Menyambut   1 Oktober  2013

48 Tahun Perjuangan Kemerdekaan Jilid 2

.

. 

Sebuah Bidasan atas 17 Poin Rekomendasi Rakernas PDI-P 2013

 

(Bagian Kedua dari Tiga Tulisan)

 .

Soekarno yang Dihampiri Minus Pendekatan Materialis
Greget Hapus Penjajahan pun Meredup
Alih-Alih Hapus UUD 2002 Hasil Intervensi Imperialis, Malah Muncul 4 Pilar
.
Perubahan Mentalitas Warga Kampung Deret Johar Baru
Perubahan Mentalitas Pengguna PT KAI Commuter Jabodetabek
Abai Dijadikan Petik Ajar
.
Bagaimana pun PDI-P Hari Ini adalah “Titik Tolak”:
Titik untuk Ditolak oleh Para Kader Muda Progresif-Revolusioner

.

.

Soekarno yang Dihampiri Minus Pendekatan Materialis

Ketika butir 2 dari 17 Poin menekankan 4 Pilar—Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika—tapi tidak menyinggung sama sekali UUD 2002/niramendemen UUD 45, cacat hukum pula itu, jelaslah sudah, setidaknya bagi Redaksi, sepak terjang parpol satu ini hari-hari ini.

Butir 2 dari 17 poin (simak risalah bulan lalu

Butir 2 dari 17 Poin (simak risalah Redaksi bulan lalu hlm 36a)

Menjadi berandang, bahwa munculnya butir 2 itu dari ideologi PDI-P beralas pada pikiran-pikiran Soekarno yang dihampiri minus pendekatan materialis. Pendekatan dari basis, bangunan bawah, baru/sembari ke superstruktur, bangunan atas. Salah satu pendekatan Soekarno dalam membentuk cara berpikirnya.

Redaksi tidak akan mengulangi lagi disini tilikan kami atas pendekatan Soekarno yang materialis itu. Mohon Pembaca Budiman dapat menyimak risalah bersambung kami bertajuk “Mengapa Pancasila Perlu-Perlunya Masuk Kotak” di hlm 23a24a, dan 25a.

Sehingga, dengan mengabaikan pendekatan materialis ini, tidak heran konstitusi awal hasil karya akbar para putra putri terbaik negeri ini (acuan: Arsip AG-AK-Pringgodigdo; dalam orasi Prof Sofian Effendi, simak hlm 2b.2) didekati parpol tua ini secara teknis-moralis. Bukan dalam kehadirannya yang pertama-tama sebagai jati diri nasion yang khas pula itu.

Sekaligus, dengan minus pendekatan materialis itu, imperialis pun dipandang secara moralis. Yang dalam canda para aktivis “kiri” era junta militer Suharto: imperialisme berwajah manusiawi.

PDI-P, hemat kami, masih terperangkap cara berpikir yang dicitrakan kaum imperialis khususnya di era (Soekarno dikup) itu tentang kaum “komunis” berikut ajaran mereka.

“Teori domino” jatuhnya negeri-negeri Asia Timur/Tenggara ke dalam tangan kaum itu, misalnya. Yang di masa kini ternyata isu pencitraan sejenis itu  (bisa) berubah. Bahkan bukan lagi agama dan terorisme tapi isu aliran yang diimbuhi hak asasi manusia dan demokrasi plus isu senjata pemusnah massal—yang paling anyar: senjata kimia di Suriah.

Keengganan atawa “alergi” terhadap isu “teori domino” di era Soekarno itu. Keengganan yang makin “mengental” akibat terbitnya legalisasi (dibayang-bayangi situasi  mencekam dan berdarah-darah sebagai “bukti” kesaktian Pancasila; simak hlm 35a) yang merupakan pelarangan terhadap pemikiran sejatinya ilmiah dari landasan berpikir kaum itu,  membawa dampak dalam mendekati dan memahami pikiran-pikiran Soekarno.

Ini hakikat yang Redaksi tangkap dari 17 Poin itu.

Sehingga, Redaksi pun sampai pada salah satu sub-subtajuk di atas:

Greget Hapus Penjajahan pun Hilang. Alih-alih Hapus UUD 2002 Hasil Intervensi Imperialis, Malah Muncul 4 Pilar

Sebuah kritik atas sikap PDI-P yang pro-4 Pilar.

Hal yang sudah pernah diungkap  di salah satu pengeposan kami sebelumnya. Konsep 4 Pilar Kebangsaan yang bahkan ditolak oleh Kompas, sebuah media cetak tua yang mengemuka dengan sikap “moderat”.

Lalu, masih “belum cukup”. Mencuat—terlebih setelah berpulangnya tokoh senior parpol tua diketuai anak kandung Soekarno, isteri almarhum—gagasan “4 pilar kebangsaan” Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika.

