Renungan Akhir Tahun 2016

Menyambut Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK 2014-2016

.

Selamat Jalan Fidel Castro,

Selamat Datang “Soekarno Abad XXI”¤

.

Oleh Redaksi Dasar Kita

.

 

¤ Warita Terbarui: Jokowi pemimpin terbaik Asia-Australia 2016 (hlm 80.a.2)

—————————————————————————

 

Tajuk utama di atas sesungguhnya merupakan kutipan dari risalah kami, tepatnya “Catatan Redaksi Dasar Kita” (selanjutnya CRDK) atas wafatnya Kamerad Fidel Castro pada Jumat, 25 November 2016, di Havana, Kuba.

CRDK atas warita bersumber RT (dahulu Russia Today) yang kami bahasaindonesiakan di bawah tajuk “Viva Fidel!” Abu Castro Dikebumikan di Kota Santiago, Kuba (FOTO). Selengkapnya silakan simak/klik hlm 79h.

Sehingga bila Pembaca Budiman berkesempatan menyimak CRDK di  hlm 79h tersebut, kami harapkan ke arah mana risalah ini — dengan tajuk di atas — bermuara, mestinya cukup benderang.

Tetapi mengapa kami toh mengutipnya ulang di sini?

Jawabnya, karena sekadar atau malah mungkin lebih dari sekadar ingin “menggarisbawahi” frasa terebut. Khususnya dalam konteks tradisi renungan tutup tahun blog Dasar Kita, yang kali ini tentunya “Renungan Akhir Tahun 2016”. Sekalian sejak Jokowi-JK berkuasa, “Menyambut Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK 2014-2016”.

Prosesi Abu Fidel — DOA-212 — “Presiden Soekarno” di Paskhas — Putin-Soekarno-Jokowi — Panca Azimat & Ampera versi Jokowi 

Tajuk di atas “Selamat Jalan Fidel … ” di dalam CRDK itu justru jelang penutup risalah.

Tapi dalam konteks renungan akhir tahun 2016 ini sekaligus menyambut dua tahun pemerintahan Jokowi-JK 2014-2016, kami ingin garisbawahi sebagai bentuk pandangan kami atas dua tahun kepemimpinan Jokowi tersebut.

Bahwa, seperti sudah kami ungkapkan dalam CRDK dimaksud, bersamaan kepergian Fidel Castro (tepatnya saat empat hari prosesi iring-iringan abu mendiang Fidel dari Havana menuju pemakaman Santa Iligenia, Santiago de Cuba , Kuba–simak/klik hlm 79h), di Jakarta, Jokowi sukses besar mengalihkan upaya-kudeta-gagal-411 jilid-2 menjadi DOA-212, shalat Jumat berjamaah di Monas, pada 2 Desember 2016.

Menyusul sebelumnya, sejatinya sukses besar pula yang kami beri tajuk utama, “Upaya Kudeta Gagal: 411”. Di mana di situ sudah pula kami sebutkan Presiden Joko Widodo sebagai “Soekarno abad XXI”.

——————

Persatuan NIM

Artinya, setidaknya bagi kami, DOA-212 adalah sebuah hasil kerja akbar seorang Jokowi dalam memaknai obsesi Soekarno yang sudah dicanangkan sejak muda: Persatuan — dalam kekinian sebuah Indonesia pasca-16 tahun “reformasi” yang penuh ketidakpastian (lihat bawah).

Persatuan, sebuah kata kunci dalam tulisan monumental Bung Karno pada 1926 “Nasionalisme, Islamisme, Marxisme” (NIM — simak/klik hlm 23c) ∗∗ . Di mana nyaris dua dasawarsa kemudian, 17 Agustus 1945, menjadi kenyataan. Merdekanya sebuah negeri, sebuah negara kesatuan bukan federalis: Republik Indonesia.

——————

∗∗ Tetapi bagi kaum jauhari yang — pinjam Vince Sherman, secara de facto sebagi perisai-kiri imperialisme — revisionis seperti Max Lane, sudah seharusnya hemat kami berpendapat berlawanan.

Tulisan “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme” sejatinya adalah tulisan pembelahan bukan penyatuan.

