Tindaian (scanning) sebagian hlm depan Warta Kota (4/10/2012); Teks: eko. Foto: AFP. Grafis: agus rijantc. Sebagai sumber bagi bidasan, respons Redaksi Dasar Kita atas demo dimaksud.
Demo,Triliunan Rupiah Hilang.
Sebuah Bidasan, Respons Redaksi Dasar Kita
.
Pertama, demo ini hemat Redaksi “salah alamat” terkait tuntutan “penghapusan sistem outsourcing“.
Sepatutnya para buruh demo ke DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) sebagai badan legislatif .
Pertanyaan sederhana, kenapa di zaman junta militer Soeharto tidak ada outsourcing tapi justru lahir di pascareformasi; dan tidak ingatkah kawan-kawan buruh bahwa pascareformasi itu lahir UUD (Undang-Undang Dasar) 2002/nir amendemen UUD 45 lewat “penyelundupan hukum” yang melahirkan regulasi sistem outsourcing itu?
Memang Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menyatakan sistem outsourcing tidak memiliki dasar hukum. Padahal dari pemahaman Redaksi, UUD 2002 pun cacat hukum. Tapi repotnya MK seperti halnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) lahir dari konstitusi hasil “penyelundupan hukum” itu.
Sehingga dalam konteks ini, bukankah lebih hakiki bila perjuangan kawan-kawan buruh adalah pada tuntutan hapusnya UUD 2002/nir amendemen UUD 45.
Kedua, terkait tuntutan kenaikan upah buruh.
Pertanyaan Redaksi. Bukankah dari sejarah era junta militer Soeharto maupun sejarah perjuangan buruh sejati di berbagai belahan dunia, agenda utama perjuangan suka tidak suka bersifat politik?
Kecuali mereka yang sekadar berhenti pada perjuangan kepentingan ekonomi, ekonomisme.
Ketiga, entah sadar atau tidak, penamaan demo tersebut dengan “Getok Monas” (Gerakan Tiga Oktober Mogok Nasional), ternyata “klop” dengan tengara Redaksi di atas.
Penjelasannya begini.
Bahwa Tugu Monas (Monumen Nasional) yang oleh Soekarno merupakan ikon sebuah Indonesia yang perkasa seperkasa lingga (simbol keperkasaan kaum maskulin) dan yoni (bagi kaum feminim)–klik http://id.wikipedia.org/wiki/Monumen_Nasional. Maka bila diimbuh kata “Getok” bermakna “keperkasaan sebuah Indonesia yang digetok”.
Hasilnya?
Seperti tajuk warita Warta Kota itu: “demo, triliunan rupiah hilang”.
Argumentasi Redaksi ala warung kopi ini bisa saja diperdebatkan lebih lanjut. Tapi yang pasti: dengan Getok Monas, triliunan rupiah hilang. Ini fakta.
Total kerugian: Rp 2,6767 triliun sampai Rp 2,9007 triliun dari berbagai kawasan industri dan perdagangan termasuk Angkutan Pelabuhan Tanjung Priok–mengacu warita Warta Kota dimaksud itu.
Keempat. Mungkin sudah waktunya kita memertanyakan ulang apa arti perjuangan “anti imperialisme”, “anti kapitalisme”.
Ketika ada preseden dari sebuah negara yang konsisten dengan ideologi Marxis-Leninis, perlu-perlunya “merangkul habis” kaum kapitalis. Hasilnya hanya kurang dari 3 dekade sekitar 620 juta penduduk keluar dari kemiskinan ekstrim (simak hlm 41a).
Tapi “keberpihakan riil pada rakyat banyak” itu tidak bermakna bagi kaum revisionis. Mereka menyebut negara itu, Republik Rakyat Tiongkok, negara kapitalis bukan lagi sosialis (baca: berformasi sosial sosialistis; mengacu Arief Budiman, simak hlm 2a atau klik ini).
Redaksi blog ini termasuk yang berseberangan dengan kaum itu.
Alasannya? Kami berpijak pada jati diri sejati negeri ini, dasar kita yang lima sila plus konstitusi awal sehari setelah proklamasi itu. Pijakan pada jati diri khas negeri ini hemat kami akan sampai atau setidaknya paralel dengan apa yang sedang dilakoni negara berpenduduk terbesar dunia berbukti pengetasan kemiskinan fenomenal itu.
(Untuk gambaran lebih lanjut sikap Redaksi atas kaum revisionis silakan simak hlm 24a atau klik ini)
Jadi intinya, Redaksi bukannya tidak setuju dengan perbaikan kehidupan kaum buruh.
Lamun kami kuatir, kejayaan sebuah Indonesia yang mencoba percaya pada jati dirinya, terus menerus diintervensi imperialisme dan para begundal/anteknya. Dengan berbagai cara.
Salah satunya, lewat isu ekonomisme yang berjangkau dekat yang sejatinya melemahkan perjuangan rakyat tertindas itu sendiri. Perjuangan seluruh rakyat negeri ini untuk menjadi sebuah nasion besar, sejahtera beralas jati diri yang unik itu.
ooOoo
DASAR KITA 