Pengamat:

Akal Bulus di Balik Pengalihan Saham PGN

.

.

Petugas Perusahaan Gas Negara (PGN) Pondok Ungu melakukan pengecekan mesin

Petugas Perusahaan Gas Negara (PGN) Pondok Ungu melakukan pengecekan mesin “pressure reducing system” di salah satu pelanggan restoran di kawasan Rawamangun, Jakarta, Jumat (17/6). PGN melalui anak perusahaannya PT Gagas Energi Indonesia melakukan penyaluran gas compressed natural gas (CNG) untuk pertama kalinya ke pelanggan komersial restoran dengan kapasitas penggunaan enam ribu meter kubik per bulan dari “gas transport module”. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/aww/16.

 

.

JAKARTA. Ada akal bulus dibalik rencana pemerintah untuk mengalihkan saham PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) ke PT Pertamina. Cuap-cuap soal holdingisasi merupakan kedok pemerintah dalam ‘membunuh’ perusahaan gas terbesar yang dimiliki Indonesia.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menuturkan, holdingisasi atau rencana pencaplokan PGN menjadi entitas di bawah Pertamina merupakan kesalahan besar pemerintah.

Menurutnya, kebijakan paling baik adalah bagaimana Pertamina mengelola hulu gas dan PGN mengelola hilir gas.

“Semua anak perusahaan PT Pertamina yang mengelola hilir migas di merger ke PT PGN Tbk, begitu pula sebaliknya. Jangan dibalik seperti saat ini di mana PT PGN sebagai BUMN terbuka, diakuisisi oleh PT Pertagas, perusahan swasta anak perusahaan Pertamina melalui kemasan holdinghisasi,” kata Agus melalui siaran tertulisnya, Rabu (22/6).

“Ini merupakan akal bulus Pemerintah yang berakibat hilangnya PT PGN sebagai BUMN. Kalau ini terjadi publik harus minta pertanggungjawaban negara,” tegas Agus.

Sebagai BUMN migas, PT Pertamina 100% sahamnya dikuasai Negara, sedangkan PT PGN hanya 57% saham yang dikuasai Negara dan sisanya 43% merupakan saham publik.

Usulan Kementerian BUMN, terkait dengan holdingisasi migas, 57% saham Pemerintah dan 43% saham publik di PT PGN di inbrengkan kepada PT Pertamina melalui anak perusahaan Pertamina, yaitu PT Pertagas yang 100% swasta, bukan BUMN.

“Jadilah PGN menjadi 100% perusahaan swasta, bukan lagi BUMN yang berstatus terbuka (Tbk). Cerdas betul Kementerian BUMN membunuh anaknya, layaknya membunuh Indosat dahulu kala,” kata Dia.

Lebih jauh, Agus menjelaskan, awalnya sebagai BUMN terbuka yang go public, PGN sulit diganggu para makelar karena sebagai BUMN jika akan melakukan aksi korporasi harus melibatkan DPR-RI.

Namun, ketika sudah menjadi swasta murni, posisi dan kondisi PGN tidak beda dengan perusahaan swasta nasional yang rawan diganggu politisi, makelar dan pihak-pihak lain.

“Pada akhirnya tidak ada gunanya holdingisasi migas karena semua tujuan diatas tidak akan tercapai dan publik lagi-lagi yang akan dirugikan,” tuturnya.

Holdingisasi migas akan membuat para rent seekers berkuasa karena peraturan perundang undangan untuk membangun infrastruktur atau pipanisasi dan perdagangan gas bumi pasti akan dikerjakan mayoritas oleh para rent seekers bukan oleh holding.

“Akibatnya gas sulit bisa dinikmati publik. Lupakan gas murah. Di balik semua langkah Kementerian BUMN, ternyata ada akal bulus di balik holdingisasi migas, yaitu menambah aset PT Pertamina supaya kemampuan berutangnya lebih besar. Apa tidak ada jalan lain untuk memperbesar aset selain membunuh BUMN?” tandas Agus.