(Malapetaka di Indonesia, sebuah esai renungan tentang pengalaman sejarah gerakan kiri, oleh Max Lane, Penerbit Djaman Baroe, Cetakan I, 2012, hlm 84)

[Dikutip dari hlm 25a. Menyambut 67 tahun Republik Indonesia 17 Agustus 2012, Mengapa Pancasila Perlu-Perlunya Masuk Kotak? Menyimak (Ulang) Sebuah Tulisan Soekarno pada  1926 (Bagian Ketiga/Habis)]

Hal yang tidak mengagetkan bagi kami lantaran sebagai kaum revisionis (kaum yang “memusuhi Marxisme di dalam Marxisme itu sendiri”, simak/klik hlm 21b), Lane “lupa” (kekhasan kiri-revisionis) apa yang dijelaskan Mao tentang “kontradiksi”:

Mereka yang dengan deviasi “Kiri” dalam pemikirannya, memerbesar kontradiksi antara diri kita dan musuh sedemikian rupa, sehingga memandang kontradiksi tertentu di antara rakyat sebagai kontradiksi antara kita dengan musuh dan memandangnya sebagai orang-orang kontrarevolusioner yang sebenarnya bukan.

[Mao Zedong “Tentang Penanganan yang Tepat Kontradiksi di antara Rakyat”; dikutip dari pembuka risalah BJ Murphy — versi Bahasa oleh Red DK: hlm 33c. Dari Tiongkok ke Libia: Sebuah Kritik atas “Mengenang Pemberontakan Tiananmen” Kasama]

Dan DOA-212 dari pandangan kami, sekali lagi, menjadi karya akbar Jokowi, ketika Persatuan dalam konteks NIM (Persatuan-NIM) yang eksis selama dua dasawarsa di panggung politik Indonesia, tetapi pasca-Soekarno dalam rentang setengah abad ke depan, Persatuan-NIM sesungguhnya tercabik-cabik.  ∗∗∗

——————

∗∗∗ Kaum komunis Indonesia praktis lenyap dan yang tertinggal kisah-kisah horor, sejarah kelam “kaum pembantai, anti-NKRI”. Tetapi juga sebuah isu bagus yang dipiara, setiap saat siap didaur-ulang imperialis dan para begundalnya.

Ditiup-tiupkan kembali pada saatnya yang tepat untuk mengingat-paksakan betapa “berbahaya”-nya Persatuan-NIM itu. Secara ilmiah pun diafirmasi para jauharinya, seperti tafsir “tidak secara Marx” khas kaum revionis Max Lane di atas itu: NIM adalah pembelahan bukan persatuan.

Isu yang (terbukti) didaur-ulang hari-hari ini oleh para aktor politik terutama para purnawirawan TNI di balik makar/kudeta gagal-411.

Apalagi didukung legalitas lewat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Tap XXV/MPRS/1966. Sebuah produk hukum junta militer Suharto yang dikritik alm Gus Dur sebagai “bertentangan dengan UUD 1945”. Sekaligus Bapak Bangsa ini melayangkan kritik signifikan bagi kaum komunis dengan menyitir Lenin (lihat bawah) .

Sementara yang tampil dipanggung politik malah kaum muda “kiri-revisionis”. Kaum yang seperti disebut Sherman di atas itu “secara de facto: left-cover for imperialism“(selengkapnya simak/klik hlm 17a).

Kaum muda yang dalam berbagai tingkat kerevisionisannya itu tetapi secara umum — khususnya di kita — dicirikan oleh “alergi” akutnya begitu mendengar atau berhadapan dengan konsep/situasi riil tren “kekirian”-nya Soekarno pada sebuah Indonesia abad XXI.

Karena kaum ini yang memang kesengsem “revolusi permanen” Trotsky, jadinya tidak heran alergi-akut pikiran-pikiran Soekarno berujung Sosialisme ala Indonesia itu. Seperti halnya ketidaksetujuan mereka atas RRT yang melakoni “Sosialisme  berkarakteristik Tiongkok” dan malah menilai Beijing adalah kapitalisme — “omong kosong picik,” tulis John Ross di FB-nya (simak/klik hlm 79f).

