Pancasila Masuk Kotak.

de Facto Bukan de Jure

Perjuangan Kemerdekaan Jilid 2 Sudah dan Sedang Berlangsung

.

Baris pertama tajuk di atas dipinjam dari judul Tajuk Rencana harian Kompas, 1 Juni 2012.

Lamun (namun) Redaksi Dasar Kita (Redaksi/Red) berbeda dengan Kompas yang menutup tajuk rencananya itu dengan:

Ketika kita mencari-cari calon-calon pemimpin nasional, tentu nuansa upaya kita menjaga “Pancasila tidak masuk kotak” sebagai bagian dari rujukan terpenting.

Karenanya, Redaksi memberikan tambahan dua  sub judul pada tajuk tulisan ini: de Facto Bukan de Jure, Perjuangan Kemerdekaan Jilid 2 Sudah dan Sedang Berlangsung.

de Facto 1 Oktober 1965

Pasalnya, menurut hemat Redaksi, Pancasila sejatinya secara de facto (pada praktiknya—Red/Wikipedia) sudah masuk kotak. Malah terhitung sejak 1 Oktober 1965 saat kaum imperialis dan para begundalnya/anteknya (kaum IBe, istilah kami dalam risalah ini—Red) berhasil menuntaskan Kudeta Merangkak (1965-1967) atas Soekarno. (Simak hlm 2b atau klik ini lihat Catatan Kaki 2; juga hlm 2b.1 atau klik ini)

Sebuah kenyataan yang bukan kabar baru. Redaksi sekadar menekankan ulang sebuah absurditas dalam perjalanan negeri tercinta ini.

Absurditas (ketidakmungkinan, kebodohan, keanehan—Red/Badudu, 2005) terkait Pancasila-UUD 1945 yang, misalnya, dengan sangat jelas dipaparkan dalam buku Pemikiran dan Perjuangan Amin Arjoso, Menegakkan Kembali UUD’45(Penerbit Yayasan Kepada Bangsaku, 2010—selanjutnya Redaksi singkatkan: Amin Arjoso, 2010; silakan klik ini)

Seperti pernyataan di Prakata Penerbit buku Amin Arjoso, 2010 (hlm 11) tersebut di bawah tajuk  Menggugat Cengkraman Asing:

Apa yang terjadi setelah bangsa kita memilah sejarah Indonesia dalam pembagian era, yakni era Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi? Yang terjadi adalah, sekarang Indonesia tidak lagi berdaulat di bidang politik, tidak lagi berdikari di bidang ekonomi, dan tidak lagi berkepribadian di bidang budaya.

Orde baru sejak 1967 telah membawa bangsa ini kembali ke cengkraman asing.

Buku Amin Arjoso, 2010, yang menurut hemat Redaksi berisikan serangkaian informasi dan pengetahuan penting atas eksistensi negeri tercinta ini. Khususnya terkait ideologi Pancasila-UUD1945 yang menonjol dalam hal pertarungannya menghadapi cengkraman asing atawa kaum IBe itu—seperti kutipan berikut (masih) di Prakata Penerbit (hlm 9):

Buku ini bukan semata mengupas tentang diri pribadi mantan tokoh GMNI ini, …

Dalam buku ini juga disajikan bukti-bukti adanya manipulasi MPR RI 1999 – 2004 saat mengubah UUD 1945 dengan dalih amandemen.

Amandemen itu sejatinya tak lain adalah sebuah upaya mengganti landasan konstitusi NKRI, yakni UUD 1945 menjadi konstitusi baru, yaitu UUD 2002, melalui risalah dan bukan keputusan MPR.

Buku Amin Arjoso, 2010, yang setidaknya bagi Redaksi melengkapi atau saling melengkapi dengan apa yang dikemukakan mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Prof Sofian Effendi (simak hlm 2b.2 blog ini atau klik ini dan 2b.3 atau klik ini). Juga purnawirawan perwira tinggi angkatan darat Kiki Syahnakri (simak hlm 2b.4 atau klik ini dan hlm 2b.5 atau klik ini).

