Renungan Akhir Tahun 2015

 .

Upaya Kudeta Politik (Gagal)

 

di Saat

 

Setahun Pemerintahan Jokowi-JK

Dari “Kanan” ke “Kiri” Berhenti Sejenak di “Tengah”

.

Tanpa kami sadari, “Renungan Akhir Tahun” di setiap pengeposan bulan Desember telah menjadi semacam tradisi.

Dan untuk kali kedua renungan di penghujung tahun ini terkait pemerintahan Jokowi-JK. Setelah pada tahun lalu kami poskan renungan:  Jalan Ideologis Trisakti-Gotong Royong Solusi Cerdas & Cantik Jokowi-JK Atasi Konstitusi Gadungan UUD 2002.

Secara kebetulan sekitar medio November 2015 lalu, setahun lebih-sebulan pemerintahan Jokowi-JK, merebak kisruh Freeport , pinjam  istilah Menko Rizal Ramli,  “sinetron antar-geng”.

Yang dianalisis peneliti Ferdy Hasiman dari sudut menarik “Freeport dan Bisnis Orang Kuat”.

Lantas pengamat politik Ichsanuddin Noorsy mengomentari “hanya riak di permukaan”;  mengajak masyarakat menyimak perusahaan tambang (emas terbesar dunia senilai Rp 1.200 triliun) ini dari sudut pandang lebih luas: geo-ekonomi — yang ternyata kental kepentingan ekonomi politik AS.

Sehingga ketika Adhie M Massardi, mantan Juru Bicara Presiden, nyanyi “Gus Dur Dilengserkan Karena Freeport” dengan dua upeti dari Senayan: UU Migas dan UUD 2002.

Jadinya malah, setidaknya bagi kami, seolah diingatkan pada Bung Karno. Bapak Bangsa Proklamator kita ini yang hanya beberapa bulan setelah digantikan Suharto di ujung Kudeta Merangkak, Freeport adalah Penanaman Modal Asing sulung yang diteken pemerintah RI. Merupakan realisasi perundang-undangan terkait yang juga baru dilansir tahun itu: UU No.1/1967 Tentang PMA.

Maka bukanlah kejutan bagi kami saat pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bakti menguakkan hal yang menurutnya tak banyak dilihat publik dari sinetron versi Rizal Ramli itu. Bahwa ada “upaya untuk mengudeta Presiden Joko Widodo dari RI-1”. Apalagi dalam dialog rekaman ada sepotong kalimat klise ala Erdogan elak tembak jet tempur Rusia yang terucap dari MR, “Kalau Freeport mah ga ada kaitannya sama ini” .

Sehingga, ketika Jokowi diwaritakan murka besar (tidak biasanya dari Bapak Presiden kita ini) mengetahui namanya “dijual” dalam sinetron itu, sesungguhnya alamat kemarahan itu hemat kami ditujukan kepada negeri asal perusahaan tambang emas terbesar dunia itu.

Mengingat — kami mencoba membacanya — Jokowi sudah siap “negosiasi” Washington dengan berjanji pada Obama, RI siap gabung ke TPP (Trans Pacific Partnership). Sebuah kemitraan ekonomi kawasan gagasan Washington yang oleh banyak pihak ditengarai untuk “mengimbangi” Beijing.

Mengingat sebelumnya, Jokowi-JK sudah bergabung dengan sebuah bank gagasan Beijing AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank), menindaklanjuti “keraguan” SBY konon oleh tekanan Washington; padahal Jalur Sutra Maritim Abad ke-21, jalur bahari di samping jalur darat dari gagasan One Belt, One Road, resmi dicanangkan Xi Jinping di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, pada 2013, masih di era SBY.

Dalam bahasa keseharian orang awam, Jokowi sedang “tarik ulur” bak dalam permainan layang-layang. “Permainan yang cantik”!

Mengingat, itu tadi, pasca-50 tahun ini Jakarta — kembali, beti beda-beda tipis era Soekarno — lebih dekat ke Beijing ketimbang Washington.

Dengan “permainan yang cantik” itu, Jokowi-JK sedang membawa RI bergerak dan hari-hari ini sedang “berhenti sejenak di ‘tengah’ “. Tanpa sekecap pun beralih, tetap bergeming, fokus untuk sebuah RI Hebat alias RI yang Ampera (NKRI–Masyarakat Adil Makmur–Hapusnya Penindasan Manusia/Nasion atas Manusia/Nasion).

Sehingga, mengapa dalam Pengantar Redaksi pengeposan Desember 2015 ini kami mengajak Kawan Pembaca Budiman:

Lalu, dalam konteks upaya kudeta politik (gagal) ini, bila tidak keberatan mengajak Kawan Pembaca Budiman menimbang ulang risalah kami juga sebelumnya menyambut: Setahun Pemerintahan Jokowi-JK, Dari “Kanan” ke “Kiri” Berhenti Sejenak di “Tengah”.

Ya, dengan segala keterbatasan kami, lewat risalah kami tersebut di atas, ingin menunjukkan lebih jauh apa yang kami maksud “berhenti sejenak di ‘tengah’ “.

Konsekuensi logis jalan ideologis Trisakti-Soekarno yang menjadi visi Jokowi-JK. Ketika Washington dengan doktrin Truman di era Soekarno secara hakikat tidak berubah kecuali dalam nama: Axis of Evils (Irak, Korea Utara, Iran)–Beyond the Axis of Evils (Kuba, Libia, Suriah)–Outposts of Tyrrany (Belarus, Zimbabwe, Myanmar).

Konsep yang berujud aksi militer penumbangan pemerintahan yang sah di awal abad ke-21 Irak, Libia, Suriah mengatasnamakan “demokrasi-HAM”. Kiprah lumrah imperialisme tahap tertinggi kapitalisme alias tahap monopoli dari kapitalisme itu.

Tetapi Jakarta per 20 Oktober 2014 (Pelantikan Jokowi-JK) bukan lagi Jakarta yang sama 50 tahun terakhir ini.

Inilah inti renungan akhir tahun 2015.

Jadi, sekali lagi, silakan saja simak/klik hlm 66a.

Selamat Tahun Baru 2016.

Iklan