Seperti juga halnya Olle Törnquist — jauhari kiri-revisionis lainnya lagi — yang geram atas kaum muda kiri-nonrevisionis, yang “menculik” Soekarno jelang proklamasi revolusi Agustus 1945 (simak/klik hlm 24a).

Narasi “Sosialisme ala Indonesia” Soekarno tersebut, konsep yang dikenal sebagai Panca Azimat. Di mana beberapa unsurnya yang — dalam setengah abad ini — menjadi lema-lema “pornografi politik” seperti Nasakom, Manipol-USDEK, Demokrasi Terpimpin.

Terlebih, kami bayangkan bakal menjadi “triple-X politik”, atas tengarai kami — dalam argumentasi Marxis yang perlu dielaborasi lebih lanjut — bahwa Panca Azimat “mendahului” Reformasi Pasar Deng Xiaoping.

Deng yang membuktikan cetak biru Marx: sosialisme lahir dari kapitalisme (maju) di sebuah RRT. Bukan dari gagasan yang mendahului alam, semisal utopia Trotsky: pascasosialisme “beranak-pinak” di seluruh negeri planet ini — sembari (ironinya) sengit berargumen dengan pedang analisis Marx, lamun de facto perisai-kiri sang Kaisar (Qiao Liang).

“Apa yang kita bahas di sini adalah sebuah masyarakat komunis, bukanlah dikembangkan  pada dasarnya sendiri, tetapi, sebaliknya, justru ia muncul dari masyarakat kapitalis; yang dengan demikian dalam segala hal, ekonomi, moral, dan intelektual , masih dicap dengan tanda lahir dari masyarakat lama, dari rahim mana ia  muncul. …”

[“Kritik atas Program Gotha” Karl Marx, dalam Vince Sherman versi Bahasa oleh Red DK: hlm 30a. Sosialisme Sesungguhnya Ada di Vietnam].

Konsep Deng yang dimaknai seorang jauhari non-Marxis sebagai “struktur demokrasi vertikal” (Naisbitt, 2010, “China’s Megatrends”). Yang hari-hari, seperti sudah kami singgung di atas, pada taraf “cikal bakal”, sedang dilakoni seorang “Soekarno Abad XXI” dengan mengambil dan mengoptimalkan Trisakti, salah satu dari kelima unsur Panca Azimat Soekarno (lihat atas).

Mereka, kaum muda revisionis itu, seolah sebuah justifikasi tengarai akademisi non-Marxis Burhan D Magenda berdekade lalu bahwa “sosialisme Indonesia menjadi bagian dari masa lalu yang buruk” (simak/klik hlm 2a).

Masa lalu perlawanan militan Soekarno terhadap imperialisme dalam jargon pas “Amerika kita setrika, Inggris kita linggis”, kini malah jadi bahan olok-olokan. Tanpa sadar kaum muda kiri-revisionis ini sedang menyatukan diri dalam barisan imperialisme yang bergeming sejak Soekarno muda.

Analisis Sherman atas kaum muda di Amerika dan Eropa Barat, hemat kami menarik sebagai komparasi.

“Bagi generasi muda kiri yang tumbuh pada 1990-an, kejatuhan Uni Soviet merupakan peristiwa politik sangat penting dalam membentuk kesadaran politik mereka. Olok-olokan mencela Marxisme-Leninisme yang menguntit—dari kiri ataupun kanan—mendorong mereka dengan kuat menjauhi “sosialisme sesungguhnya ada” menuju anarkisme atau reformisme, termasuk beberapa yang memilih Trotskyisme sebagai alternatif.

Jadi, banyak dari para aktivis yang datang pada usia (muda—Red) di tahun 1990-an itu percaya dan tetap percaya pada kebohongan-kebohongan antikomunis yang bercerita tentang negeri-negeri sosialis seperti Tiongkok, Kuba, dan Vietnam, dan secara terbuka memusuhi Marxisme-Leninisme.

Lamun, generasi revolusioner yang datang pada usia (muda—Red) tahun 2000-an di AS dan Eropa Barat—menyaksikan krisis ekonomi global yang terbesar sejak Depresi Besar (Great Depression—Red)—lebih terbuka dalam mengevaluasi-ulang sosialisme secara keseluruhan.

