Poin-Poin Renungan Akhir Tahun

Menyongsong Pemilu 2014

Negeri dan Bangsa Macam Apakah Kita ini, yang di Usia Nyaris 70 di Abad ke-21 Pula Bisa Adem Ayem Tanpa Rasa Bersalah Melenggang Dengan Alas-Hukum Cacat-Hukum?

 

 

Oleh: Redaksi Dasar Kita

 

 Mengakhiri tahun 2013, menyongsong Pemilihan Umum baik legislatif maupun presiden pada 2014, kami, Redaksi Dasar Kita menurunkan poin-poin renungan akhir tahun berikut.

.

1. Adalah Djon P. Lalanlangi (alm) di dalam bukunya Kembali! Ke Jati Diri Bangsa (Kompas, Penerbit Buku, 2012)—selanjutnya kami singkat K2JDB —yang benang merahnya menentang UUD 2002/niramendemen UUD 45 cacat hukum itu, berharap pada presiden masih berkuasa dan para pimpinan partai politik:

“Kiranya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersegera meninggalkan UUD 2002 dan kembali melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen.” (K2JDB hlm 310)

“Harapan yang sama bagi para pimpinan partai politik agar segera mengambil langkah politik yang konkret bagi terselenggaranya Musyawarah Nasional. Hanya Musyawarah Nasional yang kompeten memberikan solusi penanggulangan segala krisis yang kita hadapi. Bukan Pemilu Legislatif ala UUD 2002, bukan Pemilu Presiden ala UUD 2002.” (K2JDB, 310)

Jelaslah, Djon menampik sarana pemilu baik legislatif maupun presiden—disebutnya “pemilu ala UUD 2002”—dalam konteks memberikan solusi penanggulangan segala krisis yang dihadapi negeri ini.

Konstitusi satu ini yang menurut Djon:

“UUD 2002 ini dasar, tujuan, jiwa, dan rohnya bertenangan dengan Pembukaan .”  (K2JDB, 304).

Sehingga Djon setelah secara “formalitas” ke Pak Presiden untuk menyampaikan ikhtiarnya, lalu berlanjut kepada para pimpinan parpol.

Kepada para para pimpinan parpol, Djon mendasari argumen harapan atau ikhtiar tawaran politiknya itu pada 3 musyawarah nasional (MN—Red DK) perjalanan sejarah nasional negeri ini. Yang menurutnya, merupakan jawaban bagi semua permasalahan kebangsaan.

MN saat melahirkan Sumpah Pemuda (28/10/1928), MN para founding father dengan para pemuda pejuang tengah malam dini hari jelang proklamasi (17/8/1945), dan MN para founding father dalam Rapat PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia  melahirkan Pancasila dan UUD 1945 (18/8/45). (Simak K2JDB, 310-311)

2. Adalah Prof Sofian Effendi, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang pada 2006 telah menawarkan tiga alternatif solusi berikut:

Dari kacamata analisis  kebijakan publik paling tidak ada tiga alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi krisis konstitusional tersebut:

Pertama, status-quo dengan melaksanakan UUD 2002 sampai 2009, pada akhir masa bakti Pemerintah KIB (Kabinet Indonesia Bersatu—Red); 

Kedua, mengadakan referendum untuk membatalkan UUD hasil perubahan oleh MPR 1999-2004; dan

Ketiga, mendesak Presiden untuk mendekritkan pembatalan UUD hasil MPR 1999-2004. UUD 1945 yang didekritkan pemberlakuannya oleh Presiden Sukarno pada 5 Juli 1959 secara legal-konstitusional masih berlaku, karena itu tidak perlu diberlakukan kembali baik dengan Referendum mau pun dengan Dekrit Presiden.

