55.Peng Red (53) – 14 Apr ’15

Standar

Sebuah Tawaran Menjawab Tantangan Ahok:

.

Parpol Baru? Kenapa Tidak!
Landasannya: Pemikiran USDEK-Sukarno

.
Oleh Redaksi Dasar Kita

.
.
“Walaupun semua parpol di Indonesia enggak beres, yang namanya bernegara ya harus berpolitik, politik ya harus masuk ke parpol, itu sudah konstitusi yang mengatur. Kalau tidak mau masuk parpol yang ada, ya bikin parpol baru yang isinya anak-anak muda idealis, yang penting lakukan perubahan,” ujar Basuki seperti ditulis Kompas.com (12/4/2015) di bawah tajuk “Ahok Ajak Para Pemuda Mau Jadi Anggota DPRD”.

Meski cuma pewarta warga atau gagah-gagahannya aktivis-klik yang semuanya itu tak lebih dari omdo, kami, Redaksi Dasar Kita, antusias membidas, merespons. Dengan “sebuah tawaran menjawab tantangan Ahok” seperti tajuk di atas.

***

Kawan, Selamat Datang di blog kami pengeposan (posting) ke-53 bertarikh 14 April 2015.

Seperti sudah disimak di atas, pada pengeposan kali ini, Redaksi Dasar Kita awali dengan “sebuah tawaran menjawab tantangan Ahok:” sebuah partai politik baru. Parpol baru berlandaskan pemikiran Sukarno: USDEK.

Selanjutnya silakan simak hlm 55a.

Semoga media ini bermanfaat.

Selamat Membaca Kawan Pembaca Budiman.

ooOoo

54. Peng Red (52) – 14 Mar ’15

Standar

Tiga Tanya untuk PDI-P
Jelang Kongres IV, Denpasar, Bali, 9-12 April 2015

.

Oleh Redaksi Dasar Kita

.

.

1) Bagaimana sejatinya sikap PDI-P terhadap UUD 2002?

 .

Sebuah konstitusi baru yang bukan lagi amendemen atas UUD 1945, yang diopsikan Dimyati Hartono dengan memberlakukan kembali konstusi awal tersebut plus diamendemen pada semangat Tritunggal (Pembukaan-Batang Tubuh-Penjelasan) UUD 1945?

.

2) Bagaimana sejatinya sikap PDI-P atas “4 pilar bangsa” (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika)?

.

Empat pilar yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, sementara MPR (bukan lagi locus of power/Presiden bukan lagi “Mandataris MPR” sebagai produk UUD 2002) masih mensosialisasikannya dengan kata lain bukankah lembaga sangat terhormat ini sedang mengabaikan hukum dengan sengaja melawan keputusan MK meski kemudian ada “kompromi politik” antara MK dan MPR (sama-sama produk UUD 2002) ala “penyelundupan hukum” terbitnya UUD 2002 itu?

.

3) Bagaimana sejatinya sikap PDI-P terhadap “Jalan Ideologis” dari Visi Misi Pemerintahan Jokowi-JK yakni Trisakti-Gotong Royong?

.

Jalan ideologis yang sesungguhnya “disempurnakan” Sukarno menjadi Manipol USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia) sebagai konsep Sosialisme Indonesia, jelang beliau dikudeta-merangkak; yang seharusnya disosialisasikan PDI-P ketimbang 4 pilar yang sejatinya hanya “satu basis ideologi di mana berdiri superstruktur yang bersesuaian: PANCASILA-UUD 1945″?

.

Catatan Redaksi Dasar Kita

Silakan klik kata-kata/kalimat yang berwarna biru, untuk akses ke halaman/link terkait.

***

Kawan, Selamat Datang di blog kami pengeposan (posting) ke-52 bertarikh 14 Maret 2015.

Pada pengeposan kali, Redaksi Dasar Kita dalam menyambut Kongres PDI-P IV, Denpasar, Bali, 9 – 12 April 2015, menurunkan tiga tanya seperti terpampang di atas.

Sekaligus, berbeda dengan risalah-risalah sebelumnya, Redaksi membatasi diri hanya pada ketiga pertanyaan tersebut. Tanpa elaborasi lanjut.

Dengan alasan, meski kami “bukan apa-apa atau siapa-siapa”, sebagai warga yang mendukung tanpa reserve pemerintahan Jokowi-JK, kami terus terang bingung dengan sepak terjang PDI-P. Sebuah parpol berkuasa, parpol pengusung Presiden Joko Widodo. Khususnya, ketika parpol ini mengemuka, kondang sebagai penganut “Sukarnois” atau “Marhaenisme”.

PDI-P yang meskipun sukses besar “menemukan dan mengorbitkan” Jokowi bahkan digenapi “Jalan Ideologis” dalam visi misi Trisakti-Gotong Royong – pemikiran esensial Sukarno yang “menghilang” sejak junta militer Suharto berkuasa – pada saat bersamaan muncul keraguan.