Setelah suatu periode di mana kelas berkuasa mendeklarasikan bahwa “Tidak ada alternatif” bagi kapitalisme, perhatian dan kesukaan kaum muda meningkat terhadap sosialisme.

Sebuah jajak pendapat oleh Pew Research Center yang dilansir pada Desember 2011 (A Pew Research Center poll published in December 2011—Red), menemukan bahwa kaum muda (18-29) lebih  menyukai sosialisme ketimbang kapitalisme dengan marjin dari 49 % sampai 46 %. Hal ini menunjukkan perubahan yang nyata dari generasi sebelumnya, dengan hanya 34 %  berusia 30 sampai 49 tahun yang menyukai pandangan sosialisme.

Tidak ada data yang menunjukkan sikap kaum muda terhadap negeri-negeri sosialis yang ada—Kuba, Tiongkok, Vietnam, Laos, dan Republik Demokratis Rakyat Korea (RDRK)—dan tak seorang pun bakal kaget saat menemukan pandangan ketidaksenangan yang besar atas negeri-negeri ini di antara penduduk umumnya di negeri-negeri Barat. Klaim penulis ini (Vince Sherman—Red) secara eksplisit bukanlah bahwa kaum muda makin meningkat bergerak menuju Marxisme-Leninisme.

Lamun, pengalaman-pengalaman  yang mendorong begitu banyak generasi lebih tua dari kaum kiri di AS dan Eropa Barat ke anarkisme dan reformisme tidak berandil pada kaum revolusioner yang datang pada usia (muda—Red) saat ini.

Pengalaman sosialisme pasar Tiongkok (lihat cuplikan tulisan Vince Sherman di hlm 10a atau klik ini–Red) mungkin bukan inspirasi bagi para aktivis Occupy Wall Street seperti Ted Offensive yang dilakukan para mahasiswa radikal pada 1960-an, tetapi cemohan-cemohan keji atas “sosialisme sesungguhnya ada”—dengan kata lain upaya-upaya sungguh-sungguh untuk membuktikan bahwa kebanyakan negeri-negeri sosialis adalah semata negeri-negeri kapitalis dalam penyamaran—telah berhenti, untuk sebagian besar.”

[Dikutip dari risalah Vince Sherman versi Bahasa oleh Red DK: hlm 28b. Mengubah Sikap Menuju Sosialisme: Editorial Tahun Baru dari Return to the Source]

Jadinya, sebuah fenomena menarik sejarah gerakan kiri di Indonesia menjelang dan di abad XXI. Keberhasilan sesaat imperialis pasca-Soekarno dikudeta-merangkak (proyek sukses sesaat tapi gagalnya Doktrin Truman di tangan Jokowi, abad XXI : batang itu tumbang, tapi tidak tenggelam) — wacana doktrin Marxian yang kali pertama “dibawa” seorang warga Belanda bernama Sneevliet.

Maring (salah satu nama samaran selain Martin, Philips, dan Sentot) yang pada 1914 mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV) di Surabaya. Sempat mewakili Indonesia — hasil Kongres VII ISDV, Semarang, 23 Mei 1920 — pada Kongres Komintern II di Moskow, 1920. Sebuah kongres internasional di mana Lenin melansir (salah satu) bukunya yang terkenal “The Infantile Sickness of ‘Leftism’ of Communism” — yang disitir alm Gus Dur saat melayangkan kritik signifikan terhadap kaum komunis Indonesia.

Sementara Maring yang ke Tiongkok atas perintah Lenin, melahirkan PKT yang tahun ini berusia 95 (11 Juli 1921-2016). Sekaligus sebagai partai berkuasa sebuah RRT yang perkasa: 700 juta jiwa keluar dari kemiskinan didefiniskan Bank Dunia “hanya” dalam tempo 36 tahun (simak/klil hlm 67b). Bukti tak terbantahkan dan inspiratif dahsyat “aksioma geometris”-nya doktrin Marxian, serupa Lahirnya Pancasila yang digali bukan ditemukan seorang Soekarno.