   (Simak hlm 2b.3, Solusi Mengatasi Krisis Pascaamendemen UUD 1945 oleh Prof DR Sofian Effendi)

3. Adalah Kiki Syahnakri, purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yang memunculkan tiga pokok problematika kita saat ini dalam sebuah risalah beliau bertajuk Matinya Keindonesia Kita. Di mana khususnya pada cabang pokok yang pertama Kiki menilik jati diri, konstitusi awal kita yang tengah Redaksi masalahkan ini.

Hemat penulis, akar pokok problematika keindonesiaan saat ini bercabang tiga. 

Pertama, telah dipaksakan suatu ”transplantasi (demokrasi) liberal” di negeri ini.

Dengan demikian, kita telah membunuh ”gen” keindonesiaan yang mengalir dalam darah kebangsaan kita.

”Golongan darah” kita adalah Pancasila yang mengandung ”gen” kolektivisme (ala Indonesia) berisi nilai kekeluargaan, gotong royong, musyawarah-mufakat, dan toleransi.

Sementara kita transplantasikan ”demokrasi liberal” yang golongan darahnya individualisme, terlebih disertai dengan kebebasan yang nyaris tanpa batas sehingga melunturkan jati diri bangsa dan spirit nasionalisme, menggoyahkan persatuan dan kerukunan, serta mengebiri kedaulatan negara.

Karena transplantasi yang tidak sesuai dengan ”golongan darah” sendiri tersebut, tubuh bangsa kita pun bersikap reaktif dan menjadi lemah daya tahannya, menimbulkan berbagai patologi sosial, serta problematika bangsa yang kompleks.

Dari segi politik, sistem politik yang ”ultraliberal”, menggunakan voting, pemilihan langsung, seraya membuang sistem permusyawaratan perwakilan yang sesungguhnya menjadi basis kulturalis bangsa Indonesia.

Bung Hatta menegaskan bahwa ”Prinsip demokrasi adalah keterwakilan yang mengedepankan egalitarianisme”, sementara praktik demokrasi liberal yang mengusung ”keterpilihan” dewasa ini justru ”membunuh” prinsip egaliter dan keterwakilan itu.

Sebagai contoh empiris, seharusnya suku Amungme, Dani, Baduy, Anak Dalam, dan berbagai kelompok minoritas diwakili dengan cara ”ditunjuk”, bukan dipilih (karena tidak mungkin mereka terwakili dengan cara pemilihan free fight).

Keterwakilan juga merupakan perekat bagi bangsa yang serba majemuk seperti Indonesia. Dengan tidak terwakilinya berbagai suku dan golongan di parlemen, ikatan kebangsaan pun menjadi longgar.

Seiring dengan watak liberalisme, kebebasan pun berkembang nyaris tanpa batas sehingga masyarakat bisa berbuat apa saja.

Partai politik tumbuh bagaikan jamur, otonomi daerah dengan semangat pemekaran nyaris tidak terkontrol, feodalisme meningkat, dan nafsu berburu kekuasaan tumbuh subur pada semua lapisan masyarakat.

Akibatnya, rekrutmen kepemimpinan lewat pemilu atau pilkada justru hanya menghasilkan pemimpin yang umumnya karbitan, tidak berkarakter, tidak berkompetensi, serta korup.

Sebaliknya, telah mewabah di kalangan para elite politik sikap machiavellian, kolusi, nepotisme, dan politik uang.

Dari optik ekonomi, implementasi pasar bebas membuat perekonomian nasional nyaris dikuasai asing, gelombang privatisasi terjadi tanpa kendali, kedaulatan ekonomi terampas oleh kaum kapitalis, industri nasional pun rontok karena kalah bersaing.

Pada ranah hukum kita menyaksikan tumpang tindihnya fungsi institusi penegak hukum, maraknya mafia dan perdagangan hukum, politisasi hukum, serta terbengkalainya beberapa kasus besar pelanggaran hukum.

Ujungnya bermuara pada aspek budaya yang mencuatkan perilaku individualisme; materialisme; hedonisme; konsumtivisme; korupsi, kolusi, nepotisme (KKN); fanatisme sempit; fundamentalisme; radikalisme serta anarkisme; bahkan terorisme.