Keraguan parpol tua ini ketika harus tanpa reserve mendukung Jokowi-JK dalam (sebutan kami) DEI (devide et impera) KPK-Polri, atau terhadap “sejawat strategis” Jokowi dalam DEI DPRD DKI-Ahok, adalah pangkal kebingungan-kebingungan yang kami maksud itu.

Apalagi, diwaritakan (Kompas.com, 14/3/2015) bahwa tema Kongres IV itu “Aku Melihat Indonesia” diambil dari pemikiran Sukarno. Yang juga akan menjadi tema pidato pembukaan kongres oleh Ibu Megawati.

Inilah argumentasi kami, berharap (meski apa ada orang PDI-P yang mampir di blog ini?) PDI-P sendiri yang akan menjawab tiga tanya tersebut, mengelaborasinya lebih lanjut. Semoga.

Sementara, sebagai “rencana B” atas “rencan A” yang merupakan jawaban terhadap 3 tanya tersebut, kami kini dan seterusnya ke depan, lebih menaruh harapan pada Partai Nasional Demokrat, NasDem Surya Paloh. Sebuah parpol  – juga Sukarnois – yang kami harapkan dalam ajang politik Indonesia hari-hari ini dan ke depannya akan menjadi andalan Jokowi-JK memerkuat “Front Persatuan” dalam menggolkan visi misi mereka.

Lantaran partai politik (progresif revolusioner) pendukung tanpa reserve penguasa (khususnya di Dunia Ketiga), mutlak bagi perubahan sebuah nasion masyarakat.

Seperti salah satu bukti signifikan, Republik Rakyat Tiongkok, yang dalam tiga dasawarsa berhasil angkat 660-an juta penduduknya keluar dari kemiskinan ekstrim versi Bank Dunia, berkat “partai harus bersatu” (ucapan Presiden RRT Xi Jinping pada Jokowi).

Silakan simak hlm 54a.

ooOoo

.

Pelajaran Fundamental-Ekonomi dari Lee Kwan Yew

Oleh John Ross

.
Sumber: blog John Ross Key Trends in Globalisation, 23 Maret 2015

.
Dibahasaindonesikan oleh Redaksi Dasar Kita

.

Dalam huhungannya dengan kepergian Lee Kwan Yew, John Ross menurukan risalah yang Redaksi bahasaindonesiakan “Pelajaran Fundamental-Ekonomi dari Lee Kwan Yew”. Diposkan sebagai terbarui dari pengeposan bulanan 14 Maret 2015.

Silakan simak hlm 54b.

ooOoo

.

RI dan Kuba Siap Kerjasama Tingkatkan Ketahanan Pangan

.

.

.

Setidaknya untuk Redaksi Dasar Kita, warita satu ini penting. Mengingat pemerintahan Jokowi-JK — konsisten dengan “Jalan Ideologis” (simak visi misi hlm 44b.1 atau hlm 44b atau juga di dalam risalah renungan hlm 51a) — tidak hanya berhubungan dengan negara-negara Barat tapi juga negara-negara (pinjam Vince Sherman) “sosialis sesungguhnya ada”. Tentunya, kesepakatan yang sama-sama menguntungkan atau “win-win deals” yang menjadi salah satu yang mengemuka dari kebijakan Presiden RRT Xi Jinping — bukan penyebaran kekaisaran kaos — seperti ditulis Pepe Escobar

Siakan simak hlm 54c.

.

ooOoo

.

Pendemo Kesal Dibayar Cuma Rp 50.000, Tak Bertemu Ahok Pula

.

.

.

Ini salah satu warita yang dengan jelas mengungkap pendemo yang dibayar. Menariknya lagi, karena demo tersebut diametral Ahok. Sehingga, sulit bagi pihak yang akhir-akhir ini sedang beseteru dengan Ahok, untuk  berkilah. Berdalih menghindar dari tengarai bahwa mereka adalah penyandang dana demonstrasi dimaksud.

Sebuah lagi karut-marut republik ini, yang kami yakini tak terlepas dari hasil yang dipetik sedekade lebih konstitusi gadungan UUD 2002 diberlakukan. Yang hari-hari ini oleh pemerintahan Jokowi-JK sedang digelar “karpet merah” solusi cerdas dan cantik atasi UUD 2002 tersebut (simak hlm 51a).

Silakan simak hlm 54d.

Semoga media ini bermanfaat.

Selamat Membaca Kawan Pembaca Budiman.

.

ooOoo

53. Peng Red (51) -14 Feb ’15

Standar

Pergilah ke Barat, Han Muda

.
Oleh: Pepe Escobar

Sumber: Russia Today, RT http://rt.com/op-edge/215147-china-politics-asia-russia/

Waktu publikasi: 17 Desember 2014, Pk 11.35

Dibahasaindonesiakan oleh Redaksi Dasar Kita

.