Melawan Kolonial versi Jokowi di India 

Bisa jadi di alam baka sana Sneevliet juga Bung Karno sama-sama tak sepenuhnya berduka atas parpol yang lahir pada 23 Mei 1920 dan “tumbang” (lihat atas: batang itu telah tumbang, tapi tidak tenggelam) pada usia 45.

Karena kemudian di abad XXI, seperti disinggung di atas, salah satu dari Panca Azimat, karya monumental kolaborasi — secara tacit knowledge, tak kasat mata — Soekarno dengan “almarhum” parpol nonrevisionis itu, Trisakti, tegak kembali, membangkit batang terendam,  di panggung politik RI.

Malah “menjanjikan”! Lantaran  sang “Soekarno Abad XXI” sebagai mantan pebisnis, secara “intuitif” sepak terjangnya justru mengamini sitiran “Kritik atas program Gotha” di atas itu. Membuyarkan utopianya kaum revisionis Trotskyit kita yang sempat bereforia setengah abad bersama sang Kaisar.

Pesan Jokowi di buku tamu Mahatma Gandhi Memorial Park, New Dehli, sangat berandang sikapnya sebagai politisi kelas dunia abad XXI mantan pebisnis nasional yang berpihak pada kaum Marhaen, pada Bapak Marhaen, sang Proklamator  yang antikolonialisme, antiimperialisme  …

Dari warita kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara beserta rombongan ke India dan Iran (!). Pada Senin (12/12/2016) pagi, bertempat di Raj Ghat, Mahatma Gandhi Memorial Park, New Dehli, Jokowi menulis pesan menarik di buku tamu: “Selama masa Gandhi negara kita bergandengan tangan memerangi kolonialisme. Sekarang mari kita memperkuat kerja sama dalam memerangi kemiskinan dan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas bagi kawasan kita dan sekitarnya” — sumber: Antaranews.com, Senin, 12/12/2016.

Selanjutnya, masih dalam Persatuan-NIM, sebagian kaum Agamaisme tampil “mentang-mentang (mayoritas)”. Tetapi tetap saja ahistoris, malas belajar dari sejarah sendiri. Tidak cermat membaca kiprah imperialisme sebagai “terorisme negara” yang merekayasa religiositas “tipis”, keimanan dangkal dan tidak kontekstual, ketika membunuh Saddam Hussein dan Moammar Khadafi di Timur Tengah.

Tapi bukan saja imperialis pascaperang memasuki tahun ke-6 gagal membunuh Presiden Suriah Bashar al Assad, negara Suriah pun tetap tegar. Malah Aleppo kota kedua terbesar setelah Damaskus sudah direbut kembali — ini situasi Suriah di akhir 2016.

Suriah 2011-2016 bukanlah inspiratif bagi kaum Agamais ini yang memang bukanlah sekaliber Gus Dur. Cendekiawan muslim berwawasan luas yang tahu persis apa itu perjuangan kelas, apa itu imperialisme, bukan dari kaca mata (pinjam Soekarno) Islamisme tapi justru dari sudut pandang doktrin Marxian. Gus Dur, membuyarkan “pornografi politik” kita, tabu yang sesungguhnya melanggengkan antiperadaban, antiilmu pengetahuan yang kerap kita lupa area kerjanya di nalar manusia bebas kerangkeng fisik.

Terorisme lalu seolah identik keimananan yang (perlu) “dimurnikan” (tetapi) lewat hasil kiat cerdas dan cantik imperialis me-rinso otak kawula muda “pengantin” bom bunuh diri.

Agama dan politik oleh sang Kaisar dioplos secara brutal. Tak beda di era salah satu begundal mereka junta militer Suharto. Tetapi, tetap saja imperialis, sang Kaisar tak pernah dituding. Bak Pontius Pilatus, Gubernur Yudea di bawah Kaisar Tiberius Kekaisaran Romawi, yang mencuci tangannya melepaskan diri dari tanggung jawab atas penyaliban Yesus.

Dilain pihak, sebagian minoritasnya kita pun “tak kalah sigap”, terjebak fundamentalis, apolitis. Agama satu hal, politik negara (tempat agama minoritas itu justru dijamin keberadaannya oleh konstitusi awal sehari setelah proklamasi) adalah hal “lain” lagi.