(Untuk tulisan utuh Kiki Syahnakri dimaksud, silakan simak hlm 2b.4)

4. Adalah 9 Anggota MPR/DPR RI (Abdul Madjid, HA Arjoso, Sri Edi Swasono, S Hartati Murdaya, Sadjarwo Sukardiman, Prof DR M Ali, SH, Dipl Ed, Msi, H Syahrul Azmir Matondang, Bambang Pranoto, Permadi) dan seorang Mantan Anggota MPR/DPR RI (ASS Tambunan) yang lewat sebuah Memorandum Tentang Perubahan UUD 1945 oleh MPR 1999-2002, pada intinya menolak keempat “amendemen” atas UUD 1945 tersebut.

Malah mereka menyebutnya sebagai  “penyelundupan hukum”.

Istilah yang—hemat Reaksi sangat tepat dalam konteks intervensi IBe [Imperialis dan para Begundal/anteknya]—juga tercantum pada butir 1 pernyataan mereka di akhir memorandum dimaksud dari lima butir pernyataan mereka:

1. Mengingat perubahan dan Penetapan Undang-Undang Dasar bukan Sumber Hukum dan tidak termasuk dalam Tata Urutan Peraturan Perundangan sebagaimana Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 yang telah diubah oleh Tap III/MPR/2000, dan mengingat Dekrit Presiden tanggal  5 Juli 1959 yang diundangkan Keputusan Presiden No. 150/1959 (LN No. 75/1959) tidak pernah dibatalkan, maka secara hukum Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga dan Perubahan Keempat UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR 1999-2004 suatu penyelundupan hukum yang menurut hukum tidak sah,dengan demikian Perubahan Undang-Undang Dasar tersebut batal demi hukum.

2. Mengingat MPR tahun 1999-2004 tidak melakukan secara sah perubahan Undang-Undang Dasar terhadap UUD 1945 maka dengan demikian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disahkan Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dan didekritkan berlakunya lagi oleh Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan diundangkan Keppres No. 150/1959 (LN No. 75/1959) tetap sah dan berlaku bagi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia.

3. Mengingat pada satu sisi Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan pada sisi lain UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 3 ayat (2) berbunyi : “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”, dan ayat (3) berbunyi : “Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya”, yang di dalam penjelasannya berbunyi, Ayat (3) “Ketentuan ini menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejak ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Maka hal ini jelas merupakan skandal ketatanegaraan yang mengaburkan fungsi penempatan peraturan perundangan dalam Lembaran Negara. Di samping merusak sendi kenegaraan tentang asas pemisahan kekuasaan di mana MPR telah difungsikan sebagai lembaga yang memberlakukan peraturan perundangan.Diundangkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 secara jelas telah melanggar asas hierarki demi pembenaran post factum perubahan UUD 1945.

4. Berhubung beredarnya barang cetakan berjudul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dalam satu naskah, diterbitkan Mejelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI, tahun 2005, yang isinya bertentangan dengan naskah asli UUD 1945, maka dengan ini kami meminta pihak berwajib untuk menarik barang cetakan tersebut dari peredaran untuk dimusnahkan.

5. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka bersama ini Kepada Presiden RI, MPR RI, DPR RI, Mahkamah Agung RI, kami meminta agar dalam tempo sesingkat-singkatnya untuk mengakhiri situasi hukum yang abnormal dengan menyatakan lagi berlakunya UUD 1945 dan menyatakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan MPR 1999-2004 tidak sah dan batal demi hukum. Kelalaian penyelenggara negara dalam hal ini, membuka peluang bagi rakyat menggunakan haknya untuk menyelamatkan konstitusi UUD 1945.