Kawan, Selamat Datang di blog kami pengeposan (posting) ke-53 bertarikh 14 Februari 2015.

Bagi Redaksi Dasar Kita pelantikan Presiden-Wakil Presiden pada 20 Oktober 2014, adalah pembatas zaman, watershed (pinjam istilah Asvi W Adam untuk peristiwa ‘65; simak hlm 24a). Di mana sesudahnya hingga hari ini Indonesia berada di era “Kemerdekaan Jilid 2”.

Argumennya, Redaksi alaskan pada “Jalan Ideologis” yang dicanangkan Jokowi-JK: Trisakti-Masohi/Gotong Royong dalam visi misi mereka (simak hlm 44b). Yang bagi Redaksi, baru engah belakangan, merupakan solusi cerdas dan cantik atasi konstitusi gadungan UUD 2002 (simak hlm 51a).

“Jalan ideologis” yang mustahil kita harapkan dari junta militer Suharto dan SBY sebagai Presiden terpilih pertama bukan mandataris MPR. Yang sikap pro-Barat kedua penguasa ini kental sekali. (Simak hlm 35a).

Pertanyaannya. Apakah Kemerdekaan Jilid 2 ini akan bertahan lebih lama dari Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang hanya mencapai 20 tahun itu? Ataukah malah hanya bertahan kurang dari 5 tahun (seperti kabar burung yang sudah beredar bahkan sebelum Jokowi-JK dilantik pascamemenangkan pemilu 2014 dan suara-suara pemakzulan yang kini merebak)? Seperti era almarhum Gus Dur dan Megawati yang sulit dikatakan “darling”-nya Barat.

Hemat Redaksi, kuncinya jawabannya terletak pada partai politik pendukung. Dalam hal ini PDI-P dan NasDem yang kondang sebagai kaum Sukarnois, di samping empat parpol lainnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat, PKB, Hanura, PKPI dan PPP.

Artinya, dalam panggung politik dunia modern bahkan dunia disebut-sebut sudah berada pada era pascamodern, apapun sistem pemerintahan/ideologi negeri bersangkutan, parpol tetap merupakan sarana efektif bagi suatu perubahan sosial politik termasuk ekonomi negeri tersebut.

Dalam konteks ini, tulisan Pepe Escobar yang bersumber dari RT tersebut, kami bahasaindonesiakan pada pengeposan kali ini.

Memang, Escobar tidak sedang menilik parpol dan perubahan sebuah negeri.

Tapi menimbang sebuah negeri raksasa yang sedang menggeliat, merambah ke seluruh muka bumi ini bukan untuk berhegemoni-ria atas negeri-negeri yang dirambahnya. Tapi “sekadar” menawarkan sebuah hubungan anatarnegara pada kesepakatan “sama-sama untung” (“win-win” deals — Red DK) yang pernah dilakoninya dahulu kala. Dan yang kini Tiongkok ingin “mengartikulasikan kembali” pada awal abad 21 ini: Jalan Sutra Baru.

Kerja mahabesar ini hanya mungkin oleh dukungan tanpa reserve parpol yang kuat baik ideologis maupun politis terhadap pemerintahannya. Pemerintah yang berkomitmen penuh pada rakyat lantaran kediktatoran proletar yang dianutnya, sejalan garis partai, tak memberi ruang sedikitpun bagi kapitalisme untuk berdaulat atas rakyat “tanpa sepengetahuan” partai.

Kapitalisme dan kaum kapitalisnya “dibiarkan” mencapai puncak kejayaannya yang sejati, sesuai “road map” yang dicanangkan Marx: feodalisme–kapitalisme maju–sosialisme. Lantas seperti dikatakan Duan Zhongqiao:

Ekonomi milik-negara adalah berdasarkan kesadaran untuk menuju sosialisme yang digambarkan Marx.

Ekonomi individual bisa mau atau tidak untuk bergerak langsung ke sosialisme. Ekonomi kapitalis tidak bisa bergerak ke sosialisme secara spontan dan niscaya melawan sosialisme.

Jika hanya ekonomi milik-negara yang menduduki posisi terdepan dalam keseluruhan ekonomi pasar, akan memungkinkan negara-negara sosialis mendesak suatu orientasi sosialis bagi seluruh masyarakat dan mentransformasikan sektor ekonomi kapitalis, ketika ia kehilangan alasan untuk eksistensi, ke dalam ekonomi sosialis.
(Simak hlm 10a)

Sekali lagi, tulisan Pepe Escobar Redaksi tempatkan dalam konteks ini.

Dan Pemerintahan Jokowi-JK dengan “Jalan Ideologis”-nya  sudah “on track” pada tawaran RRT-Xi Jinping ini — lema “maritim” disebut sampai tiga kali dalam visi misi. Hal yang membuat “mereka”, kaum globalis yang sukses membuat kemerdekaan kita hanya berumur 2 dekade, berang!