.

Reporter Pratama Guitarra 

Editor Dikky Setiawan

.

ooOoo

Catatan Redaksi Dasar Kita

Kami merasa perlu untuk memuat utuh warita bersumber Kontan.co.id ini, lantaran hemat kami terkait langsung agenda prioritas Nawa Cita turunan dari jalan ideologis Trisakti-Gotong Royong. Khususnya butir satu Nawa Cita “Menghadirkan negara …”.

Ketika “Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menuturkan, holdingisasi atau rencana pencaplokan PGN menjadi entitas di bawah Pertamina merupakan kesalahan besar pemerintah.”

Yang diimbuhi Agus “Jadilah PGN menjadi 100% perusahaan swasta, bukan lagi BUMN yang berstatus terbuka (Tbk). Cerdas betul Kementerian BUMN membunuh anaknya, layaknya membunuh Indosat dahulu kala.”

Dengan segala keterbatasan kami sebagai bloger pewarta warga, dengan pemuatan utuh warita ini yang menggarisbawahi tengarai pernyataan Agus Pambagio, kami setidaknya berikhtiar ikut menegakkan jalan ideologis pemerintahan Jokowi-JK.

Ikut mengingatkan (salah satu) para pembantu presiden, bahwa Anda(-anda) perlu lebih menangkap esensi jalan ideologis itu yang mengemuka dengan hadirnya negara. Sebuah jalan politik yang sesungguhnya menangkal tren neoliberalisme yang menjunjung ketiadaan negara terlebih dalam 16 tahun sejak 1998 “Indonesia terbelunggu dalam transisi berkepanjangan” — seperti disebutkan di pendahuluan VISI MISI DAN PROGRAM AKSI JOKOWI-JUSUF KALLA 2014.

Lamun, di lain pihak kami pun harus “terbuka” pada realitas politik — setidaknya yang kami tangkap — sedang dihadapi Jokowi. Beliau kudu banyak “kompromi” atau dalam istilah kami “play the games” dengan seluruh kekuatan politik (parpol, LSM, individu, dst) termasuk konstitusi yang “bermahabencana” UUD 2002, untuk satu tujuan: memakmurkan rakyat Indonesia.

Dan hal ini hanya bisa terjadi bila kekuasaan itu langgeng setidaknya dalam dua periode.

Dan satu hal yang membuat kami mendukung Jokowi tanpa reserve: keyakinannya pada jalan ideologis yang sudah dicanangkan Soekarno: Trisakti.

Satu dari  5 unsur yang tercakup dalam Panca Azimat: Nasakom; Pancasila; USDEK/UUD 1945-Sosialisme ala Indonesia-Demokrasi Terpimpin-Ekonomi Terpimpin-Kepribadian Indonesia; Trisakti; Berdikari/Berdiri diatas kaki sendiri.

Sekaligus, pilihan jalan ideologis inilah yang melahirkan tantangan mahadahsyat yang kami yakini Jokowi sudah paham betul dari pengalaman Soekarno yang dikudeta-merangkak, termasuk Gus Dur dan Bu Mega yang hanya “seumur jagung” kekuasan mereka.

Sehingga, setidaknya bagi kami, Soekarno adalah visioner sejati dan terbesar nasion akbar ini. Panca Azimat adalah karya adiluhung beliau bagi negeri ini.

Itulah sebabnya, hari-hari ini kita sejatinya sedang diberi jawaban atas pertanyaan lama: mengapa pikiran-pikiran Soekarno perlu-perlunya digusur bersamaan dengan penggusuran ilmu pengetahuan yang bernama Marxisme-Leninisme?

Semoga Presiden Joko Widodo diberi kesehatan lahir batin melanjut-langgengkan Kerja-Kerja-Kerja, juga pada masa jabatan 2019-2024. Amin …

.

Terkait (Terbarui)

76e. Faisal Basri: Lebih Baik Opsi PGN Ambil Pertagas (Kontan.co.id)

 

 

Tinggalkan komentar