(Mengacu buku Amin Arjoso, 2010, hlm 273-278, silakan klik ini; cetak tebal oleh kami tanpa menyentuh isi sama sekali—Red)

(Poin 4 ini dikutip utuh dari hlm 22a)

5. Adalah Prof DR ASS Tambunan, SH (alm), salah seorang dari kesepuluh tokoh pada poin 4 di atas, yang menggarisbawahi bahwa “Dengan UUD 2002 Indonesia telah kehilangan jati dirinya”. Artinya, kita telah kehilangan tujuan gamblang bangsa Indonesia baik kedalam maupun keluar. Yang diberi argumentasi singkat jelas, khas seorang pakar Hukum Tata Negara.

Tidak semua UUD atau konstitusi mempunyai suatu Preambul atau Pembukaan.

Menurut teori konstitusi, Pembukaan adalah bagian dari UUD atau konstitusi yang tertinggi tingkatannya yang mendasari sistem konstitusi dan struktur bangunan negara yang bersangkutan.

Jadi, Preambul UUD 1945 mendasari sistem konstitusi dan mengikat sistem kenegaraan Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan menguasai hukum dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Semua itu dikendalikan oleh falsafah dasar negara yaitu Pancasila.

Kalau masyarakat Barat selama berabad-abad berada di bawah kekuasaan raja-raja yang mutlak berkuasa, sehingga rakyatnya berjuang untuk kebebasan dan persamaan, maka rakyat Indonesia berjuang untuk melenyapkan penjajahan dari muka bumi.

Tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia dengan demikian adalah

(1) ke dalam (a) Persatuan bangsa dan Negara Indonesia (b) Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,

(2) keluar: (a) Menghapuskan penjajahan di atas bumi, (b) Tercapainya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  …

Yang mengarahkan kehidupan negara dan bangsa adalah cita negara (staatsidee), cita UUD (grondwetsidee) dan cita hukum (rechtsidee).

Cita negara yang dianut Indonesia adalah Integrasi yang berarti, bahwa aspek kenyataan tidak dapat dipisahkan dari aspek yuridis, hal mana tergambar dalam kalimat pertama, kedua dan ketiga dari Pembukaan UUD 1945.  …

Cita UUD yang dianut UUD 1945 adalah, keinginan untuk meletakkan masalah-masalah pokok tentang pengorganisasian kehidupan bernegara dalam suatu UUD, sehingga yang pokok-pokok saja yang dimuat dalam UUD, yang lainnya diatur dalam peraturan pelaksanaan.

Cita hukum yang terkandung dalam Pembukaan adalah pandangan etis, filsafat dan politik bangsa Indonesia.

Dari situlah kemudian disadur sendi-sendi dan asas-asas yang menguasai dan mengarahkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam usaha-usaha bangsa mencapai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai.

Jadi, cita hukum merupakan landasan berlakunya konstitusi Indonesia. 

***

UUD 2002 telah mematikan Pembukaan dalam arti, bahwa Pembukaan tidak berfungsi lagi, sehingga batangtubuh UUD 2002 tidak ada hubungannya dengan Pembukaan.

Hal itu berarti bahwa UUD 2002 telah menghilangkan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan.

UUD 2002 adalah penganut demokrasi liberal dan ekonomi kapitalis.

Melalui UUD 2002, MPR telah menjadikan Indonesia sebagai penganut demokrasi Barat dengan liberalismenya dan kapitalismenya.

Dengan UUD 2002 Indonesia telah kehilangan jati dirinya.