Politik jadul devide et impera pun tampaknya dimainkan kembali. Kita dibuat sibuk dengan bertengkar satu sama lain “ala ’65”, tapi kini atas nama “penegakan hukum”. Jadinya, boro-boro ingat “Jalan Ideologis” — yang justru penjamin masa depan anak cucu kita.

Silakan saja, simak Pepe Escobar di hlm 53a.

ooOoo

.

Warita/Risalah Khusus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pasca-14 Feb ’15

Gema Praksis Jati Diri-Dasar Kita ala (Jokowi)-Ahok

Blog Dasar Kita murni nirprofit, dan tidak ada hubungan sama sekali dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk secara personal dengan pejabat/para pejabat terkait apalagi dengan (Bang Jokowi maupun) Bang Ahok; ini semata karena kepemimpinan  mereka menurut hemat kami sangat Pancasilais juga sangat menginspirasikan bagi perjuangan kemerdekaan jilid 2 per 20/10/2014

.

Ahok: Nanti Cerita Sama Cucu, Ada Gubernur Berani Lawan Semuanya

.

Sumber: Kompas.com, 4 Maret 2015 Pk 17.54

.

.

Maaf, Kawan Pembaca, langsung saja disimak. Tajuk Kompas.com di atas  sudah cukup jelas

Silakan klik hlm 53b.

ooOoo

Kebijakan Susi Bikin Stok Tuna di Pasaran Dunia Berkurang

.
.
Warita ini sengaja Redaksi muat utuh di blog ini. Setidaknya, untuk ikut mewaritakan yang dilansir kompas.com, bahwa pemerintahan Jokowi-JK dengan kabinetnya, dalam hal ini kementerian yang dipimpin Ibu Susi, sudah menunjukkan kinerjanya. Sehingga, ketimbang kita “terpancing” pada hal-hal negatif ala devide et impera (politik adu domba oleh penjajah), lebih baik kita sambut positif salah satu hasil kerja bagus Jokowi-JK dan kbinetnya ini.
.
Silakan simak hlm 53c.
.
Semoga media ini bermanfaat.

Selamat Membaca Kawan Pembaca Budiman.

ooOoo

52. Peng Red (50)-16 Jan ’15

Standar

Tiongkok adalah Kontribusi Terbesar Dunia bagi Pengembangan Riil Hak-Hak Asasi Manusia

.

Oleh John Ross

.
Sumber: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/148cfcc53876b785

.
Dibahasaindonesikan oleh Redaksi Dasar Kita

.

Kawan, Selamat Datang di blog kami pengeposan (posting) ke-52 bertarikh 16 Januari 2015.

Mengawali tahun 2015 ini, Redaksi Dasar Kita menurunkan artikel “Tiongkok adalah Pengontribusi Terbesar Dunia bagi Pengembangan Riil Hak-Hak Asasi Manusia”.

Sebuah karya John Ross versi Bahasa (oleh Redaksi) yang isinya bertalian dengan hak-hak asasi manusia (HAM).

Tulisan Ross ini sengaja Redaksi pilih, mengingat di media massa arus utama pemahaman HAM yang menonjol adalah dari “versi Barat” khususnya yang diusung oleh para aktivis, para “pejuang” prodemokrasi yang kondang sejak era rezim militer Suharto.

Ketika hari-hari ini di awal tahun yang baru ini, mencuat isu-isu seperti eksekusi hukuman mati dan secara tidak langsung pada penetapan Kapolri di era pemerintahan Trisakti-Masohi/Gotong Royong Jokowi-JK.

Kapolri yang merupakan orang nomor satu lembaga negara yang pertama-tama berkompeten sebagai “fungsi pemaksa” dalam menegakkkan hukum terkait isu HAM.

Padahal, dari risalah Ross ini, ternyata yang lebih hakiki dari HAM antara lain usia harapan hidup, melek huruf, buta huruf, dan seterusnya.

Terlebih ketika Jokowi-JK sesuai visi misi (simak hlm 44b) bermaksud “menghadirkan negara”.

Silakan simak hlm 52a.

Semoga media ini bermanfaat.

Selamat Membaca Kawan Pembaca Budiman.

.
ooOoo

51. Peng Red (49)-14 Des ’14

Standar

DK-Des 2014-Peng Red-Silang-Sengaja

.

Renungan Akhir Tahun 2014:
Menyambut Pemerintahan Jokowi-JK Kabinet Kerja 2014-2019

.

Jalan Ideologis Trisakti-Gotong Royong
Solusi Cerdas & Cantik Jokowi-JK
Atasi Konstitusi Gadungan UUD 2002

.

Sebuah “Karpet Merah” untuk Amendemen pada Greget Tritunggal (Pembukaan—Batang Tubuh—Penjelasan) UUD 1945

.

