“Orang bilang saya Robin Hood, saya ini sosialis, uang orang kaya ambil buat yang miskin, saya penganut paham itu,” kata Ahok.

.

Sumber: Kompas.com, Kamis, 24 November 2016 | 10:23 WIB

.

dk-79d-ahok-sosialis

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza — Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat bertemu teman-temannya semasa kuliah di Fakultas Geologi, Universitas Trisakti, di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2016).

.

Selengkapnya simak/klik sumber di atas atau simak/klik:

.

“Di Hadapan Pendukung, Ahok Pamerkan MRT hingga Gaji Sopir Transjakarta”.

.

ooOoo

.

Catatan Redaksi Dasar Kita

Tajuk pada pengeposan kami ini seperti terpampang di atas adalah salah satu alinea yang kami kutip dari warita bersumber Kompas.com dengan alamat pranala (link) seperti tertera di atas. Berita yang diberi judul “Di Hadapan Pendukung, Ahok Pamerkan MRT hingga Gaji Sopir Transjakarta”.

Sengaja alinea dimaksud kami jadikan tajuk pengeposan kami kali ini, karena pernyataan Bang Ahok tersebut — sepanjang pengetahuan kami — baru kali ini secara gamblang menyatakan diri berpaham sosialis.

Saat ini kami, Redaksi Dasar Kita, merasa terlalu pagi untuk menanggapi lebih jauh paham sosialis yang dianut Bang Ahok ini.

Tetapi, sudah sejak mendampingi Jokowi sebagai Wakil Gubernur, sebenarnya kami sudah “mengendus” bukan cuma Bang Ahok malah Jokowi pun menganut paham serupa.

Malah bagi kami, Jokowi adalah “Soekarno abad XXI” lewat ke-keukeuh-annya melanjutkan konsep politik Soekarno Trisakti. Yang tak lain adalah salah satu unsur dari konsep besar Soekarno Panca Azimat, yang dikenal sebagai tawaran “Sosialisme ala Indonesia” — jelang di ujung kekuasaannya.

Malah kami sangat yakin, pilihan visi jalan ideologis Trisakti-Gotong Royong dengan sembilan Agenda Prioritas visi misi atau Nawa Cita, adalah sumber kegaduhahan demo-411.

Bukan pertama-tama mereka yang terganggu dengan upaya Jokowi-Ahok untuk “bersih-bersih”– meski berantas pungli baru saja dicanangkan Jokowi. Apalagi urusan religiositas, apalagi soal atheis yang seolah padanan katanya hanya satu: komunis.

Tetapi yang paling terganggu adalah proyek “demokrasi-HAM” seantero dunia.

Yang sudah menjadi program resmi Departemen Luar Negeri AS yang saat ini dipimpin Menlu John Kerry (masih di kabinet Obama) dengan alokasi anggaran tahun fiskal 2016 sebesar $ 585 juta.

Singkat cerita, “demokrasi-HAM” versi Pak Kerry (hlm79c) beda dengan “demokrasi gotong royong” yang dilakoni Jokowi-Ahok (hlm 51a) notabene “hingga batas tertentu” (pinjam ucapan Putin pada Jokowi di Sochi, Mei 2016 lalu) melanjutkan kebijakan-kebijakan Soekarno (Sawala Avi, hlm SA-11a.1).

Dan apa yang terjadi pada ’65 pada kerusuhan Ambon/lahirnya UUD 2002, dan nun jauh di sana: Suriah hari-hari ini, sebagai bukti bahwa proyek Pak Kerry itu “akrab” kerusuhan, kekerasan dan peperangan. Terorisme! Istilah yang belum kondang di era Soekarno (hlm 21c; hlm 27c)

Tidak heran mengapa Jokowi tak kalah sigap — pasca-411.

Bukan saja — tak hadir di APEC 2016, Lima, Peru — intens melakukan Konsolidasi Politik tetapi juga Safari Militer.

“Urusan DKI kok digeser ke Presiden” yang ditanggapi “senyam senyum” oleh Jokowi, tetapi sembari “otot” NKRI pun mulai direnggangkan. Siap-siap untuk sewaktu-waktu “bisa saya gerakkan sebagai Pangti ABRI … untuk keperluan-keperluan khusus” (hlm 79a).

Ya, terima kasih Bang Ahok. Terima kasih Pak Jokowi.

Untuk mengingatkan kami pada jati diri kami “musyawarah mufakat” yang setengah abad ini terus digerus “demokrasi-HAM”, maaf, versi Pak Kerry itu.

.

ooOoo