(Mengacu risalah ASS Tambunan bertajuk UUD 2002 Meniadakan Jati Diri Kita termuat di buku Amin Arjoso, 2010, hlm 221-226; silakan klik ini; cetak tebal dan penempatan alinea baru tidak sesuai naskah asli oleh kami tanpa menyentuh isi sama sekali; semata untuk kemudahan di layar monitor—Red)

(Dikutip utuh dari hlm 22a)

6. Adalah Prof DR M Dimyati Hartono, SH, yang menawarkan opsi berikut.

3. Opsi ke-3

Sebagai bangsa yang cerdas, kita bisa belajar baik dari pengalaman maupun dari kesalahan, tetapi kita juga harus objektif melihat kebutuhan yang merupakan dianamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bila kita perhatikan, opsi pertama, yang ingin tetap memertahankan hasil Amendemen, jelas tidak bisa diterima karena hal itu tidak konsisten dengan logika konstitusional yang dipakai oleh kaum reformis sendiri, bahwa amendemen bisa dilakukan karena ada kebutuhan sebagai wujud dinamika kehidupan.

Apalagi, hasil amendemen ternyata tidak konseptual dan tambal sulam. Hasilnya merusak dasar dan sistem kenegaraan yang ada pada UUD 1945 yang asli yang telah berlaku sejak tahun 1945.

Opsi kedua yang ingin kembali ke UUD 1945 yang asli saja, juga tidak dapat diterima karena kenyataannya ada kebutuhan hidup berbangsa dan bernegara yang merupakan dinamika kehidupan yang perlu ditampung dalam konstitusi.

Oleh karena itu, penulis menawarkan opsi ketiga untuk menampung kebutuhan dinamika kehidupan bangsa dan bernegara, tetapi tetap memertahankan sistem dan prinsip konstitusi yang dianut oleh UUD 1945 yang asli.

Opsi ini, di samping mendudukkan kembali prinsip-prinsip dasar bernegara sesuai dengan sistem dan prinsip konstitusi yang dianut oleh UUD 1945 yang asli, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan UUD 1945, juga menampung dinamika kehidupan yang ada.

Dengan demikian, apa yang kita lakukan adalah meletakkan kembali persoalan-persoalan bangsa dan negara ini pada pada porsi yang tepat. Meluruskan hal-hal yang tidak benar dan mengembalikan pada posisi yang tepat.

Inilah yang dinamakan melakukan Restorasi terhadap Amendemen. Restorasi berasal dari kata “to restore” artinya: menata kembali, memugar, mengembalikan ke posisi yang benar.

[…]

Amendemen  yang kita lakukan di masa mendatang bukanlah merombak Pancasila dan UUD 1945, tetapi menata kembali hasil Amendemen UUD 1945 yang keliru dan menempatkannya pada posisi yang benar.

Dan langkah konkretnya adalah memberlakukan kembali seluruh naskah asli UUD 1945 yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan.

[…]

Zaman Restorasi Indonesia diawali dengan melakukan Restorasi terhadap Amendemen UUD 1945 sebagai penggerak utama memasuki Zaman Restorasi Indonesia.

[…]

(Problematik dan Solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Prof. DR. M. Dimyati Hartono, SH, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2009; hlm 87-88, 89, 92. Aline-alinea baru tidak sesuai sumber semata untuk memanjakan Kawan Pembaca Budiman di layar komputer tanpa menyentuh isi sama sekali. Termasuk penulisan beberapa kata Bahasa yang Redaksi yakini terkini. Simak pengeposan terbarui hlm 42a)

Demikianlah poin-poin renungan kami.

Bukan ihwal yang baru, memang. Maksud kami, nyaris seluruhnya butir-butir di atas (kecuali Prof Dimyati Hartono), sudah pernah mencagun (muncul) di pengeposan-pengeposan sebelumnya dari blog kami ini.

Lamun, repetitif berformat renungan ini lebih pada sebuah keprihatinan mendalam kami atas perjalanan nasion ini memasuki 2014. Ketika kita akan menyongsong dan  merayakan sebuah perhelatan yang sejatinya bukan pengejewantahan jati diri kita: “Pemilu ala UUD 2002”, sebutan Djon P Lalanlangi.

Sementara setidaknya dalam setahun terakhir ini, muncul pejabat pancasilais sejati duet Jokowi-Ahok. Yang dalam waktu relatif singkat itu telah menoreh kerja, kerja, dan  kerja  yang membuat sebagian besar rakyat kesengsem.