Ahok yang sedang mempraksiskan keseharian seorang politisi sejati, malah dijumawai sebagai “bukti keunggulan” keimanan mereka. Tak begitu hirau apalagi antusias atas kiprah Basuki Tjahaja Purnama yang sesungguhnya makin merekatkan kebhinnekaan itu. Ikut menghadirkan sebuah NKRI sebagai penjamin akselerasi pengentasan kemiskinan, di DKI Jakarta.

Padahal, hemat kami, justru inilah kedalaman religiositas seseorang yang mengaku beriman di sebuah Indonesia. Ketika agama spatutnya menjadi “drive” di dalam kesendirian dan kesenyapan di “pojok kamar”. Untuk bersiap menghadapi dunia di luar rumah (tinggal), “rumah kita bersama”: NKRI.

Sebuah rumah NKRI yang berfondasi Pancasila-UUD 1945, berikon burung Garuda yang di lehernya menggantung perisai berhias kelima sila sambil kedua kakinya mencengkram pita bertuliskan “Bhinneka Tunggal Ika”. Sebuah “klarifikasi” sederhana nun cerdas atas 4 Pilar (alm) oleh Ahok (simak/klik hlm 76d)

Sementara kaum nasionalis, mengakhiri Persatuan-NIM versi kami ini, kaum yang tampil “berkarya”, malah kondang sebagai pendukung rezim Suharto yang korup, mewariskan politik transaksional.

Hal yang seturut sejarah sebagai “paket produk-ikutan” sistem kapitalisme monopolistis/imperialisme. Tercatat para pemimpin begundal sang Kaisar di kawasan Asia Timur dan Asteng ini adalah para koruptor: Chiang Kai-shek (Taiwan), Nguyen van Thieu (Vietnam Selatan), Ferdinand Marcos (Filipina).

Politik transaksional yang klop konstitusi baru UUD 2002/niramendemen UUD 1945 — hasil intervensi NDI/National Democratic Institute-Madeleine Albright, mantan Menlu AS/seniornya John Kerry — yang kental neolib/negara absen/auto-pilot. Sekaligus juga klop citra “demokrasi-HAM & pemerintahan”, nama pos anggaran tahun fiskal 2016 (per 30/9) Kementerian Luar Negeri AS era Kerry/Obama senilai $ 585 juta. (Simak hlm 79c).

Persatuan-NIM, persatuan dalam konteks NIM sesungguhnya tercabik-cabik, setengah abad sudah. Tetapi kita malahan tidak “engah”. Hanya lantaran kita, yang sesungguhnya sudah memiliki keunggulan “demokrasi musyawarah mufakat”, malah percaya betul omong kosong imperialis tentang “demokrasi” yang dikhotbahkan para jauharinya seperti Max Lane atau Olle Törnquist itu.

Singkat cerita, ketika Jokowi bersama Jusuf Kalla naik menahkodai republik ini, mereka bertekad:

“Reformasi 1998 menjanjikan Indonesia baru yang lebih demokratis, sejahtera, berkeadilan dan bermartabat. Namun, 16 tahun kemudian, jalan menuju pemenuhan janji-janji reformasi itu tampak semakin terjal dan penuh ketidakpastian. Selama 16 tahun itu pula Indonesia terbelunggu dalam transisi berkepanjangan. Ketidakpastian dan transisi berkepanjangan ini harus dihentikan untuk memberi jalan bagi kelahiran Indonesia Hebat. Perubahan menjadi sebuah keniscayaan. Jalan perubahan adalah jalan ideologis. […] Ideologi itu adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti”.

[Dikutip dari “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Visi Misi dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla, Jakarta, Mei 2014” — simak/klik hlm 44b]

Dua tahun sudah setelah Jokowi-JK melansir jalan ideologis dengan 9-Agenda Prioritas visi misi, konsistensinya tetap terjaga.

Sehingga bagi kami DOA-212 tak lain adalah “representasi” pencapaian 2 tahun itu, khususnya di aras jalan ideologis dengan Nawa Cita sebagai 9-Agenda Prioritas visi misi pemerintahan Jokowi-JK.

