Jokowi Minta Nilai Tukar Rupiah Diukur Juga Pakai Yuan

.

.

dk-79i-jokowi-yuan

Fabian Januarius Kuwado/Kompas.com — Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 2 Januari 2016.

.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat saat ini tidak bisa lagi dijadikan patokan untuk mengukur ekonomi Indonesia.

Ia meminta masyarakat juga mengukur nilai tukar rupiah dengan mata uang negara lain, seperti yuan renminbi (China).

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menjadi pembicara kunci dalam Sarasehan 100 Ekonom yang digelar Indef, di Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Jokowi mengatakan, pasca-terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, mata uang berbagai negara termasuk Indonesia mengalami pelemahan terhadap dollar AS.

Namun, Jokowi menilai, melemahnya nilai tukar tersebut harusnya tidak menjadi kekhawatiran besar.

“Menurut saya, kurs rupiah dan dollar bukan lagi tolok ukur yang tepat,” kata Jokowi.

Sebab, lanjut dia, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat saat ini tidak begitu signifikan, hanya 10 persen.

Di sisi lain, Trump dengan kebijakan “America first” akan lebih membuat AS berjalan sendiri.

“Artinya, kurs rupiah-dollar semakin tidak mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia, tetapi semakin mencerminkan kebijakan ekonomi AS yang saya sampaikan jalan sendiri tadi,” ucap Jokowi.

Harusnya, lanjut Jokowi, masyarakat dan dunia usaha mulai mengukur Indonesia dengan mitra dagang terbesarnya.

Saat ini, lanjut Jokowi, China adalah mitra dagang terbesar bagi Indonesia, dengan total ekspor mencapai 15 persen. Sementara itu, Eropa 11,4 persen dan Jepang 10,7 persen.

“Kalau Tiongkok (China) terbesar ya harusnya rupiah-renminbi yang relevan,” ucap Jokowi.

Ralat: artikel ini telah diubah judul dan sebagian isi agar tidak menimbulkan kesalahan pemahaman.

ooOoo

Catatan Redaksi Dasar Kita

Redaksi merasa perlu memuat utuh warita bersumber Kompas.com ini, mengingat betapa kemajuan dahsyat ekonomi Tiongkok yang ditopang mata uangnya Yuan/renminbi kini “setengah resmi” Yuan diakui oleh pemimpin sebuah negara populasi terbesar di Asia Tenggara: Republik Indonesia.

Terlebih ketika kami yakini, makin banyak orang (Indonesia termasuk di mancanegara) menolak menjadi ternak terantuk di batu yang sama,  lebih melihat gaduh Ahok “kudeta gagal-411” dan kerja monumental Jokowi “DOA-212”, sebagai dampak sekaligus wujud tampilnya “Soekarno abad XXI” di panggung politik RI.

Sebagai kausa terganggunya kubu pro-“demokrasi-HAM”-nya John Kerry di sebuah noktah di planet ini yang Washington tak ingin ia punya mimpi sendiri: Jakarta, Indonesia Hebat!

Penistaan keyakinan-berbeda dengan dirinya oleh Ahok  beti isu “rencana makar oleh kaum komunis” yang sang imperialis berhasil mengkudeta-merangkak Soekarno 1965-67 — tak lebih tak kurang.

Terlebih lagi, seorang jenderal Tiongkok Qiao Liang sejak jauh-jauh hari sudah memberikan semacam wanti-wanti (simak hlm 76a):

Tapi saya pikir, jika Asian FTA [Free Trade Agreement] menjadi kenyataan, kami [Tiongkok] hanya bisa mempromosikan internasionalisasi RMB dan membiarkan yuan menjadi mata uang yang dominan di Asia, seperti dolar yang menjadi mata uang yang kuat [hard currency] di Amerika Utara dan kemudian untuk aliran barang [flow of goods] di seluruh dunia.

Makna dari internasionalisasi RMB jauh melampaui apa yang kami katakan tentang RMB: untuk pergi keluar dan memainkan peran dalam kebijakan “one belt, one road” [OBOR, “satu sabuk, satu jalan”] dan seterusnya. Ia akan membagi dunia [antara yuan] dengan dolar AS dan euro. *

———

* Tetapi analisis John Ross pada 2014 ‘The Limits of RMB Internationalisation’ yang kami luput mengacunya, secara tidak langsung mengkritisi “internasionalisasi RMB” versi Jend Qiao Liang tersebut. Berikut di bawah ini kutipan dari tulisan dimaksud yang dikutip ulang Ross dalam tulisan terbaruinya bertajuk China successfully uses capital controls to rebuild foreign exchange reserves & block any threat to economic stability di blognya Learning from China-Blog” (7/8/2017).

‘As it is impossible, for a prolonged period, to replace the dollar as the dominant international currency, and therefore the dollar remains the dominant unit people wish to hold, the inevitable result of global capital account liberalization since the 1970s was not a multilateral flow between currencies but merely a net inflow into dollars. This strengthened the dollar’s international position, allowing the U.S. to finance its huge balance of payments deficits.

‘Countries which ignored these economic fundamentals, and mistakenly believed international capital account liberalization was a multilateral system, rather than one to allow funds to flow into dollars, were hit by economic crisis. For example, South East Asian countries, which had mistakenly imagined that they could benefit from capital account liberalization, were taught a devastating lesson in the crisis of 1997 that the only large scale net flows which the global payments system permits are into the dollar.

———

Maka “angin topan” yang menerpa Jakarta seperti “kudeta gagal-411” itu makin keras di tahun-tahun mendatang bahkan akan menjadi-jadi bila Jokowi (bersama RI-2 BTP…amin!) berhasil lanjut pada 2019-24.

Tetapi Jokowi, kami sangat yakini, punya segudang jurus blusukan-musyawarah (baca: ideologi “demokrasi gotong royong” di sebuah (rumah) NKRI yang hadir dengan fondasi Pancasila-UUD 1945 dan ikon seekor burung Garuda: di lehernya bergelantung perisai emblem kelima sila, sambil mencengkram pita Bhinneka Tunggal Ika) (Simak hlm 76d).

Mungkin berlebihan, tetapi mengacu sejarah negeri ini yang selalu saja “Pancasila-UUD45 mujarab sebagai reset” atasi ragam kemelut di samping Soekarno yang sudah menoreh di historis kita ‘sosialisme ala Indonesia”.

Maka, sebuah (cikal bakal) “Laboratorium Orientasi Sosialis-Berkarakter-Bersesuaian Terbesar Kedua di Dunia Setelah Beijing” kiranya baru saja tegak (kembali) di bumi pertiwi.

Sejak jalan ideologis Trisakti-Gotong Royong tampil di pentas politik kita; relatif bersamaan ketika abu almarhum Fidel Castro — salah seorang sahabat Soekarno dalam menentang imperialisme — sedang dalam prosesi meninggalkan Havana (dalam keperkasaan sebuah negeri berorientasi sosialis) menuju peristirahatan terakhir di pemakaman Santa Ifigenia, Santiago de Cuba, Kuba. (Simak/klik hlm79h).