Kedua tokoh ini senada dalam menyoal absurditas yang mulai mewarnai eksistensi Pancasila-UUD 1945 pascaKudeta Merangkak terlebih makin mengental pascaUUD 2002 (istilah yang pertama kali dipopulerkan Amin Arjoso)–konstitusi baru berstatus cacat hukum lantaran (ini pangkal absurditas itu) tidak legal-prosedural.

Sehingga tulisan Redaksi di hadapan Pembaca Budiman ini hakikatnya adalah sebuah bidasan, respons yang positif atas buku dimaksud. Sekaligus sebuah lansiran sikap Redaksi ikut serta dalam barisan untuk perjungan kemerdekaan jilid 2. Perjuangan untuk menghapus UUD 2002 tersebut, menegakkan Pancasila-UUD 1945, membebaskan diri dari kaum IBe, menuju masyarakat adil makmur, masyarakat sosialis Indonesia, sosialisme khas Indonesia, sosialisme berkarakteristik Indonesia.

Jadi, Redaksi lanjutkan …

Maka sejak Orde Baru, junta militer Soehato pun melenggang dengan “Pancasila sebagai asas tunggal” alias “Pancasila di luar kotak” yang bukan hasil galian Soekarno yang dilansir pada 1 Juni 1945.

Sejak Orde Baru, junta militer Soeharto pun menampilkan beragam sikap nir pancasilais dalam perjalanan bernegara. Semisal tanggal 1 Juni  diabaikan sebagai kelahiran Pancasila; tulisan-tulisan Soekarno ditabukan; tidak heran Amin Arjoso—notabene mantan aktivis GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia berasas ajaran Soekarno: Marhaenisme)—sempat menjadi tahanan politik selama 7 tahun! (Amin Arjoso, 2010, hlm 17).

Sejak Orde Baru, junta militer Soeharto pun memimpin sebuah Republik Indonesia yang dengan tepat digambarkan pewarta senior Kompas Budiarto Shambazy dalam artikelnya 45 Tahun “Kudeta Merangkak” (simak hlm 2b.1 atau klik ini):

”Kudeta merangkak” terhadap BK melenyapkan kejayaan kita sebagai bangsa besar dengan militer disegani, mandiri dengan SDM dan SDA melimpah, …

Sebuah Republik Indonesia yang, sekali lagi, Redaksi ulangi sari pati dari apa yang ditulis penerbit Amin Arjoso, 2010 di atas yang tak lain adalah jauh panggang dari apinya “trisakti” Soekarno:

berdaulat di bidang politik,berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

Tak pelak lagi, Pancasila gadungan ala junta militer Soeharto itu menolak jati dirinya—seiring euforia pembantaian kaum komunis berikut  pelarangan ajarannya—lantaran mengharamkan salah satu dari tiga paham sumber inspirasi tergalinya Pancasila: Nasionalisme, Islamisme, Marxisme (Ir Sukarno Dibawah Bendera Revolusi, Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1965).

Jadi waktu itu boro-boro bicara Marxisme secara terbuka, pembicaraan tentang sosialisme Indonesia, seperti disinggung Burhan D Magenda, dianggap sebagai “bagian dari masa lalu yang buruk” (simak hlm 2b blog ini atau klik ini).

