Pakar Hukum: Prabowo Bisa Dipenjara

.
Sumber: Kompas.com, 22/7/2014

.

Selasa, 22 Juli 2014 | 20:53 WIB

.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO Calon presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato penolakkannya terhadap hasil pilpres 2014 di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014). Pernyataan sikap tanpa kehadiran calon wakil presiden Hatta Rajasa tersebut merupakan bentuk kekecewaan dari tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terhadap pelaksanaan pilpres 2014 yang mereka nilai banyak diwarnai oleh kecurangan.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO Calon presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato penolakkannya terhadap hasil pilpres 2014 di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014). Pernyataan sikap tanpa kehadiran calon wakil presiden Hatta Rajasa tersebut merupakan bentuk kekecewaan dari tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terhadap pelaksanaan pilpres 2014 yang mereka nilai banyak diwarnai oleh kecurangan.

.

SYDNEY, KOMPAS.com–Langkah Prabowo Subianto yang menyatakan mundur dari proses pemilihan presiden yang sedang dijalankan KPU dinilai bisa memiliki implikasi hukum yang bersangkutan.

Kandidat doktor dari Fakultas Hukum University of New South Wales, Bhatara Ibnu Reza, menyatakan dalam UU No 42/2008 tentang Pemilihan Umum disebutkan pada Pasal 15 (f) bahwa syarat awal pasangan capres dan cawapres adalah menyerahkan surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon.

Kemudian, pada Pasal 22 ditegaskan dengan lengkap bahwa pasangan calon atau salah seorang pasangan calon dilarang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan capres dan cawapres.

Selanjutnya, merujuk pada Pasal 245 disebutkan bahwa capres atau cawapres yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan KPU, dipidana dengan pidana penjara minimal 24 bulan dan maksimal 60 bulan, disertai denda minimal Rp 20 miliar dan maksimal Rp 50 miliar.

“Jadi, melihat pernyataan resmi Prabowo tanggal 22 Juli, sudah terang benderang bahwa Prabowo melakukan tindak pidana pilpres. Atas nama supremasi hukum, Prabowo Subianto bisa dipenjara,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (22/7/2014).

Bhatara Ibnu Reza yang juga anggota koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia se-Australia untuk Kebhinnekaan ini menyatakan, mundurnya Prabowo otomatis menghilangkan haknya untuk menggugat hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi.

“Logikanya jelas, yaitu atas dasar apa Prabowo menyampaikan gugatan ke MK, jika dia sendiri tidak mengakui hasil pilpres yang seharusnya menjadi dasar gugatan?” lanjutnya.

Meski demikian, menurut dia, segala konsekuensi yang ditanggung Prabowo itu tidak berpengaruh sama sekali pada legitimasi pilpres maupun rekapitulasi suara yang sudah dilaksanakan oleh KPU.

Editor: Bambang Priyo Jatmiko

ooOoo

Catatan Redaksi Dasar Kita

Alasan Redaksi memuat utuh kabar Kompas.com ini, seperti disebutkan di awal warita, bahwa ada implikasi hukum bagi bersangkutan sesuai UU no. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum.

Artinya, setidaknya bagi kami, “urusan Prabowo” sudah bergeser ke ranah hukum dan “urusan Presiden RI ke-7” tinggal menunggu pelantikan, untuk sebuah RI hebat berjati diri Trisakti-masohi/gotong royong.

Atau dalam pemahaman Redaksi Dasar Kita, dimulailah sebuah “Perjuangan Kemerdekan Jilid 2”.

.

Berminat simak yang lain dari kami? 

.

Silakan klik Daftar Isi ini.

Pilih salah satu tajuknya lalu klik.

Untuk kembali ke Daftar Isi lagi klik ikon ⇐ di pojok kiri atas.

Semoga ada informasi yang bermanfaat.

Terima kasih, salam, RDK.

.

.

Atau yang lagi seru akhir-akhir ini:

.

Mengapa isu PKI “dihembus-hembuskan” lagi?

.

Jawabnya hanya satu:

ada yang ga happy RI Hebat (baca: memainkan peran signifikan kawasan Asia-Pasifik bahkan dunia)

lewat konsep Bung Karno Trisakti yang diusung Jokowi.

.

Relasi Soekarno-Jokowi yang sempat diafirmasikan oleh orang paling dibenci kaum imperialis sekaligus paling berpengaruh di dunia saat ini Vladimir Putin kepada Jokowi di Sochi medio Mei 2016 lalu.

.

SA-11a-Mei 2016-Sochi-Putin-Sukarno

.

Alasannya?

.

Silakan simak Daftar Isi 

lalu klik terkait Soekarno/Pancasila-UUD 1945/PKI/Jokowi/Putin/Rusia

atau kiprah imperialis di Suriah, misalnya.

.

Singkat cerita, blog ini (ikhtiar kami) menawarkan semacam pencerahan (bukan satu-satunya lho) agar masing-masing kita tidak terjebak ke dalam cara berpikir jadul yang ternyata disediakan, dikondusifkan kaum penjajah, kaum imperialis atawa Sang Kaisar (pinjam-kembangkan dari istilah Jend RRT Qiao Liang: Kekaisaran Finansial).

.

Dengan maksud mereka kaum penjajah itu agar kita — negeri seluas daratan Eropa, ber-Bahasa satu, kaya SDA maupun SDM, populasi nomor 4 dunia ini — terus dijajah (baca: tidak mampu mandiri), getol berbelanja sulit (bukan malas) berproduksi sendiri yang signifikan-strategis bagi tegaknya jati diri nasion, dst, dst.

.

Hal yang ingin/sedang ditegakkan Jokowi lewat implementasi konsep Bung Karno itu dalam: “Kerja, Kerja, Kerja”.

.

Padahal dengan membaca sebuah saja referensi semisal kumpulan pidato Bung Karno semasa Kudeta Merangkak (1965-1967):

“Revolusi Belum Selesai” (2014)

sangat terang benderang Soekarno adalah “pendukung fanatik PKI secara konsep”

seturut gagasan “Nasionalisme, Islamisme, Marxisme” (1926)

yang melandasi butir pertama dari konsep Panca Azimat yang paling dibenci kaum imperialis yaitu

Nasakom (Nasionalis, Agamais, Komunis).

.

Bahkan Bung Karno adalah seorang Marxis sejati.

.

Tidak setuju?

.

Silakan berwacana, bersilang pendapat.

.

Bukan “melempar batu” ciri khas mereka yang “nekat membela Tuhan” malah (pinjam Martin Aleida) “mereka yang merampas pedang dari tangan Tuhan”.

.

Tetapi ops … mereka ini, kaum ini yang justru siap “menggantikan” kaum komunis (yang sejatinya sudah tak memiliki kekuatan politik signifikan sama sekali di RI awal abad XXI), tepatnya menggantikan “isu komunis” dalam posisi kaum ini sebagai begundal Sang Kaisar untuk …

.

untuk apalagi, kalau bukan untuk …

.

mengeliminasi “Soekarno Abad XXI” Joko Widodo berikut mantan pasangannya di DKI Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama.

.

Yang sudah santer sejak kampanye Pilpres 2014, isu …

.

“hanya sekitar 2 tahun sebagai RI-1” & “haram kafir jadi gubernur”.

.

Isu paling sensitif yang bernama agama pun “dimainkan”  menggantikan “isu komunis” (yang “masih gagal” lewat isu palu arit di uang kertas) — dengan satu dan cara yang tentu tak terlalu pelik bagi Sang Kaisar yang sudah punya jam terbang tinggi intervensi kekuasaan setidaknya di 50-an negeri Dunia Ketiga pasca-PD II termasuk Indonesia pada 1965 (ref William Blum).

.

Apa ini “Teori Konspirasi” untuk menyudutkan Sang Kaisar & para begundalnya?

Ya, enggaklah … hanya (mencoba) cermat-cerdas simak sejarah kita…

.

1945 (Proklamasi & Pancasila-UUD45)–1949 (Meja Bundar)–1957-an (PRRI/Permesta)–1959 (Dekrit Soekarno 5/7)–1965-1967 (Kudeta Merangkak/Genocyde)–1999-2002 (Kerusuhan Ambon/UUD2002/niramendemen UUD 45/Gus Dur lengser (2001) …

.

.Lalu bagaimana kita-kita ini rakyat biasa ini?

.

.Hemat kami, hanya satu: PERSATUAN!

BERSATU DI BAWAH PIMPINAN JOKOWI-JK S/D 2019!

.

.Sebaiknya hindari KRITIK-KRITIK KE JOKOWI-JK A/N ‘MEMBANGUN’

bila kritik itu tidak signifikan & cantik.

Tidak usah ceriwislah soal detail kebijakan Jokowi yang Trisakti-Nawa Cita itu.

Toh “Rapor 2 Tahun JKW-JK” enggak jelek-jelek amat malah katakanlah lumayan.

.

.Kata kunci: PERSATUAN !

.

.Jadi, sekali lagi, silakan browsing di  Daftar Isi

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s