkan eksekutif  “tersandera” UUD 2002. (Simak hlm hlm 27a).

Dan kami terpaksa harus mengatakan.

Anak cucu kita akan mengenangnya sebagai bagian dari para pegiat negara (untuk tidak menggunakan istilah kondang era BK: kontrarevolusi) yang menjadikan sebuah Republik Indonesia semakin jauh dari trisakti, menggenapi jati diri yang hilang.

Kehilangan Jati Diri

Satu-satunya yang masih “berbekas” dari UUD 45 pada konstitusi cacat hukum itu, hanyalah Preambul atau Pembukaan.

Lamun almarhum Prof ASS Tambunan malah berpendapat:

UUD 2002 telah mematikan Pembukaan dalam arti, bahwa Pembukaan tidak berfungsi lagi, sehingga batangtubuh UUD 2002 tidak ada hubungannya dengan Pembukaan.

 Hal itu berarti bahwa UUD 2002 telah menghilangkan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan.

 UUD 2002 adalah penganut demokrasi liberal dan ekonomi kapitalis.

 Melalui UUD 2002, MPR telah menjadikan Indonesia sebagai penganut demokrasi Barat dengan liberalismenya dan kapitalismenya.

 Dengan UUD 2002 Indonesia telah kehilangan jati dirinya.

(ASS Tambunan UUD 2002 Meniadakan Jati Diri termuat di buku tentang Amin Arjoso {ibid}; hlm 221-226; klik ini; sitiran yang pernah dimuat di risalah Redaksi hlm hlm 22a).

Dengan begitu, menurut hemat Redaksi, bidasan, respons kita, setidaknya Redaksi, atas kedua penguasa yang memusuhi Pancasila-UUD 45 di dalam Pancasila-UUD 45 itu sendiri, tak lain …

Perjuangan Kemerdekaan Jilid 2: Hapus UUD 2002!

Bukan sebatas menentang neoliberalisme.

Ketika Pancasila –UUD 45 diabaikan sebagai basis tegaknya superstruktur sebuah Republik Indonesia dengan tujuan seperti tercantum pada Preambul UUD 45.

Tetapi tidak tercermin pada Batang Tubuh yang niramendemen UUD 45.

Terlebih ketika 4 “amendemen” UUD 45/UUD 2002 itu cacat hukum, menjadikan negeri akbar yang merdeka pada 17 Agustus 1945, kini beralas pada konstitusi gadungan.

Dirgahayu Republik Indonesia!

ooOoo

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s