Kawan, Selamat Datang di blog kami pengeposan (posting) ke-49 bertarikh 14 Desember 2014.

Menutup tahun 2014 ini, Redaksi Dasar Kita menurunkan “Renungan Akhir Tahun 2014” sekaligus “Menyambut Pemerintahan Jokowi-JK Kabinet Kerja 2014-2019” yang belum genap 100 hari pada penutupan tahun ini.

Dan renungan dimaksud, tadinya diberi judul utama dengan tambahan keterangan berikut di isi-isalah.

“Menyimak (ulang) VISI MISI DAN PROGRAM AKSI JOKOWI-JUSUF KALLA 2014″– selanjutnya Redaksi singkat VMPA J2K. Yang pada halaman depan (cover) VMPA J2K tercantum beranda judul: JALAN PERUBAHAN UNTUK INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN.

Kemudian diajukan pertanyaan sederhana. Kenapa perlu disimak kembali VMPA J2K? Jawabannya pun sederhana: penting!

Penting, berhubung belum lagi genap 100 hari, Pemerintahan Jokowi-JK Kabinet Kerja tampak konsisten mengimplementasikan secara bertahap Program Aksi sebagai bagian praksis dari VMPA J2K.

Artinya, ketika masing-masing kita akan mengomentari langkah-langkah keseharian pemerintah J2K, seyogianya VMPA J2K disimak dulu. Sehingga kurang lebih tahu “duduk perkara”-nya. Di sini, pentingnya VMPA J2K. Terlebih ketika kita dalam posisi mendukung sebuah Indonesia Hebat.

Tetapi ketika Redaksi sendiri mulai menyimak VMPA J2K , khususnya di halaman-halaman awal, tiba-tiba malah terkejut! Kaget luar biasa!

Bahwa kami, Redaksi Dasar Kita, yang selama ini getol menyoal konstitusi awal Pancasila-UUD 1945 yang telah digusur secara de facto oleh UUD 2002/niramendemen UUD 1945 itu, berulang kali menyuarakan perlunya amendemen. Amendemen, seperti direkomendasikan oleh Prof Dimyati Hartono (2009), yakni pada greget Tritunggal (Pembukaan-Batang Tubuh-Penjelasan) UUD 1945.

Ternyata kami selama ini tidak engah. Bahwa pasangan capres-cawapres Jokowi-JK, yang kini memimpin Kabinet Kerja Pemerintahan RI periode 2014-2019, dalam VMPA J2K itu telah memberikan solusi “cerdas dan cantik” atas kemahabencanaan konstitusi kita ini.

Alhasil, tajuk awal itu kami batalkan. Dicoret. Diganti dengan yang lebih eksplisit: Jalan Ideologis Trisakti-Gotong Royong, Solusi Cerdas & Cantik Jokowi-JK Atasi Konstitusi Gadungan UUD 2002. Dengan subjudul Sebuah “Karpet Merah” untuk Amendemen pada Greget Tritunggal (Pembukaan Batang Tubuh—Penjelasan) UUD 1945.

Ya, tajuk yang “baru” ini, mengikhtisarkan solusi cerdas dan cantik Pemerintahan J2K dalam VMPA J2K untuk secara perlahan tapi pasti menggelar “Karpet Merah” itu.

Secara perlahan tapi pasti syarat-syarat material dari basis jalan ideologis Trisakti-Gotong Royong akan dan sedang memotong akar-akar konstitusi gadungan UUD 2002 yang telah merambah ke mana-mana. Melapangkan jalan bagi amendemen tersebut.

Lamun, renungan di akhir tahun 2014 ini hakikatnya tetap saja sebuah ajakan kepada Kawan Pembaca Budiman untuk penting “menyimak (ulang) VMPA J2K” (atau simak hlm 44b.1). Grafis dengan coretan hitam atas judul awal yang sengaja kami tampilkan di atas, menegaskan hal ini.

Ajakan yang tentunya tak lepas dari sikap kami (yang mencoba berpendekatan materialis, basis-superstruktur, simak hlm 23a untuk lebih jelasnya) terhadap VMPA J2K. Khususnya dalam konteks keterkejutan kami atas solusi cerdas dan cantik Pemerintahan J2K. Atas isu yang selama ini kami usung, menyoal konstitusi gadungan UUD 2002/niramendemen UUD 1945 (simak hlm 21a dan hlm 22a).

Kawan Pembaca Budiman kiranya dapat memilahnya. Bahkan mengabaikan ajakan ini, mengakses langsung VMPA J2K. Lamun, sebelumnya, bagaimana bila sempatkan  dulu-lah merenung bersama kami …

Silakan simak hlm 51a.

Semoga media ini bermanfaat.