Bahkan seorang tokoh pancasilais sejati berpikiran maju, Bapak Bangsa almarhum Gus Dur yang semasa menjadi Presiden, pada 2002, di era reformasi pula, ketika mengusulkan pencabutan Tap MPRS XXV Tahun 1966 Tentang Pelarangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pun tidak mendapat tanggapan. (Klik ini)

Apalagi seorang rakyat biasa yang jangankan mengaku orang komunis. “Hari-gini” (baca: bahkan nyaris 5 dasawarsa pasca Kudeta Merangkak) begitu ketahuan mengaku ateis dan lalu atas dasar “menghujat” agama, masyarakat membuatnya berurusan dengan aparat negara. Ini yang terjadi dengan seorang calon pegawai negeri sipil di Padang awal tahun 2012 ini. (Klik ini)

Hemat Redaksi, inilah salah satu keberhasilan kaum IBe dalam keterampilan mereka merekayasa kesadaran kolektif sebuah masyarakat target di Dunia Ketiga—termasuk Indonesia di dalamnya. Serangan humas (public relations assault—Red) yang tak tahu malu dan munafik, julukan Stephen Gowans dalam tulisannya “Pembunuhan Massal di Houla” (simak hlm 20c blog ini atau klik ini)

Karenanya, kembali ke junta militer Soeharto vs Pancasila, Redaksi tidak sepenuhnya mufakat dengan cara pandang tajuk rencana Kompas dimaksud itu:

Kenyataannya, selama 32 tahun Orde Baru, Pancasila dibelokkan untuk memertahankan kekuasaan.

Artinya, bagi Redaksi, bukan cuma dibelokkan, Pancasila sejak itu secara de facto sudah (di)masuk(kan) kotak.

Memang Soeharto  tidak mengutak-atik UUD (undang-undang dasar) dalam pengertian amendemen lamun Pancasila yang dibuat masuk kotak oleh kekuasaannya itu, “dilengkapi” UU (undang-undang) menyangkut aspek-aspek strategis justru sejatinya berlawanan dengan Pancasila.

Contoh soal “trisakti” Soekarno yang tinggal kenangan di era Soeharto 

UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, misalnya, berdampak mandulnya Pemerintahan Negeri/Desa Adat di Maluku—kawasan asalnya etnik Ambon—yang berasas masohi atau gotong royong, perasan terakhir Pancasila.

Hal yang sudah Redaksi singgung di hlm 13a blog ini (klik ini).

Sebuah contoh soal di era junta militer Soeharto mewakili sekaligus dua poin dari “trisakti” Soekarno yang tinggal kenangan itu: berdaulat di bidang politik dan berkepribadian di bidang budaya.

Atau contoh soal signifikan lainnya, berikut ini, mewakili poin satu lagi “trisakti” Soekarno yang tinggal kenangan itu: berdikari (berdiri di atas kaki sendiri; kemandirian–Red) di bidang ekonomi.

Di ujung Kudeta Merangkak itu terbit UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA)—ditandai pertambangan tembaga dan emas PT Freeport Indonesia di Papua yang mayoritas sahamnya dimiliki perusahaan asal Amerika Freeport-MacMoran Copper & Gold Inc (klik ini), sebagai PMA pertama yang diteken junta militer Soeharto—sang sulung dari UU tentang penanam modal.

Investasi asing sejatinya bukan barang tabu bagi kaum Marxis-Leninis abad ke-21 yang, misalnya, memandang RRT (Republik Rakyat Tiongkok), adalah sebuah negara sosialis bukan kapitalis (simak hlm 10a blog ini atau klik ini). Tetapi ketika kekuasaan sebuah Republik Indonesia tidak berada di tangan (mandataris) rakyat, ceritanya menjadi lain sama sekali.

“Jalan kapitalisme” (atau negara [semisal RRT] yang, hemat Redaksi meminjam Arief Budiman [simak hlm 2a atau klik ini], berformasi sosial kapitalistis; secara sadar dan sengaja  [atas mandat rakyat] menempatkan diri sebagai “kapitalisme negara”) kita dan RRT, misalnya, hari-hari ini secara hakiki sangat berbeda.

Khususnya dalam hal keberpihakan negara pada massa rakyat, keberpihakan negara dalam membela kepentingan-kepentingan (mendasar) massa rakyat. Dan lebih esensi lagi dalam hal menegakkan kemandirian dan martabat bangsa menghadapi tekanan imperialisme.