Konsep yang sudah ditolak (Redaksi mufakat) sebagian anak bangsa.

Seperti sikap penolakan secara ‘halus’ Kompas (1/6/2013) baik dalam tajuk rencananya Sakti Tidaknya Pancasila maupun sikap ‘akomodatif’ (dengan dimuatnya pada terbitan yang sama) tulisan Guru Besar Universitas Indonesia Sri-Edi Swasono Pancasila dan Ide PersatuanSerta penolakan secara ‘keras’ seperti ditunjukkan oleh demo di bundaran Universitas Gadjah Mada oleh Masyarakat Pembela Pancasila Jogja, Solo, Semarang (MPP Joglosemar).

Mereka yang antara lain berargumen, ‘Menempatkannya (Pancasila—Red DK) sebagai salah satu pilar tidak langsung mendegradasi Pancasila’ (Tajuk Rencana Kompas1/6/2013); ‘Tanpa dasar, pilar-pilar akan mengambang’ (Sri-Edi Swasono; Kompas, 1/6/2013); “Pancasila sebagai dasar negara adalah harga mati,” ujaran Teguh, Koordinator Aksi MPP (Kompas.com,31 Mei 2013).

Penolakan-penolakan sebagian anak bangsa itu yang, hemat Redaksi, bila mereka konsisten akan jumpa dengan suara-suara lain dalam masyarakat bahwa kita sudah kembali dijajah. Lantaran Pancasila-UUD45, jati diri nasion besar ini, sudah masuk kotak—hal yang akhirnya diakui pula oleh Kompas dalam tajuk rencananya dimaksud. Meski (masih ‘beruntung’) sebatas de facto bukan de jure lantaran (ini ‘nasib baik’ itu) “terganjal” Dekrit Soekarno 5 Juli 1959 yang monumental itu. (Simak hlm 21a dan hlm 22a).

Jadinya, gagasan 4 Pilar Kebangsaan yang tak menyoal sama sekali UUD 2002/niramendemen UUD45 cacat hukum itu, sulit bagi Redaksi untuk tidak menempatkannya sebagai “cara lain” dalam mengukuhkan UUD 2002 hasil intervensi imperialis itu. Dengan kata lain, 4 pilar adalah “turunan” UUD 2002.

Konstitusi gadungan yang membuat sebuah Indonesia “sesuai citranya sang imperialis”: melakoni demokrasi dan ekonomi neoliberal. Berdampak, salah satunya, seperti alinea penutup tulisan Sri-Edi di Kompas dimaksud:

“Keterjerumusan kita pada neoliberalisme berdasar untung-rugi ekonomi telah memertajam ketimpangan teritorial, merenggangkan persatuan hati, dan merusak kohesi nasional.

(Dikutip dari hlm 33a)

Ya, sekali lagi, sebuah bukti sangat bayan, gamblang. Bagaimana sebuah parpol yang mengemuka dengan greget keberpihakan pada wong cilik. Plus pijakan ideologi nasionalis yang bertumpu pada pikiran-pikiran Soekarno, justru mengabaikan salah satu pendekatan paling esensial dari beliau: materialis.

Sehingga, ketika parpol ini menyatakan sikapnya (menghadapi pemilihan umum 2014) dalam 17 Poin dimaksud, kami bertanya-tanya.

Apa bedanya parpol ini dengan sebagian politisi “kiri” kita untuk tidak mengatakan kaum revisionis kita. Yang nyaring sekali menyoal (satu dua pasal) konstitusi awal itu seiring sikap mereka dalam menentang neoliberalisme (sesuatu yang sangat positif tentu saja) tapi tidak merujuk dan tidak “menunjuk hidung” UUD 2002/niramendemen UUD 45 yang cacat hukum oleh intervensi imperialis berikut imperialisme itu sendiri.

Sikap kaum revisionis kita ini yang pernah Redaksi bahas, simak hlm 32a dan hlm 33a.

Lamun, di sisi lain, pandangan kami ini bukan sentimen negatif membabi buta terhadap negeri-negeri seperti Amerika, Jepang, Uni Eropa, dan seterusnya.

Tapi sebuah sikap ideologis yang justru berangkat dari jati diri kita sendiri yang, sekali lagi,  sejatinya kudu didekati secara materialis. Sehingga tak pupustidak muncul-tenggelam muncul-tenggelam laiknya kiprah kaum revisionisajek dalam menentang imperialisme seperti tercermin dan digariskan dengan jelas di preambul, Pembukaan UUD 45.

Sikap semacam ini, sekali lagi, yang hilang ketika PDI-P melansir 17 Poin rekomendasi dimaksud. Coba kita tilik lebih lanjut.

(Bersambung ke pengeposan bulan depan hlm 38a)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s