Selamat Membaca Kawan Pembaca Budiman.

ooOoo

 

50. Peng Red (48)-14 Nov ’14

Standar

Ahok Resmi Jadi Gubernur DKI Jakarta, Ini Pernyataan Resmi DPRD

.
Sumber: Kompas.com, Jumat, 14 November 2014 | 13:05 WIB
.

152028520140918-153615780x390

.

 Kawan, Selamat Datang di blog kami pengeposan (posting) ke-48 bertarikh 14 November 2014.

Akhirnya Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Warita yang kami kutip utuh dari Kompas.com lantaran bukan saja berisi pernyataan resmi DPRD, lamun ada warita lain di situ: “Ahok: Perasaannya Senang Saja, Berarti DPRD ini tidak dikuasai KMP”.

Yang hemat Redaksi Dasar Kita sangat signifikan bagi negeri ini yang di bawah kepemimpinan Jokowi-JK. Dalam konteks hubungan Presiden-DPR yang sesuai UUD 2002 namun bertentangan UUD 1945. Artinya, kasus Ahok ini semoga membuat kita semua, khususnya pemerintahan Jokowi-JK, untuk tidak mengabaikan untuk menimbang UUD 2002 cacat hukum itu. Malahan demi keajekan dan kesuksesan visi misi pemerintah sendiri (simak hlm 44b).

Silakan simak hlm 50a.

.

ooOoo

.

Begini Surat Rekomendasi Pembubaran FPI yang Dibikin Ahok

.

.

.1909525surat-fpi780x390

.

.

.

.

Sebelumnya, ada warita signifikan bagi perjalanan ke depan negeri kita tercinta. Dua surat rekomendasi pembubaran FPI dari Ahok. Silakan langsung saja simak hlm 50b.

.

ooOoo

.

Indonesia Mengatakan Menyambut Bisnis Tiongkok dalam Pembangunan Infrastruktur

.

Sumber: english.cntv.com (Xinhua), November 9, 2014 16:50 BJT

.

Dibahasaindonesiakan oleh Redaksi Dasar Kita

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dari mancanegara kabar pertemuan APEC ke-22 di Beijing bersumber english.cntv.com/Xinhua. Presiden Jokowi membuktikan lagi tekadnya untuk “kerja-kerja-kerja”. RRT bukan saja negeri asing pertama yang ditelepon, juga merupakan negeri pertama yang dikunjungi untuk mengadakan pertemuan bilateral sebelum konferensi APEC berlangsung.

Silakan simak hlm 50c.

ooOoo

.

Presiden Tiongkok Mengusulkan Mimpi Asia-Pasifik

.
Sumber: chinadaily.com.cn, (Xinhua) Terbarui: November 9, 2014 10:52

.

Dibahasaindonesiakan oleh Redaksi Dasar Kita

.

.

Masih dari APEC ke-22 di Beijing. Sambutan pembuka Presiden RRT Xi Jinping, bagi Redaksi Dasar Kita menunjukkan secara subtil, tidak harafiah sosialisme berkarakteristik Tiongkok. Setidaknya dari cuplikan berikut: “Reformasi komprehensif mendalam tidak hanya akan membebaskan tenaga produktif tetapi juga melepaskan (unleash—Red DK) vitalitas masyarakat,” kata Xi. “Ini akan menjadi kekuatan pendorong yang kuat bagi pembangunan ekonomi dan sosial Tiongkok.”

Silakan simak hlm 50d.

.

ooOoo

.

Pertemuan Para Pemimpin APEC Diadakan di Beijing

.

Sumber: hunan.gov.cn, (Xinhua), November 11, 2014

.

Dibahasaindonesiakan oleh Redaksi Dasar Kita

.

.

.

.

Masih dengan APEC ke-22 di Beijing, Tiongkok. Bangga! Presiden Jokowi di antara Putin, Xi dan Obama.
Silakan simak lebih lanjut foto kedua foto ini berikut teksnya di hlm 50e.
.
.
ooOoo
.
.
.
 
Tak ketinggalan, masih dari APEC 2014, audio visual Pidato Presiden Joko Widodo lewat YouTube.
.
Silakan simak/klik hlm 50f.
.
ooOoo
.

Jokowi Tetapkan Harga Premium Rp 8.500 dan Solar Rp 7.500

.

.
.
Kami sengaja memuat utuh warita kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) Premiun dan Solar bersumber Kompas.com ini, dalam salah satu upaya Redaksi untuk mendukung tanpa reserve pemerintahan Jokowi-JK.
.
Malah hemat Redaksi, kenaikan harga BBM kali ini, adalah sebuah “terobosan” Jokowi-JK.
.
Selanjutnya silakan simak warita bersumber Kompas.com ini, berikut Catatan Redaksi Dasar Kita, di hlm 50f.2.
.
ooOoo
.

Ahok Resmi Menjadi Gubernur DKI Jakarta

.

