Warita/Risalah Khusus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pasca-14 Feb ’15
Gema Praksis Jati Diri-Dasar Kita ala (Jokowi)-Ahok
Blog Dasar Kita murni nirprofit, dan tidak ada hubungan sama sekali dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk secara personal dengan pejabat/para pejabat terkait apalagi dengan (Bang Jokowi maupun) Bang Ahok; ini semata karena kepemimpinan mereka menurut hemat kami sangat Pancasilais juga sangat menginspirasikan bagi perjuangan kemerdekaan jilid 2 per 20/10/2014
.
Ahok: Nanti Cerita Sama Cucu, Ada Gubernur Berani Lawan Semuanya
.
Sumber: Kompas.com, 4 Maret 2015 Pk 1754
.
.
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menemui pendukungnya, Sumery asal Bekasi yang mengidolakannya, di pendopo Balai Kota, Selasa (3/3/2015).
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku senang menjalankan sistem e-budgeting dalam menyusun anggaran. Terlebih lagi, Pemprov DKI Jakarta menjadi acuanbagi provinsi lainnya untuk menerapkan sistem ini dalam mengantisipasi munculnya anggaran siluman.
Meskipun hak angket tetap berjalan dan terancam dilaporkan ke pihak berwajib, Basuki menegaskan tetap akan menjalankan e-budgeting dan menolak semua program titipan DPRD DKI Jakarta.
“Dijalanin saja, sudah; dan ini tes pertama di Indonesia, kami tes DPRD apakah tetap ngeyel. Bagus dong, nanti Bapak-Ibu bisa cerita ke cucu, ada gubernur yang berani lawan semuanya,” kata Basuki saat memberi pengarahan kepada lurah dan camat, di Balai Kota, Rabu (4/3/2015).
Pada kesempatan itu, Basuki mengaku telah menemukan banyak usulan program dengan anggaran siluman sejak menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI.
Banyak program yang tiba-tiba masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), padahal tidak diusulkan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).
Banyaknya anggaran siluman serta kasus penyalahgunaan APBD ini berdampak buruk bagi para pegawai negeri sipil (PNS) DKI. Sebab, dia melanjutkan, PNS-lah yang akhirnya terkena hukuman penjara, sementara, di sisi lain, anggota DPRD selalu lolos dari jeratan hukum.
Padahal, kata Basuki, banyak anggaran siluman ini yang merupakan program titipan anggota DPRD DKI. Anggota Dewan pun selalu berkelit ketika dituding terlibat dalam penyalahgunaan anggaran. Sebab, lembaga eksekutif-lah yang berwenang menyusun serta membuat anggaran.
“Ada enggak, anggota Dewan yang masuk penjara? Tidak. Semuanya (orang dari lembaga) eksekutif yang kena. Kasihan SKPD yang masuk penjara karena DPRD tidak ada yang mengaku itu anggaran titipan mereka. Makanya, sekarang Pak (Presiden) Jokowi paksakan (penyusunan anggaran) harus pakai e-budgeting agar tidak ada lagi anggaran siluman itu,” kata pria yang biasa disapa Ahok itu.
Mendengar itu, 267 lurah dan 44 camat yang memadati Balai Agung bertepuk tangan riuh.
Penulis: Kurnia Saleh Aziza
Editor: Desy Afrianti
ooOoo
DASAR KITA 