Makanya Redaksi mufakat dengan (sebagian) sitiran tulisan Richard Robison “Negara Birokrasi Militer” (Sydney University, 1978/Grup Studi Mahasiswa Ilmu-ilmu Sosial Bandung-Bogor-Jakarta):

UUPMA telah … menjadi basis dominasi investasi korporat Amerika dan Jepang, dan menyajikan konsesi-konsesi pajak, kelonggaran-kelonggaran bea cukai pada impor bahan mentah dan bahan baku … Dengan demikian, modal asing dengan cepat menempati kembali peran dominannya dalam ekonomi …

(Dimuat dalam buku MR Siregar “Tragedi Manusia dan Kemanusiaan”, Penerbit Tapol, Amsterdam, 1995, hlm 332).

 Sebuah Prelude, Titik Tolak Perjuangan Kemerdekaan Jilid 2

Tak pelak lagi, awal Kudeta Merangkak adalah masuk kotaknya Pancasila secara de facto sekaligus, bagi kaum IBe, merupakan prelude untuk menggenapinya secara de jure (menurut hukum—Red/Wikipedia).

Lamun berbarengan, bagi kita, setidaknya bagi Redaksi, mencoba memaknai dan meyakini Kudeta Merangkak itu: sebuah titik tolak (baca: titik untuk ditolak) dimulainya perjuangan kemerdekaan jilid 2!

Atau dalam seruan dan semboyan yang lebih tegas dari almarhum Soetardjo Soerjogoeritno menutup risalahnya Pintu Gerbang Penjajahan Baru (Armin Arjoso, 2010, hlm 18):

Untuk itu marilah kita bangkitkan kembali kesadaran menentang sistem penjajahan baru yang saat ini terus ditanamkan oleh imperialis/kapitalis asing dan dikembangluaskan oleh para anteknya yang bersembunyi dibalik baju nasional. Ingat kata Bung Karno: “Revolusi belum selesai”.  “Rawe-rawe rantas, malang-malang putung!” (harafiah: yang menjulur dipotong, yang menghalang dipatahkan–Red/KBBI, 1999)

(Bersambung ke hlm 22a atau klik ini)

4 responses »

  1. Blog yang bagus … semoga bisa memberikan pencerahan dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Terima kasih.

    Redaksi Dasar Kita

    Terima kasih kembali Bung Agus. Semoga.

    Salam hangat

    Suka

  2. Tulisan yang luar biasa. Ijin share mas 😀

    Redaksi Dasar Kita

    Bung Sonny Fadli, terima kasih untuk komentar. Oh, silakan saja, dengan senang hati.

    Toh, kami sekadar merangkum dari sana-sini. Esensi pikiran-pikiran para tokoh itu yang seyogianya tersebar luas untuk sebuah Indonesia kita yang lebih baik, nyaman dan bersih di masa datang.

    Sekali lagi, terima kasih untuk ikut berbagi.

    Salam hangat

    Suka

  3. Merdeka …

    GMNI Sumedang

    Redaksi Dasar Kita

    Terima kasih Bung Bhawana sudah mampir dan beri semangat perjuangan.

    Tetap Merdeka!
    (Pinjam salam penutup dari almarhum Soetardjo Sorjogoeritno dalam tulisannya Pintu Gerbang Penjajahan Baru di Amin Arjoso, 2010, hlm 18)

    Suka

  4. Saya bingung baca tulisan ini. Sepertinya ada ketidaksinkronan antara gagasan dengan yang tertulis.

    Redaksi Dasar Kita

    Terima kasih Kawan Pelanggar sudah mampir dan meninggalkan komentar.

    Mohon dijelaskan lebih lanjut atau setidaknya inti dari ketidaksinkronan dimaksud yang membuat bingung itu.

    Salam hangat.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s