Sehingga ketika media daring Kompas.com melansir “Rapor 2 Tahun Jokowi-JK” dengan prestasi yang tidak buruk-buruk amat untuk tidak mengatakan di atas rata-rata, bagi kami hanyalah “konsekuensi logis” sebuah jalan ideologis yang mengemuka dengan hadirnya negara.

[Dan dari ¤ Warita Terbarui: Jokowi pemimpin terbaik Asia-Australia 2016 (hlm 80.a.2)]

Tetapi tentu saja, kaum kiri-revisionis kita perlu “tampil beda”. Masa, “Revolusi Permanen” Trotsky harus berujud “Revolusi Belum Selesai” Soekarno?

Maka dicari “celah” di antara keberhasilan Jokowi-JK selama 2 tahun ini. Dan temuan kaum kiri-revisonis kita ini bernama “defisit anggaran”. Lalu dilansir di media kaum ini, Harian IndoProgress (5/12/2016) di bawah tajuk sinis “Ambisi Jokowi dan Defisit Keseimbangan Primer”.

Sudah bisa diduga, ke arah mana analisis yang bertumpu pada argumen kaum ekonom borjuis.  Kaum (pinjam judul buku Bradley R Simpson, 2008/2010) “Economists with Gun” yang diametral kediktatoran proletariat.

Padahal “struktur demokrasi vertikal” (versi Naisbitt, lihat di atas) ini salah satu hasilnya kekuatan militer Uni Soviet yang dibangun Stalin. Soviet yang secara spektakuler dalam Perang Patriotik Raya berhasil menghentikan Nazisme-Hitler (9 Mei 1945) dan berakhirnya pula PD II. Peperangan yang disebut-sebut sebagai perang paling destruktif selama sejarah peradaban manusia. (Sumber: RBTH Indonesia, 18/5/2015, Fauzan Al-Rasyid).

Tetapi di sisi lain, pencapaian ilmu dan teknologi terkait pengembangan persenjataan di era Stalin itu tak dapat dipungkiri juga mewariskan pada anak cucu (7 dasawarsa kemudian) militer Rusia hari ini yang gagah perkasa bahkan di bawah pemerintahan Vladimir Putin yang nonkomunis.

Pertanyaannya untuk kaum revisionis IndoProgress. Meski situasi mendesak Stalin yang didorong-paksa oleh kondisi perang, tetapi apa bedanya dengan Nawa Cita 9-Agenda Prioritas visi misi Jokowi-JK, kebutuhan mendesak infrastruktur — pasca-16 tahun era reformasi yang penuh ketidakpastian dan transisi berkepanjangan (belum termasuk 3 dekade yang tak ada infrastruktur berarti di Papua dan Papua Barat) — demi menjamin ketertarikan para investor, jalan kapitalisme dalam cetak biru Marx seperti dilakoni Deng?

Kerevisionisan Anda, keprogresifan pemikiran Anda demi kejayaan “bukan kita tapi mereka”, Kekaisaran Finansial, mencuat dengan sendirinya, sangat berandang, di penutup risalah Anda yang berdalih “mulia” itu: kini rakyat semakin menderita!

[Untuk pengeposan terkait dan terbarui simak/klik hlm 81b]

Sehingga … ada baiknya kami tutup risalah kami ini dengan kembali sedikit lagi menyoal 2 tahun kepemimpinan “Soekarno Abad XXI”.

Satu hal lagi, yang setidaknya menarik bagi kami, Jokowi perlu-perlunya membatalkan kehadirannya dan diwakilkan Jusuf Kalla di KTT APEC di Lima, Ibukota Peru, demi Konsolidasi Politik dan Safari Militer pascakudeta-gagal 411 itu.

Tetapi begitu tuntas masalah yang harus ditangani langsung itu, sebagai “gantinya” kunjungan kenegaraan yang kami kira membuat sang Kaisar beserta sekutunya, bosnya kaum kiri-revisionis kita, makin gemas dan geram juga ketar-ketir: muhibah ke New Dehli dan Teheran!

Selamat kepada Pemerintahan Jokowi-JK atas prestasi di tahun kedua dan semoga keberhasilan berikutnya di tahun ketiga, demi Indonesia Hebat. Amin.

Selamat Tahun Baru 2017!

ooOoo