Sehingga keironisan pun menghadang cukup “atraktif”.

“Pemilu ala UUD 2002” di tahun yang baru nanti, bagi sebagian besar masyarakat kita nyaris bagaikan “ratu adil”. Seolah satu-satunya Penyelamat nasion akbar ini dari karut-marut. Dengan ekonomi yang “keropos” (Indef 2012 simak hlm 27a), dengan indeks/koefisien Gini atawa jurang kaya miskin yang laju pelebarannya ajek dari tahun ke tahun (simak Kompas.com, 21/5/2013).

Harapan tinggi pun dicantolkan pada kedua tokoh fenomenal itu dalam pesta “demokrasi” tersebut.

Padahal, ini ironis berikutnya. Mereka berdua tidak pernah tercatat berniat ikut perhelatan itu. Kecuali hanya ada satu kata wujud dari kepraksisan mereka seperti sudah disinggung di atas: KERJA. Hal yang seturut komitmen mereka saat dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

(Juga, sekalipun data terbarui—medio Maret 2014 Jokowi ditetapkan oleh PDI-P sebagai calon presiden simak hlm 42a—tetap saja …)

Kami, prihatin.

Negeri dan bangsa macam apakah kita ini, yang di usia nyaris 70 di abad ke-21 pula bisa adem ayem tanpa rasa bersalah melenggang dengan alas-hukum cacat-hukum?

Lamun, kami tak ingin larut, tenggelam dalam keprihatinan tok.

Bagi kami, Jokowi-Ahok, bersama para pancasilais sejati lainnya di antaranya Dahlan Iskan, adalah “modal” perjuangan kemerdekaan jilid 2: hapus UUD 2002!

(Juga, sekali lagi, sekalipun Jokowi sudah ditetapkan sebagai calon presiden, kami justru berharap Presiden Jokowi bersama kader muda PDI-P, kelak bisa membuat sebuah keputusan untuk menghapus, membatalkan demi hukum UUD 2002 yang memang cacat hukum itu; simak hlm 42a)

Lantaran nasion ini memiliki sebuah senjata pamungkas fenomenal: Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959.

Di samping “modal” lain yang tak kalah pentingnya: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P.

Kader muda progresif-revolusioner PDI-P adalah tumpuan harapan kami, dalam mengejewantahkan pikiran-pikiran Soekarno yang berpendekatan materialis. (Simak halaman-halaman 36a, 37a dan 38a)

Sebuah kepraksisan, sebuah sumber inspiratif untuk menyudahi dongengan kaum borjuis/revisionis bahwa Nasionalisme, Islamisme, Marxisme bukan untuk persatuan.

“Kita harus bisa menerima; tetapi kita juga harus bisa memberi. Inilah rahasia Persatuan itu. Persatuan tidak bisa terjadi, kalau masing-masing pihak tidak mau memberi sedikit-sedikit pula.

Dan jikalau kita semua insaf, bahwa kekuatan hidup itu letaknya tidak dalam menerima, tetapi dalam memberi; jikalau kita semua insaf, bahwa dalam perceraiberaian itu letaknya benih perbudakan kita; jikalau kita semua insaf, bahwa permusuhan itulah yang menjadi asal kita punya “via-dolorosa”; jikalau kita insaf, bahwa Roh Rakyat Kita masih penuh kekuatan, untuk menjunjung diri menuju Sinar yang Satu yang berada di tengah-tengah kegelapan-gumpita yang mengelilingi kita ini—maka pastilah Persatuan itu terjadi dan pastilah Sinar itu tercapai juga.

Sebab Sinar itu sudah dekat.

(Soekarno, alinea-alinea penutup Nasionalisme, Islamisme, Marxisme, 1926; simak hlm 23c)

Semoga.

Selamat Tahun Baru 2014.

.

ooOoo

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s