.
.
“Saya tadi bilang ke Pak Jokowi. Ini keajaiban dunia, dua tahun kita dilantik bersama. Sekarang malah Bapak Jokowi yang lantik,” seloroh Ahok semringah,” demkian cuplikan warita yang dilansir Kompas.com, 19/11/2014, 15:15 WIB bertajuk “Dilantik Jokowi, Ahok Sebut ‘Ini Keajaiban Dunia’ “.
Silakan simak hlm 50a.1.
.
ooOoo
.

Ini yang Dipelajari Jokowi dari Presiden Xi Jinping

.

Sumber: Kompas.com, Selasa, 18 November 2014 | 12:41 WIB  

.

Pertama beliau sampaikan partai harus bersatu karena menguatkan negara. Di mereka bisa, di kita itu yang sulit. Ini yang pertama langsung sulit,” seloroh Jokowi di Istana Negara …

Kedua, kata Jokowi, Jinping menyampaikan bahwa setiap negara harus memiliki gagasan, visi, dan mimpi yang besar. Dia menilai sebuah negara perlu rencana jangka panjang untuk 50-100 tahun akan datang.

Hal ketiga yang disebut Jokowi dipelajarinya dari Jinping adalah soal pembangunan infrastruktur dan konektivitas.

.

Silakan simak hlm 50h.
.
Semoga media ini bermanfaat.
.
Selamat membaca Kawan Pembaca Budiman.

ooOoo

49. Peng Red (47)-14 Okt ’14

Standar

Selamat kepada
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
dan
Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla

.
Semoga Menjadi
Mandataris MPR (Diegezamte Staatgewallt liegt allein bei der Majelis)
Sesuai Penjelasan UUD 1945

.
Salah Satu dari ‘Harga Mati’
Tritunggal (Pembukaan—Batang Tubuh—Penjelasan) UUD 1945
.
.

Kawan, Selamat Datang di blog kami pengeposan (posting) ke-47 bertarikh 14 Oktober 2014.
Kurang dari sepekan ke depan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla akan dilantik pada 20 Oktober 2014.

Berharap Pemerintah Jokowi-JK, cepat atau lambat, mengeluarkan “veto” atau “dekrit” membatalkan demi hukum UUD 2002/niramendemen UUD 1945—karena masih tegaknya secara legal Dekrit Presiden 5 Juli 1959—kemudian diamendemen pada greget Tritunggal (Pembukaan—Batang Tubuh—Penjelasan) UUD 1945. Mengembalikan Presiden sebagai Mandataris MPR (Diegezamte Staatgewallt liegt allein bei der Majelis) yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Vertretungsorgan des Willens des Staatvolkes).

Mandataris MPR yang kini sudah tiada berbarengan Penjelasan UUD 1945—salahsatu dari Tritunggal (Pembukaan-Batang Tubuh-Penjelasan) UUD 1945—yang dihapus saat “amendemen” I, II, III dan IV UUD 1945 yang cacat hukum dan dilansir pada 1999-2002 (bareng kerusuhan Ambon yang masih marak-maraknya); kemudian dikenal sebagai UUD 2002 lantaran sudah sebuah konstitusi “baru” bukan lagi “amendemen” atas UUD 1945.

Hal yang adalah suatu keniscayaan, bukan saja karena perintah ‘harga mati’ atau Tritunggal UUD 45, namun visi misi Jokowi-JK Trisakti-Masohi/Gotong Royong (simak hlm 44b) “habitat”-nya adalah UUD 1945 bukan UUD 2002.

Karenanya, dalam pengeposan kali ini, Redaksi memuat utuh Penjelasan UUD 1945,  bagian yang dihilangkan—dengan argumentasi yang tidak jelas—saat terbitnya UUD 2002 hasil “penyelundupan hukum” itu. (Simak hlm 21a dan hlm 22a).

Silakan simak hlm 49a.

ooOoo

.

Ini Pidato Lengkap Jokowi Saat Pelantikan Presiden

.

Sumber: detikNews, Senin, 20/10/2014, hlm 1, hlm2, hlm 3, hlm 4

.

.

Masih terkait pelantikan Jokowi-JK dilantik pada 20 Oktober 2014 tersebut. Redaksi muat di sini pidato Presiden Joko Widodo dimaksud. Dikutip dari detikNews seperti pada alamat di atas.

Silakan simak hlm 49b.

.

ooOoo

Jokowi Telepon Presiden Tiongkok: “Good morning, who’s speaking?”

.
Sumber: Kompas.com, Jumat, 24 Oktober 2014 | 11:11 WIB

.

.

.

Warita terbarui ini Redaksi kutip utuh dari Kompas.com. Kabar RRT, negara yang pertama kali dikontak oleh Jokowi sekalipun kabinet belum terbentuk. Redaksi menambahkan di akhir kabar ini, argumentasi pemuatan utuh warita ini.

