AS Menghabiskan $ 585 juta dalam ‘Mempromosikan Demokrasi’ di Seluruh dunia pada Tahun Lalu

.

Sumber: RT/Russia Today

Waktu Publikasi: 18 November 2016 Pk 17.28

.

Dibahasaindonesiakan oleh Redaksi Dasar Kita

.

dk-79c-us-spent-dollar-585

© Brian Snyder / Reuters

.

Washington menginvestasikan $ 585 juta [sekitar Rp 7,9 triliun, kurs Rp 13.500/$AS – Red DK]  dalam mempromosikan demokrasi di seluruh dunia pada tahun lalu, terungkap dari laporan keuangan Departemen Luar Negeri AS untuk tahun fiskal 2016.

Menurut laporan [paper] tersebut, total aset Departemen Luar Negeri setara $ 93,8 miliar pada tahun fiskal terakhir, yang disimpulkan [concluded] pada 30 September [2016], meningkat $ 3,2 miliar dibandingkan dengan 2015.

Dari jumlah ini, $ 585 juta dihabiskan oleh Departemen Luar Negeri di bawah article ‘Democracy, human rights and governance’  [pos ‘Demokrasi, HAM dan pemerintahan’] — $ 70 juta lebih rendah dari angka pada 2015.

dk-79c-us-spent-dollar-585-2

AS mengalokasikan $ juta untuk membantu LSM Rusia menjelang pemilihan parlemen [US allocates $3mn to back Russian NGOs ahead of parliamentary elections]

Laporan itu tidak menspesifikkan proyek-proyek yang didanai oleh lembaga [agency] di luar negeri, lamun Menteri Luar Negeri John Kerry menulis dalam kata pengantar bahwa “kita telah mendukung kemajuan demokrasi yang penting [important democracy gains] di Sri Lanka, Nigeria, dan Burma.”

Kerry juga menekankan bahwa “di era yang membaur [diffuse] dan kekuatan jejaring [networked power], kami (AS) berfokus pada penguatan kemitraan dengan masyarakat madani [civil society], para gerakan warga, pemimpin agama, pengusaha, inovator, dan lain-lain untuk mempromosikan demokrasi dan tata pemerintahan yang baik [good governance] serta  mewacanakan [address] kekerasan berbasis gender. “

Di halaman-halaman selanjutnya, penulis laporan itu menjelaskan bahwa Departemen Luar Negeri mempromosikan nilai-nilai demokrasi karena “demokrasi yang stabil kecil kemungkinan menimbulkan ancaman [less likely to pose a threat] bagi tetangga mereka atau pada AS.”

Washington mencapai tujuannya itu melalui leveraging [leveraging] perjanjian perdagangan, mengejar sanksi yang bermakna [meaningful], membina hubungan antar-manusia [fostering people-to-people ties] dan mendorong perilaku bisnis yang bertanggung jawab, yang menghormati hak asasi manusia dan buruh [respects human and labor rights], bunyi laporan itu.

Menurut laporan tersebut, Departemen Luar Negeri selalu kembali pada mereka yang berjuang untuk keadilan dan akuntabilitas di “negara-negara pasca-konflik” [“post-conflict states.”].”

“Para aktivis dan organisasi-organisasi di negeri-negeri otoritarian [perspektif AS tentu saja] mengandalkan dukungan kami karena mereka bekerja menuju reformasi demokratis yang damai, lembaga-lembaga demokratis, menghormati hak-hak minoritas, serta martabat untuk semua [dignity for all],” laporan itu menekankan.

Sebelum pemilihan parlemen Rusia pada September [2016], Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), yang bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri AS, mengalokasikan $ 3 juta untuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat [LSM/organisasi nonpemerintah] di Rusia.

Investasi tersebut terdaftar di bawah tajuk “Untuk kegiatan di Rusia”, menurut  situs web pemerintah mengenai Pengeluaran AS [US Spending].

Sejak Juni [2016], Rusia telah melarang lebih dari selusin LSM beroperasi di negeri ini sebagai kelompok-kelompok asing yang “tidak diinginkan” [undiserable” foreign groups].

BACA LEBIH LANJUT: LSM John McCain dilarang sebagai ‘kelompok yang tidak diinginkan’ di Rusia.[READ MORE: John McCain NGO banned as ‘undesirable group’ in Russia].

Soros Foundation, US National Endowment  for Democracy serta International Republican Institute dari Senator John McCain adalah di antara organisasi-organisasi terlarang itu.

“Saat ini Rusia menghadapi serangan terkuat dalam 25 tahun terakhir, menargetkan kepentingan nasional, nilai-nilai dan lembaga-lembaganya,” kata Senat Rusia dalam keputusannya.

“Tujuan utama [serangan ini — RT] adalah untuk memengaruhi situasi politik internal di dalam negeri, merusak persatuan patriotik rakyat kita, melemahkan proses integrasi dalam ruang CIS [Commonwealth of Independent States] dan memaksa negeri kita ke dalam isolasi geopolitik,” imbuh keputusan tersebut.

Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengkritik Washington dalam upaya mereka untuk mendemokratisasikan negara-negara asing melalui militer atau sarana-sarana lainnya.

BACA LEBIH LANJUT: Kementerian Luar Negeri [Rusia] memuji hukum yang melarang kelompok-kelompok asing yang tidak diinginkan di Rusia [READ MORE: Foreign Ministry praises law banning undesirable foreign groups in Russia]

“Saya selalu berpendapat bahwa Anda tidak dapat mengubah sesuatu dari luar [can’t change things from outside], [terlebih] menyangkut rezim politik, perubahan kekuasaan,” ujar Putin pada  September [2016].

“Saya yakin — dan peristiwa-peristiwa dalam dasawarsa terakhir menambah kepastian ini — khususnya upaya demokratisasi di Irak, Libia, kita lihat apa yang mereka hasilkan: kerusakan sistem negara dan munculnya terorisme,” ucap Pak Presiden.

.

ooOoo