Silakan simak hlm 49c.

ooOoo

.

TERBARUI:

Warita/Risalah Khusus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pasca-14 Okt ’14

Gema Praksis Jati Diri-Dasar Kita ala (Jokowi)-Ahok

Blog Dasar Kita murni nirprofit, dan tidak ada hubungan sama sekali dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk secara personal dengan pejabat/para pejabat terkait apalagi dengan (Bang Jokowi maupun) Bang Ahok; ini semata karena kepemimpinan  mereka menurut hemat kami sangat pancasilais juga sangat menginspirasikan bagi perjuangan kemerdekaan jilid 2

———————————————————————————–

Ahok dan Anak (Foto-foto Kompas.com/Kurnia Sari Aziza/Silvita Agmasari)

.

.

.

.

.

Untuk warita terbarui terkait Pemprov DKI, kini giliran Ahok dan Anak — setelah Jokowi dan Anak pada dua pengeposan sebelumnya (simak hlm 28g dan hml 43c).

Idem argumetasi pada dua foto Jokowi dan Anak dimaksud. Bahwa Redaksi sangat tertarik dengan foto pada warita terkait ini, lalu memuatnya (sebagai kabar terbarui) dan diberi judul Ahok dan Anak (Foto-foto Kompas.com/Kurnia Sari Aziza/Silvita Agmasari).

Selebihnya, Redaksi serahkan komentarnya pada Kawan Pembaca Budiman.

Silakan simak hlm 49d.

ooOoo

.

Inilah Susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK

.

.
.
Warita terbarui “Kabinet Kerja” Jokowi-JK yang Redaksi Dasar Kita kutip utuh dari Kompas.com seperti dapat diklik pada alamat link di atas.
.
Silakan simak hlm 49e.
.
Serta warita terkait:
.
           Hlm 49e.1. Ini 15 Menteri …                                                                                    Hlm 49e.3. Presiden Lantik …
Kabinet J2K-15 dari parpol
Kabinet Kerja Jokowi-JK Dilantik
.
.
.
.
.
.ooOoo
 .

Jokowi Pastikan Kabinetnya Pro-Rakyat Bukan Pro-Pasar

.

.
.

Terkait korupsi, Jokowi sebelumnya sudah menerima laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait calon menteri di kabinetnya. Ia pun tidak akan main-main jika ada pembantunya yang terlibat perkara korupsi, akan langsung dicopot.

“Akan tetapi, jika ada yang seperti itu, ya, risiko, mohon maaf, langsung selesai. Saya tidak suka formalitas-formalitas, seperti tanda tangan pakta integritas, tekan-teken sudahlah… (sambil tertawa). Kamu tidak benar, ya tendang. Ya gitu saja. Manajemen, ya, seperti itu. Tidak benar, ya, ganti,” tutup Jokowi.

Ini bagian paling menarik  — menurut hemat Redaksi Dasar Kita — dari warita ini, terkait konsistensi Presiden Jokowi dalam memaknai Front Persatuan Nasionalis-Islamis (2 dari 3 asas Soekarno, simak hlm 23c). Atau “koalisi tidak bagi-bagi kursi” yang seyogianya dipahami “koalisi tidak pertama-tama bagi-bagi kursi tapi pembagian kursi itu hak prerogatif Presiden bahkan terhadap (campur tangan) parpol”.

Dengan demikian jabatan Presiden yang sejalan “sistem presidensial” bahkan (semoga) kelak kemudian hari “sistem semipresidensial” sesuai perintah UUD 1945 (simak hlm 2b.2)

Silakan simak hlm 49f.

.

ooOOoo
.

Kerja Sama dengan Angola, Jokowi Klaim Indonesia Hemat Rp 15 Triliun Setahun

.

.
.

 Warita bersumber dari Kompas.com ini, menarik, setidaknya bagi Redaksi Dasar Kita. Pasalnya, MoU (Nota Kesepahaman) bilateral pertama yang diteken Jokowi adalah dengan sesama negara Dunia Ketiga, dari Afrika pula, Republik Rakyat Angola yang berhaluan (berformasi sosial, pinjam Arief Budiman, simak hlm 44a dan hlm 45a) sosialistis.

Silakan simak hlm 49g.

 

ooOoo
.

Jokowi, Poros Maritim Dunia, Tol Laut, dan “Si Vis Pacem Para Bellum”

.

.
.
.
Dengan alasan mencoba ikut mensosialisasikan visi misi pemerintah Jokowi-JK di mana kata “maritim” disebut sampai tiga kali (simak hlm 44b), Redaksi Dasar Kita dengan sadar mengutip utuh warita dari dari Kompas.com ini. Yang hemat kami berisi informasi cukup signifikan terkait visi misi dimaksud.
Silakan simak hlm 49h.

Semoga media ini bermanfaat.

Selamat membaca Pembaca